agama: Islam

  • Viral Selebgram di Aceh Live TikTok Ngaji Diiringi Musik DJ

    Viral Selebgram di Aceh Live TikTok Ngaji Diiringi Musik DJ

    Jakarta

    Viral di media sosial selebgram bernama Mira Ulfa mengaji diiringi musik DJ saat siaran langsung di TikTok. Kini wanita tersebut telah diperiksa polisi syariah dan akan menjalani pembinaan.

    “Yang bersangkutan akan dibina di Aceh Timur karena kampungnya di sana. Kita juga berharap pihak keluarga ikut membina dia,” kata Plt Kabid Penegakan Syariat Islam Satpol PP/WH Provinsi Aceh, Marzuki kepada wartawan, dilansir detikSumut, Selasa (21/1/2025).

    Berdasarkan hasil pemeriksaan, Mira melakukan siaran langsung di TikTok dari sebuah lokasi di Banda Aceh. Marzuki menjelaskan, Mira sudah membuat pernyataan bersedia dipanggil kembali bila sewaktu-waktu dibutuhkan untuk menjalani pemeriksaan.

    “Hasil pemeriksaan katanya terjadi secara spontanitas,” jelas penyidik yang menangani kasus itu.

    Sementara, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Zahrol Fajri berharap kasus itu menjadi pelajaran bagi semua. Dia meminta siswa dan mahasiswa lebih berhati-hati di media sosial sehingga tidak menimbulkan hal-hal tidak baik.

    “Segi agama itu melecehkan agama. Kita mengaji dengan musik itu tidak boleh apalagi musik DJ,” jelas Zahrol.

    (azh/azh)

  • 10 Persiapan bagi Penderita Diabetes sebelum Puasa Ramadan

    10 Persiapan bagi Penderita Diabetes sebelum Puasa Ramadan

    Jakarta, Beritasatu.com – Bulan Ramadan akan segera tiba, dan bagi umat muslim, menjalankan ibadah puasa adalah kewajiban. Bagi penderita diabetes, menjalani puasa memerlukan persiapan ekstra untuk memastikan kondisi kesehatan tetap stabil selama bulan suci.

    Oleh karena itu, penting untuk melakukan persiapan puasa Ramadan untuk penderita diabetes agar tetap aman dan terhindar dari risiko kesehatan yang tidak diinginkan.

    Berikut ini 10 persiapan yang perlu dilakukan oleh penderita diabetes sebelum menjalankan puasa Ramadan, yang dikutip dari laman Know Diabetes, Selasa (21/1/2025).

    1. Konsultasi dengan dokter
    Sebelum bulan Ramadan dimulai, penting bagi penderita diabetes untuk berkonsultasi dengan dokter. Hal ini bertujuan untuk memastikan puasa bisa dijalankan dengan aman.

    Dokter akan menilai kondisi kesehatan secara menyeluruh dan memberikan penyesuaian terhadap pengelolaan diabetes, termasuk obat-obatan atau jadwal insulin yang mungkin perlu diubah. Panduan medis sangat penting untuk mencegah risiko, seperti hipoglikemia (gula darah rendah) dan hiperglikemia (gula darah tinggi) selama puasa.

    2. Memantau kondisi gula darah
    Selama bulan Ramadan, kadar gula darah bisa fluktuatif. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pemantauan gula darah secara berkala. Cek gula darah sebelum sahur, di tengah hari jika diperlukan, dan setelah berbuka puasa. Pemantauan yang rutin dapat membantu mendeteksi perubahan kadar gula darah yang tidak stabil, sehingga dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan.

    3. Tetap terhidrasi
    Dehidrasi dapat menjadi masalah utama selama berpuasa, terutama bagi penderita diabetes. Untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi, pastikan untuk minum banyak cairan antara waktu berbuka puasa dan sahur. Fokus pada air putih dan hindari minuman manis atau berkafein yang bisa menyebabkan dehidrasi atau lonjakan gula darah.

    4. Makan sahur yang seimbang
    Makan sahur sangat penting untuk membantu mempertahankan energi sepanjang hari. Penderita diabetes sebaiknya memilih makanan yang kaya serat dan memiliki indeks glikemik rendah, seperti biji-bijian, gandum, kacang-kacangan, dan sayuran. Menambahkan protein sehat, seperti telur atau yogurt, juga dapat membantu menjaga kestabilan kadar gula darah.

    5. Batasi konsumsi kurma
    Salah satu persiapan puasa Ramadan untuk penderita diabetes adalah membatasi konsumsi kurma. Meskipun kurma sering dimakan saat berbuka, penderita diabetes perlu membatasi jumlahnya karena kandungan gula alami yang tinggi.

    Sebuah kurma kecil sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan energi. Jika memungkinkan, pasangkan kurma dengan sumber protein atau lemak sehat untuk memperlambat penyerapan gula.

    6. Hindari konsumsi kafein
    Minuman berkafein seperti kopi dan teh dapat menyebabkan dehidrasi, yang bisa berbahaya selama puasa. Sebaiknya hindari minuman berkafein, terutama saat sahur. Pilihlah air putih atau teh herbal untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi tanpa meningkatkan risiko dehidrasi atau lonjakan gula darah.

    7. Pilih makanan berbuka puasa yang sehat
    Saat berbuka puasa, pilihlah makanan yang seimbang dan hindari makanan yang digoreng atau manis. Mulailah berbuka dengan karbohidrat kompleks, seperti nasi merah atau roti gandum, protein tanpa lemak seperti ayam atau ikan panggang, dan banyak sayuran. Pilihan makanan ini membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil dan memberikan energi yang dibutuhkan tubuh.

    8. Perencanaan makan yang matang
    Perencanaan makan yang baik sangat penting bagi penderita diabetes. Siapkan menu yang mencakup karbohidrat kompleks (misalnya quinoa atau ubi jalar), protein tanpa lemak (seperti tahu atau ayam), lemak sehat (seperti alpukat atau kacang-kacangan), dan sayuran yang kaya serat. Hindari makanan olahan dan camilan manis yang dapat mengganggu kontrol gula darah.

    9. Hindari olahraga berat
    Selama berpuasa, olahraga berat sebaiknya dihindari karena dapat menyebabkan hipoglikemia atau dehidrasi. Aktivitas ringan seperti berjalan kaki setelah berbuka puasa dapat membantu mengatur kadar gula darah dengan aman tanpa membebani tubuh.

    10. Memperhatikan kondisi tubuh
    Selama berpuasa, penderita diabetes harus selalu memperhatikan kondisi tubuh. Jika muncul gejala-gejala seperti pusing, berkeringat, kebingungan, atau kelelahan ekstrem, ini bisa menjadi tanda gula darah rendah. Dalam hal ini, segera berbuka puasa dengan makanan ringan yang mengandung glukosa untuk mengembalikan kadar gula darah normal.

    Dengan melakukan persiapan puasa Ramadan untuk penderita diabetes yang tepat, Anda dapat menjalani ibadah puasa dengan lebih aman dan nyaman. Pastikan untuk selalu berkonsultasi dengan dokter, memantau gula darah secara teratur, dan menjaga keseimbangan nutrisi selama bulan Ramadan.

  • Penembakan Politisi Kamboja, Thailand Tak Aman Bagi Pembangkang di Asia Tenggara – Halaman all

    Penembakan Politisi Kamboja, Thailand Tak Aman Bagi Pembangkang di Asia Tenggara – Halaman all

    Kegagalan Bangkok dalam melindungi para pembangkang dan pengungsi politik kembali disorot, setelah pada tanggal 7 Januari lalu seorang mantan anggota parlemen Kamboja, Lim Kimya, ditembak mati di ibu kota Thailand. Padahal, dia baru saja tiba di Bangkok pada hari itu dengan menumpang bus dari Kamboja.

    Juga ada laporan terpisah, pemerintah Thailand sedang mempersiapkan pengiriman balik 48 orang Uighur ke Cina. Warga etnis Uighur tersebut sebelumnya telah ditahan di Bangkok selama lebih dari satu dekade.

    “Pembunuhan Lim Kimya dan situasi terkait etnis Uighur saat ini, menunjukkan bahwa Thailand bukanlah tempat yang aman bagi para pengungsi,” kata Patrick Phongsathorn, seorang spesialis advokasi senior di Fortify Rights, kepada DW.

    Deretan panjang kekerasan terhadap pengungsi politik

    Namun, pembunuhan Lim Kimya dan dugaan rencana deportasi warga Uighur itu hanyalah kasus terbaru dalam deretan panjang insiden kekerasan terkait migran di Thailand.

    Pada November 2024, otoritas Thailand secara paksa mengembalikan enam aktivis oposisi ke Kamboja untuk dihadapkan pada tuduhan pengkhianatan. Padahal, mereka memiliki status pengungsi yang diakui oleh PBB.

    Pada pertengahan 2024, Bangkok juga menangkap Y Quynh Bdap, seorang aktivis hak-hak etnis minoritas Vietnam, menyusul permintaan ekstradisi dari Hanoi.

    Setahun sebelumnya, Bounsuan Kitiyano, seorang aktivis politik Laos yang juga memiliki status pengungsi PBB, dibunuh di provinsi Ubon Ratchathani, Thailand bagian timur laut.

    Pada tahun 2015, Thailand juga memulangkan 109 tahanan Uighur ke Cina, sebuah keputusan yang dikecam secara luas. 48 orang lainnya yang diduga akan dideportasi berdasarkan laporan terbaru, saat ini masih berada di penjara Thailand.

    Menurut Phongsathorn, mengirimkan warga etnis Uighur kembali ke Cina, adalah sebuah tindakan ilegal. Uighur adalah sebuah kelompok etnis yang sebagian besar beragama Islam di provinsi Xinjiang, Cina bagian barat laut, yang kerap mendapat persekusi dari Beijing.

    “Pemerintah tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga undang-undang anti-penyiksaannya sendiri, yang melindungi individu dari deportasi ke tempat-tempat di mana mereka menghadapi penyiksaan atau penganiayaan,” kata Phongsathorn.

    Tak ada keamanan di Asia Tenggara

    Bukan hanya Thailand, negara-negara lain di Asia Tenggara juga tampaknya mengikuti tren yang sama.

    Dalam sebuah email kepada DW, Amnesty International mengaku telah “mengamati eskalasi penindasan transnasional yang mengakhawatirkan” di Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar.

    “Para aktivis, pembela hak asasi manusia, dan pembangkang politik yang melarikan diri dari negara asalnya, dengan harapan mendapatkan tempat berindung yang aman, akhirnya menghadapi penculikan, penghilangan paksa, pembunuhan, dan pemulangan paksa ke tempat-tempat di mana mereka terancam menghadapi pelanggaran hak asasi manusia,” kata Chanatip Tatiyakaroonwong, peneliti Amnesty International untuk Thailand dan Laos.

    Sebagai contoh, aktivis hak asasi manusia Thailand, Wanchalearm Satsaksit, menghilang di Kamboja pada tahun 2020. Setahun sebelumnya, tiga aktivis Thailand, Chucheep Chiwasut, Siam Theerawut, dan Kritsana Tupthai, hilang setelah dilaporkan ditangkap di Vietnam. Keberadaan mereka masih belum diketahui.

    Pada akhir 2018, mayat dua aktivis anti-kerajaan Thailand, Chatcharn Buppawan dan Kraidej Luelert, ditemukan tertimbun beton di tepi Sungai Mekong.

    Menurut Chanatip, identitas para pelaku masih belum diketahui dalam banyak kasus, “meskipun ada kecurigaan kuat akan keterlibatan negara, karena para korban adalah para pengkritik dan pembangkang.”

    Polisi klaim pembunuhan Lim Kimya tidak bermotif politik

    Komisaris Polisi Thailand, Jenderal Pol Kitrat Phanphet, terkait penembakan Lim Kimya di Bangkok mengatakan, kejahatan tersebut “tidak bermotif politik, tetapi berasal dari konflik pribadi.” Kitrat tidak merinci bagaimana polisi bisa sampai pada kesimpulan tersebut.

    Namun, politisi Kamboja Sam Rainsy menuding mantan penguasa Kamboja, Hun Sen, sebagai dalang di balik pembunuhan tersebut.

    “Puluhan anggota oposisi telah dibunuh tanpa proses hukum,” kata Rainsy dalam sebuah unggahan online, seraya menambahkan bahwa dirinya juga menghadapi beberapa percobaan pembunuhan.

    Pada hari Lim Kimya ditembak, yang bertepatan dengan peringatan runtuhnya rezim Khmer Merah, mantan PM Hun Sen, yang pada tahun 2023 menyerahkan kekuasaan kepada putranya, Hun Manet, menyerukan undang-undang baru untuk melabeli mereka yang berusaha menggulingkan pemerintahan putranya sebagai “teroris.”

    Faktor kedekatan Bangkok dan Phnom Penh

    Dalam wawancara dengan DW, Tyrell Haberkorn, seorang profesor studi Asia Tenggara di University of Wisconsin-Madison, mengatakan kasus Lim Kimya adalah “bagian dari penganiayaan yang sudah berlangsung lama dan tidak berubah” terhadap para pengungsi politik dan pencari suaka di Thailand.

    “Apa yang memungkinkan hal ini terjadi dengan impunitas, adalah keengganan untuk menyelidiki atau meminta pertanggungjawaban para pelaku,” katanya.

    Selain itu, pemerintah Thailand dan Kamboja juga memiliki hubungan yang sangat dekat.

    Sebuah laporan dari Human Rights Watch pada tahun 2024, mengaitkan “intimidasi dan pelecehan, pengawasan, dan kekerasan fisik” yang dihadapi para pembangkang Kamboja di Thailand, dengan dekatnya hubungan antara Hun Sen dan mantan Perdana Menteri Thailand, Jenderal Prayuth Chan-ocha.

    Setelah pembunuhan Lim Kimya, otoritas Thailand harus menentukan “apakah ada kolusi antara elemen-elemen politik di Thailand dan Kamboja,” kata Phonsathorn kepada DW.

    Thailand menjadi lebih aman dengan bergabung ke UNHRC?

    Terlepas dari kegagalannya melindungi para pembangkang, Thailand sukses mewujudkan targetnya mendapatkan kursi di Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) tahun lalu. Keanggotaannya telah dimulai pada 1 Januari dan akan berlaku selama tiga tahun.

    “Kinerja hak asasi manusia Thailand akan berada di bawah pengawasan yang lebih ketat, dan negara serta pemerintah Thailand akan memiliki standar yang lebih tinggi sebagai anggota UNHRC,” jelas Phongsathorn.

    Meski begitu, masih belum jelas bagaimana keanggotaan ini akan berdampak pada dugaan kesepakatan dengan pemerintah lain “terkait penindasan transnasional,” tambahnya.

    Sementara Chanatip mengatakan: “Pemerintah Thailand harus menggunakan keanggotaannya sebagai kesempatan untuk menjadi pemimpin dalam meningkatkan hak-hak pengungsi dan pencari suaka, baik di Thailand maupun di seluruh kawasan.”

    Diadaptasi dari artkel DW bahasa Inggris

  • Capai Target, WSBP Catatkan Nilai Kontrak Baru Rp 2,37 T di 2024

    Capai Target, WSBP Catatkan Nilai Kontrak Baru Rp 2,37 T di 2024

    Jakarta

    PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) berhasil menutup tahun 2024 dengan pencapaian positif. Sepanjang tahun 2024 WSBP sukses mencapai target dengan mencatatkan total Nilai Kontrak Baru (NKB) sebesar Rp 2,37 triliun. Jumlah ini naik sekitar 36% dibandingkan NKB tahun 2023 yang sebesar Rp 1,74 triliun.

    “Kami sangat bangga atas capaian ini. Dengan pencapaian NKB sebesar Rp 2,37 triliun, WSBP tidak hanya berhasil mencapai target tahunan, tetapi juga menunjukkan bahwa strategi bisnis kami berhasil dalam menghadapi berbagai tantangan pasar di tahun 2024. Hal ini menjadi bukti kuat atas komitmen kami untuk memberikan solusi terbaik bagi para pelanggan dan mitra kerja,” ujar Kepala Divisi Corporate Secretary WSBP Fandy Dewanto dalam keterangan tertulis, Selasa (21/1/2025).

    Peningkatan NKB ini diraih melalui penjualan tiga lini bisnis utama WSBP yang berkinerja dengan baik yaitu Produk Readymix, Precast, dan Jasa Konstruksi. Lini bisnis Readymix menyumbang NKB terbesar dengan Rp 913,17 miliar, diikuti oleh Beton Precast sebesar Rp 881,09 miliar, dan Jasa Konstruksi sebesar Rp 574,50 miliar.

    Capaian ini berhasil WSBP raih melalui berbagai proyek besar yang berkontribusi signifikan terhadap pencapaian NKB WSBP di tahun 2024. Di antaranya Proyek Pembangunan Container Yard dan Infrastruktur Pendukung di Pelabuhan Batu Ampar, Batam milik PT Persero Batam senilai Rp 391,71 miliar dengan lingkup pekerjaan jasa konstruksi untuk mendukung pengelolaan pelabuhan yang lebih modern dan efisien. Ada pula pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi Seksi 3B senilai Rp 187 miliar, pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai dengan nilai kontrak Rp68,2 miliar.

    Ada pula proyek pembangunan Gedung Universitas Persatuan Islam (UNIPI) senilai Rp 105,5 miliar, proyek konstruksi Tembok Penahan Jembatan Enim I-II di Sumatera Selatan senilai Rp 71,8 miliar, dan berbagai proyek lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Tak hanya memperoleh NKB dari suplai produk Readymix dan Precast, dan pengerjaan proyek konstruksi, WSBP juga mendorong optimalisasi aset perusahaan dengan penyewaan alat. WSBP, kata dia, memanfaatkan aset-aset peralatan seperti truck mixer, batching plant, wheel loader, genset, dan excavator termasuk alat-alat idle, untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan perusahaan. WSBP berhasil meraih NKB Rp 14,99 miliar dari lini bisnis ini.

    Pada periode ini, komposisi proyek yang diperoleh mayoritas berasal dari pelanggan eksternal (pemerintah, BUMN/BUMD dan perusahaan swasta lainnya) sebesar 62,65% dan dilengkapi perolehan dari internal (PT Waskita Karya (Persero) Tbk) sebesar 37,35%. Komposisi perolehan proyek WSBP pada tahun 2024 yang mayoritas berasal dari pelanggan eksternal sebesar mencerminkan kemampuan WSBP dalam memperluas pangsa pasar dan menjaga daya saing di pasar eksternal.

    Di tahun 2025 WSBP siap mendukung berbagai program pembangunan sesuai arah kebijakan pemerintah termasuk program 3 juta rumah. Sebagai bagian dari inovasi, WSBP telah menyiapkan solusi Rumah Precast dengan sistem modular, yaitu Balok Precast/Brikon dan Sistem Load Bearing Wall. Sistem ini menawarkan efisiensi tinggi, penghematan waktu konstruksi, dan kekuatan struktur yang terjamin. Rumah Precast ini diharapkan mampu mempercepat program pembangunan perumahan nasional.

    WSBP terus fokus memperluas pangsa pasar dengan target peningkatan 10-15% melalui inovasi produk dan layanan berbasis kebutuhan pasar (market fit). Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah mendukung program infrastruktur pemerintah dengan menargetkan hingga 20% dari NKB untuk sektor perumahan, bendungan, irigasi, serta infrastruktur prioritas lainnya.

    “Dengan portofolio yang kami miliki, mulai dari proyek perumahan Savasa hingga pengaman pantai, kami yakin dapat terus memenuhi kebutuhan pasar yang semakin dinamis. Kami optimis dapat terus berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur strategis di Indonesia,” tutur Fandy.

    Berbekal capaian tersebut, pihaknya optimistis mampu menghadapi tantangan di tahun 2025. Fandy menyebut WSBP akan berfokus pada penguatan bisnis inti, inovasi, serta kolaborasi strategis dengan para mitra kerja guna mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Dalam penerapannya akan tetap menekankan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, manajemen risiko, dan pembangunan berkelanjutan.

    (akd/ega)

  • Akademisi ungkap lima faktor masyarakat puas atas kinerja Prabowo

    Akademisi ungkap lima faktor masyarakat puas atas kinerja Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Dosen Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung Ridwan Sutandi mengatakan meningkatnya kepuasan publik akan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dipengaruhi oleh lima faktor.

    Pertama, pada aspek karakter dan kolaborasi kepemimpinan. Prabowo dinilai sebagai pemimpin transformasional yang membawa perubahan dalam berbagai bidang.

    Hal tersebut, lanjut dia, dipengaruhi oleh kepemimpinan Prabowo yang tegas, memiliki visi masa depan dalam aspek kedaulatan pangan dan pertahanan bangsa, berani dalam bertindak, serta pandai membangun hubungan personal dengan berbagai kelompok masyarakat.

    “Figur kepemimpinan Prabowo menjadi kekuatan yang mampu membawa arus perubahan dalam dinamika kebangsaan. Hal ini dibuktikan dengan kompaknya Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo,” ujar Ridwan dalam siaran pers yang terima ANTARA, Selasa.

    Faktor kedua yakni aspek penguatan SDM dan tata kelola pemerintah. Hal tersebut terlihat dari upaya Prabowo dalam menggandeng seluruh pihak yang ahli di bidangnya untuk masuk ke dalam pemerintahan.

    “Selain itu, Presiden Prabowo merupakan pribadi pemimpin yang mampu merangkul dan mendapat dukungan dari berbagai kelompok masyarakat. Sehingga, transisi kepemimpinannya berjalan dengan kondusif,” kata Ridwan.

    Aspek ketiga yakni inovasi program yang terkesan bukan pencitraan. Sejak di awal masa pemerintahannya, mantan Pangkostrad ini langsung memerintahkan seluruh jajaran kabinet untuk fokus ke program-program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kesehatan yang langsung berdampak kepada masyarakat.

    Keempat, lanjut Ridwan, yakni aspek komunikasi publik. Dalam pandangannya, model komunikasi publik Prabowo bersifat kolaboratif dan partisipatif.

    Hal tersebut terlihat dalam beberapa kesempatan Prabowo mampu membangun pola komunikasi yang memberikan ketegasan, ketenangan, dan berjalan secara efektif.

    Terakhir yakni kecepatan Prabowo dalam bertindak menghadapi isu-isu internasional yang mempengaruhi kedaulatan Indonesia.

    Salah satunya yang terlihat yakni keaktifan Prabowo dalam kunjungan luar negeri dan forum-forum internasional. Tidak hanya yang mempengaruhi dalam negeri, Prabowo juga menunjukkan keberpihakan terhadap isu-isu kemanusiaan, anti penjajahan, hak asasi manusia, dan isu internasional lainya.

    “Misalnya, saat menampilkan semangat kemerdekaan untuk rakyat Palestina, hal ini menjadi gambaran penting dalam kinerja Presiden Prabowo yang tidak hanya membangun kemajuan secara internal, tetapi juga membangun performa dalam lingkup internasional,” jelas Ridwan.

    Dengan lima aspek tersebut, maka tidak heran Prabowo berhasil meraup kepuasan publik 80,9 persen seperti hasil Survei Litbang Kompas yang dikutip Ridwan.

    “Prabowo dipandang mampu menjadi katalisator perubahan yang berdasarkan pada kebutuhan rakyat. Hal ini dibuktikan dengan tingginya citra kepemimpinan Prabowo dengan prosentase 15,7% dinilai sangat baik dan 78,4% dinilai baik,” jelas dia.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • PAW DPR RI Dapil Jember-Lumajang, Muhammad Khozin Dilantik Gantikan Ra Gopong

    PAW DPR RI Dapil Jember-Lumajang, Muhammad Khozin Dilantik Gantikan Ra Gopong

    Jember (beritajatim.com) – Muhammad Khozin, politisi Partai Kebangkitan Bangsa, resmi dilantik menjadi anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jember-Lumajang 2024-2029 menggantikan antarwaktu Achmad Ghufron Sirodj alias Ra Gopong, di Senayan, Selasa (21/1/2025).

    Selain Khozin, Ketua DPR RI Puan Maharani. juga melantik Anisah Syakur dan Muhammad Hilman Mufidi. Pelantikan tersebut merujuk Surat Keputusan Presiden No 156/P Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Antarwaktu Anggota DPR dan anggota MPR.

    Khozin adalah pengasuh pondok pesantren mahasiswa Al Khozini di Kabupaten Jember. Sebelum terjun ke parlemen, dia menggeluti dunia aktivisme dan intelektual. “Bagi saya, berjuang di jalur politik itu butuh pengetahuan, strategi, dan komunikasi yang baik agar aspirasi dari konstituen dapat diperjuangkan dengan baik,” katanya, usai pelantikan.

    Putra pasangan almarhum KH Munief Syafii dan almarhumah Nyai Hj. Nur Arifah yang berusia 36 tahun ini aktif dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) saat kuliah di Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.

    Tak hanya menjadi aktivis, Khozin juga pernah menjadi wartawan di Malang, Jakarta, dan Bogor. Dari sana ia belajar tentang cara mempuk keyakinan dan tahan banting. “Pelajaran yang sangat berharga dalam perjalanan hidup ini,” katanya.

    Alumnus santri Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo ini pernah menjadi staf ahli Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto dan menjadi Ketua Tim Ahli Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin. Selain itu, dia berbisnis di bidang peternakan, makanan, serta minuman.

    Tak heran jika kemudian Khozin ingin menguatkan ekonomi akar rumput. Dia ingin dunia usaha menjadi pemantik pergerakan ekonomi di akar rumput. “Setiap bertemu dengan masyarakat selalu ada pesan, keluhan, bahkan tangisan yang wajib diperjuangkan melalui kerja konstitusional di DPR,” katanya.

    Menurut Khozin, kerja politik seharusnya dilakukan dengan penuh tanggungjawab untuk memberikan dampak secara luas ke publik. Dia akan memprioritaskan santri dan warga desa sebagai amanah dari konstituen untuk diperjuangkan. [wir]

  • Supratman: Pelaku industri busana muslim dapat perlindungan HAKI

    Supratman: Pelaku industri busana muslim dapat perlindungan HAKI

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Hukum dan HAM RI Supratman Andi Agtas memastikan para pelaku industri busana atau fesyen muslim di Indonesia akan mendapatkan perlindungan produk secara hukum jika mau mendaftarkan produknya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

    “Ini adalah langkah positif untuk ekonomi Indonesia, khususnya dalam sektor industri kreatif. Kami juga mendorong pelaku industri untuk mendaftarkan produknya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai bentuk perlindungan,” kata Agtas saat berdiskusi dengan Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) tentang persiapan kegiatan Asian Islamic Fashion and Art (AIFA) yang digelar di Jakarta, Senin (20/1).

    Dalam siaran pers resmi yang disiarkan Selasa, dijelaskan Agtas dan jajarannya mendukung digelarnya kegiatan AIFA tersebut. Pasalnya, kegiatan itu bisa menjadi salah satu motor penggerak ekonomi rakyat yang harus diberikan perlindungan hukum.

    Dengan perlindungan hukum terhadap produk, Supratman meyakini persaingan usaha antar pelaku industri akan semakin sehat.

    Hal senada juga dikatakan Ketua Bidang Perdagangan Internasional MN KAHMI, Bambang Susanto. Selain meningkatkan perekonomian dalam negeri, Bambang menilai kegiatan bertaraf internasional ini juga berguna untuk membangun hubungan dagang yang baik antarnegara di ASEAN.

    Di saat yang sama, Ketua Panitia Pelaksana AIFA 2025, Viviana Hanifa, menjelaskan bahwa kegiatan yang akan berlangsung selama 25 Januari sampai 26 Januari 2025 ini merupakan kolaborasi pertama KAHMI dengan sektor industri dan pemangku kepentingan.

    Nantinya, rangkaian kegiatan ini akan dimulai dari Kahmi Award, fashion show busana muslim, dan pemecahan rekor MURI program jalan sehat oleh perempuan terbanyak mengenakan kerudung bermotif batik.

    “Kami ingin menjadikan AIFA sebagai model kolaborasi yang menunjukkan kekuatan industri fesyen Indonesia, sekaligus memecahkan rekor MURI yang memperlihatkan kekayaan budaya bangsa,” jelas Viviana.

    Dengan adanya kegiatan ini, dia berharap industri busana muslim di Indonesia semakin maju dan berkembang di skala nasional hingga tingkat negara–negara ASEAN.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pakar sebut `e-voting` dapat perbaiki kinerja demokrasi

    Pakar sebut `e-voting` dapat perbaiki kinerja demokrasi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pakar sebut `e-voting` dapat perbaiki kinerja demokrasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 20 Januari 2025 – 20:10 WIB

    Elshinta.com – Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Saiful Mujani mengatakan e-voting atau pemungutan suara berbasis elektronik dapat memperbaiki kinerja demokrasi.

    “Kenapa memperbaiki kinerja demokrasi? Pertama, beri kesempatan semua warga bisa memilih. Tidak dibatasi ruang dan waktu,” kata Prof. Mujani saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa pelaksanaan e-voting dapat memperkecil intervensi yang melanggar hukum untuk mewujudkan pemilu jurdil (jujur dan adil).

    Ia juga mengatakan sistem pemilihan tersebut lebih efisien dari segi waktu dan biaya dibandingkan sistem saat ini, sehingga membenahi kinerja demokrasi.

    Oleh sebab itu, menurut dia, perlu membuat sebuah undang-undang yang mengatur pemilihan umum dengan cara e-voting.

    Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga mengatakan bahwa e-voting harus menjadi pertimbangan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) ke depan.

    Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian menjelaskan usulan tersebut mempertimbangkan para pekerja yang merantau dan tidak bisa pulang ke daerah asalnya.

    “Di Indonesia ini kan banyak orang yang bekerja tidak di kotanya atau tidak di kabupatennya. Nah, ini dibiarkan saja. Kalau kamu enggak pulang, ya sudah kamu kehilangan hak pilih,” kata Saurlin dalam acara Peluncuran Kertas Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan HAM Petugas Pemilu di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (15/1).

    Adapun pada saat ini revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2025.

    Sumber : Antara

  • Houthi Yaman Libur Dulu, Cabut Blokade Laut Merah: Sudah Lemah atau Karena Gencatan Senjata Gaza? – Halaman all

    Houthi Yaman Libur Dulu, Cabut Blokade Laut Merah: Sudah Lemah atau Karena Gencatan Senjata Gaza? – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM – Gerakan Ansarallah (Houthi) Yaman, mengumumkan rencana untuk menghentikan blokade mereka terhadap pengiriman arus barang maritim di Laut Merah, Minggu (19/1/2025).

    Pencabutan blokade itu, dilaporkan dimulai dengan penghentian permusuhan dan serangan terhadap kapal-kapal “non-Israel”. 

    “Pusat Koordinasi Operasi Kemanusiaan Houthi (HOCC) mengeluarkan pernyataan mencabut blokade selama setahun terhadap pengiriman di Laut Merah, menyusul penerapan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza,” tulis laporan ME, dikutip Senin (20/1/2025).

    Seperti dilaporkan, gencatan senjata antara pasukan Israel dan Hamas dilakukan dalam kerangka pertukaran sandera dan tahanan. 

    Tahap pertama pertukaran tahanan berlangsung dengan sukses pada hari Minggu dengan bentuk pembebasan 90 tahanan Palestina oelh Israel ditukar dengan tiga sandera Israel yang ditahan oleh Hamas di Gaza.

    Pusat Koordinasi Operasi Kemanusiaan Houthi mengatakan kalau ke depannya, mereka tidak akan menyerang sebagian besar kategori kapal yang melintas di Laut Merah:

    Kapal-kapal yang dinyatakan Houthi tidak akan diserang adalah:

    Kapal yang menuju Israel
    Kapal Amerika atau Inggris
    Kapal yang sebagian dimiliki oleh entitas Israel
    Kapal yang dioperasikan oleh kepentingan Israel tetapi dimiliki oleh negara lain

    Kelompok Ansarallah Houthi Yaman mengklaim rudal hipersonik Palestine 2 yang mereka luncurkan ke Israel menghantam pangkalan udara Nevatim, Negev, wilayah pendudukan Israel pada Sabtu (29/12/2024). (Anews/File)

    Kapal Berentitas Sepenuhnya Israel Tetap Jadi Target 

    Meski begitu, Houthi masih berencana untuk menyerang kapal yang sepenuhnya dimiliki Israel atau berbendera Israel, setidaknya sampai semua fase perjanjian gencatan senjata dilaksanakan.

    “Kapal-kapal yang sepenuhnya milik Israel ini “dilarang melintasi Laut Merah, Bab-el-Mandeb, Teluk Aden, Laut Arab, dan Samudra Hindia saat ini,” kata pernyataan HOCC.  

    Dalam sebuah peringatan, kelompok itu mengatakan kalau mereka akan melanjutkan serangan terhadap pengiriman komersial jika pasukan Amerika Serikat (AS) dan Inggris menyerang Yaman lagi. 

    Jika itu terjadi, kelompok itu memperingatkan, mereka dapat melanjutkan serangannya terhadap pengiriman khusus Amerika dan Inggris. 

    Pada Jumat, pemimpin Houthi, Malik Al-Houthi menyatakan kalau “operasi angkatan laut kelompok itu telah mencapai hasil yang menentukan dan kemenangan nyata” dalam bentuk pengumuman gencatan senjata di Gaza.

    Namun, Houthi tetapi memperingatkan bahwa kegiatan kelompok itu dapat dilanjutkan jika pertempuran kembali terjadi di Gaza.

    “Pada tahap apa pun di mana musuh Israel kembali melakukan agresi dan eskalasi, kami akan siap mendukung (Hizbullah),” kata Al-Houthi. 

    Sebuah kapal komesial tampak mengalami kebakaran dengan asap hitam membumbung seusai mendapat serangan di Laut Merah, Yaman. Pusat Koordinasi Operasi Perdagangan Maritim Inggris melaporkan insiden keamanan serangan baru di dekat Yaman, Senin (26/8/2024). (MNA/Tangkap Layar)

    Gencatan Senjata Gaza Cuma Alasan, Houthi Sudah Lemah Dihajar AS

    Keputusan kelompok tersebut untuk tidak lagi melancarkan serangan rudal antikapal dan pesawat nirawak di Laut Merah telah diantisipasi oleh banyak pihak di industri pelayaran. 

    Dimitris Maniatis, CEO perusahaan pelayaran dan logistik Marisks, mengatakan kepada Reuters bahwa kemampuan Houthi telah berkurang secara signifikan akibat serangan udara Israel dan Amerika selama bulan lalu.

    “(Karena melemahnya kekuatan) sehingga kelompok tersebut menginginkan “alasan untuk mengumumkan gencatan senjata” dan mengakhiri kampanye (blokade Laut Merah) mereka,” kata pernyataan itu dilansir ME. 

    Beberapa sumber lain mengatakan kepada Reuters kalau pelaku industri pelayaran sudah berencana kembali menggunakan rute dan jalur Laut Merah.

    “Meski demikian perusahaan pelayaran papan atas telah menekankan bahwa mereka masih berencana untuk menunggu dan melihat bagaimana situasi menjadi stabil,” kata laporan ME. 

    Terlepas dari apakah jaminan mereka terhadap pelayaran Barat tetap berlaku atau tidak, pasukan Houthi tampaknya telah memilih target kapal yang tidak sejalan dengan kriteria mereka sebelumnya, dan kadang-kadang menyerang kapal yang terkait dengan sponsor asing mereka sendiri. 

    Nasib kapal pengangkut mobil Galaxy Leader yang dibajak dan awaknya yang terdampar masih belum pasti.

    Kapal ro/ro tersebut telah tertahan di jangkar di lepas pantai barat laut Yaman selama lebih dari setahun. 

    Pada hari yang sama dengan pengumuman HOCC, para pemimpin Houthi mengklaim upaya kedelapan untuk menargetkan kapal induk USS Harry S. Truman di Laut Merah.

    Seperti klaim sebelumnya tentang serangan Houthi terhadap kapal induk, Komando Pusat AS belum berkomentar. 

    Sebuah rudal yang ditembakkan oleh Houthi di Yaman dilaporkan menghantam atap sebuah rumah di pemukiman Israel di selatan Yerusalem Timur, di Yerusalem pada tanggal 14 Januari 2025 (Tangkap layar X)

    Bombardir Tel Aviv Jika Langgar Gencatan Senjata

    Militan sayap kanan Yaman, Houthi mengancam akan terus melakukan serangan ke kapal dagang Israel dan membombardir kota Tel Aviv jika PM Netanyahu melanggar gencatan senjata Gaza.

    Ancaman ini juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree usai militant Yaman ini berhasil menghujani tiga kota Israel yakni Eilat, Tel Aviv, hingga Ashkelon.

    Serangan ke sejumlah kota terbesar Israel itu dilakukan sebagai respons Houthi terhadap Israel yang terus melakukan serangan ke Gaza menjelang digelarnya gencatan senjata pada Minggu (19/1/2025).

    Seree mengungkap bahwa pesawat tempur Israel masih gencar melakukan serangan di wilayah Gaza walau kesepakatan gencatan sudah senjata disetujui. 

    Imbas serangan ini tim medis di Gaza mencatat setidaknya ada 119 orang tewas sejak kesepakatan gencatan senjata diumumkan pada Rabu lalu.

    Houthi menilai Israel tak sungguh-sungguh dalam menjalankan perjanjian gencatan senjata, mengatakan perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas mengakhiri perang namun tidak mengakhiri konflik.

    Mengantisipasi terjadinya serangan serupa, Houthi mengancam akan menyerang Israel dengan rudal-rudal secara langsung serta turut menargetkan kapal-kapal yang berlayar di Laut Merah dan Teluk Aden.

    Houthi baru akan menghentikan serangan terhadap Israel, setelah dimulainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

    “Kami akan terus memantau tahap-tahap pelaksanaan perjanjian ini,” kata Mohammed al-Bukhaiti kepada Al Jazeera.

    “Jika Israel menghentikan agresi di Gaza, dan jika AS, Inggris, dan Israel menghentikan agresi terhadap Yaman, Houthi akan menghentikan operasi mereka, termasuk serangan terhadap angkatan laut dan kapal komersial,” imbuhnya.

    Serangan seperti ini bukan kali pertama yang dilakukan Houthi.

    Sejak Israel melakukan serangan ke Gaza, Kelompok tersebut telah meluncurkan roket ke sebagai bentuk solidaritas dengan warga Palestina di Gaza. 

    Tak hanya itu untuk memukul mundur ekonomi Israel, Houthi juga menargetkan angkatan laut dan kapal komersial yang terkait dengan Israel dan sekutunya yang melewati Bab al-Mandeb di Laut Merah.

    Akibat serangan tersebut reputasi israel yang selama ini dikenal sebagai mitra dagang yang aman kini mulai tercoreng.

    Hamas: Terima Kasih Houthi

    Menjalang digelarnya gencatan senjata yang akan dimulai pada hari ini pukul 08.30 waktu setempat atau 13.30 WIB.

    Wakil kepala Biro Politik Hamas, Khalil al-Hayya mengucapkan terima kasih kepada para sekutunya yakni Houthi di Yaman yang telah membantu tercapainya gencatan senjata itu.

    Selain Houthi, al-Hayya juga turut Ia juga berterima kasih kepada Hizbullah di Lebanon yang kehilangan ratusan pemimpin dan pejuang dalam mendukung perlawanan Palestina.

    Lebih lanjut ia berterima kasih kepada Iran yang meluncurkan Operasi Janji Sejati 1 dan 2 untuk membalas serangan Israel dan memblokir jalur kapal Israel.

    “Terima kasih kepada Republik Islam, gerakan perlawanan Hizbullah Lebanon, Angkatan Bersenjata Yaman, dan Perlawanan Irak,” katanya dimuat Press TV.

    “Kami tidak akan melupakan, kami tidak akan memaafkan, dan tidak ada di antara kami yang akan mengabaikan pengorbanan rakyat kami di Jalur Gaza,” imbuhnya.

    Isi Poin Gencatan Senjata

    Sebagai Informasi, Hamas dan Israel akhirnya menyepakati gencatan senjata yang akan dimulai pada 19 Januari.

    Adapun proses gencatan senjata akan berlangsung selama 42 hari, dibagi menjadi tujuh tahap.

    Untuk setiap tahap nantinya, 3-4 sandera Israel dan tahanan Palestina akan dibebaskan.

    Dua sumber yang dekat dengan Hamas menyebutkan, kelompok sandera pertama yang dibebaskan terdiri dari 3 tentara wanita Israel.

    Sementara dari pihak Israel menerbitkan daftar 95 tahanan Palestina, mayoritas perempuan, yang akan dibebaskan sebagai ganti tawanan Israel di Gaza.

    Berikut adalah poin perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas.

    Fase Pertama 

    Hamas membebaskan 33 sandera termasuk warga sipil dan tentara perempuan, anak-anak dan warga sipil berusia di atas 50 tahun.
    Israel membebaskan 30 tahanan Palestina untuk setiap sandera sipil dan 50 untuk setiap tentara perempuan.
    Penghentian pertempuran, pasukan Israel bergerak keluar dari daerah berpendudukan ke pinggiran Jalur Gaza.
    Warga Palestina yang mengungsi mulai kembali ke rumah, lebih banyak bantuan memasuki Jalur Gaza.
    Pada tahap pertama, pasukan Israel akan mundur ke pinggiran Gaza dan banyak warga Palestina akan dapat kembali ke sisa-sisa rumah mereka saat bantuan masuk.

    Fase Kedua

    Deklarasi “Ketenangan berkelanjutan”. Pengumuman kembalinya ketenangan yang berkelanjutan atau penghentian operasi militer dan permusuhan.
    Hamas membebaskan sandera laki-laki yang tersisa (tentara dan warga sipil) dengan imbalan sejumlah tahanan Palestina yang belum dinegosiasikan dan penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza.

    Fase Ketiga

    Jenazah sandera Israel yang telah meninggal ditukar dengan jenazah pejuang Palestina yang telah meninggal.
    Pelaksana rencana rekonstruksi di Gaza yang akan dilakukan di bawah pengawasan internasional
    Penyeberangan perbatasan untuk pergerakan masuk dan keluar Gaza dibuka kembali

     

  • Wacana Dana Zakat untuk MGB, Pengamat Sebut DPD RI Asbun

    Wacana Dana Zakat untuk MGB, Pengamat Sebut DPD RI Asbun

    Surabaya (beritajatim.com)– Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho mengkritik wacana penggunaan dana zakat untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusulkan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B. Najamuddin.

    Hardjuno menilai usulan tersebut tidak hanya melanggar aturan pengelolaan zakat, tetapi juga menunjukkan ketidakpahaman terhadap tata kelola keuangan negara.

    Hardjuno menegaskan bahwa dana zakat memiliki aturan khusus yang telah diatur dalam syariat Islam dan perundang-undangan.

    “Ini bukan soal kreatif atau tidaknya ide, tetapi soal keberpihakan terhadap prinsip tata kelola keuangan negara yang transparan dan bertanggung jawab. Dana zakat memiliki aturan penggunaannya sendiri yang diatur dalam syariat Islam, dan mengalihkannya untuk program seperti MBG justru berpotensi menimbulkan polemik di tengah masyarakat,” tegas Hardjuno di Surabaya, Senin (20/1/2025).

    Sebelumnya, Sultan B. Najamuddin mendorong keterlibatan masyarakat melalui pendanaan zakat yang terkumpul di lembaga zakat sebagai alternatif pembiayaan program MBG. Namun, menurut Hardjuno, wacana ini tidak hanya “asal bunyi” (asbun) tetapi juga bertentangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

    “Zakat itu kan fungsinya untuk kemaslahatan umat, dimana sudah diatur kualifikasi penerimanya, ya fungsikan saja untuk itu. Cukup diawasi pelaksanaannya. Jangan dipakai untuk hal-hal di luar ketentuan yang sudah diatur dan baku,” imbuhnya.

    Selain itu, Hardjuno juga mengungkap kebijakan DPD RI yang dianggap tidak peka terhadap situasi negara. Ia menilai usulan ini hanya menambah daftar kebijakan kontroversial yang telah dibuat sebelumnya, termasuk keputusan DPD untuk menambah jumlah reses pada Oktober hingga Desember 2024 dari satu kali menjadi dua kali.

    “Sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana DPD menambah jumlah reses mereka melebihi jumlah reses DPR RI. Ini jelas membebani APBN miliaran rupiah. Sekarang mereka mengusulkan kebijakan yang justru membuat masalah baru dengan menggunakan dana zakat untuk MBG,” kritik Hardjuno.

    Lebih jauh, ia juga menuding langkah DPD tersebut melanggar sejumlah undang-undang, termasuk UU MD3, UU Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

    “Selain aparat penegak hukum, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga bisa melakukan audit dengan tujuan tertentu, yang lebih mendalam, mengingat konsekuensi dari penggunaan miliaran rupiah dana APBN, di tengah penghematan fiskal yang diminta oleh Presiden Prabowo kepada seluruh jajaran kementerian lembaga,” tutupnya.

    Hardjuno berharap wacana ini tidak berlanjut dan DPD RI lebih fokus pada kebijakan yang sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, tanpa membebani masyarakat dengan ide-ide yang tidak matang.[asg/kun]