Xcloud.id

agama: Islam

  • Bagaimana Uni Eropa Sikapi Kekuasaan HTS di Suriah?

    Bagaimana Uni Eropa Sikapi Kekuasaan HTS di Suriah?

    Jakarta –

    Sebagaimana yang lain dunia, Uni Eropa dikejutkan oleh betapa cepatnya pemberontak Suriah menumbangkan rejim Bashar Assad di Damaskus. Keberhasilan kolaborasi pimpinan Hay’at Tahrir al-Sham, HTS, itu tidak menyisakan banyak waktu untuk bersiasat atau menyiapkan respons.

    Brussels menyambut ambruknya kediktaturan Assad, namun bersikap hati-hati dalam menyikapi kekuasaan pemimpin HTS, Abu Muhammad al-Julani, alias Ahmad al-Sharaa. Betapapun, organisasi Islam nasionalis itu dilahirkan dari ISIS dan sempat dibesarkan al-Qaeda, dua kelompok teror di Suriah dan Irak.

    Seorang juru bicara UE mengaku pihaknya tidak menjalin komunikasi dengan penguasa baru Suriah, HTS hingga kini masih menghuni daftar organisasi teroris Perserikatan Bangsa-bangsa dan negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat.

    UE berdiplomasi dengan bekas kelompok teror?

    Keraguan yang menaungi pemerintahan baru Suriah bersumber pada latar belakang al-Julani.

    Dia bergabung dengan al Qaeda untuk melawan invasi AS di Irak dan sempat dikurung di penjara Bucca. Di sana, dia dikabarkan menghabiskan waktu dengan anggota berbagai kelompok jihad dan bertemu dengan gembong Islamic State, ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi.

    Dalam wawancara dengan televisi AS PBS, dia mengakui beberapa tahun yang lalu bahwa sekembalinya ke tanah air, dia memperoleh dukungan finansial dari Islamic State untuk membentuk laskar bersenjata bernama Front al-Nusra.

    Namun loyalitasnya punah ketika al-Baghdadi memaksakan agar laskah al-Julani dilebur ke dalam organisasi baru, Islamic State di Irak dan Suriah, ISIS, lapor media Inggris BBC. Al-Julani menolak dan membelot ke al-Qaeda.

    Meski sudah menguasai Suriah, al-Julani belum melepaskan status buron internasional. Pemerintah AS menawarkan hadiah sebesar USD10 juta untuk informasi yang dapat mengarah pada penangkapannya.

    Beberapa analis meyakini, Barat harus mencabut label teroris terhadap al-Julani dan HTS, meski dengan beberapa syarat.

    “Pencabutan status sebagai individu atau organisasi teroris menuntut proses yang rumit dan sulit,” tulis Charles Lister, direktur program Suriah di Middle East Institute, di X.

    “Menurut pemahaman saya, sejumlah kondisi berurutan akan diajukan agar HTS dapat memenuhinya, yang melibatkan reformasi militer, politik dan administrasi, serta langkah-langkah menuju akuntabilitas atas kejahatan yang terdokumentasi sebelumnya.”

    Dugaan kejahatan HAM

    Sudah sejak Februari tahun ini warga sipil di Idlib, yang dikuasai HTS, mengadukan praktik “penyiksaan dan kematian dalam tahanan,” menurut laporan PBB yang dikeluarkan pada bulan September.

    Laporan oleh Amerika Serikat tentang hak asasi manusia di Suriah pada tahun 2022 mencatat, kelompok bersenjata seperti “HTS melakukan berbagai pelanggaran, termasuk pembunuhan dan penculikan, penahanan ilegal, kekerasan fisik, kematian warga sipil, dan perekrutan tentara anak-anak.”

    Laporan itu juga menuduh beberapa kelompok pemberontak Suriah lainnya atas tindakan yang sama. Organisasi HAM Human Rights Watch melaporkan, pada tahun 2019 setidaknya enam mantan tahanan disiksa saat berada dalam tahanan HTS.

    Namun al-Julani membantah terlibat, dan baru-baru ini mengatakan kepada CNN bahwa pelanggaran “tidak dilakukan atas perintah atau arahan kami” dan bahwa mereka yang bertanggung jawab telah diseret ke pengadilan.

    Pemerintahan yang inklusif demi pengakuan Barat

    Namun, Uni Eropa menyimpan banyak keraguan. Blok yang beranggotakan 27 negara itu khawatir tentang keselamatan minoritas, hak-hak perempuan, dan representasi yang setara bagi berbagai kelompok oposisi.

    “Kami menyerukan transisi politik yang tenang dan inklusif serta perlindungan bagi semua warga Suriah, termasuk semua kaum minoritas,” tulis Kaja Kallas, diplomat utama Uni Eropa, di X, sesaat setelah HTS mengambil alih Damaskus.

    Sejauh ini, HTS telah menjanjikan keselamatan bagi kaum minoritas agama, mendeklarasikan amnesti bagi semua tentara Suriah, memutuskan untuk bekerja sama dengan perdana menteri Suriah saat ini untuk membentuk pemerintahan transisi, dan mengatakan bahwa perempuan tidak akan diberi kewajiban cara berpakaian.

    Beberapa pihak menyarankan, Uni Eropa harus memanfaatkan peluang ini dan secara aktif terlibat dalam melobi penguasa baru, demi kepentingan warga Suriah dan juga kepentingan Uni Eropa sendiri.

    UE harus ‘memberikan insentif untuk aksi positif’

    Lebih dari satu juta warga Suriah melakukan eksodus ke UE pada puncak perang saudara yang berkecamuk selama hampir 14 tahun. Hingga kini, pengungsi Suriah merupakan komunitas pencari suaka terbesar di Eropa.

    Usai tergulingnya Bashar al-Assad, sejumlah kelompok konservatif mulai menyerukan pemulangan atau deportasi warga Suriah. Beberapa negara anggota UE, termasuk Jerman, menghentikan pemrosesan permohonan suaka yang diajukan kurang dari 48 jam setelah Assad melarikan diri dari Damaskus.

    Julien Barnes-Dacey, direktur program Timur Tengah & Afrika Utara di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri, mengatakan kepada DW bahwa UE harus menyalurkan perhatian dan sumber daya politik yang signifikan untuk pembentukan pemerintahan yang inklusif di Suriah.

    “UE harus “bekerja dengan cepat dan serius untuk memberikan insentif pada kebijakan positif,” terutama setelah HTS mengisyaratkan kelunakan ideologi”, ujar Barnes-Dacey.

    “Ini adalah satu-satunya jalan yang layak untuk mengamankan kepentingan Eropa, baik itu stabilitas regional dan mencegah konflik dan terorisme baru, dan memungkinkan jutaan warga Suriah untuk akhirnya kembali ke rumah, atau secara permanen melemahkan pengaruh regional yang bermusuhan dari kekuatan eksternal seperti Rusia,” katanya kepada DW dalam tanggapan tertulis.

    Ketika sebagian pakar mempercayai keseriusan HTS menjamin pemerintahan inklusif, yang lain lebih skeptis dan menduga klaim pluralis hanya sebagai kampanye pencitraan.

    “HTS sedang mencoba untuk menunjukkan wajah yang ramah saat ini, untuk mendapatkan dukungan maksimal bagi proyek mereka untuk membangun rezim baru dan untuk meminimalkan gesekan dengan negara-negara Barat dan Arab. Itu tidak selalu menjadi kenyataan,” Aron Lund, seorang peneliti di Century Foundation, mengatakan kepada DW.

    “Ketika terancam, kelompok-kelompok seperti ini hampir selalu akan kembali ke basis asli dan paling solid mereka, yang dalam kasus HTS adalah inti jihadnya yang keras,” tambahnya.

    Uni Eropa menyadari risiko tersebut, dan untuk saat ini tetap berhati-hati dalam menyikapi transisi kekuasaan di Damaskus. Kebijakan UE akan bergantung pada bagaimana HTS bertindak di masa depan.

    “Seiring dengan semakin besarnya tanggung jawab HTS, kita perlu menilai bukan hanya kata-kata, tetapi juga tindakan mereka,” kata juru bicara Uni Eropa Anouar El Anouni.

    Diadaptasi dari naskah DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

  • Tidak ada gugatan sengketa hasil Pilkada 2024

    Tidak ada gugatan sengketa hasil Pilkada 2024

    Arsip – Jajaran komisioner KPU Kota Tasikmalaya menggelar rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Kepala Daerah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (2/12/2024). (ANTARA/HO-KPU Kota Tasikmalaya)

    KPU Kota Tasikmalaya: Tidak ada gugatan sengketa hasil Pilkada 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 13 Desember 2024 – 07:40 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, menyatakan sampai batas waktu setelah penetapan hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara pemilihan kepala daerah (pilkada), tidak ada pihak yang mengajukan gugatan sengketa hasil Pilkada 2024.

    “Untuk Kota Tasik tidak ada gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi),” kata Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Tasikmalaya, Leisa Dera di Tasikmalaya, Kamis.

    KPU Kota Tasikmalaya sudah melewati berbagai tahapan termasuk pemungutan suara dalam pelaksanaan Pilkada 2024 untuk pemilihan Wali Kota-Wakil Wali Kota Tasikmalaya.

    KPU Kota Tasikmalaya, kata dia, secara bertahap melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk Pilkada 2024 mulai dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS), kecamatan, sampai akhirnya menggelar rapat pleno terbuka tingkat Kota Tasikmalaya yang dilaksanakan di Tasikmalaya, Senin (2/12).

    Selama tahapan pelaksanaan sampai akhirnya penetapan perolehan suara untuk lima pasangan peserta Pilkada Kota Tasikmalaya, kata dia, berjalan lancar, meski sempat diwarnai aksi dari kelompok masyarakat.

    “Alhamdulillah lancar,” katanya.

    Ia menyampaikan karena tidak adanya gugatan hasil Pilkada Kota Tasikmalaya maka hasil pemilihan Wali Kota-Wakil Wali Kota Tasikmalaya sudah ditetapkan pasangan terpilih, tinggal menunggu keputusan penetapannya dari KPU RI.

    Selanjutnya, kata dia, KPU Kota Tasikmalaya menunggu arahan dari KPU RI terkait pelaksanaan pelantikan bagi Wali Kota-Wakil Wali Kota Tasikmalaya terpilih.

    “Sementara untuk pelantikan kita masih menunggu arahan dari KPU RI,” katanya.

    KPU Kota Tasikmalaya berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara pemilihan wali kota-wakil wali kota dengan suara unggul pasangan Viman Alfarizi Ramadan-Dicky Chandra mengalahkan empat pasangan calon lainnya.

    Peserta Pilkada Kota Tasikmalaya pasangan nomor urut 4 Viman Alfarizi Ramadan-Dicky Chandra memperoleh 193.225 suara, selanjutnya nomor urut 1 yakni Nurhayati-Muslim memperoleh 63.875 suara, kemudian nomor urut 2 Ivan Dicksan-Dede Muharam memperoleh 83.046 suara.

    Peserta lainnya nomor urut 3 Muhammad Yusuf-Hendro Nugraha memperoleh 19.377 suara, nomor urut 4 Viman Alfarizi-Dicky Candra memperoleh 193.225 suara, dan nomor urut 5 Yanto Aprianto-KH Aminudin Bustomi memperoleh 40.201 suara.

    Sumber : Antara

  • RS Islam Cempaka Putih Pastikan Tak Ada Bayi Tertukar, Semua Sesuai Prosedur Megapolitan 13 Desember 2024

    RS Islam Cempaka Putih Pastikan Tak Ada Bayi Tertukar, Semua Sesuai Prosedur

    Megapolitan

    13 Desember 2024

  • Masyumi Mati Namun Kadernya Abadi

    Masyumi Mati Namun Kadernya Abadi

    JAKARTA – Pada awal masa kemerdekaan Indonesia, kita tahu sempat ada Partai Islam yang punya kekuatan politik besar yakni Masyumi (Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Partai itu didirikan hari ini hingga 7 November 74 tahun lalu. Meski hari ini partai Masyumi telah bubar, tapi gagasannya masih hidup, “kadernya” masih ada. 

    Masyumi dulunya merupakan himpunan berbagai organisasi Islam yang ada di berbagai daerah di Indonesia saat masa penjajahan Jepang. Diantaranya Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Perti, PSII dan lain sebagainya. Mereka diizinkan menghidupkan kembali Islam A’la Indonesia (MIAI) oleh Balatentara Djepang pada 4 September 1942. 

    Lalu setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, pada 3 November 1945 lewat Maklumat Pemerintah No. X, pemerintah menganjurkan untuk membentuk partai-partai politik. Maka partai-partai politik pun lahir dan salah satunya Masyumi.

    Masyumi didirikan oleh beberapa tokoh Islam seperti Agus Salim, Abdul Kahar Muzakhar, Soekiman Wirosandjojo, Ki Bagus Hadikusumo, Muhammad Natsir dan lainnya. Menurut Anggaran Dasar Masyumi yang disahkan oleh KUII pada tahun 1945, mereka mempunya tujuan untuk menegakan kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama Islam dan melaksanakan Cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan.

    Dalam keanggotaannya, Masyumi punya dua macam, yakni perseorangan dan anggota inti (organisasi). Anggota perseorangan minimum berumur 18 tahun atau sudah kawin. Ia yang terdaftar kader perseorangan tidak boleh merangkap keanggotaan partai lain. Sementara Anggota Perseorangan mempunyai hak suara, sedangan anggota organisasi (anggota istimewa) punya hak untuk memberi saran atau nasihat. Ide dualisme anggota ini merupakan strategi mereka untuk memperbanyak kader.

    Jatuh bangun Masyumi

    Menurut Aris Sumanto dan Zulkarnain dalam tulisannya “Perkembangan Politik Partai Masyumi Pasca Pemilu 1955” yang dimuat Jurnal Risalah Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta (2016), dari awal berdirinya Masyumi, partai ini sudah menunjukan jatuh bangun. 

    Pada kurun waktu 1945-1949 misalnya, anggota partai Masyumi sudah berhasil duduk di pemerintahan. Sayangnya, baru saja mendapat posisi di pemerintahan, bibit perpecahan sudah terjadi. Salah satu kadernya Amir Sjarifuddin membentuk Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Peristiwa ini lantas menimbulkan keretakan dalam kalangan Masyumi walaupun dampak dari keluarnya itu tidak begitu besar. 

    Berdirinya PSII kembali disebabkan karena kekecewaan sebagian politisinya di Partai Masyumi yang tidak mendapatkan peran dan kedudukan kurang strategis seperti Wondoamiseno dan Arundji Kartawinata. Partai Masyumi akhirnya bersedia ikut dalam kabinet, meskipun sebelumnya menolak kebijakan Amir.

    Lalu pada periode 1950-1955 partai Masyumi juga menunjukan dinamika naik turun. Pada tahun 1952 saat kabinet dipimpin Wilopo, muncul ketegangan dengan keluarnya NU dalam Masyumi. Keluarnya NU ditandai dengan terpilihnya KH Fakih Usman (unsur Muhamadiyah dalam NU) menjadi Menteri Agama dalam kabinet Wiloppo.

    Perpolitikan terus berlanjut. Masyumi yang sudah ditinggal PSII dan NU terus maju hingga pemilihan umum 1955. Hasilnya, Masyumi menjadi partai pemenang suara terbanyak kedua setelah PNI.

    Akhirnya dibubarkan

    Intrik politik Masyumi pasca pemilu 1955 mulai semakin meruncing. Pada tahun 1957 misalnya ketika presiden hendak menyatukan keempat partai pemeinang pemilu, Masyumi, NU menolak dan menentang keterlibatan PKI, Karena di beberapa kabinet sebelumnya terjadi perdebatan dengan PKI seperti misalah Tanjung Morawa. 

    Penolakan itu berbuntut panjang. Tokoh Masyumi seperti  Natsir, dan Sjarifuddin Prawiranegara pergi ke Sumatera Barat memproklamirkan PRRI (Pemberontak Revolusio Republik Indoesia) pada 15 Februari 1958. 

    Akibat aksi pemberontakan itu pemerintah mengambil jalan tegas untuk menghentikannya. Padang dan kota-kota lain di Sumatera Barat di bom angkatan perang pemerintah, demikian juga Manado dan beberapa kota Sulawesi. Kekuatan PRRI akhirnya padam. 

    Sementara itu, menurut M. Dzulfikriddin dalam bukunya Mohammad Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia: Peran dan Jasa Mohammad Natsir dalam Dua Orde Indonesia (2010) setelah pemberontakan, Masyumi dikucilkan. Anggota partai ini tak diajak dalam DPR-GR yang dibentuk Sukarno.

    Kunjungan Soekarno di Kongres Masyumi tahun 1954 (Commons Wikimedia)

    Masih menurut Mohammad Roem mengatakan, Sukarno ingin Masyumi mengutuk anggotanya yang ikut PRRI. Masyumi menolak. Karena itu, Sukarno lantas berpikir untuk membubarkan Masyumi. Partai Sosialis Indonesia, yang menyalahkan dan mengutuk Soemitro Djojohadikusumo serta memecatnya dari keanggotaan PSI, tetap dibubarkan Sukarno.

    Lebih lanjut, menurut M. Dzulfikriddin, pada 17 Agustus 1960, Masyumi menerima surat dari Direktur Kabinet Presiden, menyampaikan Keputusan Presiden Nomor 200/1960. Prawoto Mangkusasmito selaku Ketua PP Masyumi segera bermusyawarah untuk mengambil tindakan. Pada 13 September 1960, PP Masyumi menyatakan bahwa Partai Masyumi dibubarkan. Pernyataan itu dilakukan kurang dari sebulan sejak Keppres Nomor 200/1960 dikeluarkan.

    Jadi, Masyumi membubarkan diri setelah Keppres dikeluarkan pemerintah. Menurut Delmus Puneri Salim dalam bukunya The Transnational and the Local in the Politics of Islam: The Case of West Sumatra Indonesia (2015), pemimpin Masyumi, Syafruddin dan Natsir dipenjara setelah dituding terlibat PRRI dan DI/TII.

    Kadernya abadi

    Meskipun secara bentuk Masyumi telah tiada, namun secara ide mereka masih ada. Apabila dirunut kader ideologisnya tetap hidup. Salah satunya adalah tokoh Islam keturunan Arab, Abu Bakar Ba’asyir. Pria yang biasa juga dipanggil Ustaz Abu itu merupakan pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia serta salah seorang pendiri Pondok Pesantren Islam Al Mu’min. 

    Ia merupakan sosok yang menolak ikrar setia kepada NKRI dan Pancasila. Menurutnya selain hukum Al-Quran dan hadits adalah thaghut. Ba’asyir punya teman sejawat yang paling berpengaruh, namanya Adbullah Sungkar, pengurus al-Irsyad Solo. Bersama Sungkar, mereka membuat radio dakwah di Surakarta. 

    Tahun 1970, Sungkar dan Ba’asyir direkrut M. Natsir yang merupakan Ketua Masyumi. Mereka direkrut menjadi pimpinan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Cabang Solo. DDII berperang besar menyebarkan ideologi salafi jihadi ke Indonesia.

    Satu lagi orang yang punya warisan dari Masyumi adalah Politisi Yusril Ihza Mahendra. Yusril adalah salah seorang yang mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB). Partai yang digagas oleh 22 Ormas Islam itu disebut-sebut sebagai pewaris Partai Masyumi. 

    Seperti dijelaskan pada laman partaibulanbintang.or.id, PBB didukung oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Seperti diketahui DDII merupakan ormas yang didirikan oleh mantan Ketua Umum Partai Masyumi, M. Natsir. 

    Yusril adalah orang yang sangat mengidolakan M. Natsir. Tak ayal Yusril bahkan sering disebut sebagai murid terbaik M.Natsir selain tokoh Islam Noercholis Madjid. Bahkan Yusril kerap disebut sebagai Natsir muda.

  • Profil Asma Al-Assad, Istri Bashar al-Assad yang Pernah Dijuluki Sekuntum Mawar di Padang Pasir – Halaman all

    Profil Asma Al-Assad, Istri Bashar al-Assad yang Pernah Dijuluki Sekuntum Mawar di Padang Pasir – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Asma Al-Assad, mantan Ibu Negara Suriah, menjadi sorotan dunia setelah kejatuhan suaminya, Bashar al-Assad, yang terpaksa melarikan diri ke Rusia bersama dirinya dan tiga anak mereka.

    Dikenal dengan paras cantiknya dan gayanya yang elegan, Asma pernah dijuluki sebagai “Sekuntum Mawar di Padang Pasir” oleh majalah Vogue.

    Namun, setelah kekerasan yang terjadi di Suriah dan dukungannya terhadap suaminya dalam mempertahankan kekuasaan, citranya pun berubah drastis.

    Ia kini disebut dengan julukan “Lady Macbeth” atau “Ibu Negara Neraka.”

    Simak profil Asma Al-Assad berikut ini:

    Profil dan Sosok

    Asma Al-Assad lahir pada 11 Oktober 1975 di London, Inggris, dari pasangan Fawaz Al Akhras, seorang ahli jantung, dan Sahar Otri, seorang diplomat, CNBC melaporkan.

    Keluarganya berasal dari Suriah, tetapi Asma tumbuh besar di Inggris, yang memberinya kewarganegaraan Inggris.

    Ia mengenyam pendidikan di berbagai sekolah ternama di Inggris, termasuk Queen’s College.

    Asma kemudian melanjutkan studinya di King’s College London dengan gelar di bidang ilmu komputer dan sastra Prancis.

    Setelah lulus, Asma bekerja di dunia keuangan, pertama di Deutsche Bank dan kemudian di JP Morgan.

    Di sinilah ia bertemu Bashar al-Assad pada akhir 1990-an, yang saat itu memulai kariernya sebagai dokter mata di Inggris.

    Beberapa bulan setelah mereka bertemu, Bashar menggantikan ayahnya, Hafez al-Assad, sebagai Presiden Suriah.

    lihat foto
    Bashar al-Assad bersama istrinya, Asmaa.

    Ibu Negara Suriah

    Pada Desember 2000, Asma menikah dengan Bashar al-Assad dan segera menjadi Ibu Negara Suriah.

    Ia dijuluki sebagai simbol modernitas dan harapan baru bagi Suriah pada awal masa jabatannya.

    Asma dipuji karena kecerdasannya, gaya berpakaian yang elegan, dan upayanya untuk mempromosikan reformasi sosial dan pendidikan di negara tersebut.

    Ia bahkan sempat menjamu selebritas Hollywood seperti Brad Pitt dan Angelina Jolie dalam sebuah resepsi mewah di luar negeri.

    Majalah Vogue menulis profil Asma pada tahun 2011, menggambarkannya sebagai “Mawar di Padang Pasir”.

    Julukan itu, pada waktu itu, mencerminkan citranya yang memadukan modernitas Barat dengan tradisi Timur Tengah.

    Namun, citra positif tersebut berubah seiring dengan pecahnya perang saudara di Suriah pada tahun yang sama.

    lihat foto
    Presiden Suriah Bashar Assad dan istrinya Asma Assad terlihat saat berkunjung ke Institut Hubungan Luar Negeri Negara Moskow pada 25 Januari 2005.

    Kontroversi dan Peran dalam Perang Saudara

    Ketika protes besar-besaran meletus di Suriah pada 2011, menuntut perubahan rezim, Asma tetap diam dan jarang berbicara di depan publik.

    Ketika akhirnya mengirim email kepada The Times, Asma hanya menyatakan bahwa dirinya mendukung suaminya sebagai presiden yang sah.

    Ketidakpeduliannya terhadap penderitaan rakyat Suriah membuatnya mendapat kecaman luas.

    Sebagai Ibu Negara, ia mempertahankan gaya hidup mewah di tengah krisis kemanusiaan yang melanda negara tersebut.

    Asma diduga terlibat dalam memperkaya diri sendiri melalui Syria Trust for Development, badan amal yang didirikannya.

    Akibatnya, ia menjadi sasaran sanksi internasional.

    Pada tahun 2020, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada Asma, orang tuanya, dan saudara-saudara lelakinya, dengan tuduhan bahwa Asma adalah salah satu “pemburu keuntungan perang” di Suriah.

    Kehilangan Kewarganegaraan Inggris
    lihat foto
    Asma Al Assad

    Pada Mei 2024, Presiden Bashar al-Assad mengumumkan bahwa Asma menderita leukemia, yang merupakan penyakit kedua setelah sebelumnya ia sembuh dari kanker payudara pada 2019.

    Namun, meskipun menghadapi penyakit serius, citranya tetap tercoreng karena dukungannya terhadap kebijakan brutal suaminya.

    Selain itu, Asma kini menghadapi kehilangan status kewarganegaraan Inggris.

    Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, mengonfirmasi bahwa Asma tidak lagi diterima di negara tersebut.

    Asetnya di Inggris juga telah dibekukan sejak 2012, mengikuti sanksi Eropa yang diterapkan terhadap keluarga Assad.

    Lady Macbeth

    Ketika perang saudara Suriah berlanjut dan Bashar al-Assad semakin terpojok, citra Asma yang dulunya penuh pujian kini berubah menjadi bahan cibiran.

    Media Inggris menggambarkan Asma dengan julukan “Lady Macbeth”.

    Julukan ini merujuk pada karakter dalam drama William Shakespeare yang ambisius dan kejam, serta rela mendukung tindakan brutal demi mempertahankan kekuasaan.

    Julukan tersebut mencerminkan peran Asma sebagai sosok yang terus mendukung suaminya meskipun kekejaman yang dilakukan pemerintahannya menyebabkan kematian lebih dari setengah juta orang dan membuat jutaan warga Suriah mengungsi.

    Asma bahkan pernah bercanda dalam sebuah email bocor pada 2012, menyebut dirinya sebagai “diktator yang sebenarnya”.

    Kelakar itu dipandang semakin menegaskan perannya dalam mempertahankan rezim yang penuh kekerasan.

    Biodata Asma Al-Assad

    Nama Lengkap: Asma Al-Assad (née Al-Akhras)

    Tanggal Lahir: 11 Oktober 1975

    Tempat Lahir: Acton, London Barat, Inggris

    Usia: 49 tahun

    Kewarganegaraan: Inggris (lahir di Inggris, orang tua berasal dari Suriah)

    Agama: Islam (Sunni)

    Nama Ayah: Fawaz Al-Akhras (Ahli jantung)

    Nama Ibu: Sahar Otri (Diplomat)

    Status Perkawinan: Menikah dengan Bashar al-Assad (Presiden Suriah)

    Anak-anak: 3 anak (Hafez, Zein, Karim)

    Pendidikan: Sekolah: Queen’s College London, Inggris

    Perguruan Tinggi: King’s College London, Inggris

    Gelar: Ilmu Komputer dan Sastra Prancis

    Karier: Profesi: Mantan Ibu Negara Suriah, Bankir Investasi

    Pekerjaan Sebelumnya:Deutsche Bank, JP Morgan

    Peran Sosial: Pendiri Syria Trust for Development (sebuah badan amal)

    Prestasi dan Julukan: Dijuluki “Sekuntum Mawar di Padang Pasir” oleh Vogue pada 2011

    Disebut sebagai “Lady Macbeth” dan “Ibu Negara Neraka” oleh media internasional seiring dengan dukungannya terhadap kebijakan keras suaminya.

    Kontroversi: Dikenal karena dukungannya terhadap suaminya, Bashar al-Assad, dalam menanggapi protes anti-rezim pada 2011 yang menyebabkan perang saudara.

    Terkena sanksi internasional pada 2020 karena keterlibatannya dalam kekejaman yang dilakukan oleh rezim Assad.

    Kesehatan: Pada 2019, sembuh dari kanker payudara.

    Pada Mei 2024, diumumkan bahwa Asma menderita leukemia.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Terus Hajar Suriah, Modus Baru Israel Menggambar Ulang Peta Timur Tengah Sesuai Seleranya Sendiri – Halaman all

    Terus Hajar Suriah, Modus Baru Israel Menggambar Ulang Peta Timur Tengah Sesuai Seleranya Sendiri – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM – Ada modus baru Israel di balik serangan militernya yang masif terhadap Suriah. Israel ingin menggambar ulang peta Timur Tengah sesuai rancangannya sendiri.

    Menyusul serangan barunya terhadap Suriah, para pemimpin Israel dan sebagian besar medianya menggembar-gemborkan terciptanya Timur Tengah baru. 

    Sejak kaburnya mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad ke Moskow pada hari Minggu lalu, Israel telah melancarkan ratusan serangan terhadap Suriah yang menjadi negara tetangganya langsung itu.

    Israel mengklaim hal ini perlu mereka lakukan untuk kepentingan menjaga pertahanannya.

    Namun sejarah membuktikan, Israel sudah menyerang Suriah setidaknya sejak Januari 2013 dan tidak ada sanksi internasional terhadap perbuatannya itu.

    Termasuk pula, ketika Israel mengebom konvoi senjata Suriah dan menewaskan dua orang.

    Sejak saat itu, Israel terus-menerus menyerang Suriah, biasanya mengklaim bahwa mereka menargetkan posisi musuh-musuhnya seperti Hizbullah dan Iran.

    Dalam beberapa hari terakhir, Israel telah melancarkan lebih dari 480 serangan udara ke Suriah.

    Pada saat yang sama, Israel telah memindahkan pasukan daratnya ke zona demiliterisasi yang terletak di wilayah Suriah di sepanjang perbatasan dengan Israel di Dataran Tinggi Golan.

    Tank tentara Israel bermanuver di dekat Garis Alpha yang memisahkan Dataran Tinggi Golan yang dianeksasi Israel dari Suriah,di kota Majdal Shams, Rabu, 11 Desember 2024. (AP Photo/Matias Delacroix)

    Untuk diketahui sebagian Dataran Tinggi Golan sudah diduduki Israel secara ilegal.

    Israel berkilah menyatakan ingin menciptakan “zona pertahanan steril” dan menyatakan perjanjian tahun 1974 yang menetapkan zona penyangga “runtuh”.

    Serangan ini juga menghantam 15 kapal yang berlabuh di Pelabuhan Mediterania Bayda dan Latakia pada hari Senin, sekitar 600 km jaraknya di utara Dataran Tinggi Golan.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kepada wartawan pada hari Senin lalu bahwa runtuhnya rezim Suriah adalah akibat langsung dari pukulan telak terhadap kelompok Islam di Suriah. yang telah Israel serang, yakni Hamas, Hizbullah dan Iran.

    Serangan terhadap Suriah, menurut Mairav ​​Zonszein, analis senior di Crisis Group, adalah “campuran antara oportunisme dan strategi”.

    Bahwa Israel harus berusaha untuk menetralisir potensi ancaman terhadap perbatasannya ketika negara tersebut tidak memiliki pertahanan, adalah hal yang “tidak perlu dipikirkan”, namun rencana jangka panjangnya mungkin kurang pasti.

    “Saya pikir apa yang kita lihat dalam kenyataannya adalah strategi yang telah dikembangkan Israel sejak 7 Oktober: mengidentifikasi ancaman atau peluang, mengerahkan pasukan, dan kemudian mencari solusinya.”

    Namun ilmuwan politik Ori Goldberg tidak yakin ada strategi yang berperan dalam hal ini.

    “Ini adalah doktrin keamanan baru kami. Kami melakukan apa pun yang kami inginkan, kapan pun kami mau, dan kami tidak berkomitmen,” katanya dari Tel Aviv.

    “Orang-orang berbicara tentang Israel Raya dan tentang bagaimana Israel mengirimkan sulur-sulurnya ke negara-negara tetangga. Saya tidak melihatnya, ”katanya.

    “Saya pikir ini sebagian besar disebabkan oleh kekacauan, dan kecenderungan [Israel] yang baru – atau bukan baru – untuk melakukan kehancuran.”

    Israel Abaikan Kecaman Dunia

    Israel telah membunuh sedikitnya 48.833 orang selama 14 bulan terakhir. Mereka telah menyerang Iran, sekutunya Hizbullah di Lebanon, lalu menginvasi Lebanon, dan kini menyerang Suriah.

    Sementara menyerang daerah kantong Gaza yang terkepung, sebuah serangan ditemukan sebagai genosida oleh beberapa negara dan organisasi serta badan internasional.

    Tidak peduli dengan jatuhnya korban jiwa, pembicaraan Netanyahu tentang “mengubah wajah Timur Tengah” telah mendapat gaung di sebagian besar media Israel.

    Hari Rabu kemarin, sebuah artikel opini di The Jerusalem Post dengan berani menyatakan, pada tahun lalu, Israel telah melakukan lebih banyak hal untuk stabilitas di Timur Tengah dibandingkan dengan beberapa dekade yang dilakukan badan-badan PBB dan diplomat Barat yang tidak efektif.

    Berbagai negara telah mengkritik serangan Israel terhadap Suriah yang baru dibebaskan, termasuk Mesir, Perancis, Iran, Irak, Qatar, Rusia dan Arab Saudi.

    Gambar ini menunjukkan pasukan militer Israel mengemudi di zona penyangga Suriah, dekat desa Druze Majdal Shams di Dataran Tinggi Golan yang dianeksasi Israel, pada 11 Desember 2024. – Setelah serangan kilat oleh pejuang pemberontak Islam menggulingkan presiden Bashar al-Assad , Israel, yang berbatasan dengan Suriah, mengirim pasukan ke zona penyangga di sebelah timur Dataran Tinggi Golan yang dianeksasi Israel, yang digambarkan oleh Menteri Luar Negeri Gideon Saar sebagai “langkah terbatas dan sementara” untuk “alasan keamanan”. (Photo by Jalaa MAREY / AFP) (AFP/JALAA MAREY)

    Sabtu lalu, Liga Arab yang beranggotakan 22 negara mengeluarkan pernyataan yang menuduh Israel berusaha “mengeksploitasi tantangan internal Suriah”.

    PBB, yang mandatnya untuk mengawasi zona penyangga antara Suriah dan Israel berlangsung hingga akhir tahun ini, mengecam pelanggaran hukum internasional ini.

    “Protes PBB sama sekali tidak berarti apa-apa,” kata Golberg, seraya menyatakan bahwa bentrokan berulang kali antara Israel dengan berbagai organisasi internasional adalah bagian dari suasana hati yang menyeluruh di negara tersebut.

    “Kami ingin tetap berpegang pada Manusia,” katanya. “Kami ingin menunjukkan kepada ICJ dan ICC bahwa kami tidak peduli. Bahwa kami akan melakukan apa yang kami inginkan.”

    Seorang tentara menutup gerbang ketika pasukan militer Israel melintasi pagar ke dan dari zona penyangga Suriah, dekat desa Druze Majdal Shams di Dataran Tinggi Golan yang dianeksasi Israel, pada 11 Desember 2024. – Setelah serangan kilat oleh pemberontak Islam pejuang presiden terguling Bashar al-Assad, Israel, yang berbatasan dengan Suriah, mengirim pasukan ke zona penyangga di sebelah timur Dataran Tinggi Golan yang dianeksasi Israel, yang digambarkan oleh Menteri Luar Negeri Gideon Saar sebagai a “langkah terbatas dan sementara” untuk “alasan keamanan”. (Photo by Jalaa MAREY / AFP) (AFP/JALAA MAREY)

    Pada hari Rabu, kolumnis The Times of Israel Jeffrey Levine menggambarkan 13 bulan terakhir ini sebagai langkah menuju “Timur Tengah Baru yang Damai dan Sejahtera”.

    Dalam visi Levine, setelah pergeseran tektonik sekitar setahun terakhir, Suriah akan bebas dari manuver geopolitik rezim al-Assad, Iran akan bebas dari “rezim teokratisnya”, dan suku Kurdi akan bebas membentuk negara mereka sendiri, serta warga Palestina akan bebas mendirikan “tanah air” baru di Yordania.

    “Saya tidak berpikir sebagian besar warga Israel membayangkan mereka akan menjadi populer di wilayah ini setelah ini,” kata analis politik Israel Nimrod Flashenberg, meskipun pemulihan hubungan mungkin bisa dilakukan dengan minoritas Kurdi dan Druze di Suriah.

    “Tetapi saya pikir mereka berharap akan terciptanya Timur Tengah di mana akan ada lebih sedikit rezim yang memusuhi Israel,” katanya.

    Sumber: Aljazeera

     

     

  • Tiga Laporan Polisi untuk Sukmawati Sukarnoputri

    Tiga Laporan Polisi untuk Sukmawati Sukarnoputri

    JAKARTA – Pernyataan Sukmawati Sukarnoputri yang membandingkan Nabi Muhammad dengan Presiden Soekarno mendapat sorotan negatif di masyarakat. Dia pun dilaporkan ke polisi akibat ucapannya tersebut. 

    Pernyataan itu terlontar ketika dia jadi pembicara forum diskusi dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November. Kala itu, dia membandingkan Soekarno dan Nabi Muhammad pada saat masa kemerdekaan.

    Tercatat, sudah ada tiga laporan polisi terkait dengan pidato putri dari Soekarno tersebut. Pekan lalu, 15 November, Sukmawati dilaporkan simpatisan Koordinator Bela Islam (Korlabi), Ratih Puspa Nusanti. Laporan itu pun terdaftar dengan nomor LP/7393/XI/2019/PMJ/Dit.Reskrimum.

    Kemudian, tepat dua hari berselang, giliran Pemuda Muslim Bima (FPMB) yang melaporkan Sukmawati ke Bareskrim Polri. Dalam laporan tersebut, satu compact disk (CD) berisi video rekaman pidato dan empat lembar printout tangkap layar video dijadikan alat bukti.

    Ketiga, pelaporan juga dilakukan Irvan Noviandana terhadap putri dari Proklamator Indonesia tersebut. Laporan itu tertuang dalam nomor LP/7456/XI/2019/PMJ/Dit.Reskrimum.

    Dari ketiga laporan tersebut, Sukmawati dijerat Pasal serupa, yakni, Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penistaan agama.

    Sukmawati mengatakan, pernyataannya tak memiliki maksud untuk membandingkan Nabi Muhammad dengan sosok ayah tercintanya. Sebab konteks pada pidatonya, lebih mengarah untuk mengajak para generasi muda lebih memahami nasionalisme dan patriotisme berkembang sejak kepemimpinan Sukarno.

    “Saya berbicara konteks nasionalisme kan tidak bisa dipisahkan dari dari perjalanan sejarah bangsa. Yang mempunyai rasa nasionalisme dan patriotisme itu kan mulai diajarkannya, mulai berkembang sejak dipimpin Bung Karno,” kata dia.

    Menurutnya, pihak-pihak yang melaporkannya tersebut tak mengetahui secara penuh pidatonya. Sehingga, disarankan terlebih dahulu untuk melihat atau menelaah apa yang telah diucapkannya.

    “Lebih baik betul-betul dicari video lengkap ‘Ibu Sukma nih sebenarnya bicaranya bagaimana sih?’,” kata dia.

  • Presiden resmikan Terowongan Silaturahim Istiqlal-Katedral Jakarta

    Presiden resmikan Terowongan Silaturahim Istiqlal-Katedral Jakarta

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Presiden resmikan Terowongan Silaturahim Istiqlal-Katedral Jakarta
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 12 Desember 2024 – 18:07 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto meresmikan Terowongan Silaturahim yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral, di Jakarta, Kamis (12/12).

    “Hari ini saya sangat bergembira menghadiri acara ini, peresmian terowongan silaturahim antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Ini merupakan sesuatu simbol dari kerukunan antara umat beragama,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya.

    Prabowo menyampaikan bangsa Indonesia memiliki ciri sangat unik dan sangat membanggakan, yaitu bangsa yang penuh perbedaan namun tetap dapat rukun.

    “Suatu bangsa yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda kelompok, berbeda etnis, berbeda ras, berbeda bahasa daerah, berbeda adat istiadat, tapi bisa bersatu, bisa rukun,” ujar Prabowo.

    Indonesia dapat rukun di tengah perbedaan, kata Presiden, karena memiliki cita-cita yang sama yaitu meraih suatu masa depan yang bs memberi kebahagiaan untuk seluruh rakyat Indonesia.

    Prabowo pun mencermati pembangunan Masjid Istiqlal tidak hanya dilakukan di sebelah Gereja Katedral, namun juga dirancang oleh arsitek yang merupakan seorang umat Nasrani, yang turut menunjukkan kerukunan.

    Terowongan Silaturahim Istiqlal-Katedral memiliki panjang 28,3 meter, tinggi 3 meter, dan lebar 4,1 meter.

    Terowongan ini disebut Terowongan Silaturahim karena dirancang untuk memfasilitasi pengunjung dari kedua tempat ibadah, Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, sehingga dapat saling terhubung dengan mudah.

    Nama Terowongan Silaturahim mencerminkan tujuan utamanya untuk mempererat hubungan antar-umat beragama melalui akses yang lebih langsung dan praktis.

    Terowongan ini juga bertujuan untuk menciptakan interaksi yang lebih dekat antara kedua tempat ibadah yang bersejarah, memperlihatkan bahwa meskipun berbeda dalam keyakinan, keduanya dapat saling terhubung dalam semangat persatuan.

    Pembangunan Terowongan Silaturahim sebenarnya telah selesai pada 20 September 2021. Namun, akses bagi masyarakat umum belum dibuka karena masih ada pekerjaan tambahan yang perlu diselesaikan, terutama terkait hiasan seni di dinding.

    Ornamen tersebut dirancang untuk merepresentasikan simbol silaturahim dan toleransi antarumat beragama, sehingga memberikan nilai estetika dan makna lebih mendalam pada terowongan ini.

    Menteri Agama Nasaruddin Umar sebelumnya menyampaikan peresmian terowongan Istiqlal-Katedral menandai dibukanya terowongan tersebut bagi masyarakat umum.

    Terowongan ini memungkinkan umat Muslim dan umat Kristiani untuk berinteraksi dan bergerak antar-lokasi dengan mudah. Terowongan ini dapat diakses dari pekarangan Istiqlal menuju pekarangan Katedral, atau sebaliknya.

    Sumber : Antara

  • Hamas Sambut Baik Keputusan Majelis Umum PBB Terkait Resolusi Gencatan Senjata di Gaza – Halaman all

    Hamas Sambut Baik Keputusan Majelis Umum PBB Terkait Resolusi Gencatan Senjata di Gaza – Halaman all

    Hamas Sambut Baik Keputusan Majelis Umum PBB Terkait Resolusi Gencatan Senjata di Gaza

    TRIBUNNEWS.COM- Hamas menegaskan bahwa pihaknya telah terlibat dalam semua keputusan atau inisiatif yang bertujuan mencapai gencatan senjata pada seluruh tahap agresi ini.

    Hamas, Kamis, menyambut baik pengesahan resolusi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didukung oleh 158 negara, yang menyerukan gencatan senjata di Gaza dan memungkinkan warga sipil di wilayah tersebut untuk segera mengakses layanan penting dan bantuan kemanusiaan, sambil menolak segala upaya untuk membuat penduduk Palestina kelaparan.

    Dalam sebuah pernyataan, Hamas menegaskan bahwa pihaknya telah terlibat dengan semua keputusan atau inisiatif yang bertujuan untuk mencapai gencatan senjata di seluruh tahap agresi ini.

    Gerakan tersebut menunjukkan bahwa “penjahat perang Netanyahu dan menteri-menteri fasisnya” telah secara terang-terangan mengabaikan semua upaya dan resolusi, melanjutkan perang genosida terhadap warga sipil yang tidak bersalah dengan dukungan penuh dan perlindungan dari pemerintah AS.

    Hamas mendesak masyarakat internasional, termasuk negara-negara Arab dan Islam serta negara-negara berpengaruh, untuk menekan pemerintah pendudukan agar melaksanakan resolusi ini, “yang mencerminkan hati nurani global yang menuntut diakhirinya genosida biadab di Gaza.”

    Ia juga menyerukan langkah-langkah untuk membawa penjahat perang Israel pendudukan ke Mahkamah Kriminal Internasional, menegakkan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan terhadap mereka dan meminta pertanggungjawaban mereka atas kejahatan mereka terhadap kemanusiaan.

    Majelis Umum PBB pada hari Rabu mendukung resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza dan mendukung Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), yang ingin dihapuskan oleh “Israel”.

    “Israel” dan AS memberikan suara menentang resolusi tersebut. Meskipun resolusi Dewan Keamanan mengikat secara hukum, resolusi UNGA tidak, meskipun mewakili opini global.

    Resolusi tersebut mendesak “gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen” dan juga menyerukan “pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera.”

    Meskipun tidak mengikat, resolusi tersebut lebih lanjut menuntut “akses segera” ke bantuan kemanusiaan yang luas bagi penduduk Gaza, khususnya di wilayah utara yang diblokade ketat.

    SUMBER: AL MAYADEEN

  • Perwakilan AS di Suriah Memohon Bantuan Israel Setelah Militan Pimpinan HTS Menyerbu Penjara ISIS – Halaman all

    Perwakilan AS di Suriah Memohon Bantuan Israel Setelah Militan Pimpinan HTS Menyerbu Penjara ISIS – Halaman all

    Perwakilan AS di Suriah Memohon Bantuan Israel Setelah Militan Pimpinan HTS Menyerbu Penjara ISIS

    TRIBUNNEWS.COM- Militan Kurdi di Suriah utara telah meminta “bantuan” kepada Israel setelah desa mereka diserbu oleh kelompok ekstremis yang terlibat dalam serangan yang mengakibatkan jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad, menurut laporan tanggal 12 Desember oleh surat kabar berbahasa Ibrani Israel Hayom . 

    Israel sedang mempertimbangkan apakah akan menanggapi permintaan bantuan Kurdi atau tidak, karena menghadapi ‘dilema’ reaksi keras dari Ankara.

    “Tokoh-tokoh senior milisi Kurdi meminta bantuan Israel yang mendesak, mengingat perebutan wilayah dari mereka oleh milisi Islam yang didukung oleh Turki,” kata laporan itu.

    Harian itu menambahkan bahwa lembaga keamanan Israel sedang mempertimbangkan apakah akan menanggapi permintaan bantuan Kurdi tersebut atau tidak, menyoroti adanya komunikasi yang terus-menerus antara Tel Aviv dan Kurdi, yang meningkat sejak pemerintahan Assad jatuh pada tanggal 8 Desember. 

    Namun Israel menghadapi “dilema,” mengingat potensi serangan balik dari Turki. Kelompok Kurdi utama yang beroperasi di Suriah adalah Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung AS, yang membantu AS mengawasi pendudukannya di negara tersebut. 

    Pasukan ini sebagian besar terdiri dari pasukan Unit Perlindungan Rakyat (YPG) – cabang Suriah dari pesaing lama Ankara, Partai Pekerja Kurdistan (PKK). 

    Laporan tersebut menyebutkan bahwa Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar telah terlibat dalam upaya diplomatik atas nama militan Kurdi dan Druze di Suriah, dan telah mengangkat masalah tersebut dengan mitranya di Eropa dan dengan Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken.

    “Anda menguasai langit; Anda tidak ragu-ragu merebut gunung besar (Gunung Hermon Suriah). Semua orang takut kepada Anda, termasuk Abu Mohammad al-Julani (pemimpin kelompok yang telah menguasai Suriah). Turki menentang Anda dan kami mendukung Anda. Anda harus membantu kami, demi kepentingan Anda sendiri,” kata A. Avak, seorang komandan SDF, kepada Israel Hayom . 

    Avak menyatakan bahwa bantuan Barat dan Israel sangat dibutuhkan, dan bahwa Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dan kelompok lain yang terlibat dalam serangan baru-baru ini terhadap bekas pemerintah Suriah mungkin suatu hari nanti akan “berbalik melawan” Israel. Sejauh ini, HTS belum mengambil posisi tegas terhadap serangan besar-besaran Israel terhadap Suriah yang dimulai setelah jatuhnya Assad dan memusnahkan sebagian besar kemampuan militer Suriah. 

    Menurut Tel Aviv, 80 persen kemampuan Suriah telah hancur. 

    Artikel di Israel Hayom muncul satu hari setelah kota timur Deir Ezzor jatuh ke tangan kelompok yang dipimpin HTS setelah pertempuran dengan SDF. Pasukan Tentara Nasional Suriah (SNA) yang didukung Turki, yang bertanggung jawab atas kekejaman terhadap suku Kurdi di Suriah, juga telah menguasai wilayah yang signifikan di negara tersebut setelah jatuhnya pemerintahan.

    Laporan itu juga bertepatan dengan kebangkitan ISIS yang signifikan di Suriah. Puluhan mantan tentara Suriah dieksekusi oleh ISIS di wilayah gurun Al-Sukhna minggu ini. 

    Mazloum Abdi, kepala SDF – yang telah memerangi kelompok ekstremis terkenal itu dengan dukungan AS selama perang Suriah – mengumumkan pada hari Kamis bahwa mereka telah menghentikan operasi anti-ISIS karena serangan yang menargetkan pasukannya, seraya menambahkan bahwa ISIS “sekarang lebih kuat di gurun Suriah.” Abdi mengatakan kepada CNN sehari sebelumnya bahwa SDF telah mulai merelokasi tahanan ISIS karena penjara tempat mereka ditahan telah diancam dan diserang oleh faksi-faksi yang dipimpin HTS dan kelompok-kelompok lain yang didukung Turki.

    SDF secara tidak sengaja menembak jatuh pesawat tak berawak MQ-9 Reaper AS pada hari Senin setelah mengira itu adalah UAV Turki.

    Ribuan anggota ISIS telah dipenjara di penjara-penjara yang dikelola SDF sejak jatuhnya kota Raqqa di utara pada tahun 2017. Mereka termasuk 2.000 warga negara asing yang negara asalnya menolak memulangkan mereka.

    Banyak pejuang ISIS yang melarikan diri selama bertahun-tahun. SDF, awal tahun ini, mengeluarkan amnesti umum untuk lebih dari 1.500 militan ISIS. 

    Proksi AS juga dituduh membebaskan pejuang ISIS dari penjara. 

     

    SUMBER: THE CRADLE