agama: Katolik

  • Komsos Nasional ke-XII Ajak Umat Jadi Misionaris Digital yang Lembut dan Membawa Harapan

    Komsos Nasional ke-XII Ajak Umat Jadi Misionaris Digital yang Lembut dan Membawa Harapan

    Malang (beritajatim.com) – Perayaan Komunikasi Sosial Nasional (Komsos) ke-XII Tahun 2025 yang digelar di Aula SMAK St. Albertus Malang, Sabtu (14/6/2025), mengusung tema pesan Paus Fransiskus: “Bagikanlah Dengan Lemah Lembut Harapan Yang Ada Di Dalam Hatimu.” Tema ini menjadi seruan bagi seluruh pelaku komunikasi sosial se-Indonesia untuk menjadi misionaris digital yang membawa kelembutan, cinta damai, dan harapan di tengah arus komunikasi yang semakin destruktif.

    Romo Stephanus Jemmy Fantaw dari Komisi Komsos Keuskupan Malang menjelaskan bahwa setiap 24 Januari, Paus selalu menyampaikan pesan untuk Hari Komunikasi Sedunia. Tahun ini, pesan Paus selaras dengan peringatan Tahun Yubelium 2025 yang dirayakan Gereja Katolik sedunia.

    “Tahun ini wujud kepedulian Bapak Suci terhadap situasi komunikasi pada zaman ini yang cenderung bersifat destruktif, atau bersifat untuk menghancurkan kekerasan dan tindakan-tindakan yang membuat seseorang kehilangan harapan,” tegas Romo Jemmy, Rabu (18/6/2025).

    Ia berharap, perayaan Komsos ini menjadi momentum penting untuk membangun gaya komunikasi baru yang lebih menumbuhkan semangat dan harapan. Bukan komunikasi yang membangun tembok, tetapi membangun jembatan antarpribadi.

    “Kita tidak menjadi pribadi yang menghancurkan, melainkan mampu menjadi rekan seperjalanan yang berdialog seperti sahabat yang meneguhkan, menguatkan, dan membantu orang untuk mencintai kehidupan,” lanjutnya.

    Komsos Nasional ke-XII diikuti peserta dari berbagai keuskupan di Indonesia. Selain seminar, juga diadakan berbagai pendampingan sejak 11–15 Juni 2025, dan ditutup dengan Perayaan Ekaristi bersama insan komunikasi sosial serta media. Seluruh rangkaian acara ini juga diisi konten digital untuk menangkal perilaku destruktif dan memperkuat harapan melalui media.

    Sementara itu, Romo Antonius Steven Lalu selaku Sekretaris Komsos Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) menekankan pentingnya tiga unsur utama dalam perayaan Hari Komunikasi: spiritualitas, formasi, dan solidaritas.

    “Unsur ini ada pesan utama yakni pesan dari Paus Fransiskus De Sales juga. Sehingga tujuan utama bisa tersampaikan kepada umat manusia sesuai pesannya. Yakni, bagikanlah dengan lemah lembut pengharapan yang ada di dalam hati,” jelasnya.

    Romo Steven mengajak seluruh peserta untuk benar-benar menjalani panggilan sebagai agen misionaris digital yang menyuarakan harapan.

    “Kita bersama-sama untuk menjadi agen misionaris di dunia digital untuk membawa voice. Bisa membangkitkan harapan, kita harus melucuti komunikasi agresif, yakni komunikasi yang menghancurkan, komunikasi yang memecah belah diganti dengan komunikasi dari hati. Dan itu semua pesan Bapak Suci Paus Fransiskus,” pungkasnya. [yog/beq]

  • Operator SD Tikam Pejabat Dinas Pendidikan: Laporan Dana BOS Ditolak, 6 Bulan Tak Gajian

    Operator SD Tikam Pejabat Dinas Pendidikan: Laporan Dana BOS Ditolak, 6 Bulan Tak Gajian

    Kasat Reskrim Polres Sumba Barat Daya, AKP I Ketut Ray Artika mengungkapkan, kasus penikaman itu dipicu laporan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang selalu dikoreksi korban.

    Penganiayaan berujung penikaman ini bermula sekitar pukul .09 30 Wita saat pelaku datang ke kantor Dinas PPO Kabupaten Sumba Barat Daya guna mengajukan laporan untuk pencairan dana BOS pada SD Katolik Ilhaloko Mangganipi.

    Setelah diteliti, laporan dana BOS itu dikoreksi korban dan meminta kepada pelaku untuk melengkapi surat Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah (SPTMH).

    Pelaku pun menuruti dan kembali ke SD Katolik Ilhaloko Mangganipi untuk mengambil SPTMH.

    “Saat itu, pelaku singgah di rumahnya dan mengambil sebilah pisau dan menyelipkan pada pinggang,” jelasnya.

    Sekitar pukul 13.00 Wita, pelaku tiba di kantor Dinas PPO Kabupaten Sumba Barat Daya. Ia lalu masuk ke ruangan korban. Saat itu korban sedang duduk bersama Manase Umbu Rato (50)

    Pelaku langsung menghampiri korban dan menikam korban sebanyak dua kali menggunakan sebilah pisau.

    Korban yang mengalami luka parah dibawa ke rumah sakit dan menjalani perawatan di RSUD Reda Bolo, Sumba Barat Daya.

    “Motifnya kesal karena pengajuan laporan dana BOS selalu ditolak oleh korban selaku Kasi Kurikulum Bidang SD,” ujarnya.

    Saat ini pelaku dan barang bukti sudah diamankan polisi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

  • Kesal Laporan Dana BOS Bolak-balik Dikoreksi, Operator SD Tikam Pejabat Dinas Pendidikan

    Kesal Laporan Dana BOS Bolak-balik Dikoreksi, Operator SD Tikam Pejabat Dinas Pendidikan

    Setelah diteliti, laporan dana BOS itu dikoreksi korban dan meminta kepada pelaku untuk melengkapi surat Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah (SPTMH).

    Pelaku kembali ke SD Katolik Ilhaloko Mangganipi untuk mengambil SPTMH tersebut.

    “Saat itu, pelaku singgah di rumahnya dan mengambil sebilah pisau dan menyelipkan pada pinggang,” jelasnya.

    Sekitar pukul 13.00 Wita, pelaku tiba di kantor Dinas PPO Kabupaten Sumba Barat Daya.

    Ia lalu masuk ke ruangan korban. Saat itu korban sedang duduk bersama Manase Umbu Rato (50)

    Pelaku langsung menghampiri korban dan menikam korban sebanyak dua kali menggunakan sebilah pisau.

    “Motifnya, pelaku kesal karena sejak bulan Maret 2025, ketika pelaku mengajukan laporan dana BOS kepada korban selaku Kasi Kurikulum Bidang SD, selalu mendapat koreksi dari korban,” katanya.

    Korban yang mengalami luka parah dibawa ke rumah sakit dan menjalani perawatan di RSUD Reda Bolo, Sumba Barat Daya.

    Polisi sudah mengamankan pelaku dan barang bukti di Satreskrim Polres Sumba Barat Daya.

  • 42 WNI Terdampar di Tel Aviv, Apa Dampak Konflik Iran-Israel Bagi RI?

    42 WNI Terdampar di Tel Aviv, Apa Dampak Konflik Iran-Israel Bagi RI?

    Jakarta

    Sebanyak 42 WNI yang melakukan ziarah keagamaan dilaporkan terdampar di Tel Aviv setelah Bandara Ben Gurion ditutup menyusul memanasnya konflik Israel-Iran pada Jumat (13/06).

    Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, mengatakan perwakilan diplomatik di Yordania tengah memberikan asistensi agar puluhan WNI itu bisa keluar dari Israel melalui jalan darat.

    “[Para WNI itu] seharusnya keluar lewat Tel Aviv, tetapi tidak bisa karena bandara ditutup. Mereka sedang dibantu KBRI Amman untuk melintas ke Yordania,” ujar Judha Nugraha kepada BBC News Indonesia pada Minggu (15/06).

    Saat ini, Kemenlu mencatat ada 187 WNI yang berada di seluruh wilayah Israel. Menurut Judha, sebagian besar dari mereka berada di Aravah di selatan Israel.

    Pemerintah Indonesia, sambung Judha, sudah mengimbau agar para WNI yang memiliki rencana perjalanan ke Israel dan Palestina, termasuk untuk kunjungan ziarah untuk menunda niat mereka.

    “Sejak tahun lalu, wilayah Palestina dan Israel sudah ditetapkan Siaga 1 [level tertinggi kewaspadaan] oleh KBRI Amman,” tegasnya.

    Adapun di Iran, menurut Judha, KBRI Teheran sudah menetapkan status Siaga 2 sejak April 2024.

    “[Terbesar] kedua di Teheran, ada sekitar 90 WNI termasuk pelajar, pekerja migran, dan staf KBRI berikut keluarga mereka,” tutur Judha.

    Pada Jumat (13/06), pemerintah Israel menutup bandara mereka setelah melancarkan sejumlah serangan ke Iran dalam Operasi Rising Lion yang menyasar pusat nuklir, fasilitas militer, dan area berpenduduk.

    Pihak Israel mengeklaim serangan pihaknya dilakukan “atas dasar keselamatan” karena Iran dituding terus mengembangkan nuklir mereka.

    Iran mulai membalas serangan itu pada Jumat (13/06) malam melalui gempuran drone dan rudal balistik. Hingga berita ini diturunkan, gelombang serangan dari masing-masing negara masih terus berlangsung.

    ‘Belum ada permohonan evakuasi’

    BBC News Indonesia sudah menghubungi sejumlah warga Indonesia yang berada di Iran untuk menceritakan kondisi mereka di sana, tetapi mereka memilih bungkam karena sensitivitas isu.

    Jaringan internet setempat dilaporkan tidak stabil dan sangat lambat.

    Dalam siaran pers pada Jumat (13/06), Ikatan Pelajar Indonesia (IPI) Iran mengimbau para WNI untuk “saling mengingatkan satu sama lain” terkait imbauan KBRI Teheran dan Kemenlu serta “saling menjaga komunikasi”.

    Selain itu, mereka juga meminta agar para WNI di Iran untuk “saling menenangkan dan tidak panik dalam kondisi apa pun agar memudahkan koordinasi dan melancarkan segala proses yang dilakukan KBRI Teheran dan Kemenlu.”

    IPI Iran juga mengingatkan agar para WNI untuk melakukan pengecekan di grup WNI di platform WhatsApp.

    Pihak IPI Iran mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya para korban sipil dan tokoh penting Iran dalam serangan Israel.

    Pihak IPI juga mengecam dan mengutuk serangan Israel sekaligus mengecam PBB yang mereka sebut “diam seribu bahasa” atas serangan Israel.

    Baca juga:

    Sementara itu, Judha mengatakan pihaknya terus berkomunikasi dengan WNI-WNI di Iran.

    “Saya sampaikan bahwa para WNI kita dalam keadaan baik, tidak ada yang menjadi korban dari serangan Israel,” ujar Judha.

    “Serangan yang dilakukan Israel saat menyasar instalasi-instalasi militer dan juga kepada beberapa petinggi dari Iran. Tapi tentu kita mengantisipasi bahwa eskalasi ini dapat lebih memburuk.”

    Berdasarkan pengamatan dari KBRI Teheran, kata Judha, situasi di Teheran masih terlihat normal meski terlihat antrean BBM yang cukup panjang di beberapa tempat.

    “Tapi tidak ada panic buying. Kegiatan dan kehidupan masyarakat masih berjalan dengan normal,” ujar Judha.

    Pernyataan Judha ini selaras dengan laporan IPI Iran yang menyebut laporan sejumlah WNI di kota-kota besar Iran mengatakan “tidak ada perubahan yang signifikan” setelah serangan Israel.

    Judha mengingatkan bahwa pihak pemerintah sejak April tahun lalu sudah mengimbau agar para WNI di Iran yang tidak memiliki kepentingan esensial untuk bisa pulang secara mandiri.

    Apalagi, saat ini, konflik antara Iran dan Israel membuat wilayah udara di kawasan tersebut ditutup sehingga menghalangi penerbangan.

    Terpisah, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Rolliansyah Soemirat, mengatakan untuk saat ini evakuasi belum perlu dilakukan bagi para WNI di Iran.

    “Namun, kita terus melakukan pematangan rencana apabila memang [evakuasi] diperlukan apabila situasi memburuk. Tentu kita berharap situasi buruk tidak terjadi,” ujar Roliansyah kepada BBC News Indonesia pada Minggu (15/06).

    Rolliansyah yang dilantik sebagai Dubes RI untuk Teheran (merangkap Turkmenistan) pada 24 Maret 2025, mengatakan sejauh ini “belum ada permohonan evakuasi” dari WNI di Iran.

    Di sisi lain, Rolliansyah menekankan bahwa pada akhirnya evakuasi merupakan pilihan dari para individu.

    “Pemerintah pada beberapa situasi konflik di beberapa tempat lain sering mengalami situasi dimana sudah menyarankan atau bahkan menyiapkan rencana evakuasi warganegara Indonesia, tapi banyak warga negara yang memutuskan untuk tidak melakukan evakuasi. Dan tentunya pemerintah harus menghargai keputusan dari masing-masing individu tersebut,” ujarnya.

    Meski begitu, Rolliansyah meminta agar para WNI terus mengabarkan situasi mereka secara berkala kepada perwakilan diplomatik setempat.

    Apakah konflik Iran dan Israel akan terus memanas?

    Asap membubung setelah ledakan terjadi di pusat kota Teheran pada 15 Juni 2025 (Getty Images)

    Pengamat hubungan internasional dari Universitas Katolik Parahyangan, Idil Syawfi, menilai potensi eskalasi konflik antara Iran dan Israel “sangat tinggi”.

    Menurut Idil, hal ini terlihat dari upaya retaliasi Israel yang menyerang depot minyak Iran serta kantor Kementerian Luar Negeri Iran di Teheran pada Minggu (15/06).

    Serangan kemudian dibalas dengan serangan misil Iran ke Haifa dan Tel Aviv.

    “Jika kita melihat pernyataan terakhir Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang mengirimkan pesan kepada masyarakat Iran, kita bisa tahu target utama Israel dari operasi militer ini adalah perubahan rezim di Iran,” ujar Idil kepada BBC News Indonesia.

    “Seperti diketahui Iran menjadi penyuplai dan pendukung bagi gerakan-gerakan yang menyerang Israel seperti Hamas, Houthi dan juga Hizbullah.”

    Baca juga:

    Idil menilai operasi militer yang dilakukan Israel pada Jumat (13/06) lalu sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Sebagaimana diketahui, serangan tersebut menewaskan para ilmuwan dan petinggi militer Iran.

    “Pada sisi lain, Iran tidak punya banyak pilihan selain merespon dengan serangan militer,” ujar Idil.

    Iran, menurut Idil, berhadapan dengan dua pilihan: pertama, serangan balasan tetapi terbatas untuk mengurangi eskalasi tetapi kredibilitas pemerintah buruk di mata masyarakat.

    Kedua, membalas dengan lebih keras, tetapi sesuai keinginan Israel agar mendapat dukungan militer dari sekutunya, termasuk AS.

    Dihubungi terpisah, pengamat Timur Tengah dari Universitas Bina Nusantara, Tia Mariatul Kibtiah, menilai ada dua alasan mengapa Israel memutuskan untuk menyerang Iran.

    Yang pertama, popularitas Netanyahu di Israel. Ketika karier politik dia sedang tidak baik-baik saja, dia akan melakukan hal tidak terduga dan di luar nalar,” ujar Tia ketika dihubungi pada Minggu (13/0).

    Selain dinilai gagal menangani Hamas, masyarakat Israel juga menilai perekonomian negara merosot menyusul konflik Gaza.

    Alasan yang kedua, kata Tia, adalah Israel ingin menghentikan negosiasi antara AS dan Iran terkait nuklir.

    Di sisi lain, Tia berpendapat bahwa konflik ini kemungkinan besar tidak akan berlanjut ke eskalasi yang lebih luas.

    Hal ini didasari oleh kepentingan keamanan negara-negara Teluk, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Kuwait, yang secara geografis berdekatan dengan area konflik dan memiliki pangkalan militer AS.

    Tia memprediksi akan muncul banyak mediator, termasuk AS, untuk menekan agar saling serang antara Iran dan Israel. Dia juga menduga AS tidak akan terlibat dalam serangan balasan oleh Israel, tetapi alih-alih a akan membantu dalam upaya menangkal rudal Iran.

    Pada Minggu (15/06), Presiden AS Donald Trump menyatakan Iran dan Israel mesti mencapai kesepakatan dan mengatakan dirinya akan memfasilitasinya.

    CBS News, mitra BBC News di AS, melaporkan Trump sebelumnya memveto rencana Isrel untuk membunuh Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

    Bagaimana dampak konflik Iran dan Israel ke Indonesia dan dunia?

    Idil mengatakan serangan Israel ke depot minyak Iran menunjukkan bahwa, selain isu nuklir, Israel juga ingin “menyakiti Iran” dalam hal energi.

    Menurut Idil, serangan Israel ini membuka opsi juga bagi Iran untuk merespons dengan menutup Selat Hormuz.

    “Selat Hormuz bisa jadi merupakan kartu yang bisa dimainkan oleh pemerintah Iran,” ujarnya.

    “Penutupan Selat Hormuz akan berimplikasi terhadap negara-negara lain, khususnya terhambatnya distribusi minyak global dan meningkatnya harga minyak.”

    Idil memprediksi harga minyak dunia akan melambung tinggi dalam pembukaan minggu depan, dan akan beranjak meningkat seiring dengan eskalasi konflik.

    “Hal ini selain karena produksi akan terhambat, distribusi juga akan sangat terbatas dikarenakan konflik ini,” ujarnya.

    Baca juga:

    Bagi Indonesia, Idil menekankan hal ini akan berdampak ke perekonomian negara mengingat sumber minyak yang paling besar berasal dari Timur Tengah yang didatangkan melalui Singapura.

    “Perlambatan ekonomi akan semakin terasa, dan kemungkinan inflasi yang saat ini tertahan akan meningkat kembali. Hal ini akan membuat pemerintah semakin kesulitan mencapai target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkannya,” ujarnya.

    Pendapat senada diungkapkan Tia.

    Meskipun secara geografis Iran dan Israel jauh dari Indonesia, dia mengingatkan konflik ini memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia sebagai negara pengguna dan pengimpor energi yang besar.

    Apa yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia?

    Pada Jumat (13/06), Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan Indonesia secara tegas mengutuk serangan Israel terhadap Iran yang disebutnya merupakan pelanggaran hukum dan melemahkan dasar-dasar hukum internasional.

    Sugiono mengatakan serangan tersebut akan menimbulkan banyak implikasi dan akan memperburuk situasi jika semua pihak yang terkait tidak menahan diri, sebagaimana dilaporkan Antara.

    Dia menambahkan akan terus memantau situasi tersebut lebih lanjut.

    Menanggapi ini, Idil mengaku sulit untuk membayangkan posisi Indonesia dalam konflik ini.

    “Karena kita tidak bisa dibilang sebagai ‘aktor’ dan memiliki kepentingan yang tinggi dalam konflik ini. Pernyataan dari Menlu Sugiono yang mengutuk serangan Israel dan berharap yang terburuk tidak terjadi sepertinya template [standar baku] yang sudah sesuai dengan koridor dan posisi Indonesia,” ujar Idil.

    Terpisah, Tia menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto dapat berbicara langsung dengan para pemimpin negara yang memiliki pengaruh, seperti residen AS atau negara-negara OKI, untuk menyerukan penghentian konflik.

    “Minimal ada suara Indonesia di kancah politik global, di politik internasional, bahwa kita tidak suka dengan [Iran dan Israel] saling menyerang,” tegas Tia.

    Baik Idil maupun Tia sepakat bahwa fokus Indonesia perlu terpusat pada perlindungan WNI.

    Tia menyaran agar proses evakuasi WNI sebaiknya dilanjutkan apabila serangan terus berlanjut.

    Di dalam negeri, Idil mengatakan pemerintah Indonesia, khususnya pejabat bidang politik an ekonomi, harus siaga untuk menyiapkan strategi menghadapi berbagai skenario eskalasi yang muncul dari konflik Iran-Irael.

    Tonton juga Video Detik-detik Rudal Iran Hantam Bangunan di Tel Aviv

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pemuda Lintas Agama di Banyuwangi Peringati Hari Lahir Pancasila di Klenteng Hoo Tong Bio

    Pemuda Lintas Agama di Banyuwangi Peringati Hari Lahir Pancasila di Klenteng Hoo Tong Bio

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemuda dari berbagai lintas agama di Banyuwangi menyatu dalam peringatan hari lahir Pancasila, di pelataran Klenteng Hoo Tong Bio, Sabtu malam (14/6).

    Acara ini diikuti berbagai organisasi kepemudaan lintas agama. Seperti Pemuda Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik, Pemuda Hindu, Pemuda LDII, Pemuda Konghucu, Pemuda GKJW, Organisasi Kemahasiswaan,

    Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, Ketua DPRD I Made Cahyana Negaraha, dan perwakilan Forkopimda.

    “Forum ini merupakan semangat persatuan dan keberagaman yang selama ini dijunjung tinggi oleh Banyuwangi,” kata Wabup Mujiono.

    Mujiono menegaskan keberagaman adalah kekuatan utama Banyuwangi. Menurutnya, harmoni antarwarga yang berbeda suku, budaya, dan agama menjadi kunci kemajuan daerah.

    Ia menggambarkan Banyuwangi sebagai miniatur Indonesia. Masyarakat dari berbagai latar belakang hidup berdampingan, mulai dari suku Using, Jawa, Madura, Bali, Tionghoa, Mandar, Arab, ada juga kepercayaan Kejawen dan lainnya.

    “Banyuwangi terus berkembang pesat karena semua elemen masyarakatnya kompak, menyatu, dan saling menghargai perbedaan. Inilah Bhinneka Tunggal Ika,” ungkapnya.

    Mujiono juga berpesan, Pancasila harus menjadi kompas di tengah derasnya arus informasi dan kemajuan teknologi. Setiap informasi harus disaring agar tidak menyesatkan.

    “Pancasila diibaratkan sebagai pondasi rumah yang kokoh, melindungi penghuninya dari segala guncangan, memastikan setiap tindakan tidak keluar dari nilai-nilai luhur sila pertama hingga kelima,” ujar Wabup.

    Ketua Panitia Marco Wiliam menambahkan, bahwa acara ini digelar kolaborasi Pemuda Lintas Agama yang menginginkan Banyuwangi aman, damai, rukun, tanpa adanya permusuhan meski berbeda keyakinan.

    “Semua elemen terlibat. Mulai dari konsumsi hingga perlengkapan acara ini, kita gotong royong bareng. Kami harapkan nilai-nilai Pancasila terus tumbuh subur di kalangan masyarakat, terutama kalangan pemuda,” pungkasnya. [alr/aje]

  • Gelar Bangga Fest, Unika Atma Jaya Angkat Budaya Nusantara

    Gelar Bangga Fest, Unika Atma Jaya Angkat Budaya Nusantara

    Jakarta, Beritasatu.com – Dalam rangka melestarikan budaya nusantara, Universitas Katolik (Unika) Atma Jaya menggelar Bangga Fest, sebuah acara seni budaya yang menampilkan berbagai pertunjukan khas Indonesia, mulai dari tarian tradisional, paduan suara, hingga drama musikal. Acara ini berlangsung pada Sabtu (14/6/2025) malam di kampus Atma Jaya, Jakarta.

    Ketua Bangga Fest Yohana menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan generasi muda agar mencintai seni, budaya, dan juga peduli terhadap lingkungan hidup.

    “Tidak hanya mengajak mahasiswa Atma Jaya, kami juga melibatkan anak-anak muda dari berbagai komunitas budaya dan lingkungan hidup di Jakarta dan Jabodetabek,” kata Yohana kepada Beritasatu.com.

    Ia mengungkapkan, kegiatan ini merupakan puncak dari rangkaian tiga acara sebelumnya, yakni Arung Edukasi (24 Mei dan 8 Juni), Karyamu! Ngonten! (1–10 Juni), dan Pasaria (12–14 Juni).

    “Puncak acaranya adalah Panggung Indonesia malam ini,” ujar Yohana.

    Menurutnya, Atma Jaya ingin menciptakan ruang yang inklusif, merakyat, dan menjadi wadah bagi anak muda untuk berekspresi serta terlibat aktif dalam pelestarian budaya dan lingkungan.

    Meski baru digelar untuk pertama kalinya, Bangga Fest mendapat sambutan positif dari banyak pihak. “Banyak yang antusias dan berharap acara ini dapat dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya,” tambah Yohana.

    Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan pertunjukan Tari Enggang dari Kalimantan.

    Penampilan paduan suara Gita Swara Jaya membawakan Medley Nusantara, dengan para penyanyi mengenakan kain ulos dan ikat kepala khas daerah.

    Tarian Indang dari Sumatera Barat juga memukau penonton, sebelum acara ditutup dengan pertunjukan Tari Betawi dan drama musikal lenong dari para mahasiswa serta komunitas seni.
    “Ini menjadi ruang bagi anak muda untuk berkarya dan bergerak dalam seni budaya serta lingkungan hidup,” tutup Yohana.
     

  • Kapolda Dampingi Kardinal Ignatius Suharyo  peringati hari Yubelium bersama TNI-Polri di Kaltara

    Kapolda Dampingi Kardinal Ignatius Suharyo  peringati hari Yubelium bersama TNI-Polri di Kaltara

    SEBATIK – Kapolda Kalimantan Utara (Kaltara), Irjen Hary Sudwijanto, mendampingi Uskup Agung Jakarta atau pimpinan Gereja Katolik di Indonesia, Kardinal Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo yang berkunjung di Kaltara selama tiga hari di Kaltara.

    Kapolda Kaltara, Irjen Hary mengatakan, Kardinal Suharyo disambut secara resmi di Mapolda Kaltara pada Rabu 11 Juni.

    Selain ketua Bhayangkari Daerah Kaltara, Dion Hary Sudwijanto, Wakapolda dan sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda turur menyambut kedatangan Kardinal Suharyo.

    “Kunjungan Kardinal Suharyo di Kaltara ini dalam rangka peringatan Tahun Yubelium Umat Katolik TNI–Polri di Keuskupan Tanjung Selor,” kata Irjen Hary, Jumat (13/6/2025).

    “Ini juga menjadi momen penting bagi peningkatan pembinaan iman dan karakter spiritual prajurit serta anggota Polri di wilayah perbatasan,” tambah Kapola.

    Dijelaskannya, Kardinal Suharyo juga memimpin rekoleksi rohani yang diikuti oleh umat Katolik dari unsur TNI–Polri wilayah Keuskupan Tanjung Selor.

    “peringatan hari Yubelium ini sebagai sarana penyegaran batin dan refleksi iman bagi para peserta (TNI Polri) yang menjalankan tugas negara di daerah.

    “Bapak Kardinal juga gelar  Misa Syukur Tahun Yubelium,  sekaligus  pengurus Ordo Canonicorum Indonesia (OCI) umat Katolik TNI–Polri Keuskupan Tanjung Selor,” jelas Kapola.

    Kapolda menambahkan, pihaknya juga turut mendampingi Kardinal pada kegiatan Sarasehan Sambung Rasa bersama umat Katolik TNI–Polri dan Paroki St. Gabriel Nunukan yang dilaksanakan di PLBN Sungai Nyamuk, Sebatik.

    “Kegiatan ini sebagai komitmen kebersamaan lintas iman, institusi, dan batas wilayah, serta menjadi wujud perhatian gereja terhadap tugas dan pengabdian aparat negara di garis terdepan NKRI,” jelasnya.

    Selqin itu, Kardinal juga menyerahkan buku doa dan rosario sebagai bentuk berkat dan penguatan iman.

    “Di sela kegiatan, beliau juga mengunjungi Rumah Dua Negara dan Patok Perbatasan RI–Malaysia di Aji Kuning serta memberikan bingkisan kasih kepada warga setempat,” tutupnya.

    Turut hadir dalam mendampingi Bapak Kardinal yakni Uskup Keuskupan Tanjung Selor, Mgr Paulinus Yan Olla, MSF, Romo Yoseph Maria Marcelinus Bintoro, Romo Paulus Ardhianto, Laksamana Pertama TNI Antonius Widyo dan Kolonel Kes. Chatarina Lita Kristianim.  

  • Gereja Blenduk, Gereja Tertua di Semarang yang Dijuluki "Perhiasan Hindia Belanda"
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        13 Juni 2025

    Gereja Blenduk, Gereja Tertua di Semarang yang Dijuluki "Perhiasan Hindia Belanda" Regional 13 Juni 2025

    Gereja Blenduk, Gereja Tertua di Semarang yang Dijuluki “Perhiasan Hindia Belanda”
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com –
    Di tengah riuhnya geliat
    Kota Lama Semarang
    , Jawa Tengah, berdiri megah sebuah bangunan berkubah perak keabu-abuan, dengan dua menara simetris menjulang ke langit.
    Itulah
    Gereja Blenduk
    . Bangunan gereja tertua di
    Semarang
    yang menyimpan kisah panjang peradaban kolonial, keyakinan, dan arsitektur lintas abad.
    Dibangun pertama kali pada tahun 1753, Gereja Blenduk sejatinya bukan sekadar tempat ibadah, melainkan simbol kehadiran kuat Eropa di tanah Jawa.
    Kala itu, Kota Semarang mulai berkembang sebagai permukiman kolonial, menggantikan benteng kecil VOC yang dikenal sebagai De Vijfhoek.
    Gereja pun menjadi salah satu fasilitas utama yang wajib ada selain kantor, gudang senjata, hingga tempat hiburan.
    Awalnya, bentuk awal gereja ini jauh dari megah. Seorang pelancong pada abad ke-18 menggambarkan gereja Protestan pertama di Semarang sebagai bangunan panggung sederhana bergaya Jawa.
    Namun bangunan ini tak bertahan lama. Tahun 1787, gereja dibongkar dan dibangun ulang dengan struktur yang lebih kokoh.
    Tapi sejarah terus bergulir, hanya tujuh tahun kemudian, pada 1794, gereja tersebut kembali dirobohkan dan digantikan dengan bangunan yang masih berdiri hingga hari ini.
    “Arsitektur yang kita lihat sekarang itu adalah hasil pembangunan tahun 1794. Menara kembar dan kubah besarnya menjadikannya sangat mencolok di antara bangunan-bangunan lain pada masa itu,” ujar sejarawan Kota Semarang, Rukardi dalam wawancara dengan Kompas.com, Jumat (13/6/2025).
    Ia menambahkan, bangunan ini bahkan pernah disebut sebagai “perhiasan Hindia Belanda” oleh penulis Belanda, T.H. van Sypesteyn.
    Nama “Blenduk” sendiri bukanlah nama resmi. Dalam catatan pemerintah kolonial, gereja ini bernama Gereja Protestan Immanuel.
    Sebutan “Blenduk” berasal dari masyarakat Jawa, merujuk pada bentuk atapnya yang cembung, atau dalam bahasa Jawa disebut “mblenduk”.
    Sejarah gereja ini juga sempat menyeberang batas denominasi. Pada masa pemerintahan Herman Willem Daendels di bawah kekuasaan Napoleon, sekitar tahun 1808, umat Katolik sempat diizinkan menggunakan Gereja Blenduk sebagai tempat ibadah.
    Hal ini menjadi catatan unik, karena sebelumnya gereja tersebut hanya dikhususkan untuk umat Protestan sebagai agama resmi Belanda.
    Setelah kekuasaan kolonial Belanda kembali pulih, umat Katolik tak lagi dapat mengakses gereja ini dan mulai mencari tempat ibadah mereka sendiri, yang kelak berdiri di kawasan Gedangan.
    Bangunan gereja pun sempat mengalami renovasi besar pada tahun 1894. Arsitek Westmaas dan H.P.A. de Wilde memperkuat struktur yang telah berdiri selama satu abad itu tanpa mengubah desain dasarnya.
    Renovasi ini lebih banyak menyasar bagian kubah dan menara, memastikan keindahan arsitektural tetap terjaga tanpa kehilangan nilai sejarah.
    “Jadi bisa dikatakan bahwa Gereja Belenduk itu ya gereja pertama yang ada di Semarang ya,” ucap Rukardi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gereja Katolik Dorong Reformasi Mental Menuju Indonesia Emas 2045

    Gereja Katolik Dorong Reformasi Mental Menuju Indonesia Emas 2045

    Jakarta, Beritasatu.com – Di tengah berbagai tantangan sosial dan moral bangsa, Gereja Katolik melalui Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menegaskan komitmennya untuk membentuk kader bangsa yang unggul melalui reformasi mentalitas dan pembinaan karakter.

    Penegasan ini disampaikan Ketua Komisi Kerasulan Awam (Kerawam) KWI, Mgr Yohanes Harun Yuwono, saat membuka Rapat Pleno Pertemuan Nasional (Pernas) Komisi Kerawam KWI di Jakarta, Selasa (10/6/2025).

    Acara yang berlangsung pada 10–14 Juni 2025 ini mengusung tema “Awam Katolik Berjalan Bersama Gereja dan Bangsa Mempersiapkan Kader-Kader Berkualitas”.

    Dalam pidatonya, Mgr Harun menyoroti krisis mentalitas yang masih membayangi masyarakat Indonesia serta pentingnya memulai proses panjang dalam mencetak generasi unggul sejak dini.

    “Kita sering berbicara tentang reformasi mental dan kualitas kader bangsa, tetapi kenyataannya kita masih berjalan di tempat. Kita belum benar-benar memulai,” ujarnya dengan nada prihatin.

    Ia mencontohkan ketertiban sosial di negara-negara seperti Vietnam dan Korea Selatan yang menunjukkan mentalitas unggul rakyatnya. Sebaliknya, Indonesia dinilai masih permisif terhadap pelanggaran hukum, mulai dari lalu lintas semrawut hingga korupsi oleh “preman berdasi”.

    “Indonesia ini kaya dan indah, tapi kita tertinggal karena mentalitas belum berubah. Apakah kita siap mencetak generasi unggul? Jawabannya: kita harus mulai sekarang, meski butuh waktu lama,” tegasnya.

    Ia menambahkan, visi Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi mimpi jika tidak diawali dengan pembangunan karakter dan penanaman nilai kejujuran sejak dini.

    Peran Strategis Pendidikan Kedinasan

    Senada dengan Mgr Harun, Sekretaris Eksekutif Komisi Kerawam KWI, Romo Hans Jeharut, menekankan pentingnya pendidikan kedinasan sebagai jalur strategis dalam pembentukan kader bangsa.

    “Kami ingin mendorong anak-anak muda Katolik untuk mengambil peran dalam pendidikan kedinasan. Mereka tidak hanya aktif di lingkungan gereja, tetapi juga memberi kontribusi nyata bagi bangsa dan negara,” ujar Romo Hans.

    Dalam pertemuan ini, KWI juga menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga kedinasan untuk memberikan gambaran konkret tentang proses pembentukan kader bangsa melalui jalur tersebut.

    Pernas 2025 menjadi momen reflektif atas perjalanan 100 tahun Gereja Katolik di Indonesia. Romo Hans menyatakan bahwa harapan dan luka bangsa juga merupakan harapan dan luka Gereja.

    “Kami ingin berjalan bersama bangsa ini, turut merasakan suka dan duka. Inilah semangat sinodalitas yang menjadi wajah Gereja masa kini,” ungkapnya.

    Gereja Sebagai Agen Transformasi Sosial

    Komitmen Gereja Katolik dalam membangun bangsa tidak berhenti pada wacana. Melalui Komisi Kerawam, KWI secara konkret memfasilitasi generasi muda Katolik agar aktif di berbagai ruang publik—mulai dari dunia pendidikan hingga birokrasi.

    Mgr Harun menegaskan bahwa reformasi mental tidak bisa dilakukan secara instan. Gereja harus menjadi pelopor dengan membangun sistem pembinaan kader yang terencana, bertahap, dan berkelanjutan.

    Fokus utama Pernas 2025 adalah kesiapan Gereja—khususnya kaum awam Katolik—untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 dengan generasi yang unggul, berintegritas, dan cinta Tanah Air.

    “Mimpi Indonesia Emas harus dimulai sekarang. Kita butuh kader bangsa yang tak hanya cerdas, tapi juga berkarakter, jujur, dan siap berkontribusi terbaik bagi negeri ini,” tutup Mgr Harun.

  • 26 tahun silam kali pertama Pemilu digelar di Era Reformasi diikuti 48 Partai

    26 tahun silam kali pertama Pemilu digelar di Era Reformasi diikuti 48 Partai

    07 Juni 1999: 26 tahun silam kali pertama Pemilu digelar di Era Reformasi diikuti 48 Partai

    07 Juni 1999: 26 tahun silam kali pertama Pemilu digelar di Era Reformasi diikuti 48 Partai
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 07 Juni 2025 – 06:19 WIB

    Elshinta.com – Tepat hari ini, 7 Juni 1999 atau 26 tahun silam, untuk pertama kalinya Pemilihan Umum atau Pemilu digelar di Era Reformasi. Hasil Pemilu 1997, yang dimenangkan Partai Golkar, dipandang tak memiliki legitimasi setelah Presiden Soeharto lengser. Oleh sebab itu, Pemilu berikutnya yang mestinya dilaksanakan pada 2002, kemudian dipercepat.

    Pemilu 1999 merupakan Pemilu yang diselenggarakan secara serentak untuk memilih 462 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia untuk periode 1999-2004. Selain tercacat sebagai Pemilu kali pertama setelah runtuhnya Orde Baru, Pemilu 7 Juni 1999 juga merupakan terakhir kalinya diikuti oleh Timor Timur.

    Adapun Pemilu 7 Juni 1999 digelar dengan sistem perwakilan berimbang dengan stelsel daftar. Sistem yang dipakai didasarkan pada sistem proporsional tertutup di tingkat provinsi. Di tiap-tiap provinsi, partai-partai diberikan kursi sebanding dengan porsi suara mereka. Jawa Timur memiliki jumlah kursi terbanyak, yaitu 82 kursi. Sementara yang terendah yaitu Bengkulu dan Timor Timur dengan masing-masing empat kursi.

    Jumlah peserta Pemilu 7 Juni 1999 lumayan membeludak setelah pemerintah menerbitkan Undang-undang atau UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, dan UU Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Dengan adanya aturan baru ini, aturan Pemilu sebelumnya terkait pembatasan partai oleh Orde Baru dihapuskan.

    Akibatnya, muncullah partai-partai baru yang tumbuh bak cendawan di musim hujan. Sedikitnya ada 171 partai baru yang terbentuk dari berbagai macam asas. Dari jumlah tersebut, terdaftar sebanyak 141 partai. Sedangkan yang lolos untuk mengikuti Pemilu 7 Juni 1999 total mencapai 48 partai.

    Berikut daftar 48 partai yang mengikuti Pemilu 7 Juni 1999:

    1. Partai Indonesia Baru

    2. Partai Kristen Nasional Indonesia

    3. Partai Nasional Indonesia

    4. Partai Aliansi Demokrat Indonesia

    5. Partai Kebangkitan Muslim Indonesia

    6. Partai Ummat Islam

    7. Partai Kebangkitan Ummat

    8. Partai Masyumi Baru

    9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

    10. Partai Syarikat Islam Indonesia

    11. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

    12. Partai Abul Yatama

    13. Partai Kebangsaan Merdeka

    14. Partai Demokrasi Kasih Bangsa

    15. Partai Amanat Nasional (PAN)

    16. Partai Rakyat Demokratik

    17. Partai Syarikat Islam Indonesia 1905

    18. Partai Katolik Demokrat

    19. Partai Pilihan Rakyat

    20. Partai Rakyat Indonesia

    21. Partai Politik Islam Indonesia Masyumi

    22. Partai Bulan Bintang

    23. Partai Solidaritas Pekerja

    24. Partai Keadilan

    25. Partai Nahdlatul Ummat

    26. Partai Nasional Indonesia – Front Marhaenis

    27. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia

    28. Partai Republik

    29. Partai Islam Demokrat

    30. Partai Nasional Indonesia – Massa Marhaen

    31. Partai Musyawarah Rakyat Banyak

    32. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

    33. Partai Golongan Karya (Golkar)

    34. Partai Persatuan

    35. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

    36. Partai Uni Demokrasi Indonesia

    37. Partai Buruh Nasional

    38. Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong

    39. Partai Daulat Rakyat

    40. Partai Cinta Damai

    41. Partai Keadilan dan Persatuan

    42. Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia

    43. Partai Nasional Bangsa Indonesia

    44. Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia

    45. Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia

    46. Partai Nasional Demokrat

    47. Partai Ummat Muslimin Indonesia

    48. Partai Pekerja Indonesia

    Untuk menghindari campur tangan pemerintah, kemudian dibentuklah Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Pembentukan KPU juga diharapkan dapat menjaga objektivitas pelaksanaan Pemilu 1999 tersebut. KPU 1999 diketuai oleh Jend (Purn) Rudini didampingi Wakil Ketua Harun Al Rasyid. Lembaga anyar ini beranggotakan 52 orang yang mewakili 48 partai yang berpartisipasi dalam Pemilu 1999, dan empat wakil dari pemerintah.

    Pemilu 7 Juni 1999 yang menghabiskan dana Rp 1,3 triliun dimenangkan oleh PDIP. Partainya Megawati Soekarnoputri itu mendapat total suara 35.689.073 atau 33.74 persen dengan peraihan sebanyak 154 kursi. Golkar menyusul di posisi kedua dengan jumlah suara 23.741.749 atau 22.44 persen dengan perolehan kursi sebanyak 120.

    Kemudian posisi ketiga dalam Pemilu pertama era reformasi ini diraih PPP dengan total suara 11.329.905, dengan 59 kursi. PKB berada di posisi keempat meski mendapat suara lebih banyak ketimbang PPP yakni 13.336.98 2 suara. Hal ini lantaran PKB kalah banyak mendapatkan kursi, yakni 51 kursi. Posisi kelima dimenangkan oleh PAN dengan jumlah suara 7.528.956 dan 35 kursi.

    Sumber : Elshinta.Com