agama: Islam

  • Pesantren Sri Muslim Mardatillah Jambi yang Pimpinannya Cabuli Santri Ternyata Tak Berizin

    Pesantren Sri Muslim Mardatillah Jambi yang Pimpinannya Cabuli Santri Ternyata Tak Berizin

    Jambi, Beritasatu.com Kementerian Agama (Kemenag) Kota Jambi menanggapi kasus pelecehan seksual dan pencabulan terhadap 12 santri dan santriwati di Pondok Pesantren Sri Muslim Mardatillah yang diduga dilakukan oleh pimpinan pesantren, Aprizal Wahyudi Diprata (28).

    Kepala Kemenag Kota Jambi Abdul Rahman pada Selasa (29/10/2024) mengungkapkan, berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, pesantren tersebut tidak memiliki izin operasional resmi.

    Hanya terdapat 32 pondok pesantren di Kota Jambi yang terdaftar secara resmi. Sementara Pondok Pesantren Sri Muslim Mardatillah tidak tercatat di antaranya.

    Ia pun mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih pondok pesantren demi menghindari hal serupa di masa mendatang.

    Sementara itu, Lurah Kenali Asam Bawah Ronal Amson menyatakan  pihaknya telah berkoordinasi dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan ketua RT setempat guna mencegah potensi aksi anarkis dari warga sekitar.

    Ronal juga menambahkan bahwa rencana ritual “cuci kampung” terkait kasus tersebut masih memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi dan lembaga terkait lainnya. Ia menjelaskan, pelaksanaan ritual ini melibatkan lembaga adat, sehingga perlu mendapatkan persetujuan berbagai pihak.

    Selain itu, Ronal Juga mengaku belum pernah menerima surat perizinan dari pihak pesantren. Namun, koordinasi dengan DPMPPA dan Kemenag Kota Jambi akan terus dilakukan untuk memastikan langkah-langkah penanganan berjalan dengan baik.

    Sebelumnya, pimpinan pesantren tersebut, Aprizal Wahyudi Diprata, ditangkap pihak kepolisian setelah salah satu orang tua korban melaporkan tindakan pencabulan terhadap putrinya.

    Dari hasil pemeriksaan di puskesmas, ditemukan adanya infeksi pada alat kelamin korban, yang menjadi bukti atas dugaan tindakan pelecehan yang dialami.

  • KPU Natuna sosialisasi pilkada melalui film `Tepati Janji`

    KPU Natuna sosialisasi pilkada melalui film `Tepati Janji`

    Foto bersama usai nonton bareng. ANTARA/HO-KPU Natuna

    KPU Natuna sosialisasi pilkada melalui film `Tepati Janji`
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Rabu, 30 Oktober 2024 – 07:35 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau menyosialisasikan Pilkada 2024 kepada mahasiswa di daerah itu melalui film “Tetapi Janji”. 

    Ketua KPU Kabupaten Natuna Kusnaidi di Natuna, Selasa, mengatakan film itu ditayangkan pada Senin (28/10/2024) malam di Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Natuna di Kompleks Masjid Agung Jalan Dato Kaya Wan Moh Benteng, Kecamatan Bunguran Timur. 

    “Kita tayangkan tadi malam di kampus STAI,” ucap dia. 

    Ia menyebut total peserta yang mengikuti kegiatan itu sebanyak 85 orang. 

    “Durasi film kurang lebih dua jam,” ujar dia. 

    Ia menerangkan, selain sosialisasi pilkada film yang ditayangkan juga mengandung pesan terkait pentingnya menggunakan hak pilih, dan pesan moral lainnya terkait bersikap dan menentukan pilihan. 

    “Selain mahasiswa, beberapa pimpinan kampus juga hadir,” ujar dia. 

    Ia menjelaskan penayangan film telah dilakukan dua kali dan sasarannya adalah mereka yang sudah memiliki hak pilih. 

    “Di peringatan Hari Santri juga kita menayangkan film ini di salah satu sekolah di Natuna,” ucap dia. 

    Ia menerangkan selain melalui film, pihaknya juga menyosialisasikan pentingnya menggunakan hak suara atau berpartisipasi pada pilkada melalui pertemuan dengan siswa dan masyarakat di wilayah tingkat partisipasi rendah, masyarakat di wilayah rawan bencana, pemilih perempuan, dan disabilitas. 

    Kegiatan-kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan partisipasi pemilih di Pilkada 2024. 

    “Kita harap partisipasi pemilih pada pilkada ini meningkat atau lebih banyak dari Pemilu 2024,” ujar dia.

    Sumber : Antara

  • DKI kemarin, warga diminta bisa padamkan api hingga pemetaan air tanah

    DKI kemarin, warga diminta bisa padamkan api hingga pemetaan air tanah

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa penting terjadi di Jakarta pada Selasa (29/10) yang menarik untuk dibaca kembali mulai dari warga DKI Jakarta diminta siap hadapi kebakaran hingga Perumda PAM JAYA masih memetakan kantor pemerintah yang masih memakai air tanah untuk diupayakan mendapat jaringan air perpipaan.

    Berikut sejumlah pemberitaan DKI Jakarta kemarin yang masih bisa dinikmati untuk mengawali pagi ini.

    Warga DKI didorong siaga bencana kebakaran

    Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta mendorong warga setempat agar selalu siap siaga menghadapi bencana kebakaran antara lain lewat lomba ketangkasan relawan pemadam kebakaran (redkar).

    Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Satriadi Gunawan mengatakan kehadiran redkar penting untuk membentuk ketahanan masyarakat terhadap bahaya kebakaran karena seringkali jeda dari munculnya api hingga datangnya petugas pemadam kebakaran (damkar) jadi tanggung jawab masyarakat.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Teguh Setyabudi ajak MUI turut aktif bangun Jakarta

    Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengajak Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam lainnya untuk berperan aktif dalam pembangunan Jakarta yang berkelanjutan.

    “Jakarta masih berstatus DKI, meski Undang-Undang (UU) tentang DKJ sudah ada, tetapi aturan pelaksananya belum ada,” kata Teguh di Jakarta, Selasa.

    Berita selengkapnya klik di sini

    PMI DKI lakukan pemeriksaan kelaikan kendaraan operasional

    Sebanyak 10 kendaraan operasional Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta telah menjalani pemeriksaan kelayakan dan kelaikan jalan.

    Ketua PMI DKI Jakarta, Rustam Effendi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan, pemeriksaan terhadap kendaraan dinas operasional (KDO) itu untuk memastikan kondisinya baik dan bisa digunakan setiap saat.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Bawaslu DKI imbau tim kampanye bersikap santun saat hadiri debat

    Badan Pengawas Pemilihan Umum DKI Jakarta mengimbau tim kampanye serta para pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur bersikap santun saat hadir dalam debar Pilkada Jakarta 2024.

    “Bawaslu mengimbau kepada tim kampanye agar santun dan tidak provokatif dalam arena debat,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta Benny Sabdo saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

    Berita selengkapnya klik di sini

    PAM JAYA lakukan pemetaan kantor pemerintah yang gunakan air tanah

    Direktur Utama Perumda PAM JAYA Arief Nasrudin mengungkapkan bahwa pihaknya masih memetakan kantor-kantor pemerintah yang menggunakan air tanah dan sedang mengupayakan jaringan air perpipaan untuk fasilitas kesehatan di DKI Jakarta.

    “Ini akan kami petakan terlebih dahulu. Kami akan mulai sosialisasi ke tingkat kelurahan, kecamatan dan instansi pemerintah,” katanya pada “Focus Group Discussion” (FGD) PAM JAYA di Jakarta Pusat, Selasa.

    Berita selengkapnya klik di sini
     

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pernyataan Suswono soal Janda Kaya, Dewan Adat Bamus Betawi Bereaksi Begini

    Pernyataan Suswono soal Janda Kaya, Dewan Adat Bamus Betawi Bereaksi Begini

    Eki meminta semua pihak terkait tak memperkeruh Pilkada Jakarta 2024 dengan memainkan politik identitas. Terlebih, Suswono secara pribadi telah meminta maaf.

    “Kita ini udah jangan lagi membawa politik identitas, Jakarta udah selesai lah 2017 kemarin kita belajar, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diuntungkan juga. Kan di sini Islam, di sana Islam,” kata Eki.

    “Lebih baik bermain wacana program, agenda yang mencerdaskan, bagaimana membangun ibu kota dengan ide dan gagasan yang positif,” tandasnya.

    Sementara itu, Aliansi Santri Jakarta (Alaska) juga ikut membela Suswono. Menurut Ketua Umum Alaska, Abdul Azis, tak ada yang salah yang diucapkan oleh Suswono dan tak perlu dibesar-besarkan.

    “Saya pikir tidak berlebihan dan ini kan hanya himbauan, terus salah nya dimana? Himbauan dan sekedar saran saja dan ga perlu di perbesar dan gak perlu melebar lah,” ungkap Abdul Azis.

    Mantan Ketua GP Ansor DKI ini mengatakan, memang benar Rasulullah dulu menikahi Siti Khadijah pada saat seorang wanita janda kaya dan membantu dakwah Rasulullah.

    “Jika Pak Suswono itu menghimbau demikian salah nya dimana? Itu pun jika janda kaya-nya mau, kan enggak salah dong, dan beliau juga sudah minta maaf kan,” papar Azis.

    Menurut dia, tidak perlu pernyataan Suswono itu dipersoalkan hingga diseret ke ranah agama. Lanjut dia, sebuah pernyataan harus dilihat dari sisi manfaat dan kemaslahatan nya dan Pilkada ini harus sejuk dengan gagasan dan program untuk membangun Jakarta. “Jangan memperkeruh di anggap sebagai sebagai sebuah penistaan” papar dia.

  • Siap Kelola Tambang, Muhammadiyah Janji Kembalikan Konsesi ke Pemerintah Jika Tak Pro Lingkungan

    Siap Kelola Tambang, Muhammadiyah Janji Kembalikan Konsesi ke Pemerintah Jika Tak Pro Lingkungan

    Sleman, Gatra.com – Pimpinan Pusat Muhammadiyah resmi menyatakan siap mengelola usaha pertambangan seperti yang ditawarkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024.

    Muhammadiyah ingin menjadi role model bisnis pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan dan tidak menimbulkan konflik dan disparitas sosial.

    Keputusan ini resmi diumumkan usai penyelenggaraan Konsolidasi Nasional PP Muhammadiyah yang berakhir Minggu (28/7) siang di Universitas Aisyiyah Yogyakarta, di Sleman, DIY.

    “Khusus tentang tambang, sebagaimana karakter kami, Muhammadiyah, ketika ada tawaran resmi, tentu ini karena political will yang baik dari pemerintah. Tidak serta merta menerima. Tapi tidak serta merta langsung menolak,” kata Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir di awal jumpa pers.

    Muhammadiyah menurutnya punya prinsip menerima, menolak, atau melakukan langkah apapun dalam pergerakannya harus berdasar ilmu dan berbasis pada pandangan Islam berkemajuan.

    Keputusan menyangkut pengelolaan tambang ini disebut Haedar merupakan kesimpulan yang diambil PP Muhammadiyah setelah melalui berbagai rapat pleno dan konsolidasi. Keputusan ini merupakan satu kesatuan dalam berbagai pertimbangan-pertimbangan dan langkah yang akan dihimpun.

    Hadirnya pandangan yang pro dan konstruktif juga kontra dengan berbagai argumen data dari pengelolaan tambang bagi Haedar adalah realistis kehidupan yang harus dihadapi secara elegan dan seksama.

    “Kami melihat tambang, karena merupakan salah satu yang dilihat dari berbagai aspek, memang patut dikelola di bumi Indonesia seperti layaknya peternakan, perkebunan bahkan perikanan. Bagi kami semuanya, tambang harus dikelola tapi jangan dirusak,” tegas Haedar yang didampingi Sekretaris PP Abdul Mukti dan Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi dan Bisnis Muhadjir Effendy.

    PP Muhammadiyah dengan sikap kewaspadaan dan kecermatan telah menyusun dan membentuk tim pengelolaan tambang yang diketuai Muhadjir.

    “Beliau sebagai Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi dan Bisnis, bukan sebagai Menteri Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Mohon jangan ditulis Menko PMK, nanti Istana pindah ke sini,” katanya.

    Menurut Haedar, Muhammadiyah akan menghadirkan role model pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan dan tidak menimbulkan konflik.

    Jika dalam proses pengelolaan tambang Muhammadiyah menemukan berbagai macam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk pengelolaan tambang yang pro keadilan sosial, pro kesejahteran sosial, dan pro lingkungan, Muhammadiyah tidak akan memaksakan diri dan dengan penuh tanggung jawab akan mengembalikan konsesi tambang ke pemerintah.

    “Pengembangan tambang oleh Muhammadiyah diusahakan dapat menjadi modal usaha ‘not for profit’, di mana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas,” tutup Haedar.

    21

  • Jabat Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah, Menko Muhadjir Tersenyum Disinggung Peran Presiden Jokowi

    Jabat Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah, Menko Muhadjir Tersenyum Disinggung Peran Presiden Jokowi

    Sleman, Gatra.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) (Menko PMK) PP Muhammadiyah ditunjuk sebagai ketua tim pengelola tambang. Muhadjir bersama sejumlah anggota tim itu akan mewujudkan  pengelolaan tambang yang pro lingkungan dan keadilan sosial.

    Hal ini disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam konferensi pers usai Konsolidasi Nasional Muhammadiyah di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta di Sleman, DIY, Minggu (28/7).

    Tim pengelola tambang dengan Muhadjir Effendy sebagai ketua. Di sini selaku Ketua PP Muhammadiyah Bidang Bisnis dan Ekonomi, bukan sebagai Menko PMK. Jangan ditulis sebagai Menko, nanti Istana pindah ke sini,” kata Haedar.

    Tim ini berisi sejumlah pengurus Muhammadiyah dan pakar pertambangan, antara lain Sekretaris Muhammad Sayuti dan para anggota seperti Anwar Abbas, Hilman Latief, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, Arif Budimanta, Nurul Yamin, dan M. Azrul Tanjung.

    Tim ini memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk menggodok penerapan izin usaha tambang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang mengatur izin usaha pertambangan untuk lembaga berbadan hukum dari ormas keagamaan.

    Tim pengelola tambang merupakan salah satu keputusan dari Rapat Pleno PP yang dibawa ke Konsolidasi Nasional Muhammadiyah. “Muhammadiyah berkomitmen memperkuat dan memperluas dakwah dalam bidang ekonomi termasuk pengelolaan tambang yang sesuai dengan ajaran Islam, konstitusi, dan tata kelola yang profesional, amanah, penuh tanggung jawab, seksama, berorientasi pada kesejahteraan sosial, menjaga kelestarian alam secara seimbang, dan melibatkan sumberdaya insani yang handal dan berintegritas tinggi,” demikian keputusan Muhammadiyah soal izin tambang.

    Muhadjir tak memberi pernyataan meski hadir di acara jumpa pers bersama sejumlah petinggi PP Muhammadiyah. Usai jumpa pers, ia pun enggan menjawab sejumlah pertanyaan soal penunjukan dirinya jadi ketua tim tambang. “Saya juga baru tahu tadi,” katanya. “Makan dulu, maka dulu,” lanjutnya.

    Muhadjir juga bungkan dan hanya tersenyum saat disinggung apakah Presiden Joko Widodo tahu penunjukan dirinya dan akan melaporkan hasil Konsolidasi Nasional Muhammadiyah ini. “Onok, wae (ada saja),” kata kader Muhammadiyah ini kepada Gatra.com dalam bahasa Jawa logat Jawa Timuran.

     

    48

  • Agresi Zionis pada Rakyat Palestina!

    Agresi Zionis pada Rakyat Palestina!

    Gaza City

    Kelompok Hamas, yang berperang melawan Israel di Jalur Gaza, mengecam undang-undang (UU) baru yang diloloskan parlemen Tel Aviv soal larangan bagi Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pengungsi Palestina, atau UNRWA, beroperasi di wilayah Israel dan Yerusalem Timur yang diduduki.

    Hamas, dalam pernyataannya seperti dilansir AFP, Selasa (29/10/2024), menyebut larangan untuk UNRWA itu sebagai “agresi Zionis” terhadap rakyat Palestina.

    “Kami menganggap ini bagian dari perang dan agresi Zionis terhadap rakyat kami,” sebut Hamas dalam pernyataannya.

    Tanggapan untuk larangan UNRWA oleh Israel itu juga disampaikan oleh Jihad Islam, kelompok militan di Jalur Gaza yang merupakan sekutu Hamas.

    Jihad Islam, dalam pernyataan terpisah, menggambarkan larangan itu sebagai “eskalasi genosida” terhadap warga Palestina.

    Parlemen Israel, pada Senin (28/10), meloloskan UU yang melarang operasional UNRWA di Israel dan Yerusalem Timur meskipun ada keberatan dari komunitas internasional, termasuk dari Amerika Serikat (AS) yang merupakan sekutu dekat negara itu.

    Para anggota parlemen Israel meloloskan UU itu dengan 92 suara dukungan, sedangkan 10 suara lainnya menolak.

  • Jalan Dakwah di BTV, Amal Kebaikan untuk Bekal di Akhirat

    Jalan Dakwah di BTV, Amal Kebaikan untuk Bekal di Akhirat

    Jakarta, Beritasatu.com – Setiap perilaku dan perbuatan yang dilakukan oleh seorang muslim, baik maupun buruk sejatinya akan kembali kepada dirinya sendiri. Agama Islam mengajarkan umatnya untuk selalu memperhatikan setiap perilaku serta lisan yang diucap agar tidak menyakiti orang lain.

    Amal kebaikan yang dilakukan kepada sesama dengan ikhlas akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt. Hal tersebut yang akan menjadikan bekal seorang muslim saat menempuh kehidupan di akhirat kelak.

    Semakin banyak amal kebaikan yang diperbuat, semakin ringan pula hisab di akhirat. Apakah keburukan yang dilakukan di dunia langsung dibalas oleh Allah Swt?

    Saksikan Jalan Dakwah Rabu (30/10) pukul 06.00 WIB hanya di BTV!

    BTV bisa disaksikan di kanal 26 untuk Jabodetabek, Cilegon, Serang, kanal 29 untuk Bandung dan Palembang, kanal 35 untuk Yogyakarta dan Surakarta, kanal 38 untuk Balikpapan, kanal 39 untuk Semarang, kanal 30 untuk Banjarmasin, kanal 31 untuk Lebak, kanal 32 untuk Surabaya, kanal 34 untuk Medan dan kanal 48 untuk Batam.

    Ayo follow akun media sosial BTV di @btvidofficial (IG, Tiktok, Facebook,Twitter), serta subscribe channel Youtubenya di @BeritaSatuChannel.

  • Kualitas Keberagaman dan Pendidikan Masih Dianggap Masalah Utama di Aceh
                
                    
                            Regional
                        
                        29 Oktober 2024

    Kualitas Keberagaman dan Pendidikan Masih Dianggap Masalah Utama di Aceh Regional 29 Oktober 2024

    Kualitas Keberagaman dan Pendidikan Masih Dianggap Masalah Utama di Aceh
    Tim Redaksi
    BANDA ACEH, KOMPAS.com
    – Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda
    Aceh
    , Prof. Mujiburrahman, menilai dua hal utama perlu dibenahi demi kemajuan Aceh, yakni kualitas keberagamaan dan pendidikan.
    Menurut Mujiburrahman, peningkatan kualitas keberagamaan masyarakat Aceh dan pendidikan yang lebih baik akan mendorong kemajuan daerah.
    “Ketika kualitas keberagamaan dan pendidikan meningkat, Aceh akan maju,” ujarnya dalam jumpa pers di kampus UIN Ar-Raniry, Selasa (29/10/2024).
    Mujiburrahman menegaskan, setiap orang Aceh harus memiliki kemampuan membaca Al-Quran dan akses ke pendidikan, tanpa terkendala faktor ekonomi.
    “Tidak boleh ada warga Aceh yang tidak bisa mengaji atau bersekolah. Ini adalah tanggung jawab negara,” kata Prof. Mujiburrahman.
    Ia menyoroti keberadaan dana ratusan miliar di lembaga Baitul Mal yang menurutnya bisa dimanfaatkan untuk membantu anak-anak Aceh yang terkendala biaya pendidikan.
    Mujiburrahman juga menyebut kondisi di UIN Ar-Raniry sebagai contoh. Pada tahun 2024, sebanyak 8.500 calon mahasiswa dinyatakan lulus dari berbagai jalur tes.
    Namun, hanya sekitar 4.200 yang mendaftar ulang, sebagian besar terkendala oleh biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT).
    “Banyak yang tidak bisa daftar ulang karena orang tua mereka tak mampu membayar UKT,” ungkapnya.
    Oleh karena itu, Prof. Mujiburrahman berharap gubernur Aceh yang terpilih mampu mengatasi persoalan ini.
    “Fokus pada perbaikan agama dan pendidikan. Jika dua hal ini diperbaiki, Aceh akan maju, siapa pun gubernurnya,” tegasnya.
     
    Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat Aceh, khususnya pemilih pemula, untuk memilih pemimpin yang berintegritas, berkapasitas keagamaan, dan mampu menepati janji.
    “Menepati janji bukan hanya retorika kampanye, tapi prinsip agama yang wajib dipegang oleh pemimpin,” jelasnya.
    Komitmen untuk menepati janji, lanjutnya, mencerminkan integritas seorang pemimpin, baik dalam perspektif agama maupun kebangsaan.
    UIN Ar-Raniry berkomitmen mendukung pemilihan yang damai dan jujur, serta mendorong sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, swasta, dan masyarakat demi kemajuan Aceh.
    Prof. Mujiburrahman menambahkan bahwa integritas dalam politik adalah amanah yang harus dijunjung tinggi.
    “Pemimpin yang berintegritas, taat nilai agama, dan peduli kesejahteraan masyarakat adalah sosok yang layak dipilih,” katanya.
    Ia berharap pemilih pemula bisa memilih pemimpin yang memiliki komitmen kuat dalam menepati janji.
    “Ini adalah momen penting untuk mendukung pemimpin yang berintegritas, religius, dan peduli pada pendidikan serta kesejahteraan masyarakat Aceh,” sebut Mujiburrahman.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Buntut Panjang Guyonan Suswono soal Janda Kaya Nikahi Pemuda Nganggur, Kini Ada Rencana Dilaporkan

    Buntut Panjang Guyonan Suswono soal Janda Kaya Nikahi Pemuda Nganggur, Kini Ada Rencana Dilaporkan

    GELORA.CO  – Guyonan calon wakil gubernur (cawagub) Jakarta nomor urut 1, Suswono berbuntut panjang. 

    Adapun guyonan Suswono itu adalah terkait janda kaya di Jakarta yang sebaiknya menikahi pemuda pengangguran. Dia menyebut hal itu demi meningkatkan kesejahteraan.

    Perkataan itu terlontar dari mulut Suswono ketika dia bercerita ada warga yang bertanya terkait ada atau tidaknya program kartu janda.

    “Kemarin ada yang nyeletuk, waktu dialog ini. ‘Pak ada kartu janda enggak?’,” ujar Suswono saat kampanye di Gedung Nyi Ageng Serang, Jakarta Selatan pada Sabtu (26/10/2024).

    Lantas, guyonan terkait janda kaya menikahi pemuda pengangguran itu muncul dari Suswono setelah pertanyaan dari warga tersebut.

    “Saya pastikan kalau janda miskin pasti ada (kartu janda -red). Tapi masa janda kaya minta kartu juga? Saya sarankan janda kaya tolong nikahi pemuda yang nganggur,” celetuk Suswono.

    Suswono juga mencontohkan kisah pernikahan dinikahinya Siti Khadijah dan Nabi Muhammad SAW.

    Dia mengungkapkan Siti Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad dengan status sebagai janda kaya.

    “Setuju ya? Coba ingat Khadijah enggak? Tahu Khadijah kan? Dia kan konglomerat. Nikahi siapa? Ya Nabi waktu itu belum jadi Nabi. Masih 25 tahun pemuda kan? Nah, itu contoh kaya begitu,” tutur Suswono.

    Guyonan Janda Kaya Nikahi Pemuda Nganggur Bikin Suswono Minta Maaf

    Ternyata, pernyataan Suswono itu pun menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Dia meminta maaf atas kegaduhan dari guyonannya tersebut dan mencabut pernyataannya itu.

    “Atas hal itu saya meminta maaf, sekaligus mencabutnya,” kata Suswono pada Senin (28/10/2024).

    Suswono menegaskan tidak berniat menyinggung pihak manapun, termasuk menyindir status janda atau tokoh agama dalam guyonannya tersebut.

    “Saya akui jika guyonan tersebut kurang tepat dan bijaksana. Apapun penjelasannya, saya sepenuhnya mengakui kesalahan saya,” ujarnya.

     

    Dia menyadari bahwa perumpamaan yang disampaikannya tidak tepat. Suswono mengungkapkan dirinya hanya ingin menyampaikan pentingnya kepedulian terhadap anak yatim dan janda.

    Selain itu, Suswono juga menegaskan isu tersebut bukan sebagai program yang diusung bersama pasangannya, calon gubernur Ridwan Kamil.

    “Saya tegaskan bahwa hal itu bukan bagian dari program ‘Rido’ (Ridwan Kamil-Suswono). Kami berkomitmen pada program pemberdayaan kelompok lemah dan rentan,” jelasnya.

    Dia juga berjanji akan lebih berhati-hati dalam berkomunikasi di publik demi tidak memicu kontroversi di tengah masyarakat.

    “Mari kita lanjutkan pembicaraan mengenai program yang membawa manfaat bagi masyarakat Jakarta,” ujarnya.

    Meski Sudah Minta Maaf, Ada Rencana Suswono Tetap Dilaporkan

    Suswono tetap direncanakan akan dilaporkan ke polisi buntut guyonannya itu meski sudah meminta maaf.

    Dikutip dari Warta Kota, pihak yang bakal melaporkan adalah Pengurus Wilayah GP Ansor DKI Jakarta.

    Sekretaris Pengurus Wilayah GP Ansor DKI Jakarta, Sulton menuturkan guyonan Suswono itu dinilai menyakiti umat Islam yang sangat menghormati Nabi Muhammad SAW.

    “Yang paling fatal, Nabi Muhammad jelas bukan pria miskin dan pengangguran seperti analogi yang disampaikan Suswono. Kami mengutuk keras pernyataan itu dan akan melaporkan hal ini ke pihak berwajib,” ucap Sekretaris PW GP Ansor DKI Jakarta Sulton pada Selasa (29/10/2024).

    Sulton mengingatkan Suswono agar persoalan kontestasi Pilkada 2024 ini jangan menjadi alasan untuk merendahkan Nabi Muhammad SAW.

    “Sangat tidak etis dan tidak layak pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Suswono, apalagi hanya untuk candaan ke publik ketika kampanye,” ujarnya.

    Ia pun menyebut, Suswono bakal dikenakan Pasal 156a KUHP tentang Penodaan Agama dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang melarang penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.

    “Rencananya minggu ini kami akan melapor, tapi untuk harinya belum kami putuskan. Sambil kami melihat juga apakah ada itikad baik dari pak Suswono untuk meminta maaf