Xcloud.id

agama: Islam

  • Dua kebakaran terjadi di Jakarta Utara pada Rabu pagi

    Dua kebakaran terjadi di Jakarta Utara pada Rabu pagi

    Petugas Gulkarmat berupaya melakukan penanganan di lokasi kebakaran di Jakarta Utara pada Rabu (13/11/2024). ANTARA/HO-Gulkarmat

    Dua kebakaran terjadi di Jakarta Utara pada Rabu pagi
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Rabu, 13 November 2024 – 10:12 WIB

    Elshinta.com – Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu mengungkapkan bahwa dua  kebakaran terjadi di wilayah utara Jakarta tersebut pada Rabu pagi.

    “Ada dua titik kebakaran yakni di Tipar Cakung Cilincing dan Jalan Pelabuhan Muara Baru Penjaringan,” kata Kepala Seksi Operasi (Kasiops) Gulkarmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Gatot Sulaeman di Jakarta.

    Ia mengatakan kebakaran pertama terjadi di sebuah warung di Jalan Pelabuhan Muara Baru Kecamatan Penjaringan pukul 04.18 WIB.

    Ia menyebutkan objek yang terbakar berupa warung nasi dan lapak warung Madura sekitar 70 meter persegi (m2)

    “Kebakaran ini diduga akibat ‘korsleting’ listrik dan diduga kerugian akibat kebakaran mencapai Rp50 juta,” kata dia.

    Menurut keterangan saksi, awal mula terjadi kebakaran berasal dari arus pendek listrik (korsleting) listrik dan api merambat dari gas elpiji dan menyebabkan lapak-lapak dan toko di sekitar terbakar.

    “Kami menurunkan delapan unit mobil pemadam dan 40 personel dan pemadaman selesai pukul 05.45 WIB,” kata dia.

    Kemudian kebakaran kedua terjadi pada kantin Rumah Sakit (RS) Islam Sukapura Cilincing di Jalan Tipar Cakung dengan luas area terbakar 200 m2 sekitar pukul 05.12 WIB

    “Kebakaran ini diduga terjadi akibat ‘korsleting’ listrik dan ditaksir kerugian materi akibat kejadian ini sekitar Rp100 juta,” kata dia.

    Ia mengatakan dari keterangan saksi yang sedang olahraga pagi di area kantin RS Sukapura melihat api dan langsung melapor kepada petugas keamanan dan melapor pada petugas pemadam

    “Kami mengerahkan sembilan unit mobil pemadam dan 45 personel melakukan penanganan dan alhamdulillah pemadaman berhasil dilakukan sekitar pukul 06.00 WIB,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Adhitia Janji Prioritaskan Insentif dan Kesejahteraan Guru Ngaji di Cimahi

    Adhitia Janji Prioritaskan Insentif dan Kesejahteraan Guru Ngaji di Cimahi

    JABAR EKSPRES – Keberadaann pengajar agama informal seperti guru ngaji dinilai sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda yang berakhlak baik.

    Calon Wakil Wali Kota Cimahi nomor urut 2, Adhitia Yudisthira, menyoroti kesejahteraan guru ngaji dan pengajar agama dari kepercayaan lain sebagai salah satu prioritas programnya.

    Berpasangan dengan Ngatiyana, Adhitia menyatakan bahwa mereka telah menyiapkan program khusus berupa insentif bagi guru ngaji dan pengajar agama lainnya, yang akan diperkuat dan dikembangkan lebih baik daripada periode sebelumnya.

    BACA JUGA: Harga Emas Antam Hari Ini 13 November 2024 Turun Lagi Rp5.000 Kini Menyentuh Rp1.477.000 per Gram

    “Kami sangat memahami peran penting dari guru ngaji, oleh sebab itu dalam program kami, insentif guru ngaji menjadi salah satu prioritas. Program ini juga mencakup pengajar agama lainnya, agar mereka lebih merasa dihargai atas pengabdiannya,” kata Adhitia, Rabu (13/11/2024).

    Adhitia menjelaskan bahwa pelaksanaan program insentif ini akan dimulai dengan penyiapan sistem berbasis aplikasi digital, yang memuat tahapan pendataan dan verifikasi calon penerima insentif.

    “Di sistem tersebut akan ada proses pendataan, verifikasi awal, serta rekomendasi usulan penerima insentif dari berbagai stakeholder, seperti pengurus wilayah dan organisasi keagamaan,” jelasnya.

    BACA JUGA: Dinilai Berbahaya, 16 Produk Kosmetik Menyerupai Obat dengan Jarum Dicabut Izin Edarnya oleh BPOM

    Ia juga menambahkan, organisasi seperti MUI, ormas Islam, dan forum pesantren akan dilibatkan dalam memberikan rekomendasi penerima insentif, yang kemudian akan diverifikasi dan di-approve oleh kepala daerah.

    “Pada masa kepemimpinan Pak Ngatiyana, program ini sudah berjalan. Insyaallah kami berkomitmen untuk melanjutkannya dengan peningkatan nilai insentif dan jaminan sosial bagi guru ngaji serta pengajar agama lainnya,” pungkasnya. (Mong)

  • Kritik Keras Putra Mahkota Saudi MBS Sebut Israel Genosida di Gaza

    Kritik Keras Putra Mahkota Saudi MBS Sebut Israel Genosida di Gaza

    Jakarta –

    Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS) mengutuk tindakan Israel di Gaza. MBS bahkan menyebut Israel telah melakukan genosida di wilayah Gaza.

    Dilansir BBC dan Al Arabiya, Selasa (12/11/2024), MBS berbicara di pertemuan puncak para pemimpin Muslim dan Arab. Dia juga mengkritik serangan Israel terhadap Lebanon dan Iran.

    “Kerajaan memperbarui kecamannya dan penolakan tegas terhadap genosida kolektif yang dilakukan Israel terhadap Palestina,” kata MBS.

    Kritis dari MBS itu merupakan kritik paling keras yang dikeluarkan oleh Arab Saudi usai perang Gaza dimulai.

    Selain itu, Arab Saudi pun memperingatkan Israel agar tak melancarkan serangan ke tanah Iran. Pemimpin de facto Saudi itu bergabung dengan para pemimpin lain yang hadir untuk menyerukan penarikan total Israel dari Tepi Barat dan Gaza, Palestina.

    Israel Sebabkan Kelaparan di Gaza

    Menteri Luar Negeri Arab Saudi menyebut perang di Gaza tidak berhenti karena ‘kegagalan masyarakat internasional’. Dia juga menuduh Israel menyebabkan kelaparan di wilayah tersebut.

    “Kegagalan utama masyarakat internasional adalah mengakhiri konflik langsung dan mengakhiri agresi Israel,” ujar Menlu Saudi, Pangeran Faisal Bin Farhan Al-Saud.

    Sebuah laporan oleh Kantor Hak Asasi Manusia PBB menemukan bahwa hampir 70% korban yang diverifikasi selama periode enam bulan di Gaza adalah wanita dan anak-anak. Para pemimpin di KTT tersebut juga mengutuk apa yang mereka gambarkan sebagai ‘serangan berkelanjutan’ Israel terhadap staf dan fasilitas PBB di Gaza.

    Bulan lalu, Knesset meloloskan RUU untuk melarang UNRWA atau badan pengungsi Palestina PBB untuk beroperasi di Israel dan menduduki Yerusalem Timur. Israel menuduh organisasi tersebut berkolusi dengan Hamas.

    Beberapa negara, termasuk Amerika Serikat (AS) dan Inggris, telah menyatakan keprihatinan serius tentang langkah yang membatasi kemampuan badan tersebut untuk mentransfer bantuan ke Gaza.

    Pertemuan puncak itu juga digelar usai Donald Trump ke Gedung Putih. Para pemimpin di kawasan Timur Tengah menyadari kedekatan Trump dengan Israel, tetapi mereka juga memiliki hubungan baik dengannya.

    Negara-negara di kawasan Teluk ingin Trump menggunakan pengaruhnya dan kegemarannya membuat kesepakatan untuk mengakhiri konflik di wilayah tersebut. Di Arab Saudi, Trump dipandang jauh lebih baik daripada Presiden AS Joe Biden, tetapi rekam jejaknya di Timur Tengah beragam.

  • Profil Anis Matta, Wamenlu RI yang Dukung Palestina di KTT OKI

    Profil Anis Matta, Wamenlu RI yang Dukung Palestina di KTT OKI

    Jakarta: Anis Matta, seorang politikus dan tokoh visioner, saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Anis merupakan Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) sejak 2019 dan aktif dalam politik serta diplomasi, khususnya terkait dunia Islam.
     
    Latar Belakang dan Karier Politik
    Anis Matta lahir di Bone, Sulawesi Selatan, pada 7 Desember 1968. Ia mengenyam pendidikan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) di Jakarta dan dikenal sebagai penulis produktif, dengan banyak karyanya menjadi rujukan di kalangan aktivis dakwah.

    Sebelum memasuki dunia politik, Anis aktif sebagai akademisi dan pebisnis, serta pernah menjabat sebagai direktur pusat studi Islam dan presiden komisaris di sejumlah perusahaan.

    Karier politik Anis dimulai sebagai salah satu pendiri Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada tahun 1998. Ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PKS selama lebih dari satu dekade, dan kemudian sebagai Presiden PKS dari 2013 hingga 2015.

    Pada tahun 2019, Anis mendirikan Partai Gelora bersama Fahri Hamzah, dengan tujuan membawa arah baru dalam politik Indonesia melalui gagasan yang lebih terbuka dan progresif.
     
    Peran sebagai Wakil Menteri Luar Negeri
    Pada Oktober 2024, Anis Matta diangkat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Salah satu fokus utamanya adalah memperjuangkan isu-isu dunia Islam, termasuk dalam forum internasional seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

    Anis memimpin delegasi Indonesia pada KTT Luar Biasa OKI di Riyadh pada November 2024, di mana ia menyampaikan dukungan penuh untuk kemerdekaan Palestina.

    Dalam forum tersebut, Anis berbicara dengan tegas mengenai genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina.

    Ia mengusulkan lima langkah konkret untuk mendukung kemerdekaan Palestina, termasuk meningkatkan upaya politik dan diplomatik untuk menghentikan perang di Gaza, menggalang dukungan global untuk mengisolasi Israel, serta menolak normalisasi hubungan dengan Israel.

    Anis juga mengajak negara-negara OKI untuk memperkuat kerja sama ekonomi antarnegara Muslim, sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi ekonomi Israel.
     
    Dukungan Terhadap Palestina
    Anis Matta menyampaikan pidatonya dalam bahasa Arab, menekankan bahwa Indonesia, sebagai negara yang pernah mengalami penjajahan dan penindasan, memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung Palestina.

    Ia menekankan pentingnya solidaritas umat Islam dan mengajak negara-negara OKI untuk menghentikan standar ganda terhadap isu Palestina.

    Anis juga menyoroti peran Indonesia dalam mendorong aksi nyata untuk kemerdekaan Palestina, sejalan dengan amanat konstitusi dan kewajiban kemanusiaan.

    Anis mengakhiri pidatonya dengan menyerukan bahwa “Kami Semua Palestina” sebagai bentuk solidaritas dan dukungan terhadap rakyat Palestina yang masih berjuang untuk kebebasan dan kemerdekaan.

    Ia juga mengajak dunia internasional, terutama negara-negara Barat, untuk berhenti mendukung agresi Israel dan lebih memilih bekerja sama dengan komunitas Muslim dunia demi terciptanya kesejahteraan bersama.
     
    Visi Politik dan Diplomasi
    Sebagai tokoh yang berorientasi pada masa depan, Anis Matta memiliki visi bahwa dinamika politik Indonesia dan dunia Islam harus didorong oleh integrasi nilai-nilai agama dengan modernitas.

    Ia percaya bahwa kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang mampu memotivasi dan mempersatukan masyarakat dengan pendekatan persuasif, bukan otoriter.

    Dalam pandangannya, kerja sama antarnegara Muslim dapat menjadi kekuatan yang mampu menandingi dominasi negara-negara besar, terutama dalam hal ekonomi dan pengaruh politik global.

    Anis Matta tidak hanya dikenal karena retorika politiknya yang kuat, tetapi juga karena keaktifannya dalam mengembangkan strategi untuk menghadapi tantangan internasional, terutama yang menyangkut negara-negara Muslim.

    Dengan latar belakang yang kuat dalam dunia akademis dan politik, Anis terus memperjuangkan posisi Indonesia di kancah internasional sebagai negara yang berdaulat dan berkomitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

    Dengan pengalaman panjangnya di dunia politik dan visi kuat untuk masa depan Indonesia dan dunia Islam, Anis Matta menjadi salah satu tokoh yang berperan penting dalam diplomasi Indonesia, terutama dalam isu-isu terkait Palestina.

    Baca Juga:
    Soal Palestina, Wamenlu RI Nilai Negara Jajahan Lebih Paham Perjuangan Meraih Kemerdekaan

    Jakarta: Anis Matta, seorang politikus dan tokoh visioner, saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
     
    Anis merupakan Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) sejak 2019 dan aktif dalam politik serta diplomasi, khususnya terkait dunia Islam.
     
    Latar Belakang dan Karier Politik
    Anis Matta lahir di Bone, Sulawesi Selatan, pada 7 Desember 1968. Ia mengenyam pendidikan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) di Jakarta dan dikenal sebagai penulis produktif, dengan banyak karyanya menjadi rujukan di kalangan aktivis dakwah.
     
    Sebelum memasuki dunia politik, Anis aktif sebagai akademisi dan pebisnis, serta pernah menjabat sebagai direktur pusat studi Islam dan presiden komisaris di sejumlah perusahaan.
    Karier politik Anis dimulai sebagai salah satu pendiri Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada tahun 1998. Ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PKS selama lebih dari satu dekade, dan kemudian sebagai Presiden PKS dari 2013 hingga 2015.
     
    Pada tahun 2019, Anis mendirikan Partai Gelora bersama Fahri Hamzah, dengan tujuan membawa arah baru dalam politik Indonesia melalui gagasan yang lebih terbuka dan progresif.
     
    Peran sebagai Wakil Menteri Luar Negeri
    Pada Oktober 2024, Anis Matta diangkat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri oleh Presiden Prabowo Subianto.
     
    Salah satu fokus utamanya adalah memperjuangkan isu-isu dunia Islam, termasuk dalam forum internasional seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
     
    Anis memimpin delegasi Indonesia pada KTT Luar Biasa OKI di Riyadh pada November 2024, di mana ia menyampaikan dukungan penuh untuk kemerdekaan Palestina.
     
    Dalam forum tersebut, Anis berbicara dengan tegas mengenai genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina.
     
    Ia mengusulkan lima langkah konkret untuk mendukung kemerdekaan Palestina, termasuk meningkatkan upaya politik dan diplomatik untuk menghentikan perang di Gaza, menggalang dukungan global untuk mengisolasi Israel, serta menolak normalisasi hubungan dengan Israel.
     
    Anis juga mengajak negara-negara OKI untuk memperkuat kerja sama ekonomi antarnegara Muslim, sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi ekonomi Israel.
     
    Dukungan Terhadap Palestina
    Anis Matta menyampaikan pidatonya dalam bahasa Arab, menekankan bahwa Indonesia, sebagai negara yang pernah mengalami penjajahan dan penindasan, memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung Palestina.
     
    Ia menekankan pentingnya solidaritas umat Islam dan mengajak negara-negara OKI untuk menghentikan standar ganda terhadap isu Palestina.
     
    Anis juga menyoroti peran Indonesia dalam mendorong aksi nyata untuk kemerdekaan Palestina, sejalan dengan amanat konstitusi dan kewajiban kemanusiaan.
     
    Anis mengakhiri pidatonya dengan menyerukan bahwa “Kami Semua Palestina” sebagai bentuk solidaritas dan dukungan terhadap rakyat Palestina yang masih berjuang untuk kebebasan dan kemerdekaan.
     
    Ia juga mengajak dunia internasional, terutama negara-negara Barat, untuk berhenti mendukung agresi Israel dan lebih memilih bekerja sama dengan komunitas Muslim dunia demi terciptanya kesejahteraan bersama.
     
    Visi Politik dan Diplomasi
    Sebagai tokoh yang berorientasi pada masa depan, Anis Matta memiliki visi bahwa dinamika politik Indonesia dan dunia Islam harus didorong oleh integrasi nilai-nilai agama dengan modernitas.
     
    Ia percaya bahwa kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang mampu memotivasi dan mempersatukan masyarakat dengan pendekatan persuasif, bukan otoriter.
     
    Dalam pandangannya, kerja sama antarnegara Muslim dapat menjadi kekuatan yang mampu menandingi dominasi negara-negara besar, terutama dalam hal ekonomi dan pengaruh politik global.
     
    Anis Matta tidak hanya dikenal karena retorika politiknya yang kuat, tetapi juga karena keaktifannya dalam mengembangkan strategi untuk menghadapi tantangan internasional, terutama yang menyangkut negara-negara Muslim.
     
    Dengan latar belakang yang kuat dalam dunia akademis dan politik, Anis terus memperjuangkan posisi Indonesia di kancah internasional sebagai negara yang berdaulat dan berkomitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
     
    Dengan pengalaman panjangnya di dunia politik dan visi kuat untuk masa depan Indonesia dan dunia Islam, Anis Matta menjadi salah satu tokoh yang berperan penting dalam diplomasi Indonesia, terutama dalam isu-isu terkait Palestina.
     
    Baca Juga:
    Soal Palestina, Wamenlu RI Nilai Negara Jajahan Lebih Paham Perjuangan Meraih Kemerdekaan
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)

  • Menteri Agama: Pondok Pesantren Harus Punya Aturan Jelas untuk Cegah Kekerasan Seksual

    Menteri Agama: Pondok Pesantren Harus Punya Aturan Jelas untuk Cegah Kekerasan Seksual

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Agama Nasaruddin Umar merespons maraknya pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren belakangan ini.

    Nasaruddin mengatakan, para majelis di pesantren harus membuat aturan yang jelas untuk mengantisipasi kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum pengurus pesantren. Hal itu sejalan dengan fungsi majelis Masyayikh selaku lembaga independen yang merumuskan serta menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan pondok pesantren.

    “Itu cambuk buat kami semuanya, bagaimana supaya majelis pesantren di Indonesia merumuskan satu tata tertib pendorong pesantren yang bisa memproteksi segala bentuk kekerasan di pondok pesantren,” kata Menteri Agama Nasaruddin Umar kepada awak media di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2024).

    Menurutnya, hal ini menjadi penting agar pondok pesantren dapat terus menjadi lembaga pendidikan yang sesuai dengan kaidah Islam.

    “Karena dunia sudah berubah, maka pondok pesantren juga dengan sendiri harus melakukan penyesuaian yang bisa kita selesaikan,” tuturnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Majelis Masyayikh KH Abdul Ghaffar Rozin atau yang akrab disapa Gus Rozin menuturkan pihaknya telah menetapkan standar kepengasuhan untuk menjaga mutu para pengurus pesantren.

    “Maka yang menjadi pembeda dari yang lain adalah kita memiliki standar kepengasuhan. Ini untuk mengantisipasi hal yang ditanyakan tadi itu soal pelecehan, kekerasan ya, semua hal kekerasan,” tutur Gus Rozin.

    “Jadi kepengasuhan ini ada standar tertentu yang harus dimiliki para pengasuh, guru-gurunya, kemudian pembina dan pembimbingnya. Cara ini diwajibkan untuk memiliki kemampuan tertentu di situ,” tandasnya.

  • Rasio Pajak RI Dinilai Mampu Capai 15% Tanpa Bentuk Badan Penerimaan Negara

    Rasio Pajak RI Dinilai Mampu Capai 15% Tanpa Bentuk Badan Penerimaan Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat pajak menilai pemerintah sangat mungkin untuk mengerek tax ratio ke angka 15%, bukan 23% sebagaimana target Prabowo, meski tanpa pembentukan Badan Penerimaan Negara.

    Pengamat pajak sekaligus Founder Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam menyampaikan bahwa untuk mencapai tax ratio setidaknya ke angka 15%, Indonesia perlu mengubah struktur penerimaan pajak.

    Semula berfokus pada nominal penerimaan pajak, kini harus diukur berdasarkan besaran tax ratio yang disepakati oleh International Monetary Fund (IMF), yakni negara berkembang harus memiliki rasio penerimaan pajak terhadap PDB sebesar 15%.

    “Saya diundang DPR selalu ditanya kenapa tax ratio mandek? Saya hanya bilang, berani enggak kita mengubah struktur penerimaan pajak?” tuturnya dalam acara Regular Tax Discussion oleh Ikatan Akuntan Indoensia (IAI), Selasa (12/11/2024).

    Berdasarkan perhitungan yang Bisnis lakukan mengambil angka produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) 2023 senilai Rp20.892,4 triliun, artinya 15% setara dengan Rp3.133,86 triliun.

    Perubahan yang Darussalam maksud, yakni pemerintah harus mengejar sektor-sektor yang selama ini berkontribusi tinggi terhadap PDB, tetapi rendah terhadap penerimaan pajak, seperti sektor pertanian.

    Lapangan usaha tersebut menjadi distributor kedua terbesar, yakni 13,71%, terhadap pertumbuhan ekonomi secara tahunan kuartal III/2024, setelah industri pengolahan yang menjelaskan 19,02%. 

    Darussalam menjelaskan mengacu data 2021, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB sebesar 13,02% tetapi hanya memberikan sumbangan pajak tak lebih dari 3%.

    Hal yang kembali menjadi masalah, sektor pertanian umumnya diisi oleh UMKM dan masyarakat berpendapatan rendah. Pemburuan pajak di sektor tersebut lantas akan menimbulkan sentimen politik yang kurang baik. 

    “Sama halnya dengan bagaimana kita memajaki UMKM yang memberikan kontribusi 60% terhadap PDB,” tuturnya.

    Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Politik Hukum Pajak Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang Edi Slamet Irianto juga mendorong pemerintah untuk mencari sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP) utamanya dari sektor sumber daya alam (SDA).

    Mirisnya, eksploitasi SDA yang massif tidak sepadan dengan pendapatan yang didapat. Berdasarkan perhitungan Edi, setidaknya sumber kas negara dari PNBP SDA hanya mengisi 2% terhadap PDB.

    Melihat realisasi APBN hingga Oktober 2024, PNBP dari SDA Migas tercatat senilai Rp93,9 triliun sementara SDA Nonmigas senilai Rp97,5 triliun.

    Untuk itu, pemerintah harus mendorong rasio PNBP untuk mampu mencapai 6% hingga 7% dari PDB. Jika demikian, alhasil rasio perpajakan—termasuk PNBP—akan mampu mencapai 23% (pajak 15%+PNBP 7%=23%).

    “Kalau misalkan itu bisa dinaikkan dari 2% menjadi 6%—7% maka saya kira revenue ratio 23% bisa dilakukan dengan baik,” ujarnya. 

  • Indonesia Bisa Tak Defisit APBN Lagi, Asal Rasio Pajak 15%

    Indonesia Bisa Tak Defisit APBN Lagi, Asal Rasio Pajak 15%

    Bisnis.com, JAKARTA — Guru Besar Politik Hukum Pajak Universitas Islam Sultan Agung atau Unissula Semarang Edi Slamet Irianto mengungkapkan Indonesia sangat mungkin untuk tidak lagi mengalami defisit APBN, asalkan tax ratio mampu mencapai 15% dari PDB.

    Edi menyampaikan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah menyatakan tax ratio yang ideal untuk Indonesia adalah sebesar 15% untuk memenuhi kebutuhan belanja negara.

    “Beliau [Sri Mulyani] menyatakan usai kembali dari World Bank pada 2016 lalu, bahwa jika tax ratio 15%, Indonesia tidak akan defisit,” tuturnya dalam acara Regular Tax Discussion oleh Ikatan Akuntan Indoensia (IAI), Selasa (12/11/2024).

    Alhasil, Indonesia tidak akan lagi berutang utamanya dari asing, mengingat saat ini posisi utang pemerintah melalui pinjaman luar negeri telah mencapai Rp950,88 triliun.

    Berdasarkan perhitungan yang Bisnis lakukan mengambil angka produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) 2023 senilai Rp20.892,4 triliun, artinya 15% setara dengan Rp3.133,86 triliun.

    Dengan kata lain, idealnya penerimaan negara minimal harus mencapai Rp3.133,86 triliun. Sementara melihat rencana penerimaan pajak tahun depan saja, untuk pertama kalinya akan menyentuh angka di atas Rp2.000 triliun.

    Pada 2024, penerimaan pajak ditargetkan senilai Rp1.988,9 triliun. Per 31 Oktober 2024, kas negara dari pajak telah terkumpul mencapai Rp1.517,5 triliun atau 76,3% dari target, tetapi kontraksi 0,4% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

    Edi menuturkan bahwa kala itu pun saat Sri Mulyani menyampaikan besaran tax ratio yang ideal, Jokowi—saat menjabat pada periode pertamanya—mencanangkan target 15% dengan catatan dengan didirikan Badan Penerimaan Pajak.

    Rencana tersebut kandas karena Sri Mulyani menolak pembentukan badan tersebut dan untuk menaikkan tax ratio ke angka 15% yang ditargetkan tercapai pada 2019, tak memerlukan Badan Penerimaan Pajak.

    Edi yang merupakan mantan Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara tersebut menuturkan Indonesia sejatinya masih memerlukan badan penerimaan yang terpisah dari Kementerian Keuangan.

    Bukan tanpa sebab, selain untuk fokus meningkatkan penerimaan negara dan tax ratio, tetapi hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang (UU) Dasar.

    “Ini sejalan dengan amanat UUD. Bahwa di dalam pasal 17 UUD itu dinyatakan setiap kementerian itu hanya mengurus satu urusan tertentu,” ungkapnya.

    Di samping hal itu semua, meski Prabowo mencanangkan target tax ratio 23% di akhir kepemimpinannya, mungkinkah 15% dicapai dalam waktu dekat? 

  • Mantan Anak Buah Sri Mulyani Ungkap Alasan Badan Penerimaan Tak Kunjung Berdiri

    Mantan Anak Buah Sri Mulyani Ungkap Alasan Badan Penerimaan Tak Kunjung Berdiri

    Bisnis.com, JAKARTA — Guru Besar Politik Hukum Pajak Universitas Islam Sultan Agung atau Unissula Semarang Edi Slamet Irianto mengungkapkan bahwa rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara yang tidak kunjung terwujud karena Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak menyetujuinya.

    Edi yang telah lebih dari 30 tahun mengabdi sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak)—kini sudah pensiun—menuturkan usulan Badan Penerimaan Pajak bukan hal baru, tetapi berulang kali ditolak oleh Sri Mulyani. 

    “Program ini pada akhirnya tidak disetujui oleh Bu Menteri [Sri Mulyani] dan jajarannya karena dianggap belum perlu membentuk Badan Penerimaan Negara,” ujarnya dalam acara Regular Tax Discussion oleh Ikatan Akuntan Indoensia (IAI), Selasa (12/11/2024).

    Sebagaimana kala itu saat Jokowi menjabat pada periode pertama (2014—2019), dia menginginkan adanya Badan Penerimaan Pajak untuk mengerek rasio pajak atau tax ratio ke angka 15%.

    Edi menyampaikan bahwa Sri Mulyani tegas tidak menyetujui adanya pembentukan badan karena menurutnya untuk menaikkan tax ratio, tidak memerlukan hal tersebut.

    Pada kenyataannya, sampai hari ini pun tax ratio Indonesia bukan menuju 15%, justru stagnan dan cenderung lebih rendah dari tahun pertama Jokowi menjabat sebagai presiden. Tercatat pada 2015 tax ratio berada di level 10,76%, sementara pada 2023 di angka 10,2%.

    Menurutnya, pembentukan badan tersebut patut menjadi perhatian bersama untuk mendorong penerimaan negara sehingga pemerintah tak lagi mengandalkan pinjaman luar negeri untuk membiayai APBN.

    Pasalnya, tugas Kementerian Keuangan cukup berat, sementara penerimaan negara memerlukan perhatian khusus dan fokus. 

    “Lingkungan perpajakan itu mengalami pertumbuhan dan dinamika yang sangat luar biasa jadi tidak bisa disambi dan ini adalah amanat Undang-Undang Dasar [UUD],” lanjutnya.

    Edi berharap, cara lainnya untuk mendongkrak penerimaan saat ini adalah melalui pendalaman Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam. Mirisnya, eksploitasi SDA yang massif tidak sepadan dengan pendapatan yang didapat.

    Berdasarkan perhitungan Edi, setidaknya sumber kas negara dari PNBP SDA hanya mengisi 2% terhadap PDB. 

  • Solusi Cerdas Wujudkan Ibadah Haji dengan Aman dan Terencana

    Solusi Cerdas Wujudkan Ibadah Haji dengan Aman dan Terencana

    JABAR EKSPRES – Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang sangat diidam-idamkan oleh umat Muslim di seluruh dunia. Sebagai rukun kelima dalam Islam, haji mengandung nilai spiritual yang tinggi, di mana seorang Muslim berkesempatan untuk lebih dekat dengan Sang Pencipta dan mendapatkan pengalaman religius yang luar biasa. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa menunaikan ibadah haji memerlukan perencanaan yang matang, terutama dari segi keuangan. Untuk itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, atau yang lebih dikenal dengan BRI, menyediakan layanan Tabungan Haji BRI sebagai solusi perencanaan finansial yang aman, mudah, dan terpercaya.

    Tabungan Haji BRI adalah produk tabungan yang dikhususkan bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji. Dengan tabungan ini, nasabah dapat menabung secara bertahap hingga mencapai saldo yang cukup untuk biaya haji. Tabungan ini menjadi pilihan cerdas bagi masyarakat yang ingin merencanakan ibadah haji secara bertahap, tanpa harus mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

    BRI sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia dengan jaringan yang luas di seluruh penjuru negeri memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk mulai menabung dan merencanakan haji sejak dini. Tabungan Haji BRI tidak hanya memberikan kemudahan dalam menyisihkan dana, tetapi juga menawarkan berbagai manfaat yang dapat membantu nasabah meraih impian suci tersebut.

    BACA JUGA:Pasca Kecelakaan Beruntun, Kendaraan yang Melintasi GT Cikamuning Mencapai 1.001 Mobil

    Tabungan Haji BRI memiliki berbagai keunggulan yang membuatnya menarik bagi calon jamaah haji. Berikut adalah beberapa manfaat utama yang ditawarkan:

    1. Perencanaan Keuangan yang Terstruktur

    Dengan menabung secara rutin, calon jamaah dapat merencanakan keuangan mereka dengan lebih baik. BRI menyediakan layanan autodebet untuk menyisihkan dana setiap bulan, sehingga nasabah tidak perlu khawatir lupa menabung.

    2. Bebas Biaya Administrasi

    Tabungan Haji BRI tidak membebankan biaya administrasi bulanan. Ini memberikan keuntungan tambahan bagi nasabah karena saldo tidak akan terpotong setiap bulannya dan dapat terus bertambah hingga mencapai jumlah yang diinginkan.

    3. Akses Mudah melalui Jaringan BRI yang Luas

    Dengan lebih dari 10.000 jaringan kantor di seluruh Indonesia dan layanan online, nasabah dapat membuka rekening Tabungan Haji BRI dengan mudah. Selain itu, nasabah juga bisa mengakses dan memantau saldo mereka melalui aplikasi BRImo dan layanan internet banking, membuat perencanaan haji menjadi lebih praktis dan fleksibel.

  • Satpol PP Kota Bandung Lakukan Penertiban Bangunan Liar dan PKL di Cibiru

    Satpol PP Kota Bandung Lakukan Penertiban Bangunan Liar dan PKL di Cibiru

    JABAR EKSPRES – Satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kota Bandung, bersama Forkopimcam dan aparat kewilayahan melakukan penertiban bangunan liar dan Pedagang Kaki Lima (PKL), pada Selasa (12/11) di kawasan Cibiru dan Panyileukan, Kota Bandung.

    Dalam operasi tersebut, lebih dari 300 personel terlibat, terdiri dari anggota Satpol PP, Polsek, Koramil, serta aparat kelurahan.

    Titik penertiban dimulai dari Bunderan Cibiru. Danki 1 Satpol PP Kota Bandung, Pardiman Hendri, menyampaikan, banyak pelanggaran yang ditemukan.

    BACA JUGA: Fasilitas Publik di Cimahi Alami Kerusakan Akibat Hujan dan Angin Kencang, Ini Kata BPBD

    Diantaranya bangunan liar (bangli) yang berdiri di atas trotoar, saluran air, serta PKL yang mengganggu kenyamanan lalu lintas. Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah area di depan Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung, yang selama ini ramai dengan PKL roda.

    “Pelanggaran yang kami temukan antara lain bangunan liar di atas trotoar, saluran air, dan PKL yang mengganggu fasilitas umum,” ujar Pardiman kepada Jabar Ekspres, di sela-sela penertiban.

    Menurut Pardiman, proses penertiban berjalan lancar dan aman, serta didukung oleh koordinasi yang baik antara pihak terkait.

    BACA JUGA: Catatan Pengamat Politik Unpad untuk Debat Pilkada Jabar

    Selain penertiban bangunan liar dan PKL, Satpol PP juga menindak alat peraga kampanye (APK) yang melanggar aturan, mengingat saat ini masih dalam masa kampanye Pemilu.

    Penertiban dilakukan sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku. Sebelumnya, Satpol PP telah mengeluarkan Surat Peringatan pertama yang berlaku selama tiga hari.

    Jika dalam waktu tersebut pelanggaran tidak juga diperbaiki, maka langkah penertiban akan diambil.

    BACA JUGA: Lewat Debat Terbuka, Acep-Gita Ingin Hapus KKN di Jabar

    “Kami juga menghimbau kepada warga Kota Bandung, terutama yang berada di Cibiru dan Panyileukan, untuk tidak membangun kembali atau melanggar aturan setelah kami tertibkan. Kami akan terus memantau,” pungkasnya.