agama: Islam

  • Zakat Diusulkan Danai Makan Bergizi Gratis, KSP: Sangat Memalukan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        15 Januari 2025

    Zakat Diusulkan Danai Makan Bergizi Gratis, KSP: Sangat Memalukan Nasional 15 Januari 2025

    Zakat Diusulkan Danai Makan Bergizi Gratis, KSP: Sangat Memalukan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Staf Kepresidenan
    AM Putranto
    menilai usulan penggunaan dana
    zakat
    untuk program
    makan bergizi gratis
    (MBG) sangat memalukan.
    Sebab, peruntukan
    dana zakat
    sudah diatur dan ditentukan sesuai dengan syariat.
    “(Anggaran makan bergizi) tidak ada yang ngambil dari mana tadi?
    Zakat
    atau apa, wah itu sangat memalukan itu ya, bukan seperti itu ya kami,” kata AM Putranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).
    Ia menuturkan, dana zakat tidak serta merta bisa digunakan untuk makan bergizi gratis.
    Pemerintah pun sudah mengalokasikan anggaran senilai Rp 71 triliun untuk
    program makan bergizi
    gratis tahun ini.
    Program prioritas ini diimplementasikan untuk memberikan dukungan terbaik kepada ibu hamil dan anak-anak.
    “Ya enggak kan, gunanya zakat itu bukan untuk itu, karena presiden sudah berniat baik dan tulus untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia, kepada siswa-siswa, ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah Rp 71 triliun. Itu jadi tidak mengambil ke dana yang lain-lain,” ucap Putranto.
    Di sisi lain, ia mengakui bahwa pelaksanaan program makan bergizi gratis memang membutuhkan biaya yang besar. 
    Adapun dana senilai Rp 71 triliun itu digunakan secara bertahap sepanjang tahun 2025.
    Pada tahun depan, pemerintah akan menganggarkan lagi dana untuk program yang sama.
    “Pada saat pertama kita ada di Akmil bahwa pelaksanaan program senilai itu dilakukan secara bertahap. Jadi kita butuh dana yang cukup besar, tapi itu akan bertahap. Dan dipastikan akan sampai ke masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.
    Sebelumnya diberitakan, wacana pemanfaatan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Najamudin Bachtiar.
    Menurut dia, masyarakat perlu berpartisipasi mendanai program makan bergizi gratis karena anggaran pemerintah tidak akan cukup untuk membiayai program tersebut.
    “Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).
    Wacana ini lantas menuai kritik dari organisasi masyarakat Islam karena dana zakat semestinya hanya boleh dinikmati oleh golongan yang berhak, antara lain masyarakat fakir miskin.
    “Kalau dari dana zakat akan ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin,” kata Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas, Rabu.
    “Tetapi kalau untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada tentu tidak tepat, kecuali kalau diambil dari dana infak dan sedekah,” ujar dia melanjutkan.
    Senada, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir juga mengingatkan bahwa ada syariat atau aturan yang perlu diperhatikan sebelum mengimplementasikan wacana tersebut.
    “Jadi soal seperti itu tidak cukup dengan gagasan, tapi dibicarakan lewat berbagai pihak terkait. Karena ada dimensi syar’inya,” kata Haedar saat ditemui di Hotel Tavia Heritage, Jakarta Pusat, Rabu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kepulauan Seribu rencanakan bangun tiga tanggul untuk cegah abrasi

    Kepulauan Seribu rencanakan bangun tiga tanggul untuk cegah abrasi

    Jakarta (ANTARA) –

    Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu merencanakan pembangunan tanggul di Pulau Kelapa, Pulau Tidung dan Pulau Lancang sebagai upaya untuk mencegah abrasi di wilayah tersebut.

    “Kami hari ini melakukan peninjauan lokasi yang akan dijadikan pembangunan tanggul di Pulau Kelapa, Pulau Tidung dan Pulau Lancang,” kata Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Kepulauan Seribu, Mustajab di Jakarta, Rabu.

    Ia mengatakan, peninjauan lapangan ini untuk memastikan rencana pembangunan tanggul di Pulau Kelapa sisi utara, Pulau Tidung sisi utara dan Pulau Lancang sisi barat daya yang akan dilakukan pada Maret 2025.

    “Tanggul yang akan dibangun merupakan tanggul penahan abrasi dan sekaligus berfungsi menjadi jalan lingkar,” katanya.

    Menurut dia, untuk menetapkan titik lokasi tersebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan Taman Nasional Kepulauan Seribu dan kepala wilayah kelurahan setempat.

    Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Kepulauan Seribu Mustajab meninjau lokasi pembangunan tiga tanggul di wilayah tersebut, Rabu (15/1/2025). (ANTARA/HO-Pemkab Kepulauan Seribu)

    Ia menyebutkan, panjang tanggul di Pulau Kelapa sekitar 830 meter, kemudian Pulau Tidung 140 meter dan pemecah ombak (breakwater) 530 meter serta Pulau Lancang 140 meter.

    Dia berharap dengan pembangunan tanggul tersebut, nantinya warga tidak lagi melakukan pengurukan areal pantai yang berada di lokasi belakang tanggul.

    Selain itu, tanggul ini bermanfaat untuk menahan abrasi juga sebagai jalan lingkar yang diharapkan mendukung destinasi wisata.

    Lurah Pulau Kelapa, Muslim menyampaikan, pihaknya mengapresiasi langkah dari Sudin SDA Kepulauan Seribu yang akan melakukan pembangunan tanggul di wilayahnya sebagai pengaman pantai.

    “Terima kasih Sudin SDA Kepulauan Seribu, dengan adanya tanggul ini warga bisa menikmati jalan lingkar, berlari dan bersepeda. Bahkan bisa mempermudah warga di Pulau Kelapa Dua untuk beraktivitas,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • KSAD pimpin serah terima jabatan Gubernur Akmil dan Danpussenif

    KSAD pimpin serah terima jabatan Gubernur Akmil dan Danpussenif

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memimpin upacara serah terima jabatan Gubernur Akademi Militer (Akmil), Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri (Danpussenif) dan kenaikan pangkat 54 perwira tinggi di Markas Besar TNI AD, Jakarta Pusat, Selasa (14/1).

    Dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu, dijelaskan bahwa rotasi jabatan dan kenaikan pangkat ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan profesionalitas dalam mengabdi di TNI AD.

    “Kita harus terus mengembangkan profesionalisme, integritas dan inovasi, agar siap menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks,” kata Maruli dalam siaran persnya.

    Dengan rotasi tersebut, Maruli yakin SDM internal TNI AD akan semakin berkembang dan dapat memberikan kontribusi terbaik dalam mengemban tugas dan jabatan barunya.

    Dalam acara tersebut, dijelaskan jabatan Gubernur Akmil berpindah dari Mayjen TNI R. Sidharta Wisnu kepada Mayjen TNI Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw. Sedangkan jabatan Danpussenif diserahkan dari Letjen TNI Teguh Muji Angkasa kepada Letjen TNI Iwan Setiawan.

    Selanjutnya, Maruli juga menerima Laporan Kenaikan Pangkat 54 Pati TNI AD yang terdiri dari tiga Letnan Jenderal, sebelas Mayor Jenderal, dan 40 Brigadir Jenderal. Adapun para Letnan Jenderal yang naik pangkat yaitu Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, Letjen TNI Bobby Rinal Makmun, dan Letjen TNI Iwan Setiawan,

    Di tingkat Mayor Jenderal, 11 Mayor Jenderal yang naik pangkat meliputi Mayjen TNI Dr. Rokhmat, Mayjen TNI Dr. Rachmat, Mayjen TNI Rusmili, Mayjen TNI Joko Suparyoto, Mayjen TNI Helda Risman, Mayjen TNI Muslimin Fahsyah, Mayjen TNI Hendy Antariksa, Mayjen TNI Bayu Permana, Mayjen TNI Lucky Avianto, Mayjen TNI Sachono, dan Mayjen TNI Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw.

    Maruli berharap seluruh pejabat yang menerima jabatan baru dan kenaikan pangkat dapat adaptif dengan posisi dan tantangan baru yang akan dihadapi.

    “Seorang pemimpin harus selalu update dengan setiap perkembangan, baik di tingkat nasional maupun global, agar mampu menciptakan strategi yang relevan dan inovatif,” jelas Maruli.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kata PBNU dan MUI soal Usulan Program Makan Bergizi Gratis Pakai Dana Zakat – Halaman all

    Kata PBNU dan MUI soal Usulan Program Makan Bergizi Gratis Pakai Dana Zakat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin membuka usulan pendanaan program makan bergizi gratis (MBG) menggunakan dana zakat.

    Najamudin mengatakan usulan itu muncul karena menurutnya, masyarakat Indonesia memiliki tipikal sifat gotong royong dan dermawan.

    Selain itu, adapula potensi zakat yang besar di Indonesia.

    “Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” kata Sultan di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Dia meyakini usulannya tersebut bakal disambut baik oleh masyarakat karena terlibat langsung dalam pembiayaan program MBG lewat zakat.

    Sehingga, Najamudin berharap pemerintah memanfaatkan potensi zakat tersebut lewat lembaga zakat seperti Badan Zakat Nasional (Baznas).

    Selain itu, ia juga meminta agar negara-negara lain turut berkontribusi dalam mendukung program MBG.

    “Sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada. Saya pun sudah menyampaikan dengan beberapa duta besar, saya sampaikan tolong dong kami punya negara ini, negara kami punya program andalan yang namanya makan bergizi gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi,” ujarnya.

    Di sisi lain, usulan Najamudin itu telah direspons oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    PBNU: Harus Dikaji Mendalam

    Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf meminta usulan dari Najamudin itu harus dikaji secara mendalam karena manfaat zakat sudah memiliki kategori tersendiri dalam aturan agama Islam.

    Jika benar-benar terealisasi, Yahya menegaskan penerima MBG yang dibiayai lewat dana zakat adalah siswa miskin.

    “Harus dikaji lagi yang menerima siapa? Jika dikhususkan untuk anak-anak miskin itu bisa, kalau umum dan untuk semua orang itu harus lebih hati-hati,” kata dia dalam keterangannya ditulis Rabu (15/1/2025).

    MUI: MBG yang Didanai Zakat Tak Tepat jika Diterima Siswa Mampu

    Sementara, Wakil Ketua MUI, Anwar Abbas, mengungkapkan usulan penggunaan dana zakat untuk mendanai MBG akan memunculkan perbedaan pendapat antar ulama.

    Namun, sambungnya, perbedaan pendapat tak terjadi jika penerima MBG yang didanai lewat zakat diterima oleh siswa tidak mampu.

    “Kalau dari dana zakat tentu akan ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat diantara para ulama kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (15/1/2025).

    Kendati demikian, Anwar mengungkapkan usulan tersebut tidak akan menjadi masalah ketika pembiayaan MBG lewat dana infaq.

    Sehingga seluruh siswa baik dari keluarga miskin maupun mampu dapat menerimanya.

    Pasalnya, kata Anwar, pengelolaan dana infaq atau sedekah tidak seketah dengan zakat.

    “Tetapi kalau untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada tentu tidak tepat kecuali kalau diambil dari dana infaq dan sedekah karena ketentuan penyaluran dana infaq dan sedekah tersebut memang tidak seketat ketentuan penyaluran zakat.

    “Dimana yang boleh menerima dana zakat tersebut adalah hanya ashnaf yang delapan yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang dililit hutang, budak yang ingin memerdekakan diri, ibnu sabil dan fi sabilillah,” jelasnya.

    Di sisi lain, Anwar mengusulkan, jika memang pemerintah memiliki anggaran terbatas untuk melaksanakan program MBG, maka bisa dilakukan tidak secara rutin.

    “Tahun depan jika anggaran sudah ada  baru dilaksanakan secara penuh yaitu 5 atau 6 hari dalam seminggu,” pungkasnya.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Rina Ayu Panca Rini)

    Artikel lain terkait Program Makan Bergizi Gratis 

  • Ketua Umum PBB bidik suara anak muda pada Pemilu 2029

    Ketua Umum PBB bidik suara anak muda pada Pemilu 2029

    Denpasar (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) periode 2025–2030 Gugum Ridho Putra membidik suara anak muda sebagai persiapan berlaga pada Pemilihan Umum 2029.

    “Sekarang demografi pemilih sudah berubah 70 persen itu milenial dan Gen Z dan mereka masa depan kepemimpinan politik,” kata Gugum di sela Muktamar VI PBB di Denpasar, Bali, Rabu.

    Politikus muda kelahiran 1988 itu mengatakan perlu juga ada perubahan kaderisasi, utamanya lebih banyak anak muda, salah satu yang akan menjadi fokus kepemimpinannya.

    Caranya adalah membuat program yang dapat menggaet anak muda dengan pengemasan yang berbeda dan sesuai tren anak muda. Asalkan nilai Islam yang dibangun para pendahulu Masyumi dapat diterima baik generasi muda.

    “Masyumi itu inspirasi terbesar kami, tetapi era sudah jauh sekali. Sebagai realitas sejarah itu tidak bisa dilupakan, hanya pengemasan saja nanti,” katanya.

    Upaya menggaet generasi muda dilakukan agar partai dengan lambang bulan sabit dan bintang itu dapat meloloskan wakilnya di parlemen.

    Tercatat, partai yang didirikan pada era reformasi 1998 itu sudah empat kali gagal meloloskan kadernya di parlemen karena regulasi ambang batas parlemen sejak Pemilu 2009, 2014, 2019, dan terakhir 2024.

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, partai politik yang tidak bisa mendapatkan sedikitnya 4 persen suara sah nasional, tidak bisa mengonversinya menjadi kursi parlemen di Senayan, Jakarta.

    Sebelumnya, pendiri PBB Yusril Ihza Mahenda mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan atau menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen diharapkan akan berdampak terhadap penghapusan ketentuan ambang atas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen.

    Keputusan itu akan memberikan harapan baru kepada partai-partai politik berpeluang memiliki wakil rakyat di DPR RI.

    “Ini paling tidak memberikan secercah harapan bagi partai-partai politik wabil khusus juga PBB,” ucap Yusril yang juga Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan itu.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pimpin Sertijab 2 Jabatan Strategis dan Kenaikan Pangkat 54 Pati, KSAD Singgung Soal Profesionalisme – Halaman all

    Pimpin Sertijab 2 Jabatan Strategis dan Kenaikan Pangkat 54 Pati, KSAD Singgung Soal Profesionalisme – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memimpin upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri (Danpussenif) dan Gubernur Akademi Militer (Akmil).

    Di acara yang sama, KSAD juga menerima laporan kenaikan pangkat 54 Perwira Tinggi (Pati) TNI AD, di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) Jakarta pada Selasa (14/1/2025).

    Jabatan Danpussenif diserahterimakan dari Letjen TNI Teguh Muji Angkasa kepada Letjen TNI Iwan Setiawan.

    Sementara jabatan Gubernur Akmil berpindah dari Mayjen TNI R. Sidharta Wisnu Graha kepada Mayjen TNI Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw.

    Maruli tak lupa mengapresiasi para pejabat lama atas dedikasi mereka dan berharap pejabat baru dapat melanjutkan bahkan meningkatkan capaian yang telah diraih satuan selama ini.

    Selanjutnya, Maruli juga menerima Laporan Kenaikan Pangkat 54 Pati TNI AD yang terdiri dari tiga Letnan Jenderal, sebelas Mayor Jenderal, dan 40 Brigadir Jenderal.

    Letnan Jenderal yang naik pangkat yaitu Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, Letjen TNI Bobby Rinal Makmun, dan Letjen TNI Iwan Setiawan.

    Kemudian 11 Mayor Jenderal yang naik pangkat meliputi:

    Mayjen TNI Dr. Rokhmat,

    Mayjen TNI Dr. Rachmat S.,

    Mayjen TNI Rusmili,

    Mayjen TNI Joko Suparyoto,

    Mayjen TNI Helda Risman,

    Mayjen TNI Muslimin Fahsyah R.,

    Mayjen TNI Hendy Antariksa,

    Mayjen TNI Bayu Permana,

    Mayjen TNI Lucky Avianto,

    Mayjen TNI Sachono,

    Mayjen TNI Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw.

    Dalam acara itu, Maruli menekankan kepada pentingnya terus mengembangkan profesionalisme, integritas dan inovasi, agar siap menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks.

    Maruli juga menekankan kenaikan pangkat dan jabatan bukan sekadar penghargaan, tetapi juga tanggung jawab besar untuk terus meningkatkan kompetensi dan adaptasi terhadap dinamika tugas yang semakin menantang. 

    “Seorang pemimpin harus selalu update dengan setiap perkembangan, baik di tingkat nasional maupun global, agar mampu menciptakan strategi yang relevan dan inovatif,” kata Maruli dalam keterangan resmi Dinas Penerangan TNI AD pada Rabu (15/1/2025).

    TNI AD menyatakan momentum sertijab dan kenaikan pangkat tersebut menjadi simbol regenerasi kepemimpinan dalam tubuh TNI AD sekaligus pengukuhan komitmen untuk menjaga profesionalisme dan inovasi guna menjawab kebutuhan bangsa. 

  • Hamas Belum Tanggapi Draf Gencatan Senjata, Tunggu Israel Kirim Peta Penarikan IDF dari Gaza – Halaman all

    Hamas Belum Tanggapi Draf Gencatan Senjata, Tunggu Israel Kirim Peta Penarikan IDF dari Gaza – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang pejabat Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) mengatakan gerakan tersebut belum menyampaikan tanggapannya terhadap draf akhir perjanjian gencatan senjata karena Israel belum menyerahkan peta wilayah di mana mereka akan menarik diri.

    Peta tersebut termasuk penarikan tentara Israel dari poros Netzarim untuk mengamankan kembalinya para pengungsi ke rumah mereka.

    Selain itu, termasuk penarikan dari poros Philadelphia di perbatasan dengan Mesir, penarikan dari Jabalia di Jalur Gaza utara dan Rafah di Jalur Gaza selatan.

    Hamas mengatakan telah melakukan serangkaian kontak dan konsultasi dengan para pemimpin faksi Palestina.

    Mereka juga memberikan informasi terkini kepada mereka mengenai kemajuan yang dicapai dalam negosiasi yang sedang berlangsung di Doha.

    Sementara itu, media Israel mengatakan militer Israel sedang membahas peta yang menunjukkan wilayah penarikan tentaranya.

    “Komando Selatan tentara pendudukan Israel membahas persiapan penarikan bertahap pasukan tentara dari Gaza,” lapor Otoritas Penyiaran Israel, Selasa (14/1/2025).

    Surat kabar itu menjelaskan rencana sedang dibuat untuk mengerahkan kembali tentara di sekitar Jalur Gaza dan secara bertahap menarik diri dari Netzarim dan Philadelphia, di selatan Jalur Gaza.

    Laporan tersebut menunjukkan infrastruktur telah dibangun di poros Netzarim, termasuk antena komunikasi, dan akan memakan waktu sekitar satu minggu untuk mengevakuasi daerah tersebut.

    “Sumber keamanan Israel mengkonfirmasi tentara pendudukan sedang bersiap untuk meninggalkan penyeberangan Rafah segera setelah mencapai kesepakatan,” kata laporan tersebut.

    Sebelumnya pada Sabtu (11/1/2025), surat kabar Israel Haaretz mengutip sumber yang mengatakan tentara pendudukan Israel telah menyetujui rencana untuk segera menarik pasukan dari sebagian besar wilayah Gaza seiring dengan kemajuan negosiasi tahanan.

    Sumber tersebut mengindikasikan tentara pendudukan Israel akan melaksanakan perjanjian apa pun yang diratifikasi oleh tingkat politik, bahkan jika perjanjian tersebut mencakup penarikan segera. 

    Mereka juga percaya ada kemungkinan untuk menarik pasukan dari poros Netzarim meskipun ada fasilitas yang dibangun di sana.

    Sebelumnya, sekutu Israel, pemerintah Amerika Serikat (AS), yakin bahwa perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas dapat dicapai pada minggu ini.

    Jumlah Korban di Jalur Gaza

    Jumlah kematian warga Palestina meningkat menjadi lebih dari 46.645 jiwa dan 110.012 lainnya terluka sejak Sabtu (7/10/2023) hingga Selasa (14/1/2025) menurut Kementerian Kesehatan Gaza, dan 1.147 kematian di wilayah Israel, dikutip dari Anadolu Agency.

    Sebelumnya, Israel mulai menyerang Jalur Gaza setelah gerakan perlawanan Palestina, Hamas, meluncurkan Operasi Banjir Al-Aqsa pada Sabtu (7/10/2023), untuk melawan pendudukan Israel dan kekerasan di Al-Aqsa sejak pendirian Israel di Palestina pada 1948.

    Israel mengklaim, ada 101 sandera yang hidup atau tewas dan masih ditahan Hamas di Jalur Gaza, setelah pertukaran 105 sandera dengan 240 sandera Palestina pada akhir November 2023.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel

  • Harapan Kepala BPJH Babe Haikal soal tertib halal

    Harapan Kepala BPJH Babe Haikal soal tertib halal

    Babe Haikal, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI, yang juga bernama lengkap Ahmad Haikal Hasan Foto: Istimewa

    Tertib halal dorong capaian target pertumbuhan ekonomi 8 %

    Harapan Kepala BPJH Babe Haikal soal tertib halal
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Selasa, 14 Januari 2025 – 16:46 WIB

    Elshinta.com – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI, Ahmad Haikal Hasan atau Babe Haikal memastikan kepatuhan ekosistem industri halal terhadap Jaminan Produk Halal atau tertib halal akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi 8% sebagaimana ditargetkan oleh pemerintah.

    “Jika ekosistem halal kita dari hulu ke hilir tertib halal, saya pastikan cita-cita menjadi produsen produk halal nomor satu di dunia akan terwujud. Dan, sektor halal kita dipastikan berkontribusi penting dalam menopang target pertumbuhan ekonomi 8%, sebagaimana dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo,” Babe Haikal, di Jakarta, Senin (13/1/2025) dikutip dari keterangan tertulis.

    “Saya jamin kita pasti nomor satu. Kalau kita tertib halal, pasti (peringkat) kita melambung,” tambahnya.

    Babe Haikal menjelaskan optimisme tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, besarnya potensi ekonomi halal sangat terbuka lebar.  State of the Global Economy (SGIE) Report 2023 melaporkan pengeluaran konsumen muslim global adalah sebesar US$2,29 triliun di enam sektor ekonomi riil (2022) dan diproyeksikan mencapai US$3,1 triliun pada tahun 2027.

    Perkembangan enam sektor rill tersebut didukung sektor keuangan syariah sebagai enabler yang pada 2021/2022, asetnya mencapai US$3,9 triliun. Diproyeksikan meningkat hingga US$5,9 triliun pada 2025/2026.

    Data perdagangan juga menunjukkan bahwa Indonesia mencatatkan ekspor produk halal senilai USD 41,42 miliar, atau setara Rp673,90 triliun di periode Januari–Oktober 2024. Di periode yang sama, surplus neraca perdagangan produk halal Indonesia mencapai USD 29,09 miliar.

    Menilik kinerja ekspor produk halal Januari-Oktober 2024, sektor makanan olahan mendominasi nilai ekspor sebesar USD 33,61 miliar, diikuti pakaian muslim USD 6,83 miliar, farmasi USD 612,1 juta, dan kosmetik USD 362,83 juta.

    “Potensi perdagangan produk halal dunia terus meningkat. Ditandai data yang menunjukkan bahwa angka belanja masyarakat muslim dunia diproyeksikan akan terus meningkat. Dan, itu merupakan potensi besar ekonomi halal yang tak boleh kita lewatkan,” jelas Babe Haikal.

    “Sekarang, apa yang harus kita lakukan untuk ekonomi Indonesia. Tentu kita harus sama-sama perkuat ekosistem halal kita dari hulu hingga ke hilir. Dari usaha mikro, kecil, menengah hingga besar. Dari sektor makanan, minuman, kosmetik, obat, produk kimiawi, biologi, bahkan rekayasa genetik, hingga hingga barang gunaan. Ingatlah, ini akan menjadi amal jariyah kita,” katanya.

    Untuk itu, lanjut Babe Haikal, sinergi-kolaborasi penguatan ekosistem halal harus diperkuat.

    “Upaya edukasi dan literasi halal juga harus kita tingkatkan bersama melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, lintas kementerian, lembaga, pemda, perguruan tinggi, halal center, ormas, termasuk juga para ulama, asatidz, dan tokoh masyarakat di seluruh Indonesia,” pungkasnya.

     

    Penulis: Suwiryo/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • MUI Pusat tepis perbedaan sikap dengan MUI Banten soal PSN di PIK 2

    MUI Pusat tepis perbedaan sikap dengan MUI Banten soal PSN di PIK 2

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    MUI Pusat tepis perbedaan sikap dengan MUI Banten soal PSN di PIK 2
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 14 Januari 2025 – 19:43 WIB

    Elshinta.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menepis adanya perbedaan pandangan soal Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dengan MUI Banten.

    “Oh enggak, jadi tidak ada perbedaan pandangan. Saya sudah klarifikasi ke MUI Banten karena ternyata MUI Banten itu sebenarnya sama pandangannya sama kita,” ujar Ketua Tim MUI tentang PIK 2 Masduki Baidlowi saat dihubungi dari Jakarta, Selasa.

    Sebelumnya, MUI Pusat telah menggelar pertemuan dengan MUI DKI Jakarta dan MUI Banten membahas polemik PSN di PIK 2. Dalam pertemuan itu memperkuat hasil Mukernas MUI bahwa meminta proyek tersebut dihentikan.

    Namun tak lama berselang, MUI Banten menggelar konferensi pers mendukung kelanjutan PSN di PIK 2 karena dinilai memiliki manfaat besar termasuk membuka lapangan kerja.

    Pernyataan MUI Banten tersebut disampaikan Ketua MUI Banten Bidang Informasi dan Komunikasi serta Kebudayaan Islam Alwiyan Qosid Syam’un.

    Adanya perbedaan pandangan tersebut, Masduki mengklarifikasi bahwa MUI satu suara soal PSN di PIK 2, meminta agar dihentikan. Dalam rekomendasi di mukernas itu juga ditandatangani seluruh MUI se-Indonesia, termasuk MUI Banten.

    “Kita berkumpul (MUI) seluruh Indonesia, berkumpul di Jakarta, melakukan mukernas dan memberikan rekomendasi seperti itu. Jadi nggak bisa dibantah hanya oleh MUI daerah, nggak bisa begitu,” kata dia.

    Ia mengklarifikasi ke MUI Banten terkait perbedaan pandangan yang sebelumnya mengemuka.

    Masduki menegaskan bahwa MUI Banten memiliki pandangan yang sama dengan MUI Pusat menolak keberlanjutan PSN di PIK 2 tersebut. Apabila ada pihak yang menyatakan dukungan terhadap proyek tersebut, maka bukan atas nama institusi MUI.

    “Kalau ada hal yang misalnya ke depan, kalau ada hal yang berbeda ke depan, itu saya kira pasti itu tidak mengatasnamakan institusi. Itu pasti adalah pribadi yang mengatasnamakan MUI. Karena kalau atas nama MUI pasti sama seperti itu,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Saat Ini 350 Ribu Umat Islam Tinggal di Jepang, Diperkirakan Meningkat Jadi 600 Ribu Tahun 2035 – Halaman all

    Saat Ini 350 Ribu Umat Islam Tinggal di Jepang, Diperkirakan Meningkat Jadi 600 Ribu Tahun 2035 – Halaman all

    Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang  

    TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Jumlah umat Islam di Jepang diperkirakan akan meningkat berlipat 10 tahun mendatang.

    Saat ini jumlah umat muslim sekitar 350 ribu orang dan akan mencapai 600 ribu orang tahun 2035 namun jumlah tersebut tentu masih jauh lebih sedikit ketimbang warga China dan warga Korea yang ada di Jepang.

    “Masih banyak orang Jepang tidak tahu dan tidak mengerti mengenai muslim mengenai Islam di Jepang, apalagi jumlah muslim juga relatif masih sedikit di Jepang saat ini dibandingan kalangan China dan Korea,” papar Profesor Tanada Hirofumi  PhD., (75) Profesor Universitas Waseda,  salah satu profesor Jepang terbaik yang meneliti mengenai Islam khusus kepada Tribunnews.com Selasa ini (14/1/2025).

    Oleh karena jumlahnya masih sedikit jadi masih belum banyak orang Jepang yang mengerti mengenai Muslim dan agama Islam.

    “Lain dengan China dan Korea yang jumlahnya sangat banyak di Jepang, tentu ada dampaknya, orang Jepang sudah tahu mengenai mereka dan ada pula dampaknya kepada kehidupan warga Jepang. Nantinya kalau muslim di Jepang sudah jutaan jumlahnya seperti China dan Korea barulah juga pasti ada dampaknya di masa mendatang.”

    Apakah kaum muslim masih akan terus bertambah maupun orang asing yang masuk ke Jepang?

    “Tentu saja masih akan berlipat ganda yang akan masuk ke Jepang karena Jepang negara aman baik, menerima semua kalangan tanpa membedakan agama. Demikian pula di lingkungan yang semakin banyak muslimnya tentu kehidupan akan berubah mungkin nantinya di Jepang. Lihat saja di daerah di Jepang yang banyak orang Chinanya, karakter kehidupannya di sana juga jadi berubah.”

    Meskipun demikian mungkin saja kalangan muslim masih pikir-pikir mengenai Jepang karena banyak daging dan minyak babi atau yang haram di Jepang.

    “Itu sebabnya semakin banyak muslim di Jepang juga semakin banyak bermunculan kini restoran atau toko halal.”

    Jadi ada potensi bisnis dong dengan makanan halal di Jepang,” tanya Tribunnews.com lagi.

    “Benar sekali. Akan banyak bermunculan restoran atau toko halal di Jepang kalau semakin banyak kaum muslim di Jepang.”

    Bagaimana dengan kuburan muslim yang ada di Jepang?

    “Kuburan untuk kalangan muslim memang tidak dilarang sampai saat ini. Tidak ada aturan melarang hal tersebut. Namun dari kalangan penduduk setempat mungkin tidak mudah mendapatkan ijin membuat kuburan untuk kalangan muslim. Olehkarena itu kalangan pemerindah daerah Jepang mungkin bisa bantu turun tangan memecahkan hal tersebut membicarakan dengan penduduk setempat.”

    Selain itu Profesor Tanada juga mengusulkan pembuatan makan untuk kalangan muslim di tempat yang jauh seperti di kaki gunung yang jarang sekali ada penduduknya.

    “Mungkin bisa dibuat di tempat yang jauh yang tidak ada penduduknya seperti di kaki gunung untuk lokasi kuburan Islam sehingga tidak ada yang terganggu dengan adanya kuburan tersebut.”

    Tidak sedikit yang masih harus diperbincangan di Jepang mengenai kuburan untuk kalangan Islam di Jepang, terutama sosialisasi dengan masyarakat Jepang yang mungkin masih belum mengerti dan belum bisa menerima hal tersebut sebagai hal yang baru.

    Apakah ada pengelompokkan agama dalam pembuatan kuburan di Jepang, misalnya di kanan kuburan untuk kalangan Islam, di tengah untuk Kristen di kiri untuk kalangan Hindu Budha?

    “Tidak ada pembagian pengelompokan kuburan sesuai agama tersebut semua bercampur jadi satu. Kalau pun ada yang demikian, pemisahan sesuai agama yang mungkin saja dan sangat sedikit tidak pernah tahu saya. Secara hukum juga tidak ada pengaturan seperti pengelompokan demikian. Semua orang boleh bersatu dalam satu area apa pun agama mereka, tidak masalah.”

    Saat ini skeitar 350 umat muslim di Jepang dan ada sedikitnya 151 masjid tersebar di Jepang umumnya berada di daerah Kanto atau Tokyo dan sekitarnya seperti Saitama dan Ibaraki. Ada pula yang di Osaka dan sebagainya.

    Diskusi mengenai kalangan muslim yang ada di Jepang dilakukan wag Pencinta Jepang gabung gratis email ke;   tkyjepang@gmail.com.