Xcloud.id

agama: Islam

  • Kehancuran Gaza Jangan Terulang di Lebanon

    Kehancuran Gaza Jangan Terulang di Lebanon

    Jakarta –

    Amerika Serikat (AS) memperingatkan Israel untuk tidak melakukan aksi militer seperti Gaza di Lebanon. AS mewanti-wanti kehancuran seperti di Gaza terulang di Lebanon.

    Dilansir AFP, Kamis (10/10/2024), Hal ini disampaikan AS setelah Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengancam Lebanon bisa mengalami “kehancuran” yang serupa dengan Gaza.

    Namun, panglima militer Israel Herzi Halevi berjanji untuk terus melanjutkan bombardir intensif Israel terhadap target-target Hizbullah, yang telah menewaskan lebih dari 1.200 orang sejak 23 September, “tanpa memberi mereka waktu istirahat atau pemulihan”.

    Komentar tersebut muncul setelah percakapan via telepon antara Netanyahu dan Presiden AS Joe Biden, yang pertama dalam tujuh minggu, yang diharapkan akan berfokus pada tanggapan Israel terhadap rentetan rudal minggu lalu oleh Iran.

    Gedung Putih menyatakan selama panggilan telepon tersebut, Biden memberi tahu Netanyahu untuk “meminimalkan bahaya” bagi warga sipil di Lebanon, khususnya di “daerah padat penduduk di Beirut”.

    “Tidak boleh ada aksi militer di Lebanon yang mirip dengan Gaza dan menimbulkan hasil yang mirip dengan Gaza,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller kepada wartawan.

    Dalam pidato Netanyahu mengatakan kepada rakyat Lebanon pada hari Selasa: “Anda memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Lebanon sebelum jatuh ke jurang perang panjang, yang akan menyebabkan kehancuran dan penderitaan seperti yang kita lihat di Gaza.”

    “Bebaskan negara Anda dari Hizbullah sehingga perang ini dapat berakhir,” imbuh Netanyahu.

    Netanyahu mengatakan Lebanon berada di persimpangan jalan. Dia meminta warga Lebanon kembali merebut negaranya dan mengancam Lebanon akan terseret ke dalam perang.

    “Anda berada di persimpangan jalan yang penting … Berdirilah dan rebut kembali negara Anda,” katanya.

    “Jika Anda tidak melakukannya, Hizbullah akan terus mencoba memerangi Israel dari daerah padat penduduk dengan mengorbankan Anda. Mereka tidak peduli jika Lebanon terseret ke dalam perang yang lebih luas,” cetus Netanyahu.

    Sebelumnya, Biden juga telah memperingatkan Israel agar tidak mencoba menyerang program nuklir Iran, yang berisiko menimbulkan pembalasan besar. Biden juga menentang serangan terhadap instalasi minyak negara republik Islam itu, yang akan menyebabkan harga minyak mentah dunia melonjak.

    AS Peringatkan Israel Tak Serang Bandara Beirut

    Amerika Serikat juga telah memperingatkan Israel untuk tidak menyerang Bandara Beirut, Lebanon serta jalan menuju ke sana. Peringatan ini dikeluarkan AS saat Israel melakukan serangan intensif terhadap Hizbullah di pinggiran selatan ibu kota Lebanon itu.

    “Kami pikir sangat penting bahwa tidak hanya bandara yang dibuka, tetapi jalan menuju bandara juga dibuka, sehingga warga negara Amerika yang ingin pergi bisa keluar, tetapi juga warga negara lain,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller kepada wartawan seperti dilansir AFP, Selasa (8/10).

    Selama seminggu terakhir, Amerika Serikat telah menyewa penerbangan hampir setiap hari untuk membawa warga negaranya dan keluarga mereka keluar dari negara itu karena konflik antara Israel dan kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran meningkat.

    Miller mengatakan sekitar 900 orang telah menggunakan penerbangan sejauh ini. AS juga memesan tiket penerbangan komersial.

    Halaman 2 dari 2

    (lir/rfs)

  • AS Ingatkan Israel Jangan Ulangi Kehancuran Gaza di Lebanon!

    AS Ingatkan Israel Jangan Ulangi Kehancuran Gaza di Lebanon!

    Jakarta –

    Sekutu utama Israel, Amerika Serikat, mengingatkan negeri Yahudi itu untuk tidak melakukan aksi militer seperti Gaza di Lebanon. Hal ini disampaikan setelah Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengancam Lebanon bisa mengalami “kehancuran” yang serupa dengan Gaza.

    Namun, panglima militer Israel Herzi Halevi berjanji untuk terus melanjutkan bombardir intensif Israel terhadap target-target Hizbullah, yang telah menewaskan lebih dari 1.200 orang sejak 23 September, “tanpa memberi mereka waktu istirahat atau pemulihan”.

    Komentar tersebut muncul setelah percakapan via telepon antara Netanyahu dan Presiden AS Joe Biden, yang pertama dalam tujuh minggu, yang diharapkan akan berfokus pada tanggapan Israel terhadap rentetan rudal minggu lalu oleh Iran.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (10/10/2024), Gedung Putih menyatakan, selama panggilan telepon tersebut, Biden memberi tahu Netanyahu untuk “meminimalkan bahaya” bagi warga sipil di Lebanon, khususnya di “daerah padat penduduk di Beirut”.

    “Tidak boleh ada aksi militer di Lebanon yang mirip dengan Gaza dan menimbulkan hasil yang mirip dengan Gaza,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller kepada wartawan.

    Sebelumnya, Netanyahu mengatakan dalam pidato video kepada rakyat Lebanon pada hari Selasa: “Anda memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Lebanon sebelum jatuh ke jurang perang panjang, yang akan menyebabkan kehancuran dan penderitaan seperti yang kita lihat di Gaza.”

    “Bebaskan negara Anda dari Hizbullah sehingga perang ini dapat berakhir,” imbuh Netanyahu.

    “Anda berada di persimpangan jalan yang penting … Berdirilah dan rebut kembali negara Anda,” katanya.

    “Jika Anda tidak melakukannya, Hizbullah akan terus mencoba memerangi Israel dari daerah padat penduduk dengan mengorbankan Anda. Mereka tidak peduli jika Lebanon terseret ke dalam perang yang lebih luas,” cetus Netanyahu.

    Sebelumnya, Biden juga telah memperingatkan Israel agar tidak mencoba menyerang program nuklir Iran, yang berisiko menimbulkan pembalasan besar. Biden juga menentang serangan terhadap instalasi minyak negara republik Islam itu, yang akan menyebabkan harga minyak mentah dunia melonjak.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Dugaan Pemalsuan Akta Kematian, KTP dan KK, Mantan Karyawan SPBU di Mojokerto Jadi Pesakitan

    Dugaan Pemalsuan Akta Kematian, KTP dan KK, Mantan Karyawan SPBU di Mojokerto Jadi Pesakitan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto menggelar sidang kasus dugaan pemalsuan akta kematian, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan terdakwa Emi Lailatul Uzlifah di Ruang Cakra PN Mojokerto pada, Selasa (8/10/2024).

    Dalam sidang perdana tersebut dua saksi dihadirkan istri dan anak dari almarhum Andika Susilo yakni Nina Farida dan Billy Andi Hartono.

    Dalam surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Ari Budiarti menyebut terdakwa Emi Lailatul Uzlifah pada Desember 2022 di Desa Mojojajar, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto dengan sengaja memakai surat tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran. Pemakaian surat tersebut menimbulkan kerugian negara yakni pemalsuan surat.

    “Almarhum Andika Susilo menikah dengan saksi Nina Farida pada 1 September 1993 di KUA Bareng (Jombang) dan menggunakan nama Islam, Muhammad Taufik dan dikarunia tiga orang anak. Pada tanggal 13 September 2009, Andika Susilo almarhum selaku pemilik SPBU Gajah Mada Mojokerto menikah siri dengan terdakwa yang merupakan karyawan SPBU Gajah Mada,” ungkapnya.

    Almarhum menggunakan KTP dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik Muhammad Robiadi almarhum yang merupakan warga Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto agar dapat dilangsungkan pernikahan siri.

    Pernikahan antara terdakwa dengan Andika Susilo almarhum tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Nina Farida selaku istri dari Andika Susilo almarhum dan terdakwa melakukan permohonan untuk terbit KK.

    “Di dalam KK tersebut terdapat NIK atas nama Andika Susilo pada tanggal 22 Mei 2018, terdakwa mengetahui jika Andika Susilo almarhum memiliki keluarga dan terikat perkawinan dengan saksi Nina Farida. Pada tanggal 26 Agustus 2021, Andika Susilo meninggal dunia di rumahnya di Malang berdasarkan surat kematian sehingga terbit akta kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang,” katanya.

    Terdakwa memerintahan saksi lain untuk datang ke Kantor Kepala Desa Mojojajar untuk membuat surat kematian palsu atas nama Andika Susilo yang seolah-olah meninggal karena komplikasi. Pada Februari 2022 terdakwa mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama (PA) Mojokerto melalui kuasa hukumnya, Zulfan dengan menggunakan KTP milik Andika Susilo.

    “NIK KTP tersebut dari KTP palsu yang menggunakan NIK milik Muhammad Robiadi, fotocopy KK yang terbit tanggal 22 Mei 2018 berdasarkan KTP palsu. Fotocopy KTP surat kematian Andika Susilo yang diterbitkan oleh Kepala Desa Mojojajar, fotocopy akad nikah yang dikeluarkan tanggal 13 September 2009, dua surat keterangan dari Kepala Desa Mojojajar tanggal 11 Maret 2022 dan tanggal 15 September 2021 serta fotocopy akta cerai terdakwa,” urainya.

    Surat-surat tersebut digunakan terdakwa untuk mengurus isbat nikah dan pengajuan akta kematian Andika Susilo serta mengurus waris atau balik nama atas nama terdakwa. Yakni tiga rumah di Kecamatan Sooko, tanah perkaraan di Kecamatan Mojoanyar dan mobil CRV. Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Nina Farida dan Billy Andi Hartono berpotensi mengalami kerugian penguasaan aset yang seharusnya milik saksi.

    “Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 264 ayat (1) KUHPidana,” tegasnya di hadapan Ketua Majelis Hakim, Ayu Sri Adriyanthi Widja dengan hakim anggota, Jenny Tulak dan BM Cintia Buana.

    Menanggapi sidang dengan agenda dakwaan tersebut kuasa hukum pelapor, Eko Arief Mudji Antono SH, MH mengatakan, jika pihak keluarga Andika Susilo sudah mengalami kerugian baik secara materiil dan moril. “Karena ini sudah berproses secara hukum, pihak keluarga meminta agar terdakwa yang sudah menggunakan surat yang seolah-olah asli alias palsu dihukum dengan hukuman maksimal sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ungkapnya.

    Kerugian yang dialami pihak keluarga yakni muncul ahli waris lain yakni terdakwa yang mengaku seolah-olah istri dari Andika Susilo. Padahal kliennya Nina Farida tidak pernah merestui dan memberikan izin adanya pernikahan tersebut. Selama pernikahan, Andika Susilo dan Nina Farida di Mojokerto memiliki tiga rumah dan tanah serta mobil CRV 2017.

    “Satu rumah sudah dibalik nama atas nama terdakwa dengan menggunakan akta kematian, KTP dan KK yang dibatalkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto. Terkait mobil CRV, terdakwa membuat surat kehilangan BPKB padahal BPKB tersebut ada di klien kami dan pernah mensomasi klien kami melalui kuasa hukummya. Klien tidak mengharapkan itu tapi mengejar kasus pidananya agar terbukti,” tegasnya.

    Karena, lanjut kuasa hukum, kasus pidana tersebut menjadi bukti untuk kliennya melakukan langkah hukum selanjutnya. Menurutnya keberatan dari kuasa hukum terdakwa tidak masuk dalam kompetensi absolut yang tidak menjadi kepentingan pengadilan yang nanti diputus bersama-sama pokok perkara sehingga majelis langsung melakukan pemeriksaan terhadap kliennya sebagai saksi.

    Sementara itu, anak pelapor Billy Andi Handoko berharap, aset-aset yang dikuasai terdakwa bisa kembali. “Dari keluarga tidak ada niatan untuk menggunakan, namun jika kembali akan diwakafkan atas nama Andika Susilo. Total kerugian ± Rp2 miliar. Pengadilan Agama memutuskan sesuatu sangat terburu-buru tanpa melihat fakta di lapangan,” ujarnya.

    Fakta di lapangan jika Andika Susilo masih memiliki keluarga, anak dan istri. Menurutnya Pengadilan Agama (PA) Mojokerto berhak membatalkan dengan atau tanpa permohonan ditemukan fakta jika Andika Susilo memiliki keluarga sehingga isbat nikah yang diajukan tersangka disahkan. Karena pengajuan isbat nikah jika masih ada ahli waris harus melalui gugatan bukan penetapan.

    “Kasus ini sempat ramai di media dan ada beberapa yang konsultasi dan cerita ke kami, ternyata banyak kawan-kawan di luar sana mengalami kasus serupa yang mungkin tidak seberuntung kami. Dalam arti kami bisa menggunakan jasa penasehat hukum, kami memiliki cara melacak mana yang dipalsukan, mencari kebenaran. Dengan kasus kami bisa terangkat, terbukti bisa menjadikan semangat juang untuk kawan-kawan di luar yang memiliki kasus serupa,” harapnya. [tin/ted]

  • Iran Wanti-wanti Akan Balas Serangan Israel di Wilayahnya!

    Iran Wanti-wanti Akan Balas Serangan Israel di Wilayahnya!

    Jakarta –

    Pemerintah Iran menegaskan bahwa mereka akan merespons dengan tegas setiap serangan Israel di wilayahnya. Meski begitu, pemerintah Iran juga menekankan bahwa mereka tidak menginginkan perang yang lebih luas di wilayah tersebut.

    Sebelumnya, militer Iran telah meluncurkan sekitar 200 rudal dalam serangan langsung keduanya terhadap Israel. Iran menyebut serangan rudal itu merupakan pembalasan atas terbunuhnya para pemimpin militan yang berpihak pada Teheran di wilayah tersebut dan seorang jenderal di Garda Revolusi Iran.

    Israel pun telah bersumpah untuk membalas serangan rudal Iran tersebut.

    Dilansir kantor berita AFP, Selasa (8/10/2024), Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran, Abbas Araghchi, mengatakan bahwa republik Islam itu “tidak takut akan perang dan akan memberikan respons yang tegas dan tepat terhadap setiap tindakan baru oleh rezim Zionis”.

    Menlu Iran tersebut menyampaikan pernyataan tersebut dalam percakapan telepon dengan Menlu Mesir, Badr Abdelatty pada Senin (7/10) waktu setempat.

    Panglima militer Israel Letnan Jenderal Herzi Halevi mengatakan Iran telah menembakkan sekitar 200 rudal ke Israel minggu lalu.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Iran telah membuat “kesalahan besar” dengan serangan rudalnya itu. Serangan itu dilakukan menyusul tewasnya pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah pada 27 September lalu.

    Setelah Amerika Serikat mengatakan sedang membahas respons bersama dengan Israel, kepala staf militer Iran memperingatkan bahwa Teheran akan menyerang infrastruktur Israel, jika wilayahnya diserang.

    Sementara Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan militernya akan membalas siapapun yang menyerang negaranya dengan cara, waktu, dan tempat yang akan ditentukan. Gallant pun memperingatkan Iran bisa saja berakhir seperti Gaza atau Beirut jika mencoba membahayakan Tel Aviv.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Setahun Perang di Gaza, Hubungan Israel-Uni Eropa Kini Berada dalam Tekanan

    Setahun Perang di Gaza, Hubungan Israel-Uni Eropa Kini Berada dalam Tekanan

    Jakarta –

    Pada awalnya, Uni Eropa dan negara-negara anggotanya bersikap tegas dalam menanggapi serangan teroris Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Uni Eropa menyatakan solidaritasnya dengan Israel dan “hak untuk membela diri sejalan dengan hukum kemanusiaan dan internasional dalam menghadapi serangan yang kejam dan tidak pandang bulu.”

    Menurut Peter Stano, juru bicara Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell, sikap dasar itu tetap sama setelah setahun berselang. Dia mengatakan kepada DW bahwa Uni Eropa terus mendukung Israel dalam haknya untuk mempertahankan diri dari terorisme. Pada saat yang sama, dikatakannya, “Kami terus mendesak mitra-mitra Israel untuk memperhitungkan biaya kemanusiaan dari perang di Gaza.”

    Sejak serangan teroris yang dilakukan kelompok militan Islam Hamas di Israel, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan lebih dari 250 sandera dibawa ke Jalur Gaza, lebih dari 41.000 orang telah tewas oleh serangan tentara Israel di sana. Demikian menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas di Gaza.

    ‘Momen persatuan dan dukungan Eropa terhadap Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya’

    Segera setelah serangan teror ini, Hugh Lovatt, seorang pakar Timur Tengah di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri (ECFR), mengamati apa yang mungkin menjadi momen persatuan dan dukungan Eropa terhadap Israel – yang disebut belum pernah terjadi sebelumnya.

    Namun, persatuan ini tampaknya retak tidak lama kemudian. Negara-negara Uni Eropa berbeda pendapat mengenai apakah akan menyerukan gencatan senjata yang lebih lama atau jeda yang lebih pendek dalam konflik bersenjata ini. Negara-negara seperti Jerman dan Republik Ceko berpendapat bahwa seruan gencatan senjata menyangkal hak Israel untuk mempertahankan diri. Setelah pertemuan puncak pada Oktober 2023, para kepala negara dan pemerintahan Eropa menyerukan “koridor kemanusiaan dan jeda demi kemanusiaan.”

    Pada Maret lalu, ada seruan untuk “jeda kemanusiaan segera yang mengarah pada gencatan senjata yang berkelanjutan.” Pada saat yang sama, para kepala negara dan pemerintahan secara teratur menyerukan pembebasan para sandera dan menyatakan keprihatinan mereka tentang situasi kemanusiaan di Gaza.

    Lalu pada Juni, negara-negara Uni Eropa berbicara tentang “jumlah korban sipil yang tidak dapat diterima” dan meminta baik Israel maupun Hamas untuk melakukan segala upaya untuk melindungi penduduk sipil.

    Namun, von der Leyen dikritik di dalam Uni Eropa karena terlalu memihak Israel.

    Perang Israel-Hamas juga berdampak pada masyarakat Eropa yang lebih luas. Di beberapa negara, ada ekspresi solidaritas terhadap Israel dan protes pro-Palestina, misalnya di universitas-universitas Jerman dan Prancis.

    Serangan darat menguji solidaritas

    Kini, satu tahun setelah serangan itu, hubungan Uni Eropa-Israel berada di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, kata Lovatt. Hal itu terutama disebabkan oleh serangan darat Israel di Jalur Gaza, di mana Israel menggunakan haknya untuk membela diri. Israel mengatakan bahwa serangan-serangan tersebut ditujukan kepada para anggota Hamas, yang diklasifikasikan oleh Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara lain sebagai organisasi teroris. Pemerintah Israel juga mengklaim bahwa Hamas menggunakan warga sipil sebagai perisai dalam konflik tersebut.

    Juru bicara Uni Eropa, Stano, juga mengamati adanya perubahan suasana hati dan atmosfer. Hal ini disebabkan oleh “situasi bencana yang mengerikan di Gaza dan jumlah korban jiwa yang sangat besar dan tidak proporsional di antara warga sipil,” katanya.

    Pada awal September, Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock melakukan perjalanan ke wilayah tersebut untuk yang ke-11 kalinya sejak serangan itu. Ia mengatakan bahwa aksi militer di Gaza tidak akan menyelesaikan konflik. Ia juga menyerukan gencatan senjata dan mengkritik kebijakan pemukiman Israel di Tepi Barat.

    Namun, sejauh mana suara Eropa akan didengar di Israel masih dipertanyakan. Pada bulan April, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu dengan Baerbock dan David Cameron, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Inggris. Netanyahu menekankan bahwa meskipun “saran dan nasihat” dihargai, ia akan membuat keputusan sendiri dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk pertahanan diri Israel.

    Dapatkah Uni Eropa mempengaruhi Israel?

    “Masalah Uni Eropa, menurut saya, bukanlah kurangnya pengaruh. Masalahnya adalah kurangnya konsensus internal Uni Eropa,” kata Lovatt.

    Uni Eropa tentu saja memiliki peluang untuk mempengaruhi Israel, seperti dengan menjatuhkan sanksi atau melalui hubungan ekonomi, termasuk Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Israel. Menurut Uni Eropa, Uni Eropa adalah mitra dagang terbesar Israel. Pada tahun 2000, perjanjian tersebut menciptakan “kerangka kerja institusional untuk dialog politik dan kerja sama ekonomi” antara Israel dan Uni Eropa. Di antaranya, perjanjian tersebut mengatur klausul hak asasi manusia dan area perdagangan bebas. Namun, yang terakhir ini tidak mencakup barang-barang dari pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki.

    Mengingat situasi di Gaza, beberapa negara anggota telah menyerukan agar perjanjian tersebut ditinjau kembali. Stano mengatakan bahwa hal ini telah gagal karena kurangnya kebulatan suara. Sebaliknya, Borrell, diplomat tertinggi Uni Eropa, mengumumkan pada bulan Mei bahwa pertemuan Dewan Asosiasi Uni Eropa-Israel akan diadakan. Menurut perjanjian, badan tersebut bertemu setidaknya sekali setahun, meskipun pertemuan pertama kali dilakukan pada tahun 2022 setelah jeda selama 10 tahun. Stano mengatakan bahwa persiapan sedang dilakukan untuk pertemuan berikutnya.

    Israel menolak solusi dua negara

    Menurut Stano, semua negara Uni Eropa sepakat pada satu hal: menyerukan solusi dua negara, sebuah negara terpisah untuk Palestinadan Israel – sikap yang tidak berubah sejak 7 Oktober 2023. Bagi Uni Eropa, ini adalah “satu-satunya solusi yang layak.” Uni Eropa sedang mengupayakan hal ini dengan mitra internasional dan dalam kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    Pemerintah Netanyahu telah beberapa kali dengan jelas menolak solusi dua negara , dan mayoritas parlemen Israel baru-baru ini dengan “tegas” menentang gagasan tersebut.

    Lovatt mengatakan, jika Uni Eropa ingin memajukan visinya mengenai solusi dua negara, mereka harus mengambil langkah konkrit, seperti pengakuan Palestina sebagai sebuah negara atau sanksi yang tegas terhadap para pemukim di Tepi Barat.

    Pada bulan Mei, Irlandia dan Spanyol mengakui wilayah Palestina sebagai sebuah negara, dan Slovenia mengikutinya pada bulan Juni. Itu berarti 14 dari 27 negara anggota Uni Eropa telah mengakui kenegaraan Palestina.

    Diadaptasi dari artikel DW bahasa Jerman

    (haf/haf)

  • Eksaminasi Perkara Mardani H. Maming, Pakar Hukum: SK Bupati Tidak Langgar UU Minerba

    Eksaminasi Perkara Mardani H. Maming, Pakar Hukum: SK Bupati Tidak Langgar UU Minerba

    Jakarta (beritajatim.com) Putusan pengadilan terhadap terpidana kasus suap izin pertambangan, Mardani H Maming mendapat sorotan dari sejumlah pakar hukum. Mereka menyebut SK Bupati tidak melanggar UU Minerba.

    Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar juga menegaskan jika SK Bupati itu belum tentu melanggar UU Minerba. Karena itu, pengadilan yang akan menguji putusan tersebut.

    “SK Bupati itu harus diuji di PTUN apakah melanggar UU atau tidak? Nanti, PTUN akan menjelaskan bagian mana yang melanggar dan bagian mana yang tidak, itu terkait kewenangannya atau materinya. Jadi, memang belum tentu melanggar UU Minerba,” ungkapnya, Minggu (6/10/2024).

    Pada awal tahun 2024 ini, Centre for Local and Development Studies (CLDS) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) telah mengadakan eksaminasi kasasi MA atas perkara yang menjerat mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan itu.

    Ada sepuluh eksaminator yang hadir dan memberikan catatan di antaranya Hanafi Amrani, Ridwan, Mudzakkir Eva Achjani Zulfa, Mahrus Ali, Karina Dwi Nugrahati Putri, Ratna Hartanto, Ridwan Khairandy, Arif Setiawan, dan Nurjihad.

    Anotasi dari para pakar tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah karya buku berjudul “Mengungkap Kesalahan dan Kekhilafan Hakim Dalam Menangani Perkara Mardani H Maming’”.

    Saat acara bedah buku di Sleman, Yogyakarta pada Sabtu (5/10/2024), salah satu eksaminator sekaligus editor Mahrus Ali menilai perbuatan Mardani Maming yang mengeluarkan SK Bupati Nomor 296/2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) dari PT BKPL kepada PT PCN, tidak melanggar aturan.

    “Norma pasal 93 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba itu ditujukan kepada pemegang IUP, bukan pada jabatan Bupati. Sepanjang syarat dalam ketentuan tersebut terpenuhi, maka peralihan IUP diperbolehkan,” kata pengajar Hukum Pidana FH UII itu.

    Guru Besar Hukum Administrasi Negara FH UII, Ridwan mengatakan, permohonan peralihan IUP-OP itu tidak perlu melampirkan syarat administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial. Pasalnya, persyaratan tersebut melekat pada izin yang telah dialihkan.

    Menurut eksaminator lainnya yang merupakan dosen Departemen Hukum Bisnis FH UGM, Karina Dwi Nugrahati Putri, jika dapat dibuktikan bahwa penerimaan uang oleh PT TSP dan PT PAR murni berasal dari keuntungan pengoperasian pelabuhan PT ATU berdasar perjanjian yang sah, maka asumsi bahwa penerimaan tersebut berkaitan dengan peralihan IUP-OP melalui SK Bupati menjadi tidak berdasar.

    “Judex Facftie telah mengesampingkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan mengenai adanya penerimaan uang oleh PT TSP dan PT PAR tidak ada kaitannya dengan peralihan IUP-OP dan bukan sebagai hadiah,” jelas Karina.

    Sebagaimana diketahui, dalam perkara ini, Mardani H Maming dijatuhi pidana 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan.

    Mardani juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp110,6 miliar. Dia dinyatakan bersalah melanggar pasal 12 huruf b jo pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor. [hen/aje]

  • 3 RS di Lebanon Hentikan Layanan Usai Digempur Bom Israel

    3 RS di Lebanon Hentikan Layanan Usai Digempur Bom Israel

    Jakarta –

    Tiga rumah sakit di Lebanon mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan layanan di tengah pemboman Israel yang sedang berlangsung. Sementara tim penyelamat yang berafiliasi dengan Hizbullah mengatakan 11 personelnya tewas dalam serangan Israel di Lebanon selatan.

    Dilansir AFP, Sabtu (5/10/2024), Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati mendesak masyarakat internasional untuk menekan Israel agar mengizinkan tim penyelamat dan bantuan untuk mencapai lokasi yang dibom. Dan juga meminta mengizinkan mereka untuk memindahkan korban dengan beberapa lusin personel darurat tewas dalam beberapa hari terakhir.

    Rumah Sakit Sainte Therese di pinggiran selatan Beirut melaporkan kerusakan besar dan mengatakan penargetan pesawat tempur Israel… di sekitar fasilitas tersebut pada hari Kamis (3/10). Hal ini menyebabkan penghentian layanan rumah sakit, dalam sebuah pernyataan yang dimuat oleh Kantor Berita Nasional (NNA) resmi.

    Rumah sakit Mais al-Jabal di Lebanon Selatan di perbatasan dengan Israel mengumumkan penghentian kerja semua departemen, dengan menyebutkan beberapa faktor termasuk ‘penargetan musuh terhadap rumah sakit’ sejak Oktober lalu, dan masalah pada jalur pasokan dan akses staf.

    Kemudian, Direktur rumah sakit pemerintah Marjayoun di Lebanon selatan, Mouenes Kalakesh, mengatakan kepada AFP bahwa serangan udara Israel menargetkan ambulans di pintu masuk utama rumah sakit. Selain itu juga menewaskan paramedis yang membawa korban luka ke fasilitas tersebut.

    Layanan darurat Komite Kesehatan Islam, yang berafiliasi dengan Hizbullah, mengatakan tujuh personel darurat tewas dalam agresi langsung Zionis terhadap tim darurat di rumah sakit Marjayoun, sementara empat lainnya tewas dalam dua serangan di tempat lain di Lebanon selatan.

    (azh/azh)

  • Khamenei Puji Serangan Rudal Iran ke Israel: Kinerja Brilian!

    Khamenei Puji Serangan Rudal Iran ke Israel: Kinerja Brilian!

    Teheran –

    Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei memuji serangan rudal yang dilancarkan negaranya terhadap Israel sebagai “kinerja brilian Angkatan Bersenjata kita”. Khamenei menegaskan serangan semacam itu “sepenuhnya sah”.

    Pujian itu, seperti dilansir media lokal Iran, Press TV, Jumat (4/10/2024), dilontarkan Khamenei saat menyampaikan ceramah dalam salat Jumat di Masjid Agung Imam Khomeini Mosalla di pusat kota Teheran, yang dihadiri sejumlah besar jemaah.

    “Kinerja brilian Angkatan Bersenjata kita yang sepenuhnya legal dan sah. Apa yang dilakukan Angkatan Bersenjata kita adalah hukuman paling ringan bagi rezim Zionis perebut kekuasaan atas kejahatan luar biasa yang dilakukan rezim yang seperti serigala dan anjing gila Amerika ini,” ucap Khamenei.

    “Apa pun kewajiban Republik Islam dalam hal ini, akan dipenuhi dengan kekuatan dan ketabahan. Kita tidak akan menunda atau terburu-buru dalam melaksanakan tugas tersebut,” sebutnya.

    “Apa yang logis dan masuk akal serta opini para pengambil keputusan politik dan militer akan dilakukan di masa depan jika diperlukan seperti yang telah dilakukan,” imbuh Khamenei.

    Salat Jumat di Teheran ini dilakukan setelah seremoni peringatan kematian pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah, yang tewas dalam serangan udara Israel di pinggiran selatan Beirut, Lebanon, pada 27 September lalu.

    Khamenei terakhir kali memimpin salat Jumat pada Januari 2020 lalu, setelah Iran menembakkan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di Irak untuk membalas serangan yang menewaskan jenderal Iran dan komandan Pasukan Quds Qassem Soleimani.

    Khamenei, dalam ceramahnya pada Jumat (4/10), menyebut Nasrallah sebagai “permata Lebanon yang bersinar”.

    Dikatakan Khamenei bahwa meskipun tubuh Nasrallah telah meninggalkan dunia ini, namun “kepribadian aslinya, jiwanya, jalannya dan suaranya yang ekspresif masih ada di antara kita dan akan bersama kita selamanya”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Jenazah Pemimpin Hizbullah Dikubur Sementara di Lokasi Rahasia, Kenapa?

    Jenazah Pemimpin Hizbullah Dikubur Sementara di Lokasi Rahasia, Kenapa?

    Beirut –

    Jenazah pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah yang tewas digempur Israel, telah dimakamkan untuk sementara di sebuah lokasi yang dirahasiakan. Pemakaman rahasia ini dilakukan karena Israel dikhawatirkan akan menggempur pemakaman besar-besaran.

    Dituturkan seorang sumber yang dekat dengan Hizbullah, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Jumat (4/10/2024), bahwa situasi Lebanon yang masih digempur militer Israel belum memungkinkan digelarnya pemakaman publik.

    “Hassan Nasrallah dimakamkan untuk sementara, hingga keadaannya memungkinkan untuk dilakukannya pemakaman publik,” ucap sumber yang dikutip AFP tersebut, setelah serangan udara Israel menewaskan pemimpin Hizbullah itu pekan lalu.

    Dijelaskan oleh sumber tersebut bahwa pemakaman publik tidak mungkin digelar “karena takut akan ancaman Israel, mereka akan menargetkan para pelayat dan lokasi pemakamannya”.

    Ritual Muslim Syiah mengatur penguburan sementara ketika keadaan menghalangi dilakukannya pemakaman yang layak atau orang yang meninggal tidak bisa dimakamkan di tempat yang mereka inginkan.

    Seorang pejabat Lebanon, yang enggan disebut namanya, mengungkapkan bahwa Hizbullah, melalui para pejabat tinggi Beirut, telah berusaha mendapatkan “jaminan” dari Amerika Serikat (AS), sekutu dekat Israel, agar Tel Aviv tidak menyerang pemakaman publik, namun upaya itu gagal.

    Di tengah intensifnya pengeboman Israel terhadap Hizbullah, serangan besar-besaran terhadap markas kelompok itu yang ada di pinggiran selatan Beirut pada 27 September lalu telah menewaskan Nasrallah bersama dengan seorang jenderal Garda Revolusi Iran.

    Militer Israel mengklaim serangannya pada saat itu menewaskan sekitar 20 anggota Hizbullah. Klaim itu telah dibantah kelompok yang didukung Iran tersebut.

    Sepekan usai Nasrallah terbunuh, Hizbullah hingga kini belum memiliki penggantinya. Hashem Safieddine, sepupu Nasrallah dan tokoh Hizbullah terkemuka, disebut-sebut sebagai calon pemimpin baru Hizbullah.

    Safieddine dilaporkan menjadi target serangan udara terbaru Israel di pinggiran selatan Beirut pada Jumat (4/10).

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • AS Tetap Setia Dukung Israel, Apa Alasannya?

    AS Tetap Setia Dukung Israel, Apa Alasannya?

    Jakarta –

    Presiden AS Joe Biden mengonfirmasi dukungan AS untuk Israel pada Rabu (02/10), ketika ia menulis di platform media sosial X, “Saya menegaskan kembali komitmen kuat Amerika Serikat terhadap keamanan Israel” dalam sebuah pertemuan dengan para pemimpin negara-negara G7.

    Dukungan Biden ini muncul pada saat Timur Tengah berada dalam kondisi pergolakan yang dimulai ketika kelompok Islam militan Hamas, yang dianggap sebagai kelompok teroris oleh AS, Inggris, Jerman, Uni Eropa, dan beberapa negara lainnya, menyerang Israel pada 7 Oktober 2023. Hamas membunuh sekitar 1.200 orang dan menyandera hampir 250 orang, sekitar 100 orang sandera masih disekap di Gaza.

    Sebagai pembalasan, Israel lalu melancarkan operasi militer berskala besar di wilayah Palestina yang tujuan utamanya adalah untuk memusnahkan Hamas dan membebaskan para sandera. Sejak awal operasi tersebut, lebih dari 40.000 orang di Gaza, kebanyakan dari mereka adalah warga sipil, telah terbunuh.

    Pertempuran antara pasukan Israel dan Hizbullah, sekutu Hamas yang berbasis di Lebanon, yang telah menembakkan rudal ke Israel dari seberang perbatasan utara Israel dengan Lebanon, juga meningkat. Pada Senin (30/09), Israel melancarkan serangan darat terhadap Lebanon, setelah membunuh pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah dalam serangan udara akhir pekan lalu.

    Para pejabat AS telah menekankan bahwa mereka ingin menghindari perang skala besar di wilayah tersebut dan mencapai gencatan senjata di Gaza sebagai imbalan atas pembebasan para sandera. Namun pada Selasa (01/10), Iran meluncurkan rentetan rudal ke Israel dan makin meningkatkan eskalasi dalam skala lebih luas.

    Biden-Netanyahu, dinamika hubungan yang kompleks

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menghadapi rangkaian aksi protes di dalam negeri mengenai cara dia menangani perang dengan Hamas. Para pengkritiknya khawatir bahwa tindakan keras Netanyahu justru memperkecil kemungkinan Hamas akan membebaskan para sandera yang tersisa.

    AS telah menggunakan statusnya sebagai sekutu terbesar Israel untuk mencoba mempengaruhinya agar mengizinkan lebih banyak bantuan masuk ke Gaza. Sejauh ini, kebanyakan permintaan AS ditolak Netanyahu. Namun, seperti yang ditegaskan kembali oleh Biden pada Rabu (02/10), dukungan Washington untuk Israel tetap tak tergoyahkan. Tetapi bukan berarti kedua pemimpin negara tersebut selalu akur.

    Komitmen tersebut, kata Panikoff, terlihat ketika AS dengan kekuatan penuh membantu melindungi Israel dari rudal yang ditembakkan oleh Iran pada hari Selasa. Pada saat yang sama, pemerintahan Biden “merasa frustrasi dengan pengambilan keputusan Perdana Menteri Netanyahu,” kata Panikoff, seorang mantan perwira intelijen AS.

    Kepercayaan AS terhadap Netnyahu ‘berkurang secara signifikan’

    Salah satu contoh dari pengambilan keputusan ini adalah pembunuhan pimpinan Hizbullah Hassan Nasrallah oleh Israel. “Tidak ada kepercayaan pribadi yang luar biasa antara Biden dan Netanyahu,” kata William Wechsler, kolega Panikoff di Atlantic Council dan direktur senior Rafik Hariri Center dan Program Timur Tengah di lembaga think tank yang berbasis di Washington tersebut.

    “Satu minggu yang lalu, AS memfokuskan semua upaya mereka untuk menegosiasikan gencatan senjata selama 21 hari di bagian utara” di perbatasan Israel-Lebanon, kata Wechsler. “Mereka melakukan pembicaraan setiap hari dengan pihak Israel mengenai ide ini, namun ketika mereka melakukan pembicaraan ini, pihak Israel merencanakan operasi untuk membunuh Nasrallah. Dan mereka tidak mengatakan kepada pemerintahan Biden bahwa mereka melakukan hal ini. Tingkat kepercayaan yang ada di sana telah berkurang secara signifikan oleh pengalaman baru-baru ini.”

    Keterlibatan AS dalam potensi perang Timur Tengah

    Setelah serangan rudal Iran ke Israel pada Selasa (30/09) Netanyahu mengatakan bahwa “Iran melakukan kesalahan besar malam ini – dan mereka akan membayarnya.”

    Para pengamat khawatir bahwa Israel dapat membalas dengan menembakkan rudal ke target-target di wilayah Iran. Konflik ini dan eskalasi lebih lanjut dalam pertempuran dengan Lebanon dapat berubah menjadi perang berskala besar dengan konsekuensi yang berpotensi menimbulkan bencana bagi wilayah tersebut dan sekitarnya.

    Wechsler mengatakan bahwa perang seperti itu akan melibatkan Hizbullah yang mengirimkan ratusan ribu rudal ke Israel, cukup untuk membuat sistem pertahanan Iron Dome yang terkenal itu kewalahan. Selain itu, lanjutnya, Iran juga akan menembakkan cukup banyak rudal ke Israel, cukup untuk membuat pertahanan udara Amerika Serikat yang ditempatkan di kawasan kewalahan.

    Perang juga bisa berarti “Israel mencoba mendahului kedua serangan ini, mencoba mengambil sejumlah besar senjata dan menempatkan sejumlah besar orang tak berdosa dalam bahaya, yang dengan sengaja disisipkan Hizbullah di antara mereka,” kata Wechsler.

    Jika hal itu terjadi, ada kemungkinan besar Amerika Serikat akan terlibat lebih jauh, tambah Wechsler – karena “banyak orang Amerika yang akan terancam: Warga Amerika yang tinggal di Israel, [pasukan] Amerika di pangkalan-pangkalan kami di seluruh wilayah, mitra-mitra Amerika di bagian lain Teluk.”

    Dukungan AS untuk Israel berpotensi rugikan Harris dalam pemilu?

    Meskipun isu-isu domestik memainkan peran yang lebih besar bagi sebagian besar pemilih, dukungan AS terhadap Israel juga dapat mempengaruhi pemilihan presiden AS yang akan datang. Beberapa orang Amerika merasa bersemangat tentang peran AS dalam konflik Timur Tengah, seperti yang dapat dilihat dengan protes pro-Palestina yang menyebar di kampus-kampus di seluruh AS pada musim semi lalu.

    Dan di Michigan, sebuah negara bagian dengan populasi Arab-Amerika yang signifikan, lebih dari 100.000 anggota Partai Demokrat memilih opsi “tidak berkomitmen” daripada memilih Joe Biden (yang saat itu menjadi kandidat) dalam pemilihan pendahuluan Partai Demokrat. Dorongan untuk membuat orang memilih “tidak berkomitmen” datang dari para penentang pemerintahan Biden-Harris yang mendukung perang Israel di Gaza. Pada pemilihan presiden tahun 2020, Biden hanya memenangkan Michigan dengan 154.000 suara.

    Panikoff melihat kemungkinan bahwa cukup banyak pemilih yang beralih ke kandidat pihak ketiga karena dukungan Kamala Harris terhadap Israel sehingga dapat membuat perbedaan di negara-negara bagian tertentu yang memiliki swing state – dan dengan demikian mempengaruhi hasil pemilihan secara keseluruhan.

    “Apakah mungkin para pemilih di Michigan yang sangat marah atas konflik di Gaza… mendukung Jill Stein atau Cornel West sampai pada tingkat yang cukup tinggi sehingga dapat mengubah pemilihan untuk Donald Trump di Michigan? Ya,” kata Panikoff. “Saya pikir ada kemungkinan Anda bisa melihat hasil yang sama di Pennsylvania. Dan jika hal tersebut terjadi di keduanya, maka akan sangat, sangat sulit untuk melihat jalur di mana Wakil Presiden Harris bisa menang.”

    Artikel ini diadaptasi dari bahasa Inggris

    (ita/ita)