agama: Katolik

  • Sarah Mullally, Uskup Agung Perempuan Pertama Gereja Inggris

    Sarah Mullally, Uskup Agung Perempuan Pertama Gereja Inggris

    Jakarta

    Sarah Mullally resmi ditunjuk sebagai Uskup Agung Canterbury yang baru pada Jumat (3/10), menjadikannya perempuan pertama yang memimpin Gereja Inggris.

    Mantan kepala perawat nasional Inggris itu akan dikukuhkan sebagai uskup tertinggi Gereja Inggris dalam sebuah upacara resmi yang dijadwalkan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan.

    Dalam pernyataan perdananya usai pengumuman tersebut, Mullally mengakui jabatan baru itu membawa “tanggung jawab besar,” namun ia merasa “damai dan percaya kepada Tuhan untuk membimbingnya.”

    Mullally dijadwalkan resmi menjabat sebagai Uskup Agung Canterbury dalam upacara di Katedral Canterbury pada Januari mendatang.

    Pemimpin spiritual Gereja Anglikan

    Mullally menggantikan Justin Welby, yang mengundurkan diri pada November 2024 dan resmi meninggalkan jabatannya pada Januari 2025 setelah gagal menangani skandal pelecehan di lingkungan gereja.

    Sebagai Uskup Agung Canterbury, Mullally akan menjadi pemimpin spiritual bagi sekitar 85 juta umat Anglikan di seluruh dunia. Namun, penunjukan ini menuai kritik dari kelompok konservatif Global Anglican Future Conference (GAFCON), yang beranggotakan gereja-gereja Anglikan di Afrika dan Asia.

    GAFCON menilai, penugasan Mullally menunjukkan, Gereja Inggris telah “melepaskan otoritasnya untuk memimpin.” Meski Raja Charles III secara resmi menjabat sebagai kepala Gereja Inggris, Uskup Agung Canterbury merupakan uskup tertinggi sekaligus pemimpin spiritual gereja tersebut.

    Reformasi yang membuka jalan bagi pemimpin perempuan

    Sejak 2018, ia menjabat sebagai Uskup London dan dikenal memiliki pandangan progresif, termasuk mendukung pemberkatan bagi pasangan sesama jenis dalam kemitraan sipil maupun pernikahan.

    Sebelas tahun lalu, reformasi di tubuh Gereja Inggris membuka peluang bagi perempuan untuk menduduki jabatan Uskup Agung, langkah yang kini memungkinkan Mullally menjadi Uskup Agung Canterbury ke-106.

    “Saya ingin, dengan sederhana, mendorong Gereja untuk terus bertumbuh dalam keyakinan,” ujarnya dalam pernyataan pertamanya setelah penunjukan bersejarah itu.

    “Saya menantikan perjalanan iman ini bersama jutaan orang yang melayani Tuhan, dan komunitasnya di paroki-paroki di seluruh negeri serta di seluruh Komuni Anglikan dunia.”

    Persetujuan resmi Raja Charles

    Sesuai tradisi, kantor Perdana Menteri Keir Starmer secara resmi mengumumkan penunjukan Mullally setelah mendapat persetujuan dari Raja Charles.

    Sebagai kepala monarki, Raja Charles memegang gelar Supreme Governor Gereja Inggris, jabatan yang dibentuk pada abad ke-16 setelah Raja Henry VIII memisahkan diri dari Gereja Katolik.

    “Uskup Agung Canterbury akan memainkan peran penting dalam kehidupan nasional kita. Saya mendoakan kesuksesannya dan menantikan kerja sama kami,” ujar Starmer dalam pernyataannya.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Fika Ramadhani

    Editor: Agus Setiawan

    Tonton juga video “Uskup Agung: Kita Wujudkan Harapan Paus Fransiskus yang Belum Tercapai” di sini:

    (ita/ita)

  • Jelang HUT ke-80 TNI, Panglima Gelar Doa Bersama dengan Tokoh Lintas Agama

    Jelang HUT ke-80 TNI, Panglima Gelar Doa Bersama dengan Tokoh Lintas Agama

    Bisnis.com, JAKARTA — Menjelang HUT ke-80, Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah menggelar doa bersama lintas agama di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Sabtu (4/10/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, acar doa bersama ini dihadiri oleh sejumlah Jenderal TNI. Misalnya Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan wakilnya Jenderal Tandyo Budi Revita.

    Selain itu, kepala staff dari tiga marka TNI mulai dari Kepala Staff TNI Angkatan Darat (KSAD); Jenderal Maruli Simanjuntak; Kepala Staff TNI AU (KSAU) Marsekal TNI Mohammad Tonny Harjono; dan Kepala Staf AU (KSAU) Laksamana TNI Muhammad Ali.

    Kemudian, doa bersama ini dipimpin oleh enam tokoh agama seperti Ustad Adi Hidayat, Ustad Yusuf Aman, Romo Yos Bintoro, PR Pendeta Arlyanus Larosa, Pinandita Astono Chandra Dana, KRT Asun Gotama dan JS Ruysya Supit.

    Selain itu turut hadir juga Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin serta Wamenhan Donny Ermawan Taufanto.

    Adapun, kegiatan ini diikuti oleh 7.800 peserta yang terdiri atas prajurit dan PNS TNI, anak yatim, Banser, Kokam, serta perwakilan pemuda dari berbagai agama, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

    “Doa bersama dilaksanakan oleh tokoh agama dari semua agama hadir tadi. Kemudian juga seluruh elemen masyarakat, kemudian juga anak yatim sekaligus kita memberikan santunan kepada anak yatim,” ujar Jenderal Agus usai doa bersama, Sabtu (4/10/2025).

  • 6
                    
                        Wamen Fajar: Kunjungan Paus ke Indonesia Cermin Kehidupan Beragama Penuh Keterbukaan
                        Nasional

    6 Wamen Fajar: Kunjungan Paus ke Indonesia Cermin Kehidupan Beragama Penuh Keterbukaan Nasional

    Wamen Fajar: Kunjungan Paus ke Indonesia Cermin Kehidupan Beragama Penuh Keterbukaan
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq mengatakan, kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia merupakan momentum meneguhkan iman, persaudaraan sejati, kasih sayang, serta bela rasa.
    Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar, kata Fajar, merupakan negara yang telah tiga kali dikunjungi oleh Paus.
    Pertama terjadi pada 1970 oleh Paus Paulus VI (Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini). Kemudian pada 1989, oleh Paus Yohanes Paulus II (Karol Józef Wojty?a). Terakhir pada 2024 oleh Paus Fransiskus (Jorge Mario Bergoglio).
    “Ini hal unik di mata Vatikan. Indonesia negara mayoritas Muslim, tetapi bukan negara Timur Tengah. Kalau kita lihat sejarah perjalanan bangsa ini, sejak awal hubungan antaragama kita tumbuh dan lahirlah Pancasila sebagai kalimatun sawa atau “common platform” bagi bangsa ini,” ujar dalam peluncuran buku
    Faith, Fraternity and Compassion: Perjalanan Apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia 3–5 September 2024
    yang digelar Kompas Gramedia di Kantor KWI, Jumat (3/10/2025).
    “Kunjungan Paus di Indonesia menjadi cermin kehidupan beragama yang penuh keterbukaan,” sambung Fajar.
    Fajar mengingatkan, Islam di Indonesia itu arus utamanya adalah mengedepankan kasih sayang, seperti yang digerakkan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).
    Secara teologis, kata Fajar, hal ini sama dengan nilai-nilai kerahiman yang ada di umat Katolik.
    “Bagi saya pribadi, kunjungan Paus ke Indonesia bukan di ruang kosong, adanya saling bela rasa yang sudah muncul dari masyarakat kita sendiri adalah keunikan bangsa ini,” ujar Fajar.
    Ia mencontohkan, hal tersebut terjadi ketika Muktamar Muhammadiyah pada 2022, di mana umat Katolik ikut mendukung, menyediakan gereja sebagai tempat parkir, transit, dan menyumbang konsumsi bagi peserta.
    “Isu konvergensi sudah selesai, tantangan kita kini adalah bagaimana agar bela rasa ini menguatkan gerakan bersama antar umat beragama untuk menjawab berbagai persoalan,” ujar Ketua Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis (LKKS) Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu.
    Buku Kristen Muhammadiyah pun disinggung Fajar, yang merupakan risetnya bersama Mendikdasmen Abdul Mu’ti.
    Isi buku itu mendokumentasikan interaksi historis dan praksis antara umat Kristen dan Muhammadiyah di berbagai daerah di Indonesia, sebagai model dialog dan kerja sama lintas iman yang nyata.
    “Saat ini, di bawah kepemimpinan Pak Menteri Abdul Mu’ti nilai-nilai itu kami bawa ke kebijakan pendidikan dasar dan menengah agar lahir generasi yang unggul secara kognitif dan sosial-emosional, peka pada keberagaman, dan mampu mengatasi kesenjangan pendidikan,” ujar Fajar.
    Ia juga menekankan pesan Paus Fransiskus bahwa pendidikan harus memanusiakan manusia, menumbuhkan kesadaran ekologis, dan memperkuat keseimbangan antara aspek kognitif dan sosial-emosional.
    “Di Kemendikdasmen kami ingin membangun generasi unggul bukan hanya dari sisi kognitif, tapi juga aspek sosial, emosional, menumbuhkan empati dan mengatasi kesenjangan. Pendidikan adalah alat untuk keadilan. Ini mandat yang akan kami tegakkan,” ujar Fajar.
    Fajar pun mengajak semua pihak, termasuk tokoh agama dan masyarakat, untuk terus menghidupkan pesan positif kunjungan Paus.
    Terutama pesan untuk menarasikan nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan bela rasa, terutama di ruang digital yang saat ini menjadi sumber informasi bagi generasi muda.
    Dalam acara yang sama, Romo Kardinal Ignatius Suharyo menambahkan bahwa Paus Fransiskus merasa sangat senang berada di Indonesia karena selalu disambut wajah-wajah penuh senyum, bukan wajah muram atau marah.
    Dalam perjalanan bersamanya, Paus Fransiskus sempat meminta sopir berhenti untuk memberi permen kepada anak-anak, menunjukkan perhatian sederhana yang menyentuh hati.
    Adapun Fransisca Christy Rosana, jurnalis
    Tempo
    yang ikut dalam penerbangan bersama Paus Fransiskus, juga menceritakan pengalamannya.
    Ia menuturkan bahwa Paus Fransiskus sangat ramah kepada jurnalis, membuka diri menjawab berbagai pertanyaan, dan menunjukkan kepedulian terhadap isu sosial-ekonomi negara-negara berkembang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Simak Cara Terbaru Gabung TNI Setelah Perubahan Batas Usia dan Tinggi

    Simak Cara Terbaru Gabung TNI Setelah Perubahan Batas Usia dan Tinggi

    Bisnis.com, JAKARTA – Perubahan syarat batas tinggi dan usia bagi calon pendaftar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) membawa angin segar. TNI AD mengubah syarat minimal tinggi badan dari sebelumnya 163 sentimeter menjadi 158 sentimeter serta mengubah batas usia rekrutmen dari maksimal 22 tahun menjadi 24 tahun.

    Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita menyebutkan alasan perubahan syarat tinggi dan usia.

    “Sekarang kami lagi butuh banyak pasukan ya, banyak prajurit. Usia kami tambahin,” kata Tandyo kepada wartawan di kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan) Rabu (1/10/2025).

    Sementara terkait syarat tinggi badan, Kepala Dinas Penerangan AD, Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudhayana mengungkapkan banyak calon prajurit yang sebenarnya memenuhi seluruh kualifikasi, tetapi gagal hanya karena selisih beberapa sentimeter.

    Dengan penyesuaian ini, TNI AD berharap bisa menjaring lebih banyak calon prajurit yang berkualitas, berpotensi, dan punya motivasi kuat untuk mengabdi.

    Jadi, bagaimana cara mendaftar menjadi bintara dan tamtama TNI?

    Langkah pertama adalah mengetahui persyaratan untuk mendaftar.

    Dilansir dari website resmi pendaftaran TNI, persyaratan umum mendaftar TNI sebagai berikut:

    Persyaratan umum pendaftaran TNI Tamtama atau Bintara

    1. Warga Negara Indonesia (WNI).
    2. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menganut salah satu dari enam agama resmi di Indonesia (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu) atau penghayat kepercayaan.
    3. Setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
    4. Tidak memiliki catatan kriminalitas, dibuktikan dengan surat resmi dari kepolisian (SKCK).
    5. Berijazah minimal SMA/SMK/MA sederajat (termasuk Paket C sesuai ketentuan).
    6. Belum pernah menikah dan bersedia tidak menikah selama masa pendidikan dasar militer (Dikma) hingga minimal 2 tahun setelah lulus Dikma.
    7. Tinggi badan minimal 163 cm (khusus TNI AD minimal 158 cm) dengan berat badan proporsional.
    8. Usia minimal 17 tahun 10 bulan, dan maksimal 22 tahun (khusus TNI AD maksimal usia 24 tahun).
    9. Sehat jasmani dan rohani, tidak bertato/bekas tato, tidak bertindik, kecuali karena adat (dengan surat keterangan dari ketua adat/suku), tidak buta warna, tidak berkacamata/softlens.
    10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.
    11. Bukan anggota/mantan TNI, Polri, atau PNS.
    12. Memiliki kartu BPJS atau KIS (Kartu Indonesia Sehat) aktif.

    Persyaratan Khusus

    TNI Angkatan Darat

    1. Usia: 17 tahun 10 bulan hingga 24 tahun pada saat pendaftaran
    2. Lulusan SMA/MA/SMK dengan nilai akademik minimal sesuai tahun kelulusan:
    Lulusan 2017–2019: rata-rata UN minimal 37.
    Lulusan 2020: rata-rata rapor (Bhs. Indonesia, Inggris, Matematika) minimal 65.
    Lulusan 2021–2022: rata-rata rapor (3 mapel) minimal 68.
    Lulusan 2023–2025: rata-rata rapor (3 mapel) minimal 70.
    3. Bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) minimal 10 tahun.
    4. Bersedia membayar kembali biaya pendidikan 10 kali lipat apabila apabila dengan kemauan sendiri menolak atau mengundurkan diri dari kegiatan penerimaan dan pendidikan pertama sampai dengan pengangkatan menjadi prajurit TNI;
    5. Harus mengikuti seleksi resmi yang meliputi administrasi, kesehatan, jasmani, psikologi, dan litpers (penelitian personel).
    6. Surat persetujuan orang tua/wali diperlukan, tanpa intervensi terhadap panitia penerimaan.
    7. Ijazah luar negeri atau dari lembaga pendidikan di luar naungan Kemendikdasmen/Kemendikti wajib dilegalisasi kementrian tersebut dan transkripnya disetarakan dengan regulasi Indonesia.
    8. Persyaratan tambahan: tidak kehilangan hak menjadi prajurit karena putusan pengadilan, serta bersedia mematuhi aturan bebas KKN (dengan surat pernyataan tidak melakukan penyuapan).
    9. Prestasi: boleh melampirkan sertifikat/piagam minimal tingkat nasional (juara 1–3) untuk nilai tambah dalam pelaksanaan RIK/Uji Sidang Pemilihan.

    TNI Angkatan Laut

    1. Usia: 17 tahun 9 bulan hingga 22 tahun pada saat pendidikan pertama.
    2. Ikatan Dinas Pertama (IDP) maksimal 10 tahun sejak dilantik sebagai prajurit.
    3. Domisili minimal 12 bulan sesuai KTP di wilayah panitia daerah pendaftaran.
    4. Prestasi: sertifikat/piagam dapat dilampirkan untuk nilai tambah.
    5. Seleksi berjenjang:
    Tingkat daerah di lokasi pendaftaran.
    Tingkat pusat di Lapetal Malang dengan biaya ditanggung negara.
    Peserta yang tidak lulus pusat akan dipulangkan dengan biaya negara.
    Pendaftaran hanya diperbolehkan di satu tempat.

    TNI Angkatan Udara

    1. Usia: 17 tahun 9 bulan hingga 22 tahun pada saat pendidikan pertama.
    2. Dokumen administrasi wajib: Ijazah, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan KTP.
    3. Khusus bagi yang sudah bekerja:
    Melampirkan surat persetujuan dari instansi tempat bekerja.
    Melampirkan surat pernyataan bersedia diberhentikan dari status karyawan jika diterima sebagai prajurit TNI AU.

    Pendaftaran menjadi prajurit tamtama-bintara TNI dapat melalui website berikut:
    TNI AD: https://ad.rekrutmen-tni.mil.id/bintara-ad
    TNI AL: https://al.rekrutmen-tni.mil.id/
    TNI AU: https://diajurit.tni-au.mil.id/

    Menjadi prajurit TNI AD, AL, atau AU memerlukan persiapan fisik, mental, serta kelengkapan administrasi yang matang. Persyaratan umum berlaku untuk semua angkatan, sedangkan persyaratan khusus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing angkatan.

    Dengan memahami persyaratan ini, calon pendaftar dapat mempersiapkan diri lebih baik sebelum mengikuti seleksi resmi penerimaan prajurit TNI.

    (Stefanus Bintang)

  • Daftar Terbaru 7 Buronan RI Paling Dicari Interpol Usai Nama Fredy Pratama Hilang

    Daftar Terbaru 7 Buronan RI Paling Dicari Interpol Usai Nama Fredy Pratama Hilang

    Bisnis.com, JAKARTA — Nama buronan gembong kelas internasional Fredy Pratama telah menghilang dalam daftar red notice Interpol.

    Berdasarkan penelusuran Bisnis dalam situs red notice Interpol pada Kamis (2/10/2025) sekitar 10.09 WIB, nama Fredy sudah tidak termasuk dalam buronan asal Indonesia yang ditampilkan di web Interpol.

    Dalam hal ini, Sekretariat National Central Bureau Interpol (Ses NCB Interpol) Brigjen Pol Untung Widyatmoko menjelaskan bahwa dalam daftar buronan yang masuk dalam red notice Interpol itu ada dua macam.

    Secara terperinci, ada buronan berstatus red notice yang ditampilkan untuk publik dan buronan yang hanya ditampilkan untuk aparat penegak hukum saja.

    “Dalam red notice Interpol memang ada dua tipe, satu published for public dan kedua published for law enforcement only,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (1/10/2025).

    Lantas, siapa saja buronan asal Indonesia yang masuk dalam web red notice Interpol hingga Kamis (2/10/2025)?

    1. Evelina Pietruschka 

    Pada Selasa (2/8/2022) Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan pemalsuan data pemegang polis asuransi PT Wanaartha Life.

    Salah satu tersangka itu adalah Evelina Pietruschka. Dia sempat menjabat sebagai Presiden Direktur WanaArtha Life sejak 1999, lalu pada 2011 menjadi Presiden Komisaris perusahaan asuransi tersebut.

    Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis, seperti tersangka MA dikenakan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 78, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 374 KUHP dan 345 tentang TPPU.

    Dalam catatan Bisnis, Whisnu Hermawan selaku Dirtipideksus Bareskrim Polri kala itu mengatakan bahwa pihaknya masih menelusuri keberadaan dan status kewarganegaraan dari maupun Evelina.

    “Untuk status kepindahan kewarganegaraan [Evelina Pietruschka] masih dikoordinasikan kepada pihak yang terkait untuk memastikan status kewarganegaraannya,” kata Whisnu.

    2. Manfred Pietruschka Armin

    Manfred merupakan suami dari Evelina. Dia juga dituduhkan pasal serupa dengan istrinya. Ses NCB Interpol Hubinter Polri Brigjen Untung menyatakan saat ini pihaknya memburu keduanya.

    Interpol mengetahui bahwa Evelina berada di California, sejalan dengan penangkapan Rezanantha Petruschka di kota tersebut.

    Meskipun begitu, menurut Untung sulit untuk menangkap pelaku tindak pidana ekonomi, karena mereka memiliki sumber daya dan kuasa untuk menghindari jerat hukum.

    “Kan namanya pelaku-pelaku tindak pidana ekonomi tidak ada yang kismin, enggak ada yang miskin, semua kaya, semua bisa menyewa lawyer dan di situlah mereka selalu bail, selalu challenge ke kita, supaya Interpol red notice-nya gugur, cabut dengan alasan ini perdata, bukan pidana, dan lain sebagainya. Jadi, masih di California dong si Reza? Mudah-mudahan,” ujar Untung usai konferensi pers penangkapan Adrian Gunadi, Jumat (26/9/2025).

    3. Mendomba Randy

    Tidak banyak informasi mengenai Mendomba Randy. Mengacu pada web Interpol, dia terjerat dalam kasus penyelundupan senjata api. Pria kelahiran Filipina berkebangsaan Indonesia ini lahir pada (9/4/1976).

    Dia kini menjadi buronan Indonesia. Adapun, ciri-ciri Mendomba memiliki tinggi hingga 1,7 meter, memiliki rambut dan mata berwarna hitam.

    4. Edo Kurniawan

    Wakil presiden Wirecard Asia untuk pengendalian dan keuangan internasional Edo Kurniawan melarikan diri dari Singapura dan menjadi buronan.

    Edo dan dua bawahannya di Wirecard Asia melakukan persengkongkolan untuk menggelapkan dana perusahaan. Kedua bawahannya itu adalah WNI dan penduduk tetap Singapura, James Aga Wardhana dan mantan kepala keuangan Wirecard Asia, Chai Ai Lim, warga negara Singapura.

    Adapun James telah ditangkap dan dijatuhi hukuman bui bersama koleganya bernama Chai Ai Lim di Singapura. Secara total, Wirecard Asia mencatatkan kerugian senilai 123.070 dolar Singapura.

    5. Richard Jude Daschbach

    Dikutip justice.gov, Richard Jude Daschbach, mantan pendeta yang dituduh melakukan hubungan seksual terlarang dengan korban di bawah umur di Timor Leste setidaknya sejak 2013.

    Menurut dokumen pengadilan, Daschbach mengoperasikan “rumah penampungan” untuk anak-anak di Timor Leste. Para korban mengungkapkan bahwa Daschbach melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak yang tinggal di rumah penampungan.

    Kemudian, Daschbach dipecat oleh gereja Katolik setelah beberapa korban mengungkapkan pelecehan tersebut kepada gereja. Daschbach saat ini menghadapi dakwaan terkait eksploitasi seksual anak di Timor Leste.

    Selain itu, pada 2019, dewan juri di Distrik Utara California mengembalikan dakwaan terhadap Daschbach atas penipuan yang berhubungan dengan dugaan penggelapan dana untuk rumah penampungan.

    Pria berkebangsaan Amerika-Indonesia ini tengah dicari oleh Amerika Serikat.

    6. Nugroho Sofyan Iskandar Nugroho

    Dalam situs interpol, Sofyan dicari karena dituduh melakukan pencabulan terhadap anak di bawah 14 tahun. Pria kelahiran Semarang (4/4/1968) itu, kini menjadi buronan Amerika Serikat.

    Adapun, ciri khusus yang dimiliki Sofyan adalah memiliki tahi lalat di pipi kanannya, tinggi badan 1,7 meter warna mata coklat dan rambut hitam.

    7. Djatmiko Febri Irwansyah

    Seperti halnya Mendomba, tidak banyak juga informasi dari Djatmiko. Bahkan, tempat kelahiran Djatmiko tidak tercantum dalam situs Interpol.

    Meskipun begitu, pria kelahiran 1982 menjadi buronan karena diduga membunuh seorang warga Singapura Dexmon Chua Yizhi pada 2014. Dengan begitu kini dia menjadi buronan warga Singapura.

  • Olimpiade Pajak Terbesar di Jatim, 31 Tim Mahasiswa Rebut Piala Bergilir OFTCS 2025

    Olimpiade Pajak Terbesar di Jatim, 31 Tim Mahasiswa Rebut Piala Bergilir OFTCS 2025

    Surabaya (beritajatim.com) – Dunia perpajakan bukan lagi sekadar soal angka dan regulasi. Ia adalah denyut nadi berjalannya sebuah negara. Kesadaran inilah yang menjadi latar lahirnya Olimpiade Forum Tax Center Surabaya (OFTCS) 2025, sebuah ajang kompetisi sekaligus edukasi perpajakan terbesar di Jawa Timur.

    Diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur I berkolaborasi dengan Forum Tax Center Surabaya serta Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Surabaya, OFTCS tahun ini berlangsung pada 29 September–1 Oktober 2025 di Petra Performance Hall, Petra Christian University (PCU) Surabaya.

    Dengan tema “Transformasi Digital Perpajakan Melalui Pemanfaatan Kecerdasan Buatan”, OFTCS 2025 menjadi wadah adu ilmu antar mahasiswa se-Jawa Timur. Sebanyak 31 tim dari berbagai perguruan tinggi berpartisipasi. Babak penyisihan digelar secara daring pada 29 September, lalu semifinal dan final dilaksanakan secara langsung di Kampus PCU pada 1 Oktober 2025.

    “Mahasiswa beradu kemampuan lewat pertanyaan, debat, hingga presentasi isu perpajakan. Ini bukan sekadar lomba, tapi proses pembelajaran,” ungkap Sugeng Pamilu K, Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Jatim I. Menurutnya, edukasi pajak sejak dini adalah strategi jangka panjang untuk memperkuat keberlanjutan negara.

    Final OFTCS 2025 berlangsung seru. Para peserta tampil dengan penuh percaya diri, membahas topik-topik perpajakan terkini yang menuntut ketajaman logika, wawasan regulasi, sekaligus kecakapan retorika.
    Hasilnya, tiga tim terbaik berhasil meraih juara:

    Juara I: Tim WM1 – Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
    Juara II: Tim BEST – Petra Christian University
    Juara III: Tim Taxpresso – Universitas Airlangga

    Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I, Samingun, menyampaikan apresiasi kepada peserta, dewan juri, dan seluruh pihak pendukung. “OFTCS adalah ruang belajar sekaligus pembuktian. Semoga para peserta membawa pulang bukan hanya prestasi, tapi juga nilai integritas dan sportivitas,” ujarnya.

    Dewan juri OFTCS 2025 sendiri berasal dari unsur akademisi, praktisi, dan regulator: mulai dari IKPI Jatim, IKPI Surabaya, Kanwil DJP Jatim I, PB Taxand, hingga John Robert Powers Indonesia. Kehadiran mereka memastikan penilaian berlangsung objektif dan profesional.

    Di balik gelora kompetisi, OFTCS membawa misi yang lebih besar: membangun generasi muda yang sadar pajak, cerdas regulasi, dan siap menghadapi transformasi digital perpajakan. Ajang ini sekaligus menjadi bukti bahwa dunia perpajakan bukan wilayah yang kaku, melainkan ruang kreatif yang menuntut inovasi dan integritas.

    Tak hanya kompetisi, rangkaian acara juga disemarakkan dengan seminar Agility & Integrity Forum: Compliance and Sustainability Growth. Seminar yang digelar sehari sebelum kompetisi ini menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga, mulai dari DJP, Bea dan Cukai, Kejaksaan Tinggi, BCA, hingga akademisi dan konsultan pajak. (fyi/but)

  • Olimpiade Forum Tax Center Surabaya 2025, Mahasiswa UKWM Surabaya Sabet Gelar Juara

    Olimpiade Forum Tax Center Surabaya 2025, Mahasiswa UKWM Surabaya Sabet Gelar Juara

    Surabaya (beritajatim.com) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur I bersama Forum Tax Center Surabaya sukses menggelar Olimpiade Forum Tax Center Surabaya (OFTCS) 2025. Ajang bergengsi ini berlangsung di Auditorium Universitas Kristen Petra, Surabaya, pada Rabu (1/10/2025) dengan melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi se-Jawa Timur.

    Acara yang digelar mulai pukul 08.00 hingga 17.00 WIB ini merupakan tahun kedua penyelenggaraan OFTCS. Menurut Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Kanwil DJP Jatim I, Sugeng Pamilu K, kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam menumbuhkan kesadaran pajak sejak dini.

    “Kita tahu pajak memiliki peran vital bagi negara. Kalau generasi muda tidak memahami pentingnya pajak, keberlangsungan negara bisa terancam. Karena itu, kami bersama Forum Tax Center dan didukung Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Surabaya, berkomitmen menghadirkan kegiatan edukatif semacam ini secara berkelanjutan,” ungkap Sugeng.

    Tahun ini, sebanyak 31 tim mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ikut berpartisipasi. Mereka beradu kemampuan melalui rangkaian pertanyaan, debat, hingga presentasi terkait isu perpajakan.

    Dalam kompetisi ketat tersebut, Tim WM 1 dari Universitas Katolik Widya Mandala (UKWM) Surabaya berhasil meraih juara pertama. Tim yang digawangi oleh Ian Anggoro, Debby Yunitasari, dan Jose Carlos Liman—mahasiswa semester 3 jurusan Akuntansi dan Perpajakan—mengaku tidak menyangka bisa keluar sebagai pemenang.

    Ian bahkan mengungkapkan bahwa mereka hampir terlambat mengikuti lomba dan hanya sempat melakukan persiapan singkat. “Kami benar-benar tidak menyangka bisa juara. Persiapan kami hanya semalam untuk semifinal dan final. Rasanya ini memang karunia dari Tuhan,” ujarnya.

    Debby pun mengaku merasakan hal serupa. Ia menyebut lawan terberat mereka adalah Tim Best dari Universitas Kristen Petra selaku tuan rumah. “Mereka cepat, percaya diri, dan public speaking-nya bagus. Kami kira akan sulit untuk lolos, apalagi banyak kampus bergengsi ikut serta. Jadi kemenangan ini benar kata Ian, karunia dari Tuhan,” katanya.

    Sementara itu, Jose menambahkan bahwa ajang OFTCS memberikan pengalaman berharga, khususnya dalam hal berkompetisi, berdiskusi, dan mengasah kemampuan berbicara di depan publik. “Ke depan, kami berharap bisa kembali membawa pulang piala bergilir ini,” pungkasnya.

    Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Surabaya, Enggan Nursanti, turut menyampaikan apresiasi atas antusiasme mahasiswa. Menurutnya, OFTCS bukan sekadar lomba, melainkan wadah untuk membentuk generasi muda yang cerdas pajak. Dengan pemahaman yang baik sejak bangku kuliah, mahasiswa diharapkan mampu menjadi pionir kesadaran pajak di masyarakat.

    Dengan semangat “Edukasi Pajak untuk Generasi Emas”, OFTCS 2025 tidak hanya menghasilkan juara, tetapi juga mencetak calon-calon pemimpin bangsa yang siap mengawal keberlangsungan negara melalui kepatuhan pajak. (fyi/kun)

  • Kisah Nissi Taruli Felicia, Bangun Ruang Aman untuk Teman Tuli
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 September 2025

    Kisah Nissi Taruli Felicia, Bangun Ruang Aman untuk Teman Tuli Nasional 29 September 2025

    Kisah Nissi Taruli Felicia, Bangun Ruang Aman untuk Teman Tuli
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Diskriminasi dan kekerasan masih dialami oleh anak, terutama penyandang disabilitas. Padahal, konstitusi Indonesia, yakni Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, telah mengamanatkan untuk memberikan perlindungan.
    Diskriminasi terhadap anak dengan penyandang disabilitas paling kentara terlihat dalam hal pendidikan.
    Berdasarkan Survei Kesejahteraan Indonesia (SKI) 2024, jumlah anak penyandang disabilitas sebesar 1 juta dari total populasi anak yang mencapai 83 juta jiwa.
    Dikutip dari Statistik Pendidikan 2024 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 4,51 persen anak dengan disabilitas tidak pernah sekolah; 12,04 persen tidak tamat SD; 31,66 persen memiliki ijazah SD atau sederajat; 24,03 persen berijazah SMP atau sederajat; 22,17 persen tamat SMA atau sederajat; dan 5,58 persen lulus perguruan tinggi.
    Biaya,
    learned helplessness
    , dan penolakan dari sekolah menjadi penyebab anak dengan disabilitas tidak menempuh pendidikan.
    Selain diskriminasi, anak penyandang disabilitas juga rentan terhadap kekerasan. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) pada 2021 mengungkap bahwa terdapat 1.025 kasus kekerasan terhadap anak dengan disabilitas.
    Rinciannya adalah kekerasan fisik (2,6 persen dari seluruh laporan kekerasan anak, baik penyandang disabilitas maupun non-penyandang disabilitas), kekerasan emosional (2,3 persen), kekerasan seksual (5,7 persen), eksploitasi (1,5 persen), perdagangan orang (2,6 persen), penelantaran (2,3 persen), dan lain-lain (3,7 persen).
    Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Co-Founder dan sekaligus Direktur Eksekutif FeminisThemis Nissi Taruli Felicia, penyandang Tuli yang sejak kecil telah merasakan stigma negatif.
    Terpilih sebagai salah satu anak muda dalam program Every U Does Good Heroes Unilever Indonesia pada 2021, ia aktif menyuarakan serta memperjuangkan hak-hak perempuan Tuli melalui kanal digital dan berbagai program.
    Sejak kecil, ia harus berjuang keras agar bisa belajar di sekolah umum. Ia lahir di keluarga yang bisa mendengar dan baru saat duduk di kelas 1 SD, guru wali kelasnya menyadari Nissi tidak merespons suara sebagaimana teman-temannya. Kenangan masa kecilnya itu masih lekat di ingatan.
    “Saya baru tahu tidak bisa mendengar ketika usia 7 tahun. Waktu itu saya diperiksa di rumah sakit besar di Jakarta dan baru mendapat diagnosis,” ujar Nissi kepada Kompas.com, Rabu (24/9/2025).
    Nissi melanjutkan, kala itu, dokter bahkan menyarankan Nissi agar pindah ke sekolah luar biasa (SLB). Meski begitu, ibunya kukuh menyekolahkan dirinya di sekolah umum.
    “Mama saya bilang, ‘Saya yakin anak saya bisa mengikuti pembelajaran di sekolah umum’,” tutur Nissi.
    Pilihan itu membuat Nissi tetap bersekolah di sekolah umum Katolik, meski menghadapi banyak tantangan. Ia sering mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari teman sebaya. Namun, kata-kata ibunya menjadi penyemangat.
    “Mama pernah bilang, ‘Kamu tunjukkan prestasi, jangan pikirkan orang-orang yang mau menjatuhkan kamu’. Itu dorongan saya sampai sekarang untuk terus berkarya,” ujarnya.
    Sehari-hari Nissi menggunakan alat bantu dengar dan mengikuti terapi wicara sepulang sekolah. Ia belajar memahami dunia lewat cerita dan visual dari orang tuanya, tanpa pernah diajari bahasa isyarat.
    Setelah dewasa, Nissi menyadari arti identitas sebagai Tuli. Kala itu, ia bertemu dengan teman-teman yang memiliki pengalaman serupa. Perjumpaan pertama itu merupakan momen penting bagi hidupnya.
    “Baru di usia 21 tahun saya bertemu dengan teman-teman Tuli. Pada 2019 saya mulai memahami arti identitas Tuli dan mulai belajar Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO). Dari situ, saya merasa keresahan saya terjawab: (ternyata) saya tidak sendirian,” katanya.
    Sejak saat itu, perspektifnya berubah. Ia melihat pengalaman masa kecilnya sebagai proses panjang yang membentuk panggilan hidupnya.
    Dari pengalaman pribadinya itu, Nissi pun terdorong untuk menciptakan ruang aman bagi orang-orang yang mengalami keterbatasan seperti dirinya.
    Bersama dua teman lain yang juga penyandang Tuli, Nissi mendirikan FeminisThemis pada 2021, bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional.
    “Awalnya, kami berdiskusi saat pandemi 2020. Kami resah karena konten edukasi pandemi tidak aksesibel, apalagi edukasi kesehatan reproduksi dan isu kekerasan seksual,” terang Nissi.
    Mulanya, FeminisThemis hanya akun Instagram yang menyajikan informasi sederhana. Kini, komunitas tersebut berkembang menjadi wadah edukasi, kampanye, dan kelas-kelas pemberdayaan bagi perempuan penyandang Tuli dan kelompok minoritas gender.
    “Kami ingin semakin banyak perempuan penyandang Tuli berani bersuara, berdaya, dan mengambil ruangnya sendiri,” kata Nissi.
    FeminisThemis juga menginisiasi berbagai program, seperti #TuliBijakBerdigital, #TuliTangguhBencana, hingga kelas bahasa isyarat kolaborasi bersama sektor swasta.
    Mereka aktif menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga masyarakat sipil, seperti KOMPAKS dan API. Nissi juga berupaya memperkuat FeminisThemis lewat berbagai jalur pendanaan dan kemitraan.
    Nissi menjelaskan, dengan berbagai program yang telah memberi dampak bagi sekitar seribu penyandang Tuli, FeminisThemis memiliki potensi untuk berkelanjutan. FeminisThemis diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penyandang Tuli agar lebih berdaya, berani, dan melawan kekerasan seksual di lingkungannya.
    Ia juga menginginkan FeminisThemis menjadi sumber informasi dan mitra diskusi yang kredibel tentang dunia Tuli bagi perusahaan, pemerintah, maupun pemangku kepentingan lain.
    “Kami percaya kolaborasi adalah kunci inklusivitas. Suara kami perlu menggema lebih luas, bukan hanya di lingkup Tuli,” imbuh Nissi.
    Perjuangkan hak dan perlindungan anak Tuli
    Pada momen Hari Bahasa Isyarat Internasional yang diperingati tiap 23 September, Nissi turut menekankan pentingnya pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak-anak penyandang Tuli dengan empat prinsip utama, yakni non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan keberlangsungan hidup, serta penghargaan terhadap pendapat anak.
    Adapun Hari Bahasa Isyarat Internasional menjadi momentum untuk menegaskan perlindungan identitas linguistik dan keragaman budaya bagi penyandang Tuli ataupun pengguna bahasa isyarat lain.
    Menurut Nissi, pengakuan terhadap bahasa isyarat dan cara komunikasi yang berbeda merupakan bagian krusial dari penghargaan terhadap pendapat anak.
    “Anak-anak penyandang Tuli memiliki beragam cara berkomunikasi. Tidak semua menggunakan bahasa isyarat atau berbicara verbal. Karena itu, pendapat mereka tetap harus dihargai, meski cara komunikasinya berbeda,” jelas Nissi.
    Dengan pemahaman ini, Nissi mengingatkan bahwa menghargai suara anak berarti menjunjung prinsip inklusivitas sejak dini.
    Anak dengar ataupun orangtua dengan anak tipikal perlu diajarkan untuk tidak mendiskriminasi teman sebaya yang memiliki keterbatasan pendengaran agar semua anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang adil dan setara.
    Nissi menjelaskan, anak-anak penyandang Tuli memiliki keragaman cara berkomunikasi. Tidak semua dari mereka menggunakan bahasa isyarat atau berbicara secara verbal. Oleh karena itu, menurut dia, pendapat anak, apa pun bentuk komunikasinya, harus tetap dihargai.
    Bagi Nissi, anak dengan disabilitas berhak atas kehidupan, pendidikan, dan pertemanan yang layak.
    Ia juga mendorong pemerintah untuk mengakui bahasa isyarat sebagai bagian dari identitas budaya dan bahasa penyandang Tuli serta memberikan akses pendidikan bagi semua penyandang disabilitas agar potensinya berkembang.
    Hal tersebut sesuai dengan konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities/UNCRPD).
    “Dalam konteks pendidikan, saya berharap, para praktisi menjunjung tinggi prinsip-prinsip ini dan memastikan anak-anak Tuli memiliki akses terhadap pendidikan yang beragam dan inklusif tanpa diskriminasi,” katanya.
    Menurut Nissi, pemerintah dapat menerapkan praktik pedagogis berbasis bukti serta melibatkan penyandang Tuli dalam penyusunan kebijakan pendidikan. Salah satunya adalah dengan memasukkan bahasa isyarat Indonesia dalam kurikulum nasional.
    Bagi Nissi, bahasa isyarat bukan sekadar alat komunikasi. Ia melihatnya sebagai jembatan keadilan yang akan memudahkan masyarakat memahami keberagaman.
    “Kita harus ingat bahwa bahasa pertama yang kuat berperan penting mendukung kemampuan anak-anak Tuli untuk belajar dan berkembang maksimal. Tanpa akses ini, hak-hak anak-anak Tuli tidak dapat terpenuhi,” ungkapnya.
    Ia pun menyambut baik rencana pemerintah memasukkan bahasa isyarat ke dalam kurikulum nasional dan menjadikannya salah satu syarat seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) atau sekolah kedinasan.
    “Ini terobosan besar untuk layanan publik yang setara dan inklusif. Bayangkan jika layanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, hingga darurat bisa berkomunikasi dengan Tuli. Tidak ada lagi hambatan komunikasi yang menghalangi hak dasar mereka. Saya akan terus memantau keseriusan pemerintah,” kata Nissi.
    Ia melanjutkan, bahasa isyarat juga sebaiknya dikenalkan sejak dini agar anak-anak tumbuh dengan empati.
    “Generasi yang terbiasa berinteraksi dengan penyandang Tuli akan lebih mudah membangun masyarakat yang inklusif,” ujarnya.
    Sebagai warga negara, Nissi berharap, Indonesia memandang disabilitas sebagai bagian penting dari keberagaman, bukan obyek belas kasihan.
    Akses pendidikan, kesehatan reproduksi, kesempatan kerja, hingga ruang partisipasi pengambilan keputusan bagi perempuan penyandang Tuli harus diperluas.
    “Inklusivitas bukan hadiah. Akses bukan pilihan. Inklusivitas dan akses adalah hak,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KLH/BPLH Ajak Tokoh Agama dan Masyarakat Atasi Krisis Lingkungan

    KLH/BPLH Ajak Tokoh Agama dan Masyarakat Atasi Krisis Lingkungan

    Jakarta: Krisis lingkungan kini tidak lagi sekadar isu ekologi, melainkan krisis kemanusiaan yang berdampak langsung pada kesehatan dan kehidupan masyarakat. Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan pentingnya peran tokoh agama, adat, dan masyarakat dalam membangun kesadaran kolektif menjaga bumi sebagai warisan generasi mendatang.

    Diskusi lintas agama dan tokoh masyarakat bertajuk “Kolaborasi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam Mendorong Kepedulian Lingkungan” mempertemukan pemimpin agama, akademisi, dan perwakilan masyarakat sipil. Forum ini menjadi sarana peningkatan kapasitas bersama untuk memperkuat kepemimpinan moral dalam mendorong perubahan perilaku ramah lingkungan.

    “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kepemimpinan dan masukan dari tokoh agama serta masyarakat sangat dibutuhkan agar gerakan perlindungan lingkungan lebih berdampak luas,” ujar Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq. Ia menambahkan, forum ini juga dirancang untuk memperkuat kapasitas masyarakat agar mampu mengubah kesadaran menjadi aksi nyata.

    Menteri Hanif menekankan bahwa tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki peran strategis dalam menggerakkan kesadaran kolektif. Dengan pengaruh moral dan sosial yang mereka miliki, kedua elemen ini dapat menjadi pendorong kuat bagi perubahan perilaku masyarakat menuju pola hidup yang lebih ramah lingkungan. Ia menilai, kolaborasi lintas peran ini akan memperkuat langkah pemerintah dalam menghadapi krisis lingkungan sekaligus menjaga keberlanjutan hidup generasi mendatang.

    Indonesia menghadapi tantangan serius. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2024 tercatat 73,53 atau “cukup baik”, namun 150 daerah masih di bawah skor 65. Dari 56,63 juta ton sampah per tahun, sekitar 34,54 juta ton belum terkelola, sementara 343 kabupaten/kota masih melakukan pembuangan terbuka. Di sisi lain, deforestasi 2023 mencapai 175 ribu hektar, dan emisi gas rumah kaca tembus 1,8 miliar ton CO₂e pada 2022.

    Wakil Menteri LH Diaz Hendropriyono menambahkan, hasil survei Purpose dan YouGov menunjukkan ulama dan pemuka agama merupakan figur paling berpengaruh dalam menggerakkan masyarakat terkait isu lingkungan. “Karena itu, kolaborasi dengan tokoh agama menjadi kunci. Krisis iklim bukan fenomena alam semata, tetapi akibat dari ulah manusia. Semua elemen bangsa harus bergerak bersama,” tegasnya.

    Ia menekankan, inilah alasan forum ini digelar untuk membangun kolaborasi dengan tokoh agama dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran serta aksi nyata menghadapi perubahan iklim.

    KLH/BPLH menargetkan pengelolaan sampah 100 persen pada 2029 melalui ekonomi sirkular, dengan program seperti pengurangan plastik sekali pakai, bank sampah, dan energi terbarukan. Tokoh agama Din Syamsuddin mengapresiasi langkah ini. “Pertemuan ini momentum penting untuk memperkuat kerja bersama demi kelestarian lingkungan. Kolaborasi lintas iman harus terus diperluas, termasuk melibatkan dunia usaha,” tutupnya.

    Para tokoh lintas agama menegaskan bahwa krisis lingkungan adalah panggilan moral dan spiritual. Pendeta Johan Kristantara menekankan gereja harus menjadi pelopor kepedulian ekologis, sementara Romo Ferry Sutrisna mengaitkan ajaran Laudato Si sebagai panduan umat Katolik dalam memandang bumi sebagai rumah bersama.

    Dari sisi umat Buddha, Prof. Philip Kuntjoro menekankan pentingnya kepedulian yang tertanam dalam perilaku sehari-hari, seperti program Eco Vihara dan pemilahan sampah. Tokoh Hindu, Astoro Chandra Dana, menambahkan bahwa tradisi Nyepi dapat menjadi inspirasi global karena tidak hanya ritual, tetapi juga praktik nyata penghematan energi dan penghormatan pada alam.

    Sementara itu, Prof. Bagus Muljadi menyoroti bahwa krisis ekologis juga merupakan krisis moral yang berakar pada warisan kolonial berupa paradigma eksploitasi alam. Menurutnya, sudah saatnya membangun etika lingkungan baru yang menghubungkan sains, sejarah, dan kearifan lokal.

    Ia menegaskan bahwa menjaga lingkungan harus dipandang sebagai tindakan mulia, sejalan dengan semangat lintas iman untuk menumbuhkan kolaborasi hijau dan menempatkan keberlanjutan alam sebagai bagian penting dari kehidupan bersama.

    Lebih jauh, forum ini diharapkan melahirkan jaringan tokoh agama dan masyarakat peduli lingkungan di berbagai daerah. Jaringan ini akan menjadi motor penggerak kampanye perubahan perilaku, penguatan gotong royong, dan kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media.

    Dengan langkah ini, kolaborasi lintas iman dan masyarakat diharapkan menjadi kekuatan nyata dalam menghadapi krisis iklim global.

    Jakarta: Krisis lingkungan kini tidak lagi sekadar isu ekologi, melainkan krisis kemanusiaan yang berdampak langsung pada kesehatan dan kehidupan masyarakat. Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan pentingnya peran tokoh agama, adat, dan masyarakat dalam membangun kesadaran kolektif menjaga bumi sebagai warisan generasi mendatang.
     
    Diskusi lintas agama dan tokoh masyarakat bertajuk “Kolaborasi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam Mendorong Kepedulian Lingkungan” mempertemukan pemimpin agama, akademisi, dan perwakilan masyarakat sipil. Forum ini menjadi sarana peningkatan kapasitas bersama untuk memperkuat kepemimpinan moral dalam mendorong perubahan perilaku ramah lingkungan.
     
    “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kepemimpinan dan masukan dari tokoh agama serta masyarakat sangat dibutuhkan agar gerakan perlindungan lingkungan lebih berdampak luas,” ujar Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq. Ia menambahkan, forum ini juga dirancang untuk memperkuat kapasitas masyarakat agar mampu mengubah kesadaran menjadi aksi nyata.

    Menteri Hanif menekankan bahwa tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki peran strategis dalam menggerakkan kesadaran kolektif. Dengan pengaruh moral dan sosial yang mereka miliki, kedua elemen ini dapat menjadi pendorong kuat bagi perubahan perilaku masyarakat menuju pola hidup yang lebih ramah lingkungan. Ia menilai, kolaborasi lintas peran ini akan memperkuat langkah pemerintah dalam menghadapi krisis lingkungan sekaligus menjaga keberlanjutan hidup generasi mendatang.
     
    Indonesia menghadapi tantangan serius. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2024 tercatat 73,53 atau “cukup baik”, namun 150 daerah masih di bawah skor 65. Dari 56,63 juta ton sampah per tahun, sekitar 34,54 juta ton belum terkelola, sementara 343 kabupaten/kota masih melakukan pembuangan terbuka. Di sisi lain, deforestasi 2023 mencapai 175 ribu hektar, dan emisi gas rumah kaca tembus 1,8 miliar ton CO₂e pada 2022.
     
    Wakil Menteri LH Diaz Hendropriyono menambahkan, hasil survei Purpose dan YouGov menunjukkan ulama dan pemuka agama merupakan figur paling berpengaruh dalam menggerakkan masyarakat terkait isu lingkungan. “Karena itu, kolaborasi dengan tokoh agama menjadi kunci. Krisis iklim bukan fenomena alam semata, tetapi akibat dari ulah manusia. Semua elemen bangsa harus bergerak bersama,” tegasnya.
     
    Ia menekankan, inilah alasan forum ini digelar untuk membangun kolaborasi dengan tokoh agama dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran serta aksi nyata menghadapi perubahan iklim.
     
    KLH/BPLH menargetkan pengelolaan sampah 100 persen pada 2029 melalui ekonomi sirkular, dengan program seperti pengurangan plastik sekali pakai, bank sampah, dan energi terbarukan. Tokoh agama Din Syamsuddin mengapresiasi langkah ini. “Pertemuan ini momentum penting untuk memperkuat kerja bersama demi kelestarian lingkungan. Kolaborasi lintas iman harus terus diperluas, termasuk melibatkan dunia usaha,” tutupnya.
     
    Para tokoh lintas agama menegaskan bahwa krisis lingkungan adalah panggilan moral dan spiritual. Pendeta Johan Kristantara menekankan gereja harus menjadi pelopor kepedulian ekologis, sementara Romo Ferry Sutrisna mengaitkan ajaran Laudato Si sebagai panduan umat Katolik dalam memandang bumi sebagai rumah bersama.
     
    Dari sisi umat Buddha, Prof. Philip Kuntjoro menekankan pentingnya kepedulian yang tertanam dalam perilaku sehari-hari, seperti program Eco Vihara dan pemilahan sampah. Tokoh Hindu, Astoro Chandra Dana, menambahkan bahwa tradisi Nyepi dapat menjadi inspirasi global karena tidak hanya ritual, tetapi juga praktik nyata penghematan energi dan penghormatan pada alam.
     
    Sementara itu, Prof. Bagus Muljadi menyoroti bahwa krisis ekologis juga merupakan krisis moral yang berakar pada warisan kolonial berupa paradigma eksploitasi alam. Menurutnya, sudah saatnya membangun etika lingkungan baru yang menghubungkan sains, sejarah, dan kearifan lokal.
     
    Ia menegaskan bahwa menjaga lingkungan harus dipandang sebagai tindakan mulia, sejalan dengan semangat lintas iman untuk menumbuhkan kolaborasi hijau dan menempatkan keberlanjutan alam sebagai bagian penting dari kehidupan bersama.
     
    Lebih jauh, forum ini diharapkan melahirkan jaringan tokoh agama dan masyarakat peduli lingkungan di berbagai daerah. Jaringan ini akan menjadi motor penggerak kampanye perubahan perilaku, penguatan gotong royong, dan kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
     
    Dengan langkah ini, kolaborasi lintas iman dan masyarakat diharapkan menjadi kekuatan nyata dalam menghadapi krisis iklim global.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (MMI)

  • Inggris Perbarui Peta Palestina-Israel, Ini Keterangan yang Diubah

    Inggris Perbarui Peta Palestina-Israel, Ini Keterangan yang Diubah

    Jakarta

    Pemerintah Inggris secara resmi menyatakan pengakuan terhadap negara Palestina. Setelah pernyataan tersebut, situs resmi pemerintah Inggris memperbarui peta dan keterangan istilah yang digunakan untuk merujuk wilayah tersebut.

    Lantas, apa saja yang berubah setelah pengakuan itu? Simak penjelasan mengenai keterangan terbaru di situs resmi Inggris berikut ini.

    Inggris Kini Resmi Akui Negara Palestina

    Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Inggris telah menyampaikan pengakuan terhadap negara Palestina pada 21 September 2025. Inggris menyatakan dukungan terhadap two-state solution atau solusi dua negara sebagai kerangka penyelesaian konflik.

    “Hari ini, untuk menghidupkan kembali harapan perdamaian bagi Palestina dan Israel, serta solusi dua negara, Inggris secara resmi mengakui negara Palestina,” kata Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer dalam sebuah unggahan di X, dilansir AFP, Minggu (21/9/2025).

    Perubahan Peta Palestina di Situs Inggris

    Usai pernyataan tersebut, pemerintah Inggris memperbarui laman Foreign Travel Advice untuk Palestina di situs pemerintahan resminya (gov.uk). Pada halaman itu tercantum catatan: This page has been updated from ‘Occupied Palestinian Territories’ to ‘Palestine’ yang artinya “Halaman ini telah diperbarui dari ‘Wilayah Palestina yang Diduduki’ menjadi ‘Palestina’.”

    Pembaruan sejak 21 September 2025 itu menunjukkan perubahan istilah resmi yang digunakan pemerintah Inggris. Selain menyebut nama negara Palestina, halaman tersebut juga memuat panduan perjalanan dan kebijakan konsuler bagi warganya yang hendak ke Palestina.

    Peta Palestina-Israel di situs resmi pemerintah Inggris (Foto: gov.uk)

    Peta yang diperbarui pada laman resmi pemerintah Inggris tersebut menampilkan wilayah Palestina (Gaza Strip dan West Bank) dengan penandaan warna tertentu. Area berwarna merah diberi label “advise against all travel” atau “disarankan untuk tidak melakukan perjalanan sama sekali”. Sementara area oranye bertanda “advise against all but essential travel”, artinya “tidak disarankan bepergian kecuali untuk urusan sangat penting”. Adapun area hijau menunjukkan “see our travel advice before travelling” atau “periksa panduan perjalanan kami sebelum bepergian”.

    Di dalam peta juga ditampilkan sejumlah kota utama seperti Gaza, Ramallah, Bethlehem, Nablus, Jenin, hingga Hebron, yang kini berada di bawah label “Palestine”. Sedangkan kota-kota lain seperti Tel Aviv, Haifa, dan Be’er Sheva tetap ditandai sebagai bagian dari Israel.

    Negara Lain yang Turut Mengakui Palestina

    Selain Inggris, sejumlah negara lain turut menyatakan pengakuan terhadap Palestina pada September 2025. Termasuk sebagian besar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (). Dengan ini, daftar negara yang memberi pengakuan resmi semakin bertambah.

    Saat ini, mengutip Al Jazeera, Rabu (24/9/2025), negara Palestina diakui sebagai negara berdaulat oleh 157 dari 193 negara anggota PBB, mewakili 81 persen dari komunitas internasional. Selain itu, Palestina juga diakui oleh Takhta Suci, badan pengurus Gereja Katolik dan Kota Vatikan, yang memiliki status pengamat non-anggota PBB.

    Simak juga Video ‘Trump Sindir Negara yang Akui Palestina di PBB: Hadiah Bagi Hamas’:

    (wia/imk)