Xcloud.id

agama: Katolik

  • Menjaga damai, merawat persatuan

    Menjaga damai, merawat persatuan

    Mataram (ANTARA) – Gelombang aksi massa yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir menyisakan keprihatinan mendalam. Di sejumlah daerah, aspirasi rakyat yang semestinya menjadi wujud kebebasan berpendapat justru berujung pada kericuhan, kerusakan fasilitas umum, bahkan korban jiwa.

    Fenomena ini menjadi pengingat bahwa dalam demokrasi, ruang ekspresi tidak boleh berubah menjadi panggung anarkisme.

    Di tengah situasi penuh ketegangan, suara para tokoh agama dan masyarakat tampil sebagai cahaya penuntun. Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Nahdlatul Wathan, hingga Gereja Katolik sepakat menyerukan hal yang sama: damai adalah jalan, dialog adalah kunci, persatuan adalah tujuan.

    Bahkan Presiden Prabowo Subianto merangkul 16 ormas Islam untuk duduk bersama membicarakan tantangan bangsa. Momentum ini memberi pesan penting bahwa bangsa Indonesia masih memiliki banyak penyangga moral yang siap menjaga tenun persaudaraan di tengah badai.

    Aspirasi rakyat adalah hak yang dilindungi konstitusi. Namun, aspirasi kehilangan makna jika disampaikan dengan cara-cara yang merugikan orang banyak. Kerusuhan, pembakaran fasilitas umum, dan peristiwa tragis yang merenggut nyawa seorang anak bangsa di Jakarta adalah contoh nyata bagaimana garis antara perjuangan dan perusakan bisa begitu tipis.

    Oleh sebab itu, seruan para tokoh agar demonstrasi berlangsung damai dan bermartabat patut dijadikan pedoman. Aspirasi yang benar harus disalurkan dengan cara yang benar. Aparat pun dituntut menghadirkan pendekatan persuasif dan humanis. Ketika masyarakat dan aparat sama-sama menahan diri, ruang anarkisme akan menyempit dengan sendirinya.

    Pilar penyejuk

    Indonesia beruntung memiliki modal sosial yang kuat melalui ormas keagamaan dan komunitas adat. Imbauan Nahdlatul Wathan agar masyarakat memperbanyak doa dan tidak mudah terprovokasi, instruksi PBNU untuk menjaga stabilitas nasional, hingga seruan Muhammadiyah agar semua pihak menahan diri, adalah bukti bahwa tokoh agama tetap menjadi jangkar moral bangsa.

    Bahkan, doa bersama melalui hizib, istighatsah, maupun misa lintas iman bukan hanya ritual spiritual, tetapi juga simbol persatuan yang mengikat kebangsaan.

    Tokoh agama, adat, dan masyarakat memiliki posisi strategis untuk menjembatani rakyat dengan pemerintah. Dalam situasi rawan provokasi, kehadiran mereka dapat meredam gejolak dengan bahasa yang lebih diterima oleh masyarakat. Inilah kekuatan khas Indonesia yang tidak dimiliki banyak negara lain.

    Meski demikian, seruan damai saja tidak cukup. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, dituntut untuk tidak sekadar mendengar aspirasi, tetapi juga menjawabnya dengan kebijakan nyata. Kekecewaan rakyat atas ketimpangan ekonomi, lapangan kerja yang terbatas, atau kebijakan yang dianggap elitis tidak bisa diabaikan.

    Solusi damai yang orisinal harus berbentuk keberanian politik untuk membuka ruang dialog formal yang mempertemukan pemerintah, ormas, dan perwakilan masyarakat secara rutin, sehingga aspirasi tersalurkan tanpa harus turun ke jalan.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkab Minsel-tokoh agama doa bersama untuk bangsa

    Pemkab Minsel-tokoh agama doa bersama untuk bangsa

    “Doa bersama yang digelar di aula Waleta Pemkab Minsel ini, intinya agar bangsa Indonesia selalu damai serta menghindari hal-hal buruk yang merugikan kepentingan umum,”

    Manado (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan (Minsel), Sulawesi Utara, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan tokoh lintas agama, melakukan doa bersama untuk bangsa Indonesia.

    “Doa bersama yang digelar di aula Waleta Pemkab Minsel ini, intinya agar bangsa Indonesia selalu damai serta menghindari hal-hal buruk yang merugikan kepentingan umum,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Minsel, Ifke Pondaag, Senin.

    Ada enam tokoh agama yang melakukan doa secara bergantian, yakni dari unsur Kristen Protestan, Katolik, Islam, Hindu, Budha dan Konghucu.

    Salah satu doa yang penting dipanjatkan oleh tokoh agama, yakni aksi unjuk rasa di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Sulut, agar berlangsung damai serta tidak lagi ada korban-korban jiwa yang akhirnya merugikan semua pihak.

    Usai melakukan kegiatan doa, Bupati bersama Forkopimda langsung meninjau tiga lokasi di ibukota Minsel, Kota Amurang, seperti pangkalan ojek, pasar tradisional dan lalu lintas trans Sulawesi.

    “Pak Bupati melakukan dialog langsung dengan para ojek pangkalan dan ojek online, agar terus melaksanakan aktivitas seperti biasa serta tidak terprovokasi aksi-aksi demo yang sudah tidak sesuai aturan,” kata Pondaag.

    Pemkab Minsel mengajak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi di muka umum secara bijak dan tidak melakukan perusakan fasilitas umum, karena yang merasakan kerugian adalah masyarakat sendiri.

    Pantauan ANTARA di Kabupaten Minsel dalam kondisi kondusif, belum terlihat ada aksi-aksi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat umum di wilayah itu.

    Pewarta: Hence Paat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aksi demo mahasiswa di Papua berjalan aman dan kondusif

    Aksi demo mahasiswa di Papua berjalan aman dan kondusif

    “Kami di DPR Papua berkomitmen untuk mengawal dan menindaklanjuti semua aspirasi yang telah disampaikan,”

    Jayapura (ANTARA) – Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus di Kota Jayapura, Papua berjalan aman dan kondusif, Senin.

    Ketua DPR Papua, Denny Hennri Bonay saat menerima para demonstrasi di Jayapura, Senin, mengatakan pihaknya memberikan apresiasi atas sikap damai yang ditunjukkan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi.

    “Kami di DPR Papua berkomitmen untuk mengawal dan menindaklanjuti semua aspirasi yang telah disampaikan,” katanya.

    Organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Jayapura meliputi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI).

    Dalam aksi demo di halaman DPR Papua tersebut Kelompok Cipayung Plus Kota Jayapura menyampaikan 11 aspirasi terkini isu kemanusiaan, keadilan, dan penegakan hukum.

    Setelah melakukan aksi demo di DPR Papua pada pukul 11.22 WIT, Kelompok Cipayung Plus Kota Jayapura melanjutkan ke Polda Papua.

    Waka Polda Papua Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengatakan pihaknya akan menerima apapun aspirasi yang disampaikan sehingga diharapkan ke depan kepolisian daerah setempat bersama para mahasiswa terus beriringan guna menciptakan Papua aman dan sejahtera.

    “Sementara untuk situasi keamanan di Papua secara keseluruhan aman dan kondusif,” katanya.

    Aksi demonstrasi di Kantor DPR Papua dan Polda Papua dikawal oleh aparat keamanan TNI-Polri.

    Pewarta: Ardiles Leloltery
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemuda Lintas Iman Ajak Masyarakat Setop Aksi Anarkis dan Jangan Mudah Terprovokasi

    Pemuda Lintas Iman Ajak Masyarakat Setop Aksi Anarkis dan Jangan Mudah Terprovokasi

    Jakarta: Pemuda Lintas Iman yang merupakan gabungan organisasi pemuda dari Gerakan Pemuda Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik, GAMKI, Gemaku, Peradah Indonesia, Gemabudhi, GPII, Gema Mathlaul Anwar menyerukan kepada masyarakat dan kader untuk menjaga Indonesia dan mencegah dari kerusakan yang lebih besar.

    Pernyataan bersama ini terdiri dari 7 poin utama antara lain menyampaikan simpati dan dukacita yang mendalam kepada seluruh korban dalam aksi demonstrasi di beberapa daerah, baik yang mengalami luka-luka dan meninggal dunia.

    Kedua, meminta Pemerintah dan DPR untuk mendengar tuntutan rakyat serta mengevaluasi setiap kebijakan dan program pemerintah yang dinilai merugikan dan membebani rakyat.

    Ketiga, mendesak Pimpinan Partai Politik segera memberhentikan para anggota DPR RI dan pengurus Partai yang mengeluarkan pernyataan yang provokatif dan melukai hati rakyat serta menginstruksikan kepada seluruh kader Partai untuk menjaga ucapan serta lebih berempati kepada persoalan rakyat.

    Keempat, mengajak seluruh elemen masyarakat yang menyampaikan tuntutan dan aspirasi, untuk menjaga kondusifitas dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, tidak terprovokasi untuk melakukan aksi anarkis seperti perusakan, pembakaran, dan penjarahan yang merugikan sesama masyarakat. 
     

    Kelima, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling menjaga satu sama lain, menolak demo anarkis, dan tidak terpengaruh dengan penggiringan isu yang menyinggung suku, agama, etnis, dan golongan (SARA) untuk mencegah terulangnya peristiwa kerusuhan 98.

    Lalu yang keenam, meminta Polri dan TNI untuk menjaga keamanan dengan terukur, tidak represif kepada masyarakat yang melakukan aksi demo damai, serta menindak tegas para pelaku aksi anarkis yang memicu huru-hara serta melakukan perusakan, pembakaran, dan penjarahan.

    Kemudian yang terakhir, menginstruksikan kepada seluruh kader organisasi agar bersama-sama dengan masyarakat, bergotong-royong, bahu-membahu, membangun ruang dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua elemen masyarakat, menjaga fasilitas umum, serta membantu kesulitan masyarakat di daerah masing-masing.

    “Mari para kader bergotong-royong, bahu-membahu, membangun ruang dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua elemen masyarakat, menjaga fasilitas umum, serta membantu kesulitan masyarakat di daerah masing-masing,” jelas Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin, di Jakarta, Minggu 31 Agustus 2025. 

    Sementara, Sahat dari PP GAMKI meminta agar pemerintah dan DPR untuk mendengar tuntutan rakyat. Upaya ini perlu dilakukan untuk menghindari adanya kericuhan lagi. “Dengar tuntutan rakyat serta mengevaluasi setiap kebijakan dan program pemerintah yang dinilai merugikan dan membebani rakyat,” kata dia.

    Lebih lanjut, Ketua Umum PP Muhammadiyah Dzulfikar juga meminta kepada polisi agar menjaga keamanan tidak dengan represif.

    “Meminta Polri dan TNI untuk menjaga keamanan dengan terukur, tidak represif kepada masyarakat yang melakukan aksi demo damai, serta menindak tegas para pelaku aksi anarkis yang memicu huru-hara serta melakukan perusakan, pembakaran, dan penjarahan,” jelas Dzulfikar.

    Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh sembilan pimpinan organisasi pemuda lintas iman, antara lain: Addin Jauharudin (GP Ansor), Dzulfikar Ahmad Tawalla (Pemuda Muhammadiyah), Stefanus Gusma (Pemuda Katolik), Sahat Martin Philip Sinurat (GAMKI), Kris Tan (GEMAKU), Putu Yoga Saputra (Peradah), Wiryawan (Gemabudhi), Masri Ikoni (GPII), dan Ahmad Nawawi (Gema Mathla’ul Anwar).

    Jakarta: Pemuda Lintas Iman yang merupakan gabungan organisasi pemuda dari Gerakan Pemuda Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik, GAMKI, Gemaku, Peradah Indonesia, Gemabudhi, GPII, Gema Mathlaul Anwar menyerukan kepada masyarakat dan kader untuk menjaga Indonesia dan mencegah dari kerusakan yang lebih besar.
     
    Pernyataan bersama ini terdiri dari 7 poin utama antara lain menyampaikan simpati dan dukacita yang mendalam kepada seluruh korban dalam aksi demonstrasi di beberapa daerah, baik yang mengalami luka-luka dan meninggal dunia.
     
    Kedua, meminta Pemerintah dan DPR untuk mendengar tuntutan rakyat serta mengevaluasi setiap kebijakan dan program pemerintah yang dinilai merugikan dan membebani rakyat.

    Ketiga, mendesak Pimpinan Partai Politik segera memberhentikan para anggota DPR RI dan pengurus Partai yang mengeluarkan pernyataan yang provokatif dan melukai hati rakyat serta menginstruksikan kepada seluruh kader Partai untuk menjaga ucapan serta lebih berempati kepada persoalan rakyat.
     
    Keempat, mengajak seluruh elemen masyarakat yang menyampaikan tuntutan dan aspirasi, untuk menjaga kondusifitas dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, tidak terprovokasi untuk melakukan aksi anarkis seperti perusakan, pembakaran, dan penjarahan yang merugikan sesama masyarakat. 
     

     
    Kelima, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling menjaga satu sama lain, menolak demo anarkis, dan tidak terpengaruh dengan penggiringan isu yang menyinggung suku, agama, etnis, dan golongan (SARA) untuk mencegah terulangnya peristiwa kerusuhan 98.
     
    Lalu yang keenam, meminta Polri dan TNI untuk menjaga keamanan dengan terukur, tidak represif kepada masyarakat yang melakukan aksi demo damai, serta menindak tegas para pelaku aksi anarkis yang memicu huru-hara serta melakukan perusakan, pembakaran, dan penjarahan.
     
    Kemudian yang terakhir, menginstruksikan kepada seluruh kader organisasi agar bersama-sama dengan masyarakat, bergotong-royong, bahu-membahu, membangun ruang dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua elemen masyarakat, menjaga fasilitas umum, serta membantu kesulitan masyarakat di daerah masing-masing.
     
    “Mari para kader bergotong-royong, bahu-membahu, membangun ruang dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua elemen masyarakat, menjaga fasilitas umum, serta membantu kesulitan masyarakat di daerah masing-masing,” jelas Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin, di Jakarta, Minggu 31 Agustus 2025. 
     
    Sementara, Sahat dari PP GAMKI meminta agar pemerintah dan DPR untuk mendengar tuntutan rakyat. Upaya ini perlu dilakukan untuk menghindari adanya kericuhan lagi. “Dengar tuntutan rakyat serta mengevaluasi setiap kebijakan dan program pemerintah yang dinilai merugikan dan membebani rakyat,” kata dia.
     
    Lebih lanjut, Ketua Umum PP Muhammadiyah Dzulfikar juga meminta kepada polisi agar menjaga keamanan tidak dengan represif.
     
    “Meminta Polri dan TNI untuk menjaga keamanan dengan terukur, tidak represif kepada masyarakat yang melakukan aksi demo damai, serta menindak tegas para pelaku aksi anarkis yang memicu huru-hara serta melakukan perusakan, pembakaran, dan penjarahan,” jelas Dzulfikar.
     
    Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh sembilan pimpinan organisasi pemuda lintas iman, antara lain: Addin Jauharudin (GP Ansor), Dzulfikar Ahmad Tawalla (Pemuda Muhammadiyah), Stefanus Gusma (Pemuda Katolik), Sahat Martin Philip Sinurat (GAMKI), Kris Tan (GEMAKU), Putu Yoga Saputra (Peradah), Wiryawan (Gemabudhi), Masri Ikoni (GPII), dan Ahmad Nawawi (Gema Mathla’ul Anwar).
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Kardinal Suharyo: Mari Saling Menjaga Jakarta dan Indonesia Nasional 31 Agustus 2025

    Kardinal Suharyo: Mari Saling Menjaga Jakarta dan Indonesia Nasional 31 Agustus 2025

    Kardinal Suharyo: Mari Saling Menjaga Jakarta dan Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kardinal Ignatius Suharyo mengajak umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta untuk bersama-sama menjaga Jakarta dan Indonesia.
    Suharyo mengatakan, kondisi bangsa dalam beberapa hari terakhir sangat memperihatinkan.
    “Mari kita menjaga Jakarta, saling jaga, menjaga Indonesia,” kata Suharyo dalam keterangan resminya, Minggu (31/8/2025).
    Menurut Suharyo, dinamika yang terjadi mengajak semua pihak untuk melihatnya sebagai tanda-tanda zaman.
    Dalam situasi tersebut, ia mengajak umat Katolik agar menjaga kejernihan dan keteguhan sikap.
    Ia juga mengimbau agar umat Katolik Jakarta memperkuat solidaritas.
    “Sebagai warga negara dalam peran yang berbeda-beda, kita dipanggil untuk memikul tanggung jawab sejarah yang terumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Suharyo.
    “Semoga Tuhan Yang Maha Esa yang telah menghantar bangsa kita kepada kemerdekaan menjaga, melindungi, dan memberkati bangsa kita,” tambahnya.
     
    Diketahui, unjuk rasa yang memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR RI dimulai pada 25 Agustus lalu.
    Unjuk rasa kemudian berlanjut pada 28 Agustus, hari di mana driver ojek online (ojol) Affan Kurniawan meninggal setelah dilindas mobil Brimob.
    Peristiwa itu membuat publik semakin marah, terutama kalangan driver ojol.
    Setelah itu, unjuk rasa meluas ke berbagai kota dan daerah, mulai dari Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Tegal, Cilacap, Makassar, dan lainnya.
    Unjuk rasa diwarnai bentrokan massa dengan aparat.
    Sejumlah fasilitas umum, seperti halte bus hingga beberapa kantor kepolisian, dibakar.
    Bahkan, kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya dibakar pada Sabtu (30/8/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ikatan Sarjana Katolik Indonesia Ajak Seluruh Elemen Hentikan Kekerasan dan Berdialog Damai Nasional 30 Agustus 2025

    Ikatan Sarjana Katolik Indonesia Ajak Seluruh Elemen Hentikan Kekerasan dan Berdialog Damai Nasional 30 Agustus 2025

    Ikatan Sarjana Katolik Indonesia Ajak Seluruh Elemen Hentikan Kekerasan dan Berdialog Damai
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) mengajak agar seluruh elemen bangsa untuk menghentikan segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun verbal.
    Hal ini menyusul gejolak di masyarakat akibat aksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Salah satunya, peristiwa pelindasan seorang pengemudi ojek
    online
    (ojol) bernama Affan Kurniawan oleh kendaraaan taktis (rantis) Brimob pada Kamis (28/8/2025) malam.
    “Kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk menghentikan segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun verbal, serta bersama-sama mengedepankan dialog yang damai, beradab, dan bermartabat demi persatuan bangsa serta terjaganya martabat kemanusiaan,” ujar Presidium Politik dan Hubungan Antar Lembaga ISKA, Joanes Joko dalam keterangannya, Sabtu (30/8/2025).
    Namun, melihat situasi di lapangan, ISKA juga mendorong dan mendesak agar seluruh pejabat negara membangun komunikasi dan dialog empatik, sensitif, dan partisipatif menanggapi dinamika yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini.
    “ISKA mendesak seluruh pejabat negara dan pemerintahan agar menjadi teladan moral dan panutan publik, dengan membangun komunikasi dan dialog yang penuh empati, sensitif, partisipatif serta mengedepankan kebijaksanaan dalam setiap pernyataan maupun tindakan,” kata Joanes.
    Kemudian, ISKA menilai, masyarakat memerlukan kehadiran pemimpin dan pejabat yang menenangkan suasana di tengah tekanan hidup yang semakin berat.
    Keadaan justru akan memburuk jika pernyataan dan tindakan dari para pejabat kontraproduktif pada situasi yang dialami masyarakat.
    Oleh karenanya, ISKA mendorong agar pemerintah maupun masyarakat mengambil jalan rekonsiliasi dan dialog yang manusiawi serta menghindari kekerasan.
    Sebab, jalan dialog dan rekonsiliasi adalah pilihan yang lebih manusiawi dan beradab daripada kekerasan.
    Lebih lanjut, ISKA mendorong agar pemerintah lebih memerhatikan kritik dan masukan yang disampaikan masyarakat. Pasalnya, suara-suara ini bukan muncul tanpa sebab. Melainkan, lahir dari kegelisahan yang dirasakan masyarakat menghadapi persoalan hidup sehari-hari.
    “Setiap ekspresi aspirasi berupa masukan dan kritik hendaknya ditanggapi secara tepat, proporsional, serta jauh dari tindakan represif apalagi kekerasan yang menimbulkan korban jiwa,” ujar Joanes.
    Dalam pernyataan tersebut, ISKA juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Affan Kurniawan.
    “Semoga almarhum memperoleh tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kasih, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta penghiburan,” kata Joanes.
    Untuk diketahui, aksi unjuk rasa yang berlangsung pada 25 dadn 28 Agustus 2025, merupakan buntuk kekecewaan masyarakat atas kenaikan tunjangan anggota DPR RI di saat perekonomian sedang lesu.
    Hingga akhirnya, terjadi insiden pelindasan terhadap pengemudi ojol, Affan Kurniawan (21), oleh kendaraan taktis (rantis) Brimob saat pembubaran demo di Pejompongan, Jakarta Pusat pada 28 Agustus 2025, malam.
    Dalam sebuah video amatir yang beredar di media sosial, mobil rantis bertuliskan Brimob tampak melaju cepat saat warga tengah berhamburan. Mobil lapis baja itu lantas melindas seorang pengendara ojol yang tengah berusaha lari dari kerumunan.
    Peristiwa itu membuat massa yang semula bubar kembali mengerubungi mobil rantis.
    Kemudian, Affan Kurniawan dikabarkan meninggal dunia. Akibatnya, aksi demonstrasi bertajuk solidaritas dan permintaan tanggung jawab berlangsung pada 29 Agustus 2025.
    Bahkan, aksi demonstrasi itu meluas hingga ke beberapa daerah, tak hanya di Jakarta.
    Meskioun, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah meminta maaf atas peristiwa tersebut dan menyesali kejadian itu.
    Dia pun telah memerintahkan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri untuk melakukan penanganan lebih lanjut.
    Sejauh ini, sudah ada tujuh anggota Brimob yang telah menjalani pemeriksaan etik dan ditempatkan khusus karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden Venezuela Yakin AS Tak Mungkin Bisa Invasi Negaranya

    Presiden Venezuela Yakin AS Tak Mungkin Bisa Invasi Negaranya

    Caracas –

    Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan “tidak mungkin” pasukan Amerika Serikat (AS) bisa menginvasi negaranya. Hal itu disampaikan setelah Washington mengerahkan lima kapal perang dan mengirimkan 4.000 tentaranya di kawasan Karibia untuk memberikan tekanan terhadap Maduro.

    AS mengatakan bahwa pengerahan pasukan ke kawasan Karibia selatan, dekat perairan teritorial Venezuela, merupakan operasi anti-perdagangan narkoba.

    Venezuela merespons dengan mengirimkan sejumlah kapal perang dan drone untuk berpatroli di garis pantai wilayahnya, dan meluncurkan upaya untuk merekrut ribuan anggota milisi guna memperkuat pertahanannya.

    “Tidak mungkin mereka dapat memasuki Venezuela,” kata Maduro dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Jumat (29/8/2025).

    Dia bersumpah bahwa Venezuela telah bersiap untuk mempertahankan “perdamaian, kedaulatan, dan integritas teritorialnya”.

    Namun demikian, AS sejauh ini belum secara terbuka melontarkan ancaman akan menginvasi Venezuela.

    Maduro yang mengklaim masa jabatan ketiga yang disengketakan dalam pemilu pada Juli 2024, telah menjadi incaran Presiden AS Donald Trump yang kembali menjabat untuk periode kedua pada Januari tahun ini.

    Sejak kembali ke Gedung Putih, serangan Trump terhadap Venezuela berfokus pada geng-geng berpengaruh di negara tersebut, beberapa di antaranya beroperasi di dalam wilayah AS.

    Washington menuduh Maduro memimpin kartel perdagangan kokain bernama “Cartel de los Soles”, yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Trump sebagai organisasi teroris.

    Baru baru ini, AS menggandakan tawaran imbalan untuk penangkapan Maduro menjadi US$ 50 juta, atau setara Rp 823,8 miliar, terkait kasus perdagangan narkoba di wilayah AS.

    Maduro, yang menggantikan tokoh sosialis Hugo Chavez sejak tahun 2013, menuduh Trump berupaya melakukan perubahan rezim di Venezuela.

    Lihat juga Video ‘Penembakan Massal Terjadi di Sekolah Katolik AS, 2 Anak Tewas-17 Terluka’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Presiden RI Pernah Bubarkan DPR Gara-Gara Tak Capai Kesepakatan

    Presiden RI Pernah Bubarkan DPR Gara-Gara Tak Capai Kesepakatan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tuntutan membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencuat belakangan ini sebagai reaksi publik terhadap sejumlah isu. 

    Secara konstitusional, DPR tidak bisa dibubarkan atau dibekukan, termasuk juga oleh presiden. Hal ini tertuang dalam UUD 1945 amandemen ketiga, yang secara secara tegas menyatakan bahwa presiden tidak bisa membubarkan atau membekukan DPR.

    “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.***),” bunyi Pasal 7C UUD 1945.

    Meski begitu, sejarah mencatat DPR pernah dibubarkan pada 5 Maret 1960 lewat Penetapan Presiden No.3 Tahun 1960 ketika Presiden Soekarno berkuasa. Pembubaran tersebut disebabkan karena DPR tidak bisa membantu pemerintah dan memenuhi harapan yang diinginkan.

    “[…] DPR ternyata tidak memenuhi harapan kami supaya bekerja atas dasar saling membantu antara pemerintah dan DPR, sesuai dengan jiwa dan semangat UUD’45, Demokrasi Terpimpin dan Manifesto Politik,” tegas Soekarno dalam Penetapan Presiden No.3 Tahun 1960.

    Menurut koran Nasional (7 Maret 1960), sebelumnya pemerintah berharap DPR menyetujui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp44 miliar. Namun, akibat perdebatan yang tak kunjung usai dan kemudian DPR hanya menyetujui APBN sebesar Rp36 Miliar, Soekarno kemudian melakukan kebijakan yang membubarkan DPR.

    Presiden kemudian menggantinya dengan parlemen bernama DPR Gotong Royong (DPR-GR). Anggota DPR-GR juga ditunjuk Soekarno sendiri sebanyak 283 orang yang tak hanya berisi partai politik, tetapi juga personel militer. 

    Meski begitu, keputusan Soekarno untuk membubarkan DPR menuai kontroversi. Sebab, DPR yang dibubarkan merupakan parlemen berdasarkan hasil Pemilu demokratis tahun 1955. Selain itu, komposisi DPR-GR juga menguntungkan pihak terkait sebab jumlah kursi dari Partai Komunis Indonesia (PKI) naik. Sementara, jumlah kursi partai-partai Islam merosot.

    Atas dasar inilah, sejumlah pimpinan politik seperti Masyumi, Partai Sosialis Indonesia, Parkindo, Partai Katolik, NU, serta partai non-komunis lainnya sepakat melakukan perlawanan, yakni lewat Liga Demokrasi yang didirikan pada 24 Maret 1960.

    Merle Calvin Ricklefs dalam A History of Modern Indonesia since c. 1200 (2008) menjelaskan, pendirian Liga Demokrasi didukung oleh Mohammad Hatta. Saat itu Hatta tak lagi berstatus Wakil Presiden RI karena mengundurkan diri pada 1 Desember 1956 karena tak lagi sejalan dengan Soekarno. 

    Liga Demokrasi didirikan untuk menolak pembubaran DPR dan menuntut pengembalian sistem Demokrasi Parlementer. Namun, Soekarno mengabaikan desakan tersebut dan memilih pergi ke luar negeri. Sekembalinya dari luar negeri, Soekarno kemudian melarang Liga Demokrasi dan membubarkan Masyumi dan PSI. 

    Dalam perjalanannya, ketiadaan parlemen sebagai representasi rakyat menimbulkan masalah. DPR-GR yang diangkat oleh Presiden Soekarno kerap tunduk dan menjadi “Stempel” kebijakan pemerintah. Tidak ada lagi fungsi parlemen yang mengawasi dan mengkritik kinerja pemerintah. 

    Eksistensi DPR-GR sendiri berakhir seiring kejatuhan Soekarno sebagai Presiden Indonesia sekitar tahun 1966-1967. 

    Pernah Dilakukan Gus Dur

    Serupa tapi tak sama, Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, tercatat pernah juga bertindak keras kepada DPR. Hanya saja, Gus Dur tidak membubarkan, tetapi membekukan DPR dan MPR, dengan mengeluarkan maklumat Presiden Republik Indonesia pada 23 Juli 2001.

    Langkah ini dilakukan karena MPR yang dipimpin oleh Amien Rais berencana melakukan Sidang Istimewa untuk mengganti Gus Dur dari jabatan presiden. Meski begitu, langkah pembekuan DPR dan MPR percuma sebab parlemen masih menjalankan fungsinya dan melakukan perlawanan balik.

    Puncaknya, MPR dan DPR sukses melakukan Sidang Istimewa dan menggulingkan Gus Dur dari jabatan presiden. Kemudian parlemen langsung melantik Megawati sebagai Presiden ke-5 RI. 

    Naskah ini merupakan bagian dari CNBC Insight, rubrik yang menyajikan ulasan sejarah untuk menjelaskan kondisi masa kini lewat relevansinya di masa lalu. Lewat kisah seperti ini, CNBC Insight juga menghadirkan nilai-nilai kehidupan dari masa lampau yang masih bisa dijadikan pelajaran di hari ini.

    (mfa/mfa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 4 Fakta Teror Penembakan di Sekolah Kembali Guncang AS

    4 Fakta Teror Penembakan di Sekolah Kembali Guncang AS

    Jakarta –

    Teror penembakan massal kembali terjadi di sekolah Amerika Serikat (AS). Penembakan terbaru terjadi di sebuah sekolah Katolik di Minneapolis, Amerika Serikat (AS).

    “Saya telah menerima pengarahan tentang penembakan di Sekolah Katolik Annunciation dan akan terus memberikan informasi terbaru seiring dengan bertambahnya informasi,” tulis Gubernur Minneapolis Tim Walz di X, dilansir AFP, Rabu (27/8/2025).

    Berikut fakta-faktanya:

    1. Korban Jiwa 2 Orang

    Insiden ini terjadi pada Rabu (27/8) pagi waktu AS. Penembakan yang terkonfirmasi ini terjadi setelah serangkaian laporan palsu tentang penembakan aktif di kampus-kampus di seluruh negeri saat mahasiswa kembali dari liburan musim panas.

    “Saya berdoa untuk anak-anak dan guru-guru kita yang minggu pertama sekolahnya dirusak oleh tindakan kekerasan yang mengerikan ini,” kata Gubernur Walz, tanpa memberikan detail tentang jumlah korban.

    Dilansir ABC News, dua orang dilaporkan tewas dalam peristiwa yang terjadi pagi ini waktu AS. Belasan orang juga disebut terluka.

    Pelaku penembakan telah “dikendalikan” dan “tidak ada ancaman aktif terhadap masyarakat,” kata pejabat kota.

    Siswa dari pra-TK hingga kelas delapan bersekolah di sana. Anak-anak kecil yang mengenakan seragam sekolah terlihat meninggalkan sekolah sambil bergandengan tangan dengan orang tua mereka.

    “Suami saya seorang petugas pemadam kebakaran, dan dia mendapat telepon pagi ini yang mengabarkan ada insiden di Annunciation, dan di sanalah keponakan saya bersekolah … jadi dia pergi berjalan kaki saja,” ujar Emily Feste kepada KSTP, afiliasi ABC di Minneapolis.

    “Kami dengar sekitar 15 menit yang lalu bahwa mereka selamat. Tapi ini sungguh mengerikan dan menakutkan.” tambahnya.

    2. Trump: FBI Segera Merespons

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyampaikan telah menerima pengarahan terkait peristiwa penembakan di sekolah katolik di Minneapolis tersebut. Dia menilai peristiwa penembakan itu mengerikan.

    “Saya telah diberi pengarahan lengkap tentang penembakan tragis di Minneapolis, Minnesota,” kata Trump di jejaring sosial Truth Social miliknya dilansir AFP, Rabu (27/8).

    Trump menuturkan Biro Investigasi Vederal atau FBI sudah merespons dan berada di lokasi. Dia mengatakan akan memantau penyelidikan penembakan tersebut.

    “FBI segera merespons dan mereka berada di lokasi kejadian. Gedung Putih akan terus memantau situasi mengerikan ini. Mari bergabung dengan saya dalam mendoakan semua orang yang terlibat!” tuturnya.

    3. Pelaku Ikut Tewas

    Pelaku penembakan juga ikut tewas dalam peristiwa tersebut. Polisi menyebut pelaku penembakan hanya berjumlah satu orang.

    “Tersangka penembakan di Sekolah Katolik Annunciation di Minneapolis diyakini telah tewas,” kata Kepala Kepolisian Minneapolis Brian O’Hara dilansir CNN.

    Pelaku berusia 20-an tahun. Polisi menyebut pelaku tidak memiliki catatan kriminal.

    “Kami yakin pelakunya adalah satu orang, seorang penembak tunggal,” kata O’Hara.

    4. Identitas Pelaku

    Biro Investigasi Vederal atau FBI telah mengidentifikasi pelaku penembakan. Pelaku bernama Robin Westman.

    “Robin Westman, seorang pria dengan nama lahir Robert Westman,” kata Direktur FBI Kash Patel dilansir AFP, Kamis (28/8).

    Sebanyak 17 anak-anak dan orang dewasa dilaporkan mengalami luka-luka. FBI, kata Patel, sedang menyelidiki penembakan tersebut dan menduga aksi itu merupakan tindakan terorisme sekaligus kejahatan kebencian anti-Katolik.

    “FBI sedang menyelidiki penembakan ini sebagai tindakan terorisme domestik dan kejahatan kebencian yang menargetkan umat Katolik,” ujarnya.

    Lihat Video ‘Tampang Pelaku Penembakan Massal di Sekolah Katolik AS’:

    Halaman 2 dari 3

    (lir/lir)

  • Penembakan Massal di Sekolah Katolik Minneapolis AS, 2 Tewas, Belasan Terluka

    Penembakan Massal di Sekolah Katolik Minneapolis AS, 2 Tewas, Belasan Terluka

    JAKARTA – Penembakan massal di sekolah Katolik Annuciation, Minneapolis, Amerika Serikat, mengakibatkan 2 orang tewas. Belasan lainnya dilaporkan terluka.

    Otoritas setempat memastikan kondisi di lokasi penembakan sudah dikendalikan. Sementara sejumlah sumber kepada ABC News menyebut tersangka pelaku penembakan tewas diduga bunuh diri.

    Siswa dari pra-TK hingga kelas delapan bersekolah di sana. Anak-anak kecil yang mengenakan seragam sekolah terlihat meninggalkan sekolah sambil bergandengan tangan dengan orang tua mereka.

    “Saya berdoa untuk anak-anak dan guru-guru kita yang minggu pertama sekolahnya dirusak oleh tindakan kekerasan yang mengerikan ini,” tulis Gubernur Minnesota, Tim Walz, di media sosial, Rabu, 27 Agustus.

    Walz mengatakan otoritas negara bagian sedang berada di lokasi kejadian. Agen dari FBI dan Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak juga merespons kejadian ini.

    Sementara itu, dari keterangan penghuni rumah di dekat sekolah, Brian Leege, terdengar puluhan tembakan selama dua hingga tiga menit.

    Penembakan massal ini langsung direspons Presiden Donald Trump. Lewat unggahan di Truth Social, Trump mengaku sudah menerima laporan lengkap tentang peristiwa tragis tersebut.

    “Gedung Putih akan terus memantau situasi mengerikan ini. Mari bergabung dengan saya dalam mendoakan semua yang terlibat!” tulisnya.