Xcloud.id

agama: Islam

  • Babak Baru Kasus Bayi Meninggal Diduga Tertukar di RSIJ Cempaka Putih

    Babak Baru Kasus Bayi Meninggal Diduga Tertukar di RSIJ Cempaka Putih

    Jakarta –

    Bayi diduga tertukar dalam kondisi meninggal dunia di Rumah Sakit Islam Jakarta (RSIJ) Cempaka Putih, Jakarta Pusat, menjadi perbincangan publik. Kini, kasus itu masih dalam penyelidikan.

    Kasus ini bermula ketika pria berinisial MR menceritakan istrinya mengalami kontraksi pada 15 September 2024. MR lalu membawa istrinya ke klinik di kawasan Cilincing, Jakut. Namun pihak klinik merujuk istrinya ke RS di kawasan Cempaka Putih karena air ketubannya kering dan perlu penanganan medis lebih lanjut.

    Pada Senin (16/9), istri MR menjalani operasi. MR mengatakan, setelah istrinya melahirkan, pihak keluarga dilarang melihat bayinya yang berjenis kelamin perempuan dengan alasan masih dalam perawatan medis. Sore harinya, MR diinformasikan pihak RS bahwa bayinya dalam keadaan kritis.

    Pihak RS meminta MR menandatangani dokumen untuk memasang oksigen tambahan. Selang sehari, MR mendapatkan kembali diinformasikan pihak RS bayinya sudah meninggal dunia. MR tak sempat melihat kondisi tubuh anaknya dan hanya menerima jasad bayinya yang sudah terbungkus kain kafan. MR menyebutkan pihak RS memintanya segera memakamkan jasad bayinya.

    Sehari setelahnya, istri MR meminta makam putrinya dibongkar. Setelah mendapat izin dan makam dibongkar, MR dan pihak keluarga kaget karena kondisi jasad bayinya berbeda dengan catatan medis pihak RS.

    “Bayi saya itu panjangnya lebih dari 47 cm. Jadi itu bisa sampai 60-80 cm. Itu bukan bayi satu hari,” kata MR.

    Pihak RS menyampaikan rasa simpati dan pihak orang tua menyampaikan permohonan maaf. “Kami telah bertemu dengan orang tua bayi dan telah menyampaikan rasa simpati kami dan menawarkan dukungan agar keluhan yang disampaikan bisa diselesaikan dengan baik,” ujar Jack dalam keterangan yang diunggah di akun Instagram RS Islam Jakarta Cempaka Putih, seperti dilihat detikcom, Kamis (12/12).

    Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan bahwa tes DNA akan dilakukan dan dibiayai oleh pihak RS.

  • OJK perkuat “fintech” bertanggung jawab lewat BFN 2024

    OJK perkuat “fintech” bertanggung jawab lewat BFN 2024

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat edukasi dan literasi keuangan digital di tengah masyarakat untuk meningkatkan pemanfaatan layanan teknologi finansial atau financial technology (fintech) secara bertanggung jawab melalui gelaran Bulan Fintech Nasional (BFN) 2024.

    Sebagai acara puncak dari rangkaian kegiatan seminar dan edukasi yang berlangsung sejak 11 November hingga 12 Desember lalu tersebut, OJK juga menggelar The 6th Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2024.

    Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Djoko Kurnijanto dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Senin, menyatakan keberhasilan penyelenggaraan BFN dan IFSE 2024 merupakan langkah strategis dalam pengembangan sektor fintech.

    “Hal ini ditunjukkan melalui peningkatan sinergi dan kolaborasi antara regulator dan pelaku industri dalam menghadapi tantangan di sektor fintech sekaligus meningkatkan literasi publik dalam memanfaatkan layanan fintech secara produktif dan bertanggung jawab,” ujar Djoko Kurnijanto.

    Ia berharap melalui penyelenggaraan BFN dan IFSE 2024, inklusi keuangan di Indonesia dapat terus diperkuat sehingga dapat meningkatkan kualitas berbagai layanan dan produk keuangan menjadi lebih efisien, lebih cepat dan lebih baik.

    Peningkatan tersebut juga dapat berkontribusi dalam memajukan sektor UMKM, sebagai salah satu upaya untuk mencapai Visi Astacita dan pertumbuhan ekonomi 8 persen yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Diharapkan dengan adanya inovasi teknologi, sinergi dan kolaborasi di sektor jasa keuangan, maka akan dapat mendorong sektor ekonomi digital Indonesia dapat terus tumbuh dan menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Djoko.

    Dalam pelaksanaan IFSE 2024, terdapat berbagai isu yang dibahas, seperti adopsi supervisory technology dan regulatory technology, cybersecurity, perencanaan keuangan digital, regulatory sandbox, crypto-asset, blockchain, islamic digital finance, pelindungan data pribadi, artificial intelligence, hingga talenta digital.

    Untuk menarik potensi talenta digital muda Indonesia, BFN 2024 menyajikan lebih dari 115 lowongan pekerjaan yang ditayangkan melalui virtual platform www.bulanfintechnasional.com.

    Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Budi Gandasoebrata menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen agar inovasi yang dilakukan oleh industri fintech akan diimbangi juga dengan upaya untuk meningkatkan edukasi dan literasi kepada para konsumen sehingga dapat memanfaatkan layanan fintech dengan tepat dan bertanggung jawab.

    Wakil Sekretaris Umum Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) Ardian Asmar berharap BFN dan IFSE 2024 yang telah usai digelar dapat semakin meningkatkan awareness masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, untuk dapat memanfaatkan layanan fintech syariah di Indonesia.

    Ia menuturkan bahwa awareness konsumen Muslim terhadap sektor fintech syariah di Indonesia saat ini secara umum sudah cukup baik, tapi masih berpotensi untuk terus ditingkatkan.

    “Fintech syariah berperan penting dalam memberikan layanan keuangan berbasis nilai-nilai Islam yang inklusif. Melalui BFN 2024, kami semakin yakin bahwa fintech syariah dapat menjadi katalisator utama dalam mendukung inklusi keuangan di Indonesia,” imbuhnya.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • PMII Lamongan Turun Jalan, Pertanyakan Penghapusan Bansun

    PMII Lamongan Turun Jalan, Pertanyakan Penghapusan Bansun

    Lamongan (beritajatim.com) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Lamongan menggelar demontrasi untuk menyampaikan aspirasinya, Senin (16/12/2024).

    Demonstrasi tersebut menyasar tiga titik. Pertama di depan Kantor DPRD Lamongan, lalu berlanjut ke Kantor Pemkab dan Pendopo Lokatantra Lamongan.

    Mahasiswa membawa tiga poin tuntutan. Pertama menuntut tanggung jawab Bupati Lamongan atas penghapusan Dana Dusun. Kedua menuntut bupati menuntaskan janji politik priode pertama serta menuntut DPRD dan Pemerintah kabupaten Lamongan merevisi APBD Lamongan sesuai dengan UU NO 1 Tahun 2022.

    Dalam orasinya, mahasiswa menyampaikan temuan atas ketidaksesuaian APBD Lamongan dengan UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Di antaranya soal batas maksimal dari belanja pegawai adalah 30 persen. Namun dalam praktiknya Kabupaten Lamongan melebihi 30 persen.

    “Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap tata kelola anggaran yang menyebabkan anggaran kabupaten Lamongan tidak beraturan,” kata Rois, koodinator aksi.

    Sementara terkait Dana Dusun yang merupakan salah satu program Bupati Lamongan pada kampanye periode pertama, tidak terselesaikan di ujung periode.

    “Di mana pada janji politiknya menyebutkan 100 juta per dusun untuk menunjang pembangunan infrastruktur di Dusun. Namun dalam praktiknya hanya terealisasi 35 juta per dusun dan hanya berjalan 3 tahun,” ujarnya.

    Dalam aksinya di depan Kantor Pemkab Lamongan, demonstran ditemui oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Lamongan, Joko Nursiyanto, didampingi Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Joko Raharto.

    Namun kehadiran dua pejabat yang akan memberikan penjelasan aatas tuntutan mahasiswa itu ditolak. Demonstran hanya ingin bertemu Bupati Yuhronur Efendi.

    Karena keinginannya bertemu bupati tidak terpenuhi, massa bergeser ke depan Pendopo Lokatantra Lamongan untuk menyuarakan tuntutan yang sama. Setelah kembali gagal bertemu bupati, massa akhirnya membubarkan diri.

    Menanggapi tuntutan pendemo, Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Lamongan, Joko Nursiyanto, menjelaskan bahwa mengenai belanja pegawai dalam APBD Kabupaten Lamongan pada tahun 2024 berada di bawah 30 persen. Sesuai dengan dengan UU No 1 Tahun 2022.

    “Perlu kami luruskan, untuk persentase maksimal 30 persen belanja pegawai, mungkin yang teman-teman PMII maksud adalah belanja birokrasi mencapai 50 persen. Itu dari belanja pegawai, barang dan jasa (belanja diarahkan),” kata Joko.

    “Untuk belanja pegawai pemerintah kabupaten lamongan pada tahun anggaran 2024 sebesar 26.80 persen sesuai dengan permendagri nomor 15 tahun 2023 tentang penyusunan APBD tahun anggaran 2024,” sambung Joko.

    Sementara terkait dengan alokasi Dana Dasun yang dilakukan penghapusan pada APBD tahun anggaran 2024, menurut Joko, hal itu sesuai dengan arahan Pemerintah Provinsi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur.

    “Selain itu juga sesuai Permendagri 15 tahun 2023, tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2024, yaitu belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan,” tuturnya. [fak/suf]

  • Aspek agama bisa arahkan individu peduli pada lingkungan 

    Aspek agama bisa arahkan individu peduli pada lingkungan 

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Riset Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Profesor Iim Halimatusa’diyah mengatakan, aspek agama bisa mengarahkan individu peduli pada lingkungan khususnya terkait perubahan iklim.

    “Aspek agama bisa kita dorong diarahkan pada sesuatu yang positif dan dalam konteks pembangunan itu untuk memberikan kesadaran terkait pembangunan yang berwawasan lingkungan,” ujar dia dalam kegiatan “Refleksi Akhir Tahun” yang diadakan BRIN di Jakarta, Senin.

    Untuk sampai ada pendapat ini, Iim melalui menganalisis beberapa pandangan keagamaan terkait perubahan iklim.

    Dia dan tim peneliti menemukan ada kaitan antara perilaku ramah lingkungan dan nilai-nilai agama. Individu yang lebih sering mempraktikkan ajaran agamanya, cenderung menerapkan perilaku ramah lingkungan.

    Interpretasi mempraktikkan ajaran agama di sini, bukan fokus pada ibadah seperti shalat, tetapi pada komitmen. Ini didasarkan pada pandangan bahwa mempraktikkan ritual agama membutuhkan komitmen.

    “Mau ‘zero waste’, ke mana-mana bawa kantong sendiri, mendaur ulang sampah, butuh komitmen lebih. Komitmen dalam mempraktikkan agama kayak menanamkan nilai itu sehingga mereka mau berkomitmen di aspek lain termasuk lingkungan,” katanya.

    Berkaca pada satu analisis ini, dia mengatakan bahwa potensi agama bisa mendorong seseorang atau komunitas dapat membawa pada kebaikan bagi kehidupan.

    “Dalam konteks perubahan iklim, yang akan merasakan akibatnya semua orang, aspek agama bisa kita dorong diarahkan pada sesuatu yang positif dan dalam konteks pembangunan itu untuk memberikan kesadaran terkait pembangunan yang berwawasan lingkungan,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wakil Kepala BPH: Jangan Main-Main dengan Pengelolaan Haji

    Wakil Kepala BPH: Jangan Main-Main dengan Pengelolaan Haji

    Wakil Kepala BPH: Jangan Main-Main dengan Pengelolaan Haji
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Kepala
    Badan Penyelenggara Haji
    (BPH)
    Dahnil Anzar Simanjuntak
    menegaskan pesan Presiden Prabowo agar pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji tidak dianggap sepele.
    Pernyataan ini disampaikan Dahnil saat bersilaturahmi dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) se-Pulau Lombok di Mataram, pada Senin (16/12/2023).
    “Jangan main-main dengan
    pengelolaan haji
    yang itu terkait dengan cita-cita besar umat Islam. Jangan main-main. Langkah awalnya adalah transparansi, akuntabilitas itu harus menjadi watak penting perhajian Indonesia,” ujar Dahnil dalam keterangan pers.
    Dahnil, yang merupakan mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, menjelaskan mengenai pembentukan Badan Penyelenggara Haji sebagai salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam memfasilitasi pengelolaan perhajian di Indonesia.
    Saat ini, proses penyelenggaraan haji masih ditangani oleh Kementerian Agama RI.
    Namun, mulai 2026, pengelolaan haji akan sepenuhnya dialihkan kepada Badan Penyelenggara Haji.
    “Haji 2026 itu sepenuhnya sudah menjadi otoritas dan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Haji,” ungkapnya.
    Dahnil juga menjelaskan bahwa saat ini BPH baru terdiri dari empat eselon I dan tiga Deputi setingkat eselon I, yaitu Deputi Haji Dalam Negeri, Deputi Perhajian Luar Negeri, dan Deputi Pengawasan Monitoring, Evaluasi Haji.
    Untuk struktur internal BPH, terdapat 12 eselon II, lebih dari 20 eselon III, dan lebih dari 10 eselon IV, serta sejumlah pegawai fungsional sebagai struktur organisasi sementara di masa transisi.
    “Di masa transisi ini, tentu kami membutuhkan banyak masukan dan saran dari para stakeholder perhajian, termasuk dalam proses revisi UU yang sedang dan akan berlangsung terkait bentuk kelembagaan pengelolaan haji di masa yang akan datang,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Daftar Hari Libur Nasional 2025, Total Ada 17 Hari – Halaman all

    Daftar Hari Libur Nasional 2025, Total Ada 17 Hari – Halaman all

     Berikut daftar hari libur Nasional tahun 2025 menurut SKB 3 Menteri, lengkap dengan daftar cuti bersama.

    Tayang: Senin, 16 Desember 2024 18:06 WIB |
    Diperbarui: Senin, 16 Desember 2024 18:06 WIB

    freepik.com/pch.vector

    ILUSTRASI kalender –  Berikut daftar hari libur Nasional tahun 2025 menurut SKB 3 Menteri, lengkap dengan daftar cuti bersama. 

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut daftar hari libur Nasional tahun 2025 menurut SKB 3 Menteri.

    Diketahui, pemerintah telah menetapkan hari libur Nasional dan cuti bersama Tahun 2025.

    Hal tersebut, tertuang dalam SKB Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, dan Nomor 2 Tahun 2024.

    Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri itu, terdapat 17 hari libur Nasional 2024.

    Mengutip dari setkab.go.id, penetapan hari libur Nasional dan cuti bersama tahun 2025 ini adalah upaya efisiensi dan efektivitas hari kerja.

    Tidak hanya itu, penetapan ini juga dapat digunakan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2024.

    Daftar Hari Libur Nasional 2025

    Rabu, 1 Januari: Tahun Baru 2025 Masehi
    Senin, 27 Januari: Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW
    Rabu, 29 Januari: Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
    Sabtu, 29 Maret: Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947
    Senin-Selasa, 31 Maret-1 April: Idul Fitri 1446 H

    Jumat, 18 April: Wafat Yesus Kristus
    Minggu, 20 April: Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
    Kamis, 1 Mei: Hari Buruh Internasional
    Senin, 12 Mei: Hari Raya Waisak 2569 BE
    Kamis, 29 Mei: Kenaikan Yesus Kristus
    Minggu, 1 Juni: Hari Lahir Pancasila
    Jumat, 6 Juni: Hari Raya Iduladha 1446 Hijriah
    Jumat, 27 Juni: Tahun Baru Islam 1447 Hijriah
    Minggu, 17 Agustus: Proklamasi Kemerdekaan
    Jumat, 5 September: Maulid Nabi Muhammad SAW
    Kamis,  25 Desember: Kelahiran Yesus Kristus

    Cuti Bersama Tahun 2025

    Selain Hari Libur Nasional, pemerintah juga telah menetapkan cuti bersama tahun 2025.

    Menurut SKB 3 Menteri, cuti bersama tahun 2025 terdapat 10 hari.

    Selasa, 28 Januari: Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
    Jumat, 28 Maret: Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947
    Rabu, Kamis, Jumat dan Senin, 2, 3, 4, 7 April: Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah
    Selasa, 13 Mei: Hari Raya Waisak 2569 BE
    Jumat, 30 Mei: Kenaikan Yesus Kristus
    Senin, 9 Juni: Idul Adha 1446 H
    Jumat, 26 Desember: Kelahiran Yesus Kristus

    (Tribunnews.com/Farrah Putri)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Turki Perluas Pengaruh Usai Perang Saudara di Suriah

    Turki Perluas Pengaruh Usai Perang Saudara di Suriah

    Jakarta –

    Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pernah berucap tidak punya ambisi teritorial di negeri jiran. “Kami tidak memiliki klaim wilayah di Suriah,” kata dia sebagai dalih intervensi militer Turki di Suriah pada tahun 2016

    “Kami hanya ingin memastikan bahwa pemilik hak negara tersebut mendapatkan kembali tanah mereka. Kami hanya menginvasi wilayah tersebut untuk mengakhiri kekuasaan tirani Assad,” imbuhnya. Namun di balik kata-kata bijaknya itu tersimpan kepentingan politik yang kuat.

    Ankara mendukung pemberontakan bersenjata di Suriah sejak hari pertama, dan dengan lantang menyerukan penggulingan diktator Bashar al-Assad. Lima tahun kemudian, Turki menempatkan serdadunya secara permanen di wilayah pemberontak Suriah di Idlib.

    Saat ini, Turki dipandang sebagai pemenang strategis terbesar di Suriah, sementara Rusia dan Iran dipandang sebagai pecundang. Pasalnya, kedua negara adalah sekutu terpenting rezim Assad, yang mendukung rezim dengan kekuatan militer.

    “Turki jelas menang di Suriah,” kata Zaur Gasimov, pakar hubungan Turki-Rusia di Universitas Jerman-Turki di Istanbul. Dipastikan, Ankara akan aktif mencampuri proses pembentukan pemerintahan masa depan Suriah.

    “Turki akan terlibat secara intensif dalam pekerjaan rekonstruksi dan akan tetap menjadi investor utama di Suriah yang dilanda perang,” kata Gasimov. Dan negara ini juga akan mendapatkan keuntungan ekonomi dari rekonstruksi Suriah.

    “Jika perusahaan konstruksi Turki mendapatkan kontrak di Suriah, negara tersebut akan diuntungkan,” yakin ilmuwan politik Berk Esen dari Universitas Sabanci di Istanbul. “Meskipun kebijakan Turki di Suriah dianggap kurang berhasil untuk waktu yang lama, Erdogan berulang kali menegaskan bahwa Assad akan jatuh suatu hari nanti. Sekarang dia akan mendapatkan poin dengan kebijakan tersebut.”

    Dukungan tidak langsung?

    Turki mendukung Tentara Nasional Suriah, SNA, dan dengan demikian menguasai sebagian besar wilayah utara Suriah. Berkat kehadirannya di sana, ia juga menjalin kedekatan dengan kelompok Islam Haiat Tahrir al-Sham, HTS, kata Esen.

    Ankara, di sisi lain, berulang kali membantah terlibat dalam serangan tersebut. Meskipun Turki tidak secara resmi mendukung HTS dan bahkan mengklasifikasikannya sebagai organisasi teroris, Ankara mensponsori beberapa milisi Suriah utara yang mengambil bagian dalam serangan tersebut.

    Adalah sah untuk berasumsi bahwa Turki secara tidak langsung mendukung HTS secara militer, kata pakar Timur Tengah Andre Bank dari GIGA Institute di Hamburg. “HTS baru-baru ini memperoleh senjata baru. Saat ini mereka menggunakan drone dan sistem rudal. Dapat diasumsikan bahwa ini berasal dari Turki,” kata Bank.

    Rekannya, Simon Mabon dari Universitas Lancaster, lebih berhati-hati: “Ini adalah topik yang tidak jelas. Kami tidak tahu persis sejauh mana Turki sebenarnya mendukung serangan ini,” kata Mabon.

    Meski berstatus anggota NATO, Turki sebenarnya memelihara hubungan baik dengan Rusia dan Iran yang sering kali membuat jengkel sekutu Barat. Pakar politik Gasimov tidak mengkhawatirkan perpecahan antara Moskow dan Ankara menyusul perkembangan di Suriah. Dia memperkirakan bahwa hubungan bilateral akan semakin mendalam di masa depan: “Jatuhnya Assad akan membuat Turki semakin penting bagi Rusia.”

    Masa depan warga Kurdi?

    Tujuan resmi Turki di Suriah utara adalah untuk mencegah pasukan Kurdi membangun kesatuan wilayah. Ankara khawatir akan munculnya negara Kurdi di wilayah tersebut.

    Pasukan yang didukung Turki saat ini mengambil tindakan terhadap milisi Kurdi dan telah mengambil alih wilayah di timur laut Suriah dalam beberapa hari terakhir, termasuk kota Manbij.

    Tentara Demokratik Suriah, SDF, yang menguasai sebagian wilayah utara Suriah, dianggap sebagai cabang PKK di Suriah. Sejak 1984, Turki telah berkonflik dengan PKK, Partai Pekerja Kurdi, yang diklasifikasikan sebagai organisasi teroris di UE.

    “Di masa depan, kita sebenarnya bisa melihat wilayah otonomi Kurdi di Suriah seperti di Irak. Perbedaannya: di wilayah pegunungan Irak utara, lebih mudah bagi suku Kurdi untuk mempertahankan wilayah mereka. Di Suriah yang datar, hal ini akan lebih sulit,” kata dia. Berk Esen. Masih belum jelas bagaimana HTS akan berperilaku terhadap suku Kurdi dan kelompok minoritas lainnya seperti Kristen.

    Kepulangan para pengungsi?

    Turki memiliki perbatasan dengan Suriah, dengan panjang sekitar 900 kilometer dan menampung sekitar tiga juta pengungsi Suriah. Turki adalah negara dengan pengungsi Suriah terbanyak di dunia.

    Meskipun pemerintahan Erdogan menampung sejumlah besar warga Suriah setelah pecahnya perang saudara, pemerintah kini berada di bawah tekanan yang sangat besar: kebencian terhadap warga Suriah telah meningkat selama bertahun-tahun di Turki yang mengalami kesulitan ekonomi.

    “Kami sangat mementingkan integritas wilayah Suriah,” Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan pada tanggal 8 Desember, menambahkan: “Jutaan warga Suriah yang terpaksa meninggalkan rumah mereka sekarang dapat kembali.”

    Saat ini terdapat harapan yang semakin besar di Turki bahwa hal ini harus terjadi sesegera mungkin. Pada tanggal 9 Desember, Presiden Erdogan mengumumkan pembukaan perbatasan Yaylada dekat Antakya dengan Suriah: Hal ini akan memungkinkan para pengungsi untuk kembali “dengan aman dan sukarela.”

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

    (ita/ita)

  • Jenin Dikuasai Milisi Palestina, AS Minta Persetujuan Israel Beri Bantuan Militer Otoritas Palestina – Halaman all

    Jenin Dikuasai Milisi Palestina, AS Minta Persetujuan Israel Beri Bantuan Militer Otoritas Palestina – Halaman all

    Jenin Dikuasai Milisi Palestina, AS Minta Persetujuan Israel Beri Bantuan Militer Otoritas Palestina

    TRIBUNNEWS.COM – Situs berita Amerika Axios mengutip pejabat Palestina, Amerika Serikat (AS) dan Israel melaporkan pemerintahan Presiden Joe Biden meminta Israel untuk menyetujui bantuan militer AS kepada pasukan keamanan Otoritas Palestina untuk mendukung operasi skala besar di Tepi Barat.

    Pejabat Palestina dan Israel mengatakan kepada situs tersebut kalau operasi skala besar tersebut bertujuan untuk mendapatkan kembali kendali atas Jenin dan kampnya.

    Operasi skala besar ini juga berfokus pada kelompok milisi bersenjata lokal yang memegang kendali atas bagian Tepi Barat tersebut.

    Axios melaporkan, mengutip pejabat Palestina dan Amerika, bahwa operasi tersebut terjadi di tengah kekhawatiran akan upaya yang mereka gambarkan sebagai “ekstremis Islam” untuk menggulingkan Otoritas Palestina.

    Aksi ini serupa dengan kontrol kekuasaan faksi pemberontak di Suriah yang menggulingkan rezim Bashar al-Assad.

    Situs web tersebut menambahkan – dengan mengutip para pejabat Palestina dan Amerika – bahwa Presiden Palestina Mahmoud Abbas memerintahkan para pemimpin dinas keamanan Otoritas Palestina untuk melancarkan operasi untuk mengendalikan Jenin dan kampnya.

    “Beberapa dari mereka menyatakan keberatan mereka, namun Abbas memberi tahu mereka bahwa siapa pun yang melanggar pesanan akan dipecat,” kata laporan itu dikutip dari Khaberni, Senin (16/12/2024).

    Seorang pejabat Palestina mengungkapkan, koordinator keamanan AS Jenderal Mike Venzel bertemu dengan para pemimpin badan keamanan Palestina sebelum operasi untuk meninjau rencana mereka.

    Axios melaporkan, mengutip para pejabat, bahwa pemerintahan Biden telah meminta Israel untuk melepaskan sebagian pendapatan pajak Palestina yang dibekukan untuk membayar gaji pasukan keamanan Otoritas Palestina.

    Hal ini terjadi ketika bentrokan terus berlanjut di kamp Jenin antara dinas keamanan Otoritas Palestina dan pejuang perlawanan Palestina menyusul kampanye keamanan yang diluncurkan oleh dinas keamanan Palestina untuk memperluas kendali mereka atas kamp tersebut.

    Logo Brigade Jenin, sayap militer wilayah dari kelompok Palestine Islamic Jihad (PIJ). Belakangan, faksi-faksi perlawanan Palestina melakukan perlawanan terhadap Otoritas Palestina di Tepi Barat karena dianggap justru mementingkan kepentingan Israel. (khaberni/HO)

    Komandan Brigade Jenin Terbunuh

    Khaberni melaporkan, bentrokan kembali terjadi antara pejuang perlawanan dan dinas keamanan Otoritas Palestina, Minggu (11/12/2024), di kamp Jenin di Tepi Barat bagian utara.

    Sumber kepemimpinan di Brigade Jenin dari Brigade Al-Quds – sayap militer Gerakan Jihad Islam – mengatakan pihak keamanan Otoritas Palestina dalam sepuluh hari belakangan berusaha untuk mengambil kendali wilayah Jenin.

    “Brigade Jenin kuat, Dinas keamanan tidak dapat menyerbu kamp, ​​​​tetapi malah menempatkan diri di daerah sekitar, setelah mereka menargetkan warga sipil dan anak-anak dengan cara yang berbahaya,” menurut Al Jazeera.

    Hal ini terjadi pada saat kota dan kamp Jenin melakukan pemogokan untuk berduka atas kemartiran seorang pejuang perlawanan dan seorang anak laki-laki kemarin di tangan dinas keamanan Otoritas.

    Pemogokam juga sebagai protes karena proses pendidikan di sekolah-sekolah berubah menjadi online.

    “Bentrokan terjadi di kamp tersebut kemarin, Sabtu, setelah dinas keamanan Otoritas melakukan apa yang mereka sebut operasi “Lindungi Tanah Air”, dan mengakibatkan terbunuhnya pemimpin Brigade Jenin, Yazid Ja’aysa, yang sedang ditahan, dikejar oleh pendudukan Israel, dan pembunuhan beberapa warga sipil oleh peluru dari petugas keamanan Otoritas Palestina,” kata laporan Khaberni.

    Kendaraan militer Israel di jalan pada hari kedua operasi di kota Jenin, Tepi Barat, 20 November 2024. (anews/tangkap layar/Foto EPA)

    Model Nablus

    Surat kabar Israel Yedioth Ahronoth mengungkapkan kalau dinas keamanan Otoritas sedang mengerjakan “model Nablus” untuk diterapkan di Jenin jika kendali di kota tersebut bisa direbut.

    Model Nablus merupakan model yang dibicarakan oleh kepala Administrasi Sipil di tentara pendudukan Israel (IDF).

    Administrasi Sipil, adalah lembaga bentukan Israel yang berfungsi sebagai pengelola administrasi wilayah pendudukan di sejumlah titik wilayah pendudukan di mana Otoritas Palestina tidak memiliki kendali.

    Model Nablus yang dimaksud diterjemahkan dengan cara dinas keamanan Otoritas memasuki wilayah yang diduduki pendudukan setelah IDF telah menyerbu dan melemahkan infrastruktur perlawanan.

    Surat kabar tersebut mengindikasikan bahwa ada keputusan resmi Israel untuk menjaga stabilitas Otoritas Palestina dan mencegah keruntuhannya.

    “Lembaga keamanan Israel akan bertindak sesuai dengan keputusan kabinet dan berupaya untuk menstabilkan Otoritas Palestina berdasarkan kebijakan dan kepentingan keamanan Israel, dan mengikuti dengan cermat apa yang sedang terjadi.

    Peristiwa di kamp Jenin dimulai dengan penangkapan Ibrahim Tubasi dan Imad Abu al-Haija oleh aparat otoritas Palestina pada awal bulan ini.

    Penangkapan ini memicu kemarahan Brigade Jenin, yang menyandera mobil Otoritas Palestina untuk menuntut pembebasan personel milisi Palestina tersebut. 

    “Pihak berwenang menolak permintaan tersebut dan mengirimkan pesan yang jelas bahwa tujuannya adalah untuk mengakhiri perlawanan dan menyerahkan senjata. Hal ini ditolak oleh para pejuang perlawanan,” kata laporan Khaberni mengabarkan awal krisis besar di Jenin.

    Peristiwa meningkat dengan terbunuhnya pemuda anggota milisi perlawanan, Al-Shalabi, selama operasi Keamanan Otoritas, yang mengepung Rumah Sakit Jenin dan memutus aliran listrik dan air ke kamp.

    Bentrokan biasanya terjadi antara pejuang perlawanan dan personel keamanan Palestina di kota-kota di bagian utara Tepi Barat, terutama di Jenin dan Tulkarem, bertepatan dengan invasi pasukan pendudukan, serangan pemukim, dan genosida Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza.

    Badan keamanan Otoritas Palestina dituduh menangkap orang-orang yang dicari oleh pendudukan Israel, yang semakin memperumit situasi di Tepi Barat.

    Anggota Brigade Martir, sayap militer milisi perlawanan Palestina, Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) ambil bagian dalam parade militer di Gaza. (Tangkap Layar/Kredit foto: Reuters)

    Menuntut Pemecatan Majed Faraj

    Dalam konteks yang sama, faksi lain milisi Palestina dari Dewan Militer Brigade Martir Al-Aqsa, di Tepi Barat yang diduduki, menuntut pemecatan kepala Badan Intelijen Palestina, Majed Faraj, dan pengajuannya ke pengadilan militer, menyusul eskalasi peristiwa di kamp Jenin, yang menyebabkan banyak orang tewas dan terluka akibat peluru dari dinas keamanan Otoritas.

    Dewan Militer Para Martir Al-Aqsa meminta keluarga mereka yang berafiliasi dengan “dinas keamanan Otoritas untuk menghindari anak-anak mereka berpartisipasi (bergabung) dalam konspirasi di Jenin dan semua provinsi di Tepi Barat.”

    Dia menekankan, “Siapa pun yang terbukti berpartisipasi dalam pembunuhan rakyat kami dan mengarahkan senjata mereka untuk perlawanan kami akan dituntut berdasarkan hukum revolusioner dan hukum kesukuan.

    Dewan menambahkan, dalam pernyataannya, mereka menawarkan dukungannya terhadap beberapa formula dan proposal solusi yang diluncurkan oleh para pejuang perlawanan, dan meskipun hal tersebut tidak adil, Otoritas Palestina menolak semua solusi tersebut.

    Brigade Martir Al-Aqsa – Pemuda Pembalasan dan Pembebasan mengatakan bahwa lembaga otoritas harus mengetahui bahwa “Panji perlawanan tidak akan berjatuhan di Jenin dan seluruh Palestina”.

    “Dan bahwa peluru kami diarahkan ke kepala musuh dan para pembantunya, dan semua rencanamu akan jatuh di bawah kaki penghambat kami, dan tangan kami akan menang atas penusuk (pengkhianat),” kata Brigade Martir Al-Aqsa.

     

     

    (oln/khbrn/*)
     

     

  • Kasus Dugaan Bayi Tertukar di Cempaka Putih, Polisi Akan Ekshumasi Makam untuk Penyelidikan – Halaman all

    Kasus Dugaan Bayi Tertukar di Cempaka Putih, Polisi Akan Ekshumasi Makam untuk Penyelidikan – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Polisi akan melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam kasus dugaan bayi tertukar di Rumah Sakit Islam (RSI) Jakarta Cempaka Putih.

    Bayi yang diduga tertukar tersebut sebelumnya telah dimakamkan di TPU Semper, Jakarta Utara.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menuturkan, ekshumasi dilakukan untuk kepentingan penyelidikan.

    “Penyelidik sudah menjadwalkan besok, Selasa tanggal 17 Desember akan dilakukan ekshumasi atau gali kubur,” ucapnya di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (16/12/2024).

    Jasad bayi itu nantinya akan diambil sampel DNA kemudian diuji.

    Hal tersebut untuk memastikan apakah bayi ini benar tertukar atau tidak.

    “Tahapan yang dilakukan penyelidik dan komitmen dari Polres Metro Jakarta Pusat guna pendalaman dan mengusut peristiwa ini hingga tuntas,” kata dia.

    Menurutnya saat ini sedang dilakukan pendalaman apakah peristiwa ini ada dugaan tindak pidana atau tidak dalam tahap penyelidikan.

    Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro membenarkan, proses ekshumasi bakal dilakukan mulai pukul 09.00 WIB.

    “Terkait kasus dugaan tertukarnya bayi di Cempaka Putih, besok Selasa, 17 Desember 2024, pukul 09.00 WIB dalam rangka penyidikan dan kemanusiaan, untuk memberikan kejelasan status orang tua bayi tersebut melalui tes DNA,” ucapnya.

    Ekshumasi melibatkan Polres Metro Jakarta Pusat bersama Instalasi Kedokteran Forensik RS Polri Kramat Jati, Pusdokes Polri yang disaksikan orang tua korban dan pihak RSI Cempaka Putih. 

    “Satreskrim telah bersurat resmi termasuk memberitahukan kepada pihak keluarga. Perkembangan akan disampaikan,” ucapnya.

    Tanggapan Rumah Sakit

    Pihak RS Islam Cempaka Putih angkat bicara terkait meninggalnya bayi yang disebut tertukar.

    Mulai dari penyebab bayi meninggal dunia hingga bukti kepastian jika tak ada yang tertukar.

    Direktur Utama RS Islam Cempaka Putih, dr. Jack Pradono Handojo menjelaskan, awalnya seorang ibu berinisial FS (27) melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki.

    Adapun berat bayi laki laki tersebut yakni 3.015 gram dengan panjang 47 cm.

    Bayi baru lahir tersebut ternyata mengalami gangguan napas atau Respiratory Distress Syndrome (RDS).

    “Pada saat itu kondisi bayi mengalami gangguan napas sehingga dilakukan resusitasi oleh dokter anak,” ujar Jack.

    Sayangnya meski sudah dibantu, kondisi makin menurun.

    Hal tersebut membuat dokter membawa bayi ke ruang intensif anak (NICU) dan dipasangi ventilator. 

    “Tim kami terus memantau kondisi bayi. Namun, pada 17 September 2024, bayi dinyatakan meninggal dunia,” katanya.

    Jack menegaskan, MR (27), ayah bayi, sempat melihat anaknya saat diazani dan mendampingi hingga ke ruang NICU. 

    “Bapak pasien mengazani bayi, melihat jenis kelamin, berat badan, dan kondisinya,” kata Jack.

    Kemungkinan bayi tertukar sangat kecil sebab pada hari itu hanya ada satu bayi laki-laki yang lahir.

    Pihak rumah sakit mengklaim berdasarkan SOP bayi yang lahir itu tidaklah tertukar.

  • Pilu 40 Orang Tewas Akibat Serangan Israel di Gaza, Termasuk Anak-anak

    Pilu 40 Orang Tewas Akibat Serangan Israel di Gaza, Termasuk Anak-anak

    Jakarta –

    Badan pertahanan sipil Gaza mengatakan bahwa serangan Israel di wilayah Palestina itu pada hari Minggu (15/12) menewaskan sedikitnya 40 orang. Korban tewas termasuk beberapa anak-anak, seorang juru kamera TV Al Jazeera, dan tiga petugas penyelamat.

    Saluran berita Al Jazeera yang berbasis di Qatar mengatakan bahwa juru kameranya Ahmed al-Louh tewas “dalam bombardir Israel” yang menargetkan kamp pengungsi Nuseirat di Jalur Gaza bagian tengah.

    Dilansir kantor berita AFP, Senin (16/12/2024), juru bicara pertahanan sipil Gaza, Mahmud Bassal mengonfirmasi Louh tewas dalam serangan yang “menargetkan lokasi Pertahanan Sipil” di kamp Nuseirat, yang juga menewaskan tiga anggota badan penyelamat.

    Militer Israel mengonfirmasi dalam sebuah pernyataan, bahwa mereka telah menewaskan Louh, dengan mengklaim bahwa ia adalah anggota Jihad Islam dan “sebelumnya bertugas sebagai komandan peleton” untuk kelompok militan yang telah bertempur bersama Hamas di Gaza tersebut.

    Militer Israel mengatakan lokasi pertahanan sipil tersebut digunakan sebagai “pusat komando dan kendali” oleh Hamas dan Jihad Islam.

    Militer Israel telah berulang kali menuduh wartawan Al Jazeera memiliki hubungan dengan Hamas atau sekutunya, Jihad Islam.

    Louh adalah wartawan Al Jazeera kelima yang terbunuh sejak perang di Gaza dimulai, dan kantor jaringan tersebut di wilayah itu telah digempur.

    Bassal mengatakan kepada AFP bahwa serangan Israel terhadap sebuah sekolah yang digunakan sebagai tempat berlindung oleh warga Palestina yang mengungsi di kota utama Gaza selatan menewaskan sedikitnya 12 orang, termasuk sejumlah anak-anak.