agama: Islam

  • Naskah Khutbah Jumat tentang Keteladanan Pahlawan

    Naskah Khutbah Jumat tentang Keteladanan Pahlawan

    JABAR EKSPRES – Menyambut peringatan Hari Pahlawan 10 November mendatang, Jabarekspres akan menyajikan naskah khutbah Jumat yang berhubungan dengan Keteladanan pahlawan.

    Naskah khutbah Jumat tentang Keteladanan pahlawan ini diambil dari laman lampung.nu.or.id yang mengajarkan tentang pentingnya bersyukur hidup di negara bebas dan merdeka berkat pengorbanan yang sudah dilakukan para pahlawan.

    Berikut naskah khustbah jumat selengkapnya.

    إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اَللهُمّ صَلّ وَسَلّمْ عَلى سيدنا مُحَمّدٍ وَعَلى آلِهِ وِأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدّيْن عِبَادَ اللهِ أُوْصِيْكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُوْنَ قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَاأَيّهَا النَاسُ اتّقُوْا رَبّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَنِسَاءً وَاتّقُوا اللهَ الَذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَاْلأَرْحَام َ إِنّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

    Maasyiral Muslimin rahimakumullah

    Pertama-tama marilah kita semua untuk selalu meningkatkan takwa kepada Allah swt. Yakni dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

    Kita sebagai umat muslim harus selalu memiliki rasa syukur yang mendalam. Karena hal tersebut menandakan dan menjadi indikator kepada kita bahwa kita merupakan hamba yang ridha dan ikhlas atas kehendak takdir-Nya.

    Baca juga : Jangan Salah Lagi, Ini Perbedaan Qiyamul Lail dan Sholat Malam

    Rasa syukur yang selalu kita ungkapkan dalam kehidupan ini, insyaallah akan menjadi sebab untuk ditambahkannya nikmat-nikmat Allah yang lainnya kepada kita semua.

    Jangan sampai kita menjadi orang yang kufur nikmat, atau mengingkari nikmat dari Allah swt. Karena Allah telah menegaskan bahwa azab Allah sangat pedih bagi orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat-Nya. Allah berfirman dalam Al-Qur’an:

    وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِى لَشَدِيدٌ

    Artinya: Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih” (QS Ibrahim: 7).

    Dari ayat di atas sudah jelas bahwa Allah akan menambah nikmat yang disyukuri oleh hambanya dan Allah juga akan menghukum bagi hamba yang mengingkari nikmat-Nya.

    Maasyiral Muslimin rahimakumullah, Allah swt sudah banyak memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua, salah satunya yakni nikmat menghirup udara bebas dan kemerdekaan.

    Karena ketika kita semua dalam keadaan merdeka, maka segala ktivitas kebaikan akan mudah kita lakukan, seperti sekolah, ibadah, berzikir, shalawatan dan sebagainya tanpa harus takut dan cemas dengan perang.
    Berbeda halnya dengan aktivitas kita ketika perang sedang berkecamuk, maka yang dipikirkan hanyalah keselamatan belaka.

    Semua manusia akan sibuk bersembunyi, menyelamatkan diri. Tidak ada yang terpikirkan untuk memperbanyak ibadah, sekolah, kuliah, belanja, rekreasi dan sebagainya.

  • Susunan lengkap pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029

    Susunan lengkap pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengumumkan total 158 nama masuk dalam daftar pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029, beserta delapan nama lainnya yang mengisi posisi dewan, mahkamah, dan badan-badan partai.

    Berikut susunan lengkap pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029:

    1. Ketua Umum: Bahlil Lahadalia;

    2. Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian: Kahar Muzakir;

    3. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga: Bambang Soesatyo;

    4. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan Publik 1: Adies Kadir;

    5. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera: Ahmad Doli Kurnia;

    6. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa dan Kalimantan: Wihaji;

    7. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 1: Ace Hasan Syadzily;

    8. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan 2: Idrus Marham;

    9. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 2: Meuty Hafid;

    10. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur: Emanuel Melkades Laka Lena;

    Kepartaian

    11. Ketua Bidang Organisasi: Yahya Zaini;

    12. Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Zulfikar Arse Sadikin;

    13. Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya Kekaryaan: Panggah Susanto;

    Hubungan Antar Lembaga

    14. Ketua Bidang Hubungan Ormas: Fahd A Rafiq;

    15. Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Kholis Malik;

    Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera

    16. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Ilham Pangestu;

    17. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Yudha Nofanza Utama;

    Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa-Kalimantan

    18. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Puteri Komarudin;

    19. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Singgih Januratmoko;

    20. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ali Mufthi;

    21. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Bagian Barat dan Tengah: Mukhtarudin;

    22. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Irjen Pol. (Purn.) Rikwanto;

    Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur

    23. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Muhidin;

    24. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusa Tenggara: Gede Sumarjaya Linggih;

    25. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Mohamad Uswanas

    Fungsi Elektoral 1

    26. Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Nusron Wahid;

    27. Ketua Bidang Pengabdian Sosial: Sabik Rachman;

    28. Ketua Bidang Kewiraswastaan: Solihin Kalla;

    29. Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Profesi: Laode Syaiful Akbar;

    30. Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Mustafa Radja;

    31. Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Ario Bimo Nandito Ariotedjo;

    32. Ketua Bidang Tani dan Nelayan: David Pajung;

    33. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan: Hetifah;

    Fungsi Elektoral 2

    34. Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Tubagus Iman Ariyadi;

    35. Ketua Bidang Lingkungan Hidup: Dyah Roro Esty;

    36. Ketua Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Handoko;

    37. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini: Nurul Arifin;

    38. Ketua Bidang Kepemudaan: Said Al Idrus;

    39. Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi: Muhammad Misbakhun;

    40. Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Christiani Aryani;

    41. Ketua Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Dosmar Banjarnahor;

    42. Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan: Lamhot Sinaga;

    43. Ketua Bidang Kebijakan Pertahanan: Mochamad Syafei Kasno;

    44. Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ridwan Kamil;

    45. Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Ali Mochtar Ngabalin;

    46. Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Andi Sinulingga;

    47. Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Aziz Samual;

    48. Ketua Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Airin Rachmi Diany;

    49. Ketua Bidang Kebijakan Industri: Ilham Permana;

    Kesekjenan

    50. Sekretaris Jenderal: Muhammad Sarmuji;

    51. Wakil Sekjen Kepartaian: Hakim Komarudin;

    52. Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu Sumatera: Riyono Asnan;

    53. Wakil Sekjen: Pemenangan Pemilu Jawa Kalimantan, Dwi Priyo Atmojo;

    54. Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu Indonesia Timur: Umar Lessy

    55. Wasekjen Fungsi Elektoral 1: Veno Tetelepta;

    56. Wakil Sekjen Fungsi Kebijakan Publik 1: Ratu Dian Hatifah

    57. Wakil Sekjen Fungsi Elektoral 2: Daniel Muttaqien;

    58. Wakil Sekjen Hubungan Antar Lembaga: Dewi Yulistiana;

    59. Wakil Sekjen Fungsi Kebijakan Publik 2: M Shoim Haris;

    60. Wakil Sekretaris Jenderal: Sosialisman Hidayat Hasibuan;

    Bendahara Umum

    Bendahara Umum: Sari Yuliati;
    Wakil Bendahara Umum: Doni Akbar;
    Wakil Bendahara Umum: Gavriel Putranto Novanto;
    Wakil Bendahara Umum: Ernawati Tahang;
    Wakil Bendahara Umum: Raymond C Syauta;
    Wakil Bendahara Umum: Ravindra Airlangga;
    Wakil Bendahara Umum: Akbar Buchari;
    Wakil Bendahara Umum: Ahmad Mus;

    Sekretaris
    Sekretaris Bidang Organisasi, Derek Loupatty;
    Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Tardjo Ragil;
    Sekretaris Bidang Hubungan Ormas: Siti Marhamah;
    Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini: Dara Adinda Kesuma Nasution;
    Sekretaris Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan: Helmi Jen;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Karmila Sari;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Sekarwati;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Iswara;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Ferry Wawan Cahyono;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ahmad Labib;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah: Adrianus Asia Sidot;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Bambang Heri Purnama;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Haris Andi Surahman;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali dan Nusa Tenggara: Herman Hayong;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Soedeson Tandra;
    Sekretaris Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Khoirul Anam;
    Sekretaris Bidang Pengabdian Sosial: Febri Hendri;
    Sekretaris Bidang Kewiraswastaan: Fitri Trisnawati Tandjung;
    Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Abd Razak Said;
    Sekretaris Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Ahmad Taufan Soedirjo;
    Sekretaris Bidang Tani dan Nelayan: Dina Hadiyana;
    Sekretaris Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Syafaat Pradana;
    Sekretaris Bidang Kepemudaan: Kemas Ilham Akbar;
    Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Teti Rohatiningsih;
    Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup: Paul Hutajalu;
    Sekretaris Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Arnanto Nur Prabowo;
    Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan: Adde Rosi Khoirunnisa;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ahmad Irawan;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muhammad Satupali;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Fajar Zulkarnaen;
    Sekretaris Bidang Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Galih Kartasasmita;
    Sekretaris Bidang Pertahanan: Khoirudin Gustam;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Industri: Rendra Falentino;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Perdagangan: Ivan Kuntara;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Ekomomi: Abdul Rahman Farisi;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Tati Noviati;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Sirajudin A Wahab;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Mustahudin;
    Sekretaris Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Andi Mulhanan Tombolotutu;
    Departemen Bidang Organisasi: Nurmansyah;
    Departemen Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Wendi Nugraha;
    Departemen Bidang Hubungan Ormas: Herna Dwi Kusumawati;
    Departemen Bidang Media dan Penggalangan Opini: Ahmad Anama;
    Departemen Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan: Marlina Poernomo;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Benny Indra Batubara;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Maharani;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Deden Nasihin;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Andiniya Komalla Parawitha;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Miranti Dian Kinasih Laksmono;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah: Ichfani;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil. Kalimantan Timur, Selatan dan Tengah: Sarifah Suraidah;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Andi Fauziah Pujiwatie Hatta;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali dan Nusa Tenggara: Busfi Arusagara;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil. Maluku, Papua: Avner Kadriatama Raweyai;
    Departemen Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Dian Assafri Nasa’i;
    Departemen Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Angelia Dhian Permata Da Silva;
    Departemen Bidang Pengabdian Sosial: Medina Wiranata Kusumah;
    Departemen Bidang Kewiraswataan: Mohammad Al Amin Mustofa;
    Departemen bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Ria Sri Wulandari;
    Departemen Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Filsa Praseptia;
    Departemen Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Rina Dwi Andini;
    Departemen bidang Tani dan Nelayan: Hartini Soraya;
    Departemen Bidang Tani dan Nelayan: Abukasim Sangadji;
    Departemen Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Triana Tandjung;
    Departemen Bidang Kepemudaan: Muhammad Omar Syarif;
    Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan: dr. G Ayu Amelinda Hanjani;
    Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Nadia Zuhra Karla;
    Departemen Bidang Lingkungan Hidup: Rizka Nindya Intani;
    Departemen Bidang Lingkungan Hidup: Ulrike Stephani Latuhamina;
    Departemen Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Dia Ramayana;
    Departemen Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Lintang Idhayu Snadhika;
    Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan: Saniatul Lativa;
    Departemen Pemberdayaan Perempuan: Dwi Setya Pratiwi;
    Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan: Syarifah Nadia;
    Departemen Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Endah Cahya;
    Departemen Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Arya Rizqi Darsono;
    Departemen Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muslim Jaya Butar-Butar;
    Departemen Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Ariaditya Soedarsono;
    Departemen Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Miranti Amelia P Kono;
    Departemen Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Fanty Faisal;
    Departemen Bidang Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Amriati Amin;
    Departemen Bidang Kebijakan Industri: Meliawati;
    Departemen Bidang Pertahanan: Koesnadi A. Katoe;
    Departemen Bidang Kebijakan Perdagangan: Almanzo Bonara;
    Departemen Bidang Kebijakan Ekonomi: Fetty Angraenidini;
    Departemen Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Khatibur Rasyadi;
    Departemen Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Zigo Rolanda;
    Departemen Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: La Ode Muchamad;
    Departemen Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Gania Kartasasmita;
    Departemen Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Denni Panjaitan;

    Dewan Kehormatan: Aburizal Bakrie;

    Dewan Pembina: Agus Gumiwang Kartasasmita;

    Dewan Etik: Muhammad Hatta;

    Pusat Data dan Transformasi Digital: Maman Abdurrahman;

    Lembaga Komunikasi dan Informasi: Dave Laksono;

    Mahkamah Partai: Freedy Latimahina;

    Badan Penelitian dan Pengembangan: Prof Dr Yudi Krisnandi;

    Badan Saksi Nasional: Syahmud Ngabalin.

    Baca juga: Bahlil rampingkan pengurus jumlah Partai Golkar Periode 2024–2029

    Baca juga: Bahlil bantah isu Jokowi masuk jajaran pengurus Golkar

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • 5 Alasan Donald Trump Menang Pemilu AS: Umat Muslim-Wanita Kulit Putih

    5 Alasan Donald Trump Menang Pemilu AS: Umat Muslim-Wanita Kulit Putih

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Donald Trump berhasil memenangkan pemilihan umum (Pemilu) Amerika Serikat (AS) yang diselenggarakan Selasa, 5 November 2024. Kemenangan ini dipastikan setelah Trump berhasil melewati ambang batas kemenangan di level 270 Electoral Vote melawan pesaingnya dari Partai Demokrat, Kamala Harris.

    Kemenangan Trump ini membalikkan hasil dari beberapa lembaga survei yang mengunggulkan Kamala. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan mengapa calon yang pernah menjadi Presiden pada 2017-2021 itu kembali menang saat ini.

    Mengutip dari berbagai sumber, ada 5 alasan besar mengapa akhirnya Trump kembali menang dan mengalahkan Kamala. Berikut 5 faktor-faktor tersebut:

    1. Muslim AS

    Trump mengakui bahwa kelompok Muslim merupakan salah satu unsur yang mendukungnya hingga kembali menang sebagai presiden ke-47 AS.

    “Mereka datang dari seluruh penjuru, serikat, non-serikat, Afrika Amerika, Hispanik Amerika, Asia Amerika, Arab Amerika, Muslim Amerika. Kami memiliki semua orang. Dan itu indah,” ujarnya.

    Aktivis Arab di Dearborn, Michigan, Adam Abusalah, mengatakan bahwa Trump menang dalam komunitasnya karena Kamala, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden era Presiden Joe Biden, mengabaikan seruan kelompok itu untuk mempertimbangkan kembali dukungan tanpa syarat terhadap Israel.

    Merujuk Associated Press (AP), Michigan adalah satu satu negara yang memiliki banyak warga Muslim, dan menjadi negara penentu kemenangan pemilu AS, swing states.

    “Genosida adalah politik yang buruk,” kata salah satu aktivis.

    Kamala, menurutnya, terus menegaskan apa yang disebutnya sebagai “hak Israel untuk mempertahankan diri”. Padahal terjadi kekejaman brutal di Gaza dan Lebanon.

    “Salah satu alasan Harris kalah adalah keputusannya untuk memihak Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dengan mengorbankan basis Demokrat, Arab dan Muslim Amerika serta kaum muda dan kaum progresif,” tambah aktivis Adam Abusalah.

    “Itu bukan salah kami. Mereka tidak bisa menjelek-jelekkan komunitas kami,” ujarnya lagi.

    Seorang konsultan politik Amerika keturunan Lebanon di wilayah Detroit, Hussein mengaku sebenarnya tak mengetahui apa arti kepresidenan Trump bagi warga Arab dan Muslim Amerika serta negara secara keseluruhan. Namun ia berharap sesuatu yang baik.

    “Saya harap itu sesuatu yang baik. Saya berharap negara ini bisa bersatu. Saya berharap Partai Demokrat sadar,” kata Dabajeh.

    2. Wanita Kulit Putih

    Meskipun secara keseluruhan perempuan secara historis memilih Demokrat, perempuan kulit putih tidak. Sebaliknya, selama 72 tahun terakhir, mayoritas perempuan kulit putih hanya memilih kandidat Demokrat dua kali, pada tahun 1964 dan 1996.

    Pada hari Selasa, mereka sekali lagi memilih Trump, dengan 52% Wanita Kulit Putih memilih taipan properti 78 tahun itu kali ini. Ini sama seperti yang mereka lakukan pada tahun 2016 dan 2020.

    Jajak pendapat nasional menunjukkan bahwa Trump dengan mudah memenangkan suara perempuan kulit putih, karena laki-laki kulit putih juga memperoleh 59% suara untuk Trump. Sebagai perbandingan, laki-laki dan perempuan kulit hitam memperoleh masing-masing 20% dan 7% suara untuk Trump.

    Sebuah artikel di New Republic menuliskan bahwa tim kampanye Harris sendiri telah mencoba, dengan alasan yang tepat, untuk meyakinkan perempuan kulit putih bahwa masa depan mereka dipertaruhkan. Namun hal ini tidak cukup untuk membuatnya menang.

    “Trump hampir dipastikan akan mengawasi pembatasan lebih lanjut dalam hak reproduksi, dan ia juga secara terbuka menggoda larangan federal terhadap aborsi,” tulis media itu.

    3. Bayang-bayang Biden

    Kamala Harris sebelumnya mengambil alih kampanye dari Joe Biden pada musim panas saat popularitas presiden merosot. Hal ini kemudian mempersulit Partai Demokrat dalam membawa pesan yang kuat dalam melawan narasi dari Trump

    Setelah Biden dikeluarkan dari pencalonan, Harris dengan cepat menggalang dukungan untuk Demokrat, mengajak perempuan untuk bersatu, melibatkan pembuat konten di media sosial, dan berhasil mengumpulkan dana yang cukup besar. Meskipun demikian, momentum yang telah dibangun gagal memengaruhi pemilih secara signifikan.

    Namun, ketidakmampuan Harris untuk membuat terobosan dari bayang-bayang Biden juga menghambat upayanya dalam meyakinkan pemilih bahwa dirinya adalah kandidat pembaharuan.

    Banyak pemilih merasa kecewa karena Harris tidak cukup memisahkan diri dari kebijakan ekonomi Biden, yang menjadi salah satu titik kelemahan terbesar dari pemerintahan sebelumnya.

    “Joe Biden adalah alasan utama mengapa Kamala Harris dan Demokrat kalah malam ini,” ujar salah seorang pembantu Harris yang tak ingin disebutkan namanya, dilansir Politico.

    4. Kampanye Kamala yang ‘Berantakan’

    Selain itu, upaya kampanye Demokrat yang terkesan tidak terkoordinasi juga menjadi sorotan. Di beberapa negara bagian utama, tim Harris dianggap kurang membangun hubungan yang kuat dengan pejabat setempat, sehingga tidak berhasil memanfaatkan dukungan dari tokoh-tokoh kunci.

    Di Pennsylvania, misalnya, Demokrat Yahudi dan sekutunya menyampaikan keluhan kepada tim Harris tentang kurangnya hubungan dengan pejabat penting di negara bagian tersebut, yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan kampanye untuk mengajak pemilih memberikan dukungan.

    Hal ini kemudian memberikan angin segar bagi Trump. Diketahuim Trump berhasil menang di Pennsylvania dan meraih 19 electoral vote dari negara bagian tersebut.

    5. Perang Media

    Kesulitan Harris diperparah dengan minimnya interaksi langsungnya dengan media besar, yang menimbulkan pertanyaan dari kalangan pers.

    Harris menunda wawancara eksklusif hingga lebih dari satu bulan setelah memulai kampanye. Dalam wawancara terbatasnya, Harris juga menghindari memberikan penjelasan rinci terkait sejumlah kebijakannya, termasuk posisinya yang berubah terkait fracking dan kebijakan imigrasi.

    Hal ini membuat pemilih meragukan sejauh mana komitmen Harris terhadap prinsip-prinsip yang pernah ia dukung sebelumnya.

    Lagi-lagi, hal ini memberikan jalan yang baik bagi Trump, yang terus tampil dengan gaya yang blak-blakan di media, baik konvensional maupun media sosial. Trump juga memiliki sikap yang tidak berubah dengan membawa tagline ‘Memperbaiki Amerika’.

    (fab/fab)

  • Tak Semua Miskin, Negara Afrika Ini Ternyata Kaya Raya

    Tak Semua Miskin, Negara Afrika Ini Ternyata Kaya Raya

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Berdasarkan data dari World Bank pada 2023 lalu, jejeran negara termiskin di dunia didominasi negara-negara Afrika.

    Burunudi menduduki posisi pertama sebagai negara paling miskin di dunia dengan PDB US$200, lalu disusul Sierra Leone dengan PDB US$353, serta Republik Afrika Tengah dengan PDB US$421.

    Namun, tak semua negara di Afrika mengalami masalah ekonomi. Masih ada negara di benua itu yang mengalami kemakmuran dan stabilitas yang baik.

    Salah satunya adalah Mauritius. Negara Pulau di Samudera Hindia itu bangga sebagai negara yang aman dan makmur, bebas dari pergolakan sosial dan politik yang melanda beberapa negara tetangganya di Afrika.

    Sejumlah fakta menarik pun meliputi negara yang beribukota di Port Louis ini. Berikut fakta-faktanya dikutip AFP, Kamis (7/11/2024):

    1. Mercusuar Stabilitas

    Pemilu berlangsung tenang dan politik stabil di pulau-pulau yang tersebar sekitar 850 kilometer (530 mil) di sebelah timur Madagaskar itu. Mendekati pemilu pada 10 November nanti, belum ada potensi pergolakan besar yang melanda negara itu.

    Presiden adalah kepala negara tetapi memiliki peran tituler, dengan perdana menteri yang menjalankan kekuasaan eksekutif penuh dan wewenang atas pemerintahan.

    Meski begitu, bukan berarti negara ini tidak selalu tenang. Pada tahun 2018, Ameenah Gurib-Fakim, presiden perempuan pertama negara itu, mengundurkan diri selama skandal keuangan, salah satu dari sejumlah skandal yang mengguncang negara tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

    2. Ekonomi

    Mauritius berkembang dari ekonomi berbasis pertanian yang miskin menjadi ekonomi makmur yang berjuang untuk mencapai status berpendapatan tinggi pada tahun 2025.

    Perekonomiannya didorong oleh pariwisata, dengan pulau-pulau di sekitar Mauritius memiliki pantai dan terumbu karang yang masih asli.

    Meskipun pariwisata sempat dirusak oleh pandemi Covid, kedatangan pengunjung kembali meningkat, bahkan mencapai 1,3 juta tahun lalu.

    Di sisi lain, Produk Domestik Bruto per kapita pada tahun 2022 lebih dari US$ 10.000 (Rp 157 juta) menurut Bank Dunia. Lembaga keuangan itu bahkan mengatakan Mauritius telah terbukti tangguh terhadap guncangan ekonomi global.

    “Pertumbuhan PDB adalah 8,9% pada tahun 2022, meskipun turun menjadi tujuh persen tahun lalu,” kata Bank Dunia.

    Namun, meskipun standar hidup telah membaik secara luas, pendapatan dan ketidaksetaraan gender juga meningkat di Mauritius. Mauritius telah berjuang dengan pengangguran kaum muda, yang berkisar sekitar 20%.

    3. Perpajakan

    Mauritius telah menghadapi kritik karena membantu perusahaan global menghindari pembayaran pajak, terutama yang beroperasi di negara-negara Afrika yang jauh lebih miskin.

    Negara ini keluar dari “daftar abu-abu” surga pajak Uni Eropa pada tahun 2021 setelah kemajuan dalam menanggulangi pencucian uang dan pendanaan “terorisme”.

    4. Budaya

    Sebanyak 1,3 juta penduduknya terbagi dalam empat kelompok etnis yang berbeda.

    Umat Hindu merupakan mayoritas penduduk, dengan minoritas Muslim, China, dan juga apa yang disebut ‘masyarakat umum’ yakni mereka yang berlatar belakang Creole atau asal Eropa.

    Mauritius telah dikunjungi oleh gelombang penjelajah dan pedagang selama berabad-abad. Ini dimulai dengan Portugis pada awal abad ke-16 dan kemudian Belanda, yang menamai pulau utama dengan nama pangeran mereka, Maurice de Nassau.

    Prancis menjadi negara koloni berikutnya, sebelum Inggris mengambil alih kendali dari tahun 1810 hingga Mauritius memperoleh kemerdekaan pada tahun 1968. Meski telah menjadi republik, Mauritius tetap masuk dalam persemakmuran hingga tahun 1992/

    Mauritius akhirnya mendapatkan kembali Kepulauan Chagos, yang merupakan wilayah luar negeri Inggris yang terpencil yang menjadi tempat pangkalan udara utama Amerika Serikat (AS) pada bulan Oktober.

    Kemenangan tersebut menandai puncak dari pertempuran hukum yang berlangsung lama, dengan Inggris terus menolak meskipun ada intervensi dari Mahkamah Internasional pada tahun 2019 dan desakan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    (fab/fab)

  • Polisi ringkus tiga penyiram air keras ke seorang pelajar

    Polisi ringkus tiga penyiram air keras ke seorang pelajar

    Jakarta (ANTARA) – Petugas Kepolisian meringkus tiga pelaku kasus penyiraman air keras ke seorang pelajar SMK berinisial MF (16) di Jalan Raya Pulogebang RT 03/06, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pada Senin (21/10).

    “Tiga pelaku berinisial AF alias TM, FS alias F dan FT berhasil ditangkap,” kata Kapolsek Cakung Kompol Panji Ali Candra di Mapolsek Cakung, Kamis.

    Satu orang dewasa inisial AF ditahan di Polsek Cakung dan dua lainnya anak berhadapan dengan hukum (ABH).

    Sedangkan FS dan FT dibawa petugas ke Panti Rehabilitasi Sentra Cipayung Jakarta Timur (Jaktim) karena masih di bawah umur.

    Barang bukti yang disita berupa satu botol kaca bening ukuran satu liter tempat air keras dan pakaian yang digunakan pelaku dan korban.

    Menurut Panji, peristiwa itu bermula saat korban pulang sekolah menggunakan motor dengan berboncengan tiga bersama temannya berinisial RS dan MR di Jalan Raya Pulogebang pada Senin (21/10) sekira pukul 14.45 WIB.

    Secara tiba-tiba dari arah kiri belakang, tersangka datang dengan mengendarai motor berbonceng tiga. Posisi tersangka ABH berinisial FS alias F membawa motor. Tersangka FT berada di tengah.

    Sedangkan tersangka AF alias TM duduk di paling belakang dengan memegang botol kaca berisikan air keras yang tutupnya diikat menggunakan plastik.

    “AF alias TM duduk paling belakang menyiram kepada korban inisial MF, korban alami luka di kepala, mata dan leher,” ujarnya.

    Akibatnya, wajah korban melepuh hingga melukai mata dan bagian wajah lainnya. Korban terancam mengalami kebutaan.

    Korban pun dibantu warga, dilarikan ke RS Islam Pondok Kopi, Jakarta Timur untuk mendapatkan perawatan intensif.

    Dalam aksinya, ketiga pelaku mencari sasaran korban secara acak. Mereka juga tak memiliki masalah pribadi dengan korban MF.

    “Jadi tersangka membawa botol berisi air keras dengan random atau secara acak saja, siapa saja yang mereka temui disiram air keras. Kebetulan korban yang ketemu. Korban saat kejadian lagi naik motor bertiga,” kata Panji.

    Tersangka TM bersama temannya mengaku baru sekali melakukan penyiraman air keras.

    Ketiga tersangka dijerat Pasal 76C Yo Pasal 60 (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 351 (2) KUHP Yo 55, 56 KUHP dan atau Pasal 358 KUHP terkait pengeroyokan dan atau penganiayaan atau kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban mengalami luka berat atau turut serta membantu atau dengan sengaja turut campur dalam penyerangan.

    “Tersangka terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara,” ujar Panji.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kesempatan untuk Tinjau Kebijakan yang Salah

    Kesempatan untuk Tinjau Kebijakan yang Salah

    Jakarta

    Pemerintah Iran menyebut kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden Amerika Serikat sebagai kesempatan bagi negara itu untuk meninjau kembali “kebijakan yang salah” di masa lalu.

    Trump, yang akan kembali ke Gedung Putih pada bulan Januari setelah mengalahkan Wakil Presiden AS Kamala Harris dalam hari pemilihan presiden pada 5 November, telah menjalankan strategi “tekanan maksimal” terhadap Iran selama masa jabatan pertamanya.

    “Kami memiliki pengalaman yang sangat pahit dengan kebijakan dan pendekatan berbagai pemerintah AS di masa lalu,” kata juru bicara Menteri Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei seperti dikutip oleh kantor berita pemerintah Iran, IRNA, dilansir kantor berita AFP, Kamis (7/11/2024).

    Kemenangan Trump, tambahnya, merupakan kesempatan “untuk meninjau kembali kebijakan yang salah sebelumnya”.

    Iran dan Amerika Serikat telah menjadi musuh sejak Revolusi Islam 1979. Namun, ketegangan memuncak selama masa jabatan pertama Trump dari 2017 hingga 2021.

    “Kebijakan umum Amerika Serikat dan Republik Islam Iran sudah ditetapkan,” kata juru bicara pemerintah Iran, Fatemeh Mohajerani.

    “Tidak masalah siapa yang menjadi presiden. Rencana telah ditetapkan sehingga tidak ada perubahan dalam kehidupan masyarakat,” tambahnya.

    Pada tahun 2020, di bawah kepresidenan Trump, Amerika Serikat menewaskan jenderal Korps Garda Revolusi Islam, Qasem Soleimani, dalam serangan udara di bandara Baghdad, Irak.

    (ita/ita)

  • Pulau Seribu deklarasi Stop Buang Air Besar di Pulau Kelapa 

    Pulau Seribu deklarasi Stop Buang Air Besar di Pulau Kelapa 

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu mendeklarasikan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF) di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Nyiur Melambai, Pulau Kelapa, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

    “Melalui deklarasi ini warga Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu harus 100 persen Stop BABS dengan tujuan untuk menjaga dan meningkatkan hidup bersih dan sehat,” kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) Kepulauan Seribu, Alawi di Jakarta, Kamis.

    Ia meminta agar masyarakat di Pulau Kelapa baik itu nelayan yang biasa pergi melaut dan masyarakat lainnya untuk sama-sama menjaga kebersihan lingkungan, terutama sarana dan prasarana mandi cuci kakus (MCK) yang sudah dibangun untuk dijaga dan dirawat dengan baik.

    “Semoga kelurahan-kelurahan di Kepulauan Seribu, warga dan masyarakatnya sudah memiliki MCK,” katanya.

    “Kami berharap warga di sini dapat menjaga dan merawat WC komunal yang sudah dibangun ini,” kata dia.

    Sementara Lurah Pulau Kelapa, Muslim menyebutkan jumlah kepala keluarga (KK) di kelurahan Pulau Kelapa yaitu 2.070 KK.

    Setelah dilakukan verifikasi bersama dengan Suku Dinas Kesehatan, SDA, Perumahan, Suku Dinas Lingkungan Hidup dan lainnya terdapat 76 kepala keluarga yang tidak memiliki tempat buang air besar di rumah mereka.

    Namun, setelah melakukan verifikasi ada sisa 55 kepala keluarga, khusus di RW 03 ada 21 KK sudah melakukan buang air besar di MCK komunal untuk masyarakat umum.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menko Polkam: Kolaborasi kunci wujudkan Astacita Indonesia Emas 2045

    Menko Polkam: Kolaborasi kunci wujudkan Astacita Indonesia Emas 2045

    “Menjaga stabilitas itu membutuhkan kerja sama di antara kita semua, karena tidak akan mungkin, kita mampu menangani stabilitas ini, hanya salah satu atau satu institusi saja. Kita semua yang hadir di sini, memiliki tanggung jawab yang sama,”Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan mengatakan penguatan kolaborasi dan stabilitas menjadi poin kunci untuk mewujudkan Astacita menuju Indonesia Emas 2045.

    Hal tersebut disampaikan Budi saat menjadi narasumber pada Panel I Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan tema “Implementasi Astacita Menuju Indonesia Emas 2045” di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis.

    Dalam kesempatan itu, Budi memaparkan materi berjudul “Pengarahan Bidang Politik dan Keamanan”. Dia menguraikan pelajaran yang dapat diambil dari Piagam Madinah, sebuah dokumen yang mengatur kerukunan antara kaum Muslim, Yahudi, serta suku-suku lainnya untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan di wilayah Madinah.

    Pelajaran utama yang disampaikan adalah bahwa stabilitas politik dan keamanan merupakan prasyarat penting sebagai landasan bagi pembangunan nasional di berbagai peradaban.

    “Menjaga stabilitas itu membutuhkan kerja sama di antara kita semua, karena tidak akan mungkin, kita mampu menangani stabilitas ini, hanya salah satu atau satu institusi saja. Kita semua yang hadir di sini, memiliki tanggung jawab yang sama,” kata Budi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Dia menekankan menjaga stabilitas di setiap wilayah adalah tanggung jawab bersama, sehingga visi dan misi Presiden Prabowo Subianto yang tercakup dalam 8 Astacita, 17 Program Prioritas, serta 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC/Quick Win) dapat terlaksana dengan optimal.

    Hal ini terutama berkaitan dengan program-program seperti penyediaan makanan bergizi gratis, swasembada pangan, swasembada energi, dan pemberantasan korupsi.

    “Sebagai pimpinan di daerah, peran Bapak dan Ibu sekalian sangatlah penting untuk menyukseskan program-program prioritas tersebut,” ujarnya.

    Mengutip Peraih Nobel Ekonomi 2024 Daron Acemoglu, Budi menjelaskan bahwa jika negara kuat namun masyarakatnya lemah, maka akan muncul otoritarianisme.

    Sebaliknya, jika negara lemah sementara masyarakatnya kuat, yang terjadi adalah anarki. Namun, jika negara dan masyarakat sama-sama kuat, maka akan tercipta kesejahteraan.

    Oleh karena itu, ia mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perumusan kebijakan dan pembangunan institusi yang kuat, terutama dalam bidang pelayanan publik.

    Budi menyampaikan lima pesan penting kepada para kepala daerah. Pertama, penting untuk terus membangun dan memperkuat sinergi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

    Kedua, memperkuat sinergi dan koordinasi antar-anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Ketiga, berhati-hati dalam proses penyusunan Peraturan Daerah (Perda).

    Keempat, memastikan penyediaan layanan publik yang adil, merata, dan bebas dari diskriminasi. Kelima, memastikan pelaporan data yang akurat agar kebijakan yang diambil tepat sasaran dan memberikan dampak positif.

    “Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BIN, Kejaksaan, sektor swasta, dan masyarakat adalah pilar utama untuk menghadapi tantangan bersama,” ungkap Budi.

    Selaras dengan Budi Gunawan, narasumber berikutnya Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan program Astacita 2024-2029 diharapkan akan menjadi basis cita-cita terwujudnya Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia menjadi negara maju di dunia.

    Kementerian Koordinator (Kemenko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan memiliki empat peran utama dalam mendukung Astacita.

    Pertama, memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Kedua, meningkatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta memperkuat peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

    Ketiga, memperkokoh reformasi di bidang politik, hukum, dan birokrasi, serta meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

    Keempat, mendukung keselarasan hidup dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

    “Yang paling penting adalah, membangun kesadaran HAM yang lebih tinggi di tengah-tengah masyarakat kita, karena pada dasarnya, pengakuan, penghormatan, serta penegakan HAM adalah kewajiban setiap orang. Tapi kewajiban yang utama dibebankan kepada pemerintah untuk membangun kesadaran HAM,” tambah Yusril.

    Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan bertanggung jawab untuk meningkatkan layanan publik dan imigrasi, khususnya yang berkaitan dengan pengamanan dan pengawasan di perbatasan serta Pos Lintas Batas Negara (PBLN), yang menjadi pintu masuk dan keluar bagi orang maupun barang.

    Selain itu, kementerian di bawah koordinasinya akan memperkuat pengamanan di perbatasan, dengan memastikan pelayanan yang optimal di bidang keimigrasian, kependudukan, dan izin tinggal. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ini Syarat dan Cara Pendaftaran Petugas Haji Tingkat Daerah

    Ini Syarat dan Cara Pendaftaran Petugas Haji Tingkat Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) membuka seleksi petugas penyelenggaraan ibadah haji (PPIH) atau petugas haji tahun 1446 H/2025 untuk tingkat daerah.

    Direktur Bina Haji pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Arsad Hidayat mengemukakan pendaftaran seleksi akan dilakukan mulai 7-15 November 2024. Sementara ini, menurutnya, seleksi petugas haji baru dibuka untuk tingkatan daerah, namun untuk tingkat pusat akan diinfokan lebih lanjut.

    “Ini baru tingkat daerah. Untuk pendaftaran seleksi petugas haji 1446 H/2025 M tingkat pusat akan diumumkan kemudian,” tuturnya.

    Dia menjelaskan bahwa ada dua tahapan pelaksanaan seleksi PPIH tingkat daerah. Seleksi pertama, menururnya, berlangung pada tingkat kabupaten/kota melalui penilian administrasi dan Computer Assisted Test (CAT). 

    “CAT akan digelar pada 21 November 2024. Hasilnya diumumkan sehari berikutnya, 22 November 2024,” katanya.

    Kemudian, menurutnya, peserta yang lolos seleksi tingkat kabupaten/kota, mengikuti tahap berikutnya di tingkat provinsi. 

    “CAT dan wawancara akan digelar pada 5 Desember 2024. Hasil seleksi tingkat provinsi diumumkan pada 6 Desember 2024,” ujarnya.

    Berikut Persyaratan Peserta Seleksi PPIH 1446 H/2025 M:

    I. Syarat Umum

    A. Warga Negara Indonesia

    B. Beragama Islam

    C. Sehat jasmani dan rohani

    D. Tidak dalam keadaan hamil

    E. Berkomitmen dalam pelayanan Jemaah

    F. Memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik serta tidak sedang menjadi tersangka pada proses hukum pidana

    G. Mampu mengoperasikan Aplikasi Pelaporan PPIH berbasis Android dan/atau iOS

    H. Pegawai ASN dan/atau pegawai pada Kementerian Agama, pegawai ASN kementerian/lembaga, TNI dan POLRI

    I. Unsur masyarakat dari organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan islam, dan/atau tenaga profesional

    J. Diutamakan Pejabat/Pegawai Kementerian Agama yang memiliki pengetahuan, pengalaman atau membidangi Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

    II. Syarat Khusus

    A. PPIH Kloter

    Ketua Kloter: a. Pegawai ASN Kementerian Agama; b. Berusia paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 58 tahun pada saat mendaftar; c. Memahami fiqih manasik dan alur perjalanan haji; d. Memiliki kemampuan memimpin (leadership), koordinasi, dan komunikasi; e. Diutamakan berpendidikan paling rendah sarjana di bidang Agama Islam; f. Diutamakan sudah menunaikan ibadah haji; dan g. Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
    Pembimbing Ibadah Kloter a. Berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar; b. Telah menunaikan ibadah haji; c. Memiliki sertifikat pembimbing manasik; d. Memahami fiqih manasik dan alur perjalanan haji; e. Berkomitmen melaksanakan tugas bimbingan manasik kepada jemaah haji pra keberangkatan dibuktikan dengan surat pernyataan; f. Berpendidikan paling rendah sarjana; dan g. Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

    B. PPIH Arab Saudi

    Pelaksana Pelayanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi a. Usia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar; dan b. Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

            Pelaksana Bimbingan Ibadah a. Usia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar; b. Telah menunaikan ibadah haji; c. Memahami bimbingan ibadah dan manasik haji; d. Memiliki sertifikat pembimbing manasik haji; dan e. Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
            Pelaksana Siskohat a. Usia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar; b. Pegawai yang bertugas sebagai operator Siskohat pada Kementerian Agama Pusat, Kantor Wilayah, atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan masa kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan; c. Mampu mengoperasikan aplikasi Siskohat; d. Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris; dan e. Diutamakan pernah mengikuti bimbingan teknis Siskohat yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal atau memiliki sertifikat atau piagam.

  • Alasan Kenapa Muslim Amerika Pilih Trump Dibanding Kamala di Pemilu AS

    Alasan Kenapa Muslim Amerika Pilih Trump Dibanding Kamala di Pemilu AS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Donald Trump meraih kemenangan dalam pemilu Amerika Serikat (AS) 2024 5 November. Salah satu karena faktor suara Muslim Amerika.

    Hal ini bahkan diakui Trump dalam pidato deklarasi kemenangannya. Ia menyebut kelompok Muslim merupakan salah satu pihak yang mendukungnya hingga kembali menang sebagai presiden ke-47 AS.

    “Mereka datang dari seluruh penjuru, serikat, non-serikat, Afrika Amerika, Hispanik Amerika, Asia Amerika, Arab Amerika, Muslim Amerika,” tegasnya

    “Kami memiliki semua orang. Dan itu indah,” ujarnya.

    Lalu Apa Alasan Muslim Amerika Memilih Trump?

    Merujuk laporan Anadolu Agency, Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) bereaksi atas kemenangan Trump. Direktur Eksekutif Nasional kelompok itu, Nihad Awad mengatakan Trump berjanji untuk mengakhiri pertumpahan darah di Gaza.

    Ia bahkan mengutuk kebijakan mantan Presiden AS yang mendatangkan malapetaka di dunia Muslim. Seperti George Bush dan Wakil Presidennya Dick Cheney.

    “Penting bagi Presiden Terpilih Trump untuk sekarang mengakui bahwa sebagian besar orang Amerika, termasuk Muslim Amerika yang mendukungnya, tidak ingin melihat lebih banyak kefanatikan di dalam negeri atau lebih banyak perang di luar negeri,” tegasnya.

    Awad pun meminta agar Trump benar-benar mengakomodir kepentingan warga muslim ini. Ia mendesak Trump benar-benar mengedepankan perdamaian dunia dalam kebijakan luar negeri Washington nantinya.

    “Ke depannya, kami berharap semua pejabat terpilih untuk benar-benar menanggapi masalah mendesak para pemilih Muslim. Ini termasuk Presiden Terpilih Trump,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Awad kemudian mengalamatkan pernyataanya kepada Partai Demokrat yang menjadi kendaraan lawan Trump, Kamala Harris. Menurutnya, kekalahan Kamala terjadi karena sikap Gedung Putih, yang saat ini dikuasai Partai Demokrat, atas kekerasan di Gaza

    “Presiden terpilih harus memenuhi janji kampanyenya untuk mengejar perdamaian di luar negeri, termasuk dengan mengakhiri perang di Gaza,” ujarnya lagi.

    “Namun, ini harus menjadi perdamaian sejati yang didasarkan pada keadilan, kebebasan, dan negara bagi rakyat Palestina,” jelasnya.

    Sementara itu, mengutip Al-Jazeera yang merujuk Fox News, aktivis Arab di Dearborn, Michigan, Muslim Amerika menjelaskan bahwa Kamala mengabaikan seruan kelompok itu untuk mempertimbangkan kembali dukungan tanpa syarat terhadap Israel. Merujuk Associated Press (AP), Michigan adalah satu satu negara yang memiliki banyak warga Muslim, dan menjadi negara penentu kemenangan pemilu AS, swing states.

    “Genosida adalah politik yang buruk,” kata salah satu aktivis.

    Kamala, menurutnya, terus menegaskan apa yang disebutnya sebagai “hak Israel untuk mempertahankan diri”. Padahal terjadi kekejaman brutal di Gaza dan Lebanon.

    “Salah satu alasan Harris kalah adalah keputusannya untuk memihak Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dengan mengorbankan basis Demokrat, Arab dan Muslim Amerika serta kaum muda dan kaum progresif,” tambah aktivis Adam Abusalah.

    “Itu bukan salah kami. Mereka tidak bisa menjelek-jelekkan komunitas kami,” ujarnya lagi.

    Seorang konsultan politik Amerika keturunan Lebanon di wilayah Detroit, Hussein mengaku sebenarnya tak mengetahui apa arti kepresidenan Trump bagi warga Arab dan Muslim Amerika serta negara secara keseluruhan. Namun ia berharap sesuatu yang baik.

    “Saya harap itu sesuatu yang baik. Saya berharap negara ini bisa bersatu. Saya berharap Partai Demokrat sadar,” kata Dabajeh.

    Sebelumnya, Trump secara resmi telah menyatakan dirinya unggul sebagai pemenang dalam kontestasi pilpres Amerika Serikat (AS). Calon Partai Republik itu menang setelah melewati ambang batas electoral college 270 suara mengalahkan pesaingnya dari Partai Demokrat, Kamala.

    Hingga berita ini diturunkan Trump sudah mengantongi 295 suara elektoral. Sementara Kamala hanya 226. Trump juga menang di popular vote. Di mana dirinya mengantongi 73.523.637 suara (50,92%). Sedangkan Kamala hanya 68.683.845 suara (47,57%).

    (sef/sef)