Xcloud.id

agama: Islam

  • Kapal Angkut 75 Pengungsi Rohingya Terdampar di Pantai Wisata Aceh

    Kapal Angkut 75 Pengungsi Rohingya Terdampar di Pantai Wisata Aceh

    Banda Aceh, Beritasatu.com – Setidaknya 75 pengungsi Rohingya, termasuk empat anak-anak, terdampar di atas kapal migran di perairan lepas pantai barat Aceh, Indonesia, pada Rabu (29/1/2025). Pihak berwenang di Aceh dilaporkan, mencegah para pengungsi Rohingya mendarat di kawasan wisata, Pantai Leuge, dan memerintahkan agar tetap berada di kapal.

    Petugas keamanan dikerahkan untuk mengawasi situasi di sekitar pantai, sementara warga setempat turut memberikan bantuan makanan dan mengambil dokumentasi foto kapal yang membawa para pengungsi.

    “Untuk sementara, mereka belum diizinkan turun, mengingat hari ini merupakan hari libur nasional (Imlek). Banyak aktivitas wisata berlangsung, dan ada kekhawatiran mereka akan berbaur dengan kerumunan serta melarikan diri,” ujar pejabat setempat, Rizalihadi.

    Ia menambahkan bahwa kebijakan sementara yang diterapkan adalah membiarkan mereka tetap di kapal hingga perwakilan dari Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) tiba untuk menangani situasi ini.

    Minoritas Muslim Rohingya telah lama mengalami persekusi di Myanmar, memaksa ribuan orang mempertaruhkan nyawa mereka setiap tahun dalam perjalanan laut yang panjang dan berbahaya demi mencapai Malaysia atau Indonesia. Situasi ini kembali menyoroti krisis kemanusiaan yang terus berlangsung serta perlunya tanggapan internasional yang lebih efektif terhadap para pengungsi Rohingya ini.

  • Organisasi POROZ Bakal Kolaborasi untuk Memaksimalkan Pemanfaatan Zakat

    Organisasi POROZ Bakal Kolaborasi untuk Memaksimalkan Pemanfaatan Zakat

    Jakarta –

    Perkumpulan Organisasi Pengelola Zakat (POROZ) bakal terus memperkuat semangat kolaborasi organisasi masyarakat (ormas). Langkah itu bertujuan untuk zakat bisa menghadirkan banyak manfaat bagi mereka yang membutuhkan.

    Hal tersebut diungkapkan oleh, Ketua Umum POROZ, KH. Bukhari Muslim mengatakan sudah banyak Lembaga Amil Zakat (LAZ) ormas yang bergabung. Saat ini, sudah ada tujuh LAZ ormas anggota POROZ, termasuk Lazismu, Lazisnu, BMH, LAZ Persis, LAZ Dewan Da’wah, WIZ, dan LAZ Al-Irsyad.

    Bahkan ormas lain seperti Syarikat Islam, Persatuan Umat Islam (PUI), dan Al-Ittihadiyah menyatakan kesanggupan untuk bergabung. Hal itu diungkapkan olehnya saat Munas III POROZ di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (28/1/2025).

    “Kalau nanti semua ormas punya LAZ, maka akan ada 70 LAZ Ormas anggota POROZ,” ungkap Bukhari dalam keterangan tertulis, Kamis (30/1/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, POROZ meluncurkan buku ‘Kiprah & Jejak Langkah Kolaborasi Kebaikan POROZ’. Terbitnya buku tersebut, diharapkan lahir inspirasi baru bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi dalam menebar kebaikan.

    “Kami yakin, semakin banyak yang bersatu, semakin besar manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat,” tutur Bukhari.

    Prof. Abdul mengatakan pentingnya pemanfaatan digitalisasi untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat. Sehingga zakat bisa menghadirkan solusi jangka pendek hingga panjang.

    “Zakat bisa menjadi solusi jangka pendek, menengah, dan panjang secara berkelanjutan,” ujar Prof. Abdul.

    “Sehingga mampu membangun fondasi ekonomi kokoh bagi generasi mendatang,” jelasnya.

    Sementara itu, Pimpinan BAZNAS RI, KH. Ahmad Sudrajat menegaskan bahwa POROZ bukan sekadar nama. Menurutnya, inisiatif ini bagaikan semesta yang digerakkan oleh kehendak Allah SWT memperlihatkan bagaimana berbagai ormas besar seperti Muhammadiyah, Persis, NU, Dewan Da’wah, Al-Irsyad, Hidayatullah, dan Wahdah dapat bersatu.

    Ahmad mengingatkan pula bahwa memperkuat manajemen, tata kelola, mutu SDM, jaringan, dan infrastruktur adalah pekerjaan rumah bagi para pegiat zakat.

    “Kolaborasi adalah kunci. Kita harus bersatu dalam gerakan zakat,” tutup Ahmad Sudrajat.

    (ega/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Doa yang Diajarkan Nabi Muhammad SAW pada Bulan Syaban

    Doa yang Diajarkan Nabi Muhammad SAW pada Bulan Syaban

    Jakarta, Beritasatu.com – Nabi Muhammad SAW menganjurkan memanjatkan doa-doa ini pada bulan Syaban atau Syakban sebagaimana disebutkan dalam hadis. Bulan Syaban merupakan bulan kedelapan dalam kalender hijriah yang terletak di antara dua bulan istimewa, yaitu Rajab dan Ramadan.

    Bulan Syaban juga termasuk bulan yang diistimewakan Rosulullah SAW dengan memperbanyak ibadah, terutama puasa. Syaban juga menjadi bulan di mana amal perbuatan manusia diangkat kepada Allah. Oleh karena itu, Rasulullah ingin saat amalnya diangkat, beliau berada dalam keadaan berpuasa.

    Selain memperbanyak puasa, Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada umatnya untuk memperbanyak doa di bulan ini.

    Keutamaan Bulan Syaban

    Pada bulan Syaban, semua catatan amal perbuatan selama setahun akan diserahkan kepada Allah Swt. Oleh sebab itu, umat Islam dianjurkan memperbanyak amalan agar mendapat banyak keutamaan.

    Keagungan bulan Syaban juga bisa dengan meningkatkan berbagai ketaatan kepada Allah Swt. Rasulullah SAW bersabda:

    مَنْ عَظَّمَ شَهْرَ شَعْبَانَ، وَاتَّقَى اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَأَطَاعَهُ، وَكَفَّ نَفْسَهُ عَنِ الْمَعَاصِي وَالذُّنُوبِ، غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوبَهُ، وَنَجَّاهُ فِي تِلْكَ السَّنَةِ مِنْ كُلِّ بَلَاءٍ وَمِنْ أَنْوَاعِ الأَمْرَاضِ

    Artinya: “Barangsiapa mengagungkan bulan Syaban, bertakwa kepada Allah Swt dan taat kepada-Nya serta menahan diri dari perbuatan maksiat dan dosa, maka Allah Swt mengampuni dosanya dan menyelamatkannya dalam satu tahun itu dari segala macam bencana serta dari berbagai jenis penyakit.”

    Doa Bulan Syaban

    Dilansir dari NU Online, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya agar tidak lepas dengan doa di bulan Syaban, yakni sebagai berikut:

    1. Doa keberkahan bulan Syaban

    اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

    Artinya: “Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Syaban. Sampaikan kami ke bulan Ramadan.”

    Makna doa ini mencerminkan harapan agar Allah memberikan keberkahan di bulan Syaban dan memperpanjang umur hingga dapat bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan.

    2. Doa panjang umur

    Permohonan panjang umur juga diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan dalam hadis berikut:

    كان إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان

    Artinya: “Jika memasuki bulan Rajab, Rasulullah berdoa, ‘Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan Syaban. Sampaikan kami ke bulan Ramadan”.

    Syekh Ibnu Rajab menyimpulkan bahwa hadis ini menunjukkan anjuran untuk memohon panjang umur dengan niat memperbanyak amal kebaikan di masa yang akan datang.

    Dengan demikian, doa ini menjadi bagian dari amalan yang dianjurkan pada bulan Syaban sebagai bentuk persiapan menuju bulan Ramadan. Selain doa, memperbanyak ibadah lain seperti puasa, sedekah, dan memperbaiki hubungan dengan sesama juga menjadi cara untuk memaksimalkan keberkahan bulan ini.

  • Kapal Induk Perancis Charles De Gaulle Kunjungi Indonesia, Pernah Dikerahkan Lawan ISIS Nasional 30 Januari 2025

    Kapal Induk Perancis Charles De Gaulle Kunjungi Indonesia, Pernah Dikerahkan Lawan ISIS Nasional 30 Januari 2025

    Kapal Induk Perancis Charles De Gaulle Kunjungi Indonesia, Pernah Dikerahkan Lawan ISIS
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Kapal induk
    Marine Nationale atau Angkatan Laut Perancis,
    Charles De Gaulle
    (R91), bersandar di Pelabuhan Gili Mas, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Selasa (28/1/2025) Wita.
    Kapal induk bertenaga nuklir pertama Perancis itu singgah dalam
    misi Clemenceau 25
    di Samudera Pasifik selama enam bulan yang dimulai sejak November 2024.
    Rencananya, Charles De Gaulle (CDG) yang membawa
    French Carrier Strike Group
    (CSG) atau kelompok tempur
    kapal induk
    Perancis akan melakukan kegiatan logistik di Lombok hingga Sabtu (1/2/2025), sebelum melanjutkan misi Clemenceau.
    Charles De Gaulle sebelumnya juga telah melakukan
    latihan gabungan multinasional
    bersandi “La Perouse 25” bersama kapal perang dari delapan negara di Selat Malaka, Sunda, dan Lombok, pada 16 hingga 25 Januari 2025.
    La Perouse 25 merupakan bagian dari misi Clemenceau 25.
    Charles De Gaulle turut membawa unsur udara berupa jet tempur Rafale, pesawat E-2C Hawkeye, serta helikopter AS365 Dauphin dan NH90 Caiman.
    Charles De Gaulle dibangun pada 1989 dengan dimulainya peletakan lunas kapal.
    Pada 2001, kapal induk buatan Naval Group ini diluncurkan.
    Nama Charles De Gaulle diambil dari mantan presiden Perancis yang berpangkat jenderal.
    Kapal memiliki panjang 261 meter, lebar 64 meter, tinggi 75 meter, dan berbobot 42.500 ton.
    Kecepatan maksimalnya 27 knots atau 620 mil per hari.
    Mengutip dari keterangan pers Marine Nationale, Charles De Gaulle mampu menampung 1.850 personel di laut, termasuk penerbang yang mencapai 600.
    Charles De Gaulle memiliki dua katapel di dek penerbangan yang masing-masing panjangnya 75 meter.
    Ketapel ini digunakan untuk pesawat lepas landas.
    Charles De Gaulle memiliki dua reaktor nuklir yang masing-masing berkekuatan lebih dari 80.000
    horsepower
    .
    Komandan kapal, Kapten Georges Antoine Florentin, mengaku tidak memiliki personel yang dengan spesialisasi nuklir.
    Namun, bagi para personel yang akan mengoperasikan reaktor nuklir Charles De Gaulle, mereka akan diberi pelatihan pendek atau semacam short course selama tiga hingga empat bulan.
    Dalam muatan penuh, Charles De Gaulle mampu menampung sekitar 30 jet tempur Rafale di flight deck atau dek penerbangan.
    Pesawat yang siaga akan diparkir rapi di pinggir dek penerbangan.
    Selain itu, Charles De Gaulle juga memiliki hanggar yang mampu menampung 12 hingga 13 jet tempur Rafale.
    Fasilitas lain yang dimiliki Charles De Gaulle adalah rumah sakit dengan luas sekitar 600 meter persegi.
    Personel masak mampu membuat sekitar 3.700 paket makanan per hari.
     
    Berbagai operasi pernah dilakukan Charles De Gaulle, seperti saat mendukung ‘Operasi Enduring Freedom’ melawan Afganistan yang dikuasai Taliban pada 2001.
    Saat itu, Charles De Gaulle tergabung dalam Gugus Tugas 473 dan mulai berlayar pada 1 Desember 2001.
    Charles De Gaulle juga pernah dikerahkan untuk melawan Negara Islam Irak dan Suriah atau yang dikenal dengan nama Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).
    Mengutip laman US Naval Institute (USNI), pada Februari 2015, Charles De Gaulle memasuki Teluk Persia untuk misi melawan ISIS.
    Charles De Gaulle saat itu disebut bergabung dengan USS Carl Vinson (CVN-70) dalam melakukan serangan udara.
    Operasi itu dilakukan tujuh minggu setelah serangan terhadap karyawan Charlie Hebdo di Paris.
    Presiden Perancis saat itu, Francois Hollande, mengumumkan operasi Charles De Gaulle pada 14 Januari 2015 atau seminggu setelah serangan Charlie Hebdo.
    Pada tahun yang sama, di bulan November, Charles De Gaulle kembali beroperasi ke Laut Mediterania untuk melawan ISIS lagi.
    Operasi itu dilakukan setelah 10 hari penyerangan ISIS di Paris.
    “Kelompok tempur kapal induk dengan Charles De Gaulle dikerahkan di Mediterania Timur untuk memimpin misi di daerah yang dikendalikan ISIS,” tulis pernyataan Kementerian Pertahanan Perancis saat itu.
    Setelah itu, Charles De Gaulle memimpin kelompok tempur
    kapal induk Perancis
    (CSG) untuk misi Clemenceau sejak 2021.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ibunda Wawali Kota Mojokerto Terpilih Tutup Usia

    Ibunda Wawali Kota Mojokerto Terpilih Tutup Usia

    Mojokerto (beritajatim.com) – Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, kabar duka datang dari Wakil Wali (Wawali) Kota Mojokerto terpilih, Rachman Sidharta Arisandi. Ibunda mantan Rektor Universitas Mojopahit (UNIM) Mojokerto ini tutup usia di RSU Dr Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto pada, Rabu (29/1/2025) malam.

    Hj. Dewi Masyitoh, SE meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit milik Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto tersebut. Almarhum masuk rumah sakit pelat merah tersebut pada, Senin (27/1/2025). Namun almarhum menghembuskan nafas terakhirnya pada, Rabu (29/1/2025) pukul 22.00 WIB.

    Usai disemayamkan di rumah duka di Komplek Universitas Majapahit (UNIM) Jalan Raya Jabon, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, almarhum langsung dimakamkan. Almarhum dimakamkan di komplek pemakaman keluarga UNIM pada, Kamis (30/1/2025) pukul 03.30 WIB.

    Almarhum dimakamkan berdampingan dengan sang suami, Machmoed Zain yang merupakan mantan Bupati Mojokerto dua periode, 1990-1995 dan 1996-2009 yang meninggal dunia pada, Sabtu (19/20/2020) lalu. Almarhum meninggalkan satu anak yakni Wawali Kota Mojokerto terpilih dan lima orang cucu.

    Almarhum Hj. Dewi Masyitoh, SE merupakan Ketua Yayasan UNIM yanh didirikan sang suami. Beliau meninggal dalam usia 75 tahun. Selain itu, almarhum juga sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah Majelis Yaklim Perempuan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (MTP-IPHI) Jawa Timur periode 2021-2025.

    Hal tersebut dibenarkan Sekretaris IPHI Kabupaten Mojokerto, Mukti Ali. Sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Pengurus Wilayah Majelis Taklim Perempuan (MTP) Nomor 3.01/SKEP/PW-JTM/1/2021 yang diitetapkan pada tanggal 9 Februari 2021, Hj. Dewi Masyitoh, SE merupakan Ketua Dewan Pengurus Wilayah

    “Iya benar beliau merupakan Ketua Dewan Pengurus Wilayah MTP-IPHI Jawa Timur. Mungkin dua atau tiga periode IPHI, beliau selalu di kepengurusan wilayah. Di IPHI Wilayah, beliau sebagai Wakil Ketua. Di MTP kalau nggak salah dua periode ini Ketua MTP. Kalau di Mojokerto, Pengurus Daerah beliau di Dewan Pembina,” ungkapnya.

    Masih kata Kepala Seksi (Kasi) Bimbingan Masyarakat Islam (Bimais), Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Mojokerto, almarhum dikenal aktif di organisasi keagaman serta dunia pendidikan. Menurutnya, almarhum selalu memberikan fasilitas kegiatan MTP maupun IPHI di UNIM.

    “Beliau selalu memfasilitasi kegiatan MTP maupun kegiatan IPHI Jawa Timur itu selalu difasilitasi di aulanya UNIM. Beliau sangat aktif, pasti beliau selalu ada di kegiatan IPHI. Kegiatan ormas lain saya kira banyak yang beliau ikuti, kami Pengurus IPHI Kabupaten Mojokerto mengucapkan turut berduia cita,” katanya. [tin/aje]

  • Trump Akan Deportasi WNA Pro-Palestina dan Pro-Hamas yang Kritik Serangan Israel di Gaza – Halaman all

    Trump Akan Deportasi WNA Pro-Palestina dan Pro-Hamas yang Kritik Serangan Israel di Gaza – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump akan menandatangani perintah eksekutif yang dapat membatalkan visa pelajar bagi mahasiswa asing dan warga negara asing di AS yang bersimpati kepada Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) atau mengikuti demonstrasi pro-Palestina.

    Kabar ini muncul di tengah meluasnya demonstrasi pro-Palestina yang mengkritik dukungan penuh, baik militer mau pun finansial, dari pemerintah AS kepada sekutunya, Israel.

    “Kepada semua penduduk asing yang bergabung dalam protes pro-jihadis, kami memberi tahu Anda: mulai tahun 2025, kami akan menemukan Anda, dan kami akan mendeportasi Anda,” kata Donald Trump dalam lembar fakta pada perintah tersebut.

    Keputusan tersebut mencakup deportasi mahasiswa asing dan penduduk asing lainnya yang berpartisipasi dalam protes pro-Palestina selama agresi brutal Israel di Jalur Gaza.

    “Saya juga akan segera membatalkan visa pelajar semua simpatisan Hamas di kampus-kampus, yang telah dipenuhi dengan radikalisme yang belum pernah terjadi sebelumnya,” lanjutnya.

    Donald Trump mengklaim perintah tersebut untuk memerangi “anti-Semitisme” yang bertujuan melindungi Yahudi Amerika.

    “Presiden AS akan mengarahkan perintah kepada Kementerian Kehakiman untuk menindak tegas ancaman teroris, pembakaran, vandalisme, dan kekerasan terhadap orang Yahudi Amerika,” menurut laporan Reuters, Rabu (29/1/2025) mengutip lembar fakta yang tercantum dalam perintah tersebut.

    Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan Donald Trump mungkin akan menandatangani perintah tersebut pada Rabu malam.

    Dewan Hubungan Amerika-Islam, sebuah kelompok advokasi muslim besar, akan mempertimbangkan untuk menantang perintah tersebut di pengadilan jika Trump mencoba menerapkannya.

    Perintah ini muncul beberapa hari setelah Donald Trump kembali ke Gedung Putih setelah upacara pelantikannya sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47 pada 20 Januari 2025.

    Sehari sebelumnya, Israel dan Hamas mulai menerapkan perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza dengan membebaskan tiga tahanan wanita Israel dengan imbalan 90 tahanan Palestina.

    Amerika Serikat menyaksikan protes mahasiswa yang meluas untuk mendukung rakyat Palestina di Jalur Gaza, yang menjadi sasaran perang genosida yang dilakukan oleh pendudukan Israel selama 15 bulan setelah 7 Oktober 2023.

    Pemerintah AS merupakan sekutu utama Israel dan pendonor terbesar untuk militer Israel sejak pendirian negara tersebut di Palestina pada 1948 dan menyalurkan bantuan militer per tahun ke Israel.

    Saat ini proses pencarian korban tewas di Jalur Gaza masih berlangsung sejak gencatan senjata Israel-Hamas mulai berlaku pada 19 Januari lalu, yang menambah jumlah kematian warga Palestina.

    Jumlah kematian warga Palestina meningkat menjadi lebih dari 47.417 jiwa dan 111.571 lainnya terluka sejak Sabtu (7/10/2023) hingga Rabu (29/1/2025) menurut Kementerian Kesehatan Gaza, sementara itu pencarian korban yang tertimbun reruntuhan masih berlanjut, menurut laporan Anadolu Agency.

    Sebelumnya, Israel mulai menyerang Jalur Gaza setelah Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) memulai Operasi Banjir Al-Aqsa pada Sabtu (7/10/2023), untuk melawan pendudukan Israel dan kekerasan di Al-Aqsa sejak pendirian Israel di Palestina pada 1948.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel

  • Jelang Muswil PAN Sulsel, Ashabul Kahfi Buka Pintu Kader Lain untuk Maju

    Jelang Muswil PAN Sulsel, Ashabul Kahfi Buka Pintu Kader Lain untuk Maju

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– Menjelang Musyawarah Wilayah (Muswil) VI Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Selatan (Sulsel), persaingan antar kader untuk merebut kursi Ketua DPW semakin menarik perhatian.

    Ketua DPW PAN Sulsel, Ashabul Kahfi, menyatakan tidak keberatan jika ada kader lain yang ingin maju dalam pemilihan tersebut.

    Anggota DPR RI itu menegaskan bahwa setiap kader memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri sebagai Ketua DPW.

    Muswil VI PAN Sulsel dijadwalkan berlangsung pada Maret atau April 2025.

    Meskipun demikian, Ashabul Kahfi masih menunggu arahan dari Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas), sebelum memastikan keputusannya untuk kembali maju.

    Jika memutuskan untuk bertarung lagi, ini akan menjadi kali kelima dirinya mencalonkan diri sebagai Ketua DPW PAN Sulsel.

    Menurutnya, regenerasi dalam kepemimpinan partai tetap terbuka.

    “Semua kader diberi ruang (maju mencalonkan diri jadi Ketua DPW PAN Sulsel),” ujarnya, Rabu (29/1/2025).

    Ashabul Kahfi menganggap Muswil VI sebagai bagian dari dinamika demokrasi dalam tubuh PAN.

    Saat ini, sejumlah kader telah muncul sebagai kandidat potensial untuk bersaing dalam pemilihan tersebut.

    Beberapa nama yang santer disebut adalah Ashabul Kahfi sendiri, serta dua politisi senior PAN yang juga anggota DPR RI, yaitu Muslimin Bando dan Andi Yuliani Paris.

    Selain itu, Ketua Sayap Perempuan PAN Sulsel, Husniah Talenrang, yang juga menjabat sebagai Ketua PAN Gowa dan Bupati Gowa terpilih periode 2025-2030, turut dipertimbangkan.

    Kandidat lain adalah Ketua DPD PAN Maros yang juga menjabat sebagai Bupati Maros, Chaidir Syam.

  • Dianggap Mengolok-olok Partai Gelora, Mardani PKS Akan Dilaporkan ke MKD DPR

    Dianggap Mengolok-olok Partai Gelora, Mardani PKS Akan Dilaporkan ke MKD DPR

    loading…

    Anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera akan dilaporkan ke MKD DPR oleh simpatisan Partai Gelora pada Kamis (30/1/2025) hari ini. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera akan dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan ( MKD) DPR oleh simpatisan Partai Gelora pada Kamis (30/1/2025). Pelaporan Mardani karena dianggap telah mengolok-olok Partai Gelora dalam forum Silaturahmi Nasional BKSAP dengan Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    “InsyaAllah, Kamis (30/1/2025) sekitar pukul 11.00 WIB, saya sebagai simpatisan Partai Gelora akan mengadukan saudara Mardani selaku Ketua BKSAP dari Fraksi PKS ke MKD DPR,” kata simpatisan Partai Gelora, Eneng Ika Haryati dalam keterangannya dikutip, Kamis (30/1/2025).

    Eneng meminta agar MKD DPR memecat Mardani dari jabatan Ketua BKSAP DPR. Pasalnya, kata dia, Mardani secara sengaja telah mengolok-olok dan menghina Partai Gelora di dalam acara resmi DPR yang dibuka Wakil Ketua MPR dari PKS Hidayat Nur Wahid.

    “Mardani Ali Sera selaku Anggota DPR RI selalu menghina dan mengolok-olok Partai Gelora, sebelumnya dia bersama istrinya (Siti Onah) mengolok-olok Partai Gelora sebagai partai ‘Nol Koma,” tutur Ika.

    “Sekarang dia mengolok-olok lagi di acara Silaturahmi Nasional dengan dihadiri 103 Ormas dan Lembaga Peduli Kemanusiaan Palestina yang disiarkan langsung oleh TVParlemen pada Selasa (21/1/2025),” imbuhnya.

    Ika menganggap Mardani Ali Sera telah merendahkan DPR seklaigus BKSAP sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR. Apalagi, katanya, sesungguhnya acara Silaturahmi Nasional dengan ormas-ormas tidak ada korelasinya dengan Tupoksi BKSAP.

    “Dengan ini patut diduga kuat BKSAP dimanfaatkan oleh saudara Mardani yang posisinya sebagai ketua/pimpinan BKSAP untuk kepentingan PKS,” ujar Ika Haryati.

    Sebab, Tupoksi BKSAP DPR telah diatur dalam Pasal 113 sampai Pasal 116 Udang-undang Nomor 13 tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD (UU MD3), namun hal itu disalahgunakan oleh politisi PKS tersebut.

    “Acara ini telah dimanfaatkan untuk kepentingan PKS, tidak hanya oleh saudara Mardani Ali Sera dan tapi juga oleh saudara Hidayat Nurwahid sebagai alat konsolidasi dengan ormas dan lembaga Islam dengan dalih Ormas dan Lembaga yang peduli Palestina,” terang Ika.

    Untuk diketahui, pernyataan kontroversial Mardani itu terjadi saat perwakilan dari Pusat Dokumentasi Islam Indonesia atau Pusdok Tamadun, Hadi Nur Rahmat memaparkan capaian organisasinya dalam membantu Palestina. Ketika Hadi menyebut kerja sama dengan berbagai partai, termasuk Gerindra, PDIP, PKS, dan Gelora, Mardani tiba-tiba menyela, “PKS jangan dekatin ke Gelora,” ungkapnya sambil tertawa terkekeh-kekeh.

    Aksi tersebut terekam dalam siaran langsung di TVR Parlemen dan memicu hujatan dari netizen di media sosial. “Mardani Ali Sera ketawa terbahak bahak panjang sekaligus berdalih mengatakan bercanda dalam menit 03:06 dan 03:19:19. Atas dasar itu saya mengadukan saudara Mardani Ali Sera ke MKD DPR RI,” kata Ika.

    (abd)

  • Jarak Israel ke Greenland 6 Ribu Km Sejauh Jogja ke Afghanistan, Sindiran Menlu Iran ke Trump – Halaman all

    Jarak Israel ke Greenland 6 Ribu Km Sejauh Jogja ke Afghanistan, Sindiran Menlu Iran ke Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Nama Greenland menjadi sorotan belakangan setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, membidik untuk membelinya.

    Seiring dengan hal itu, Greenland disebut menjadi lokasi yang pas untuk ditinggali warga Israel seperti yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, belum lama ini.

    Demikian sebagai sindiran Araghchi sekaligus kepada Donald Trump yang sebelumnya menginginkan perpindahan warga Gaza, Palestina ke Mesir dan Yordania dengan dalih keamanan.

    Di sisi lain, jika usulan Araghchi menyarankan warga Israel pindah ke Greenland terjadi, maka jarak yang ditempuh tidaklah pendek.

    Jarak Israel ke Greenland sekitar 6.400 kilometer jauhnya, melewati Benua Eropa dari Asia untuk sampai ke sana.

    Kemudian jika dibandingkan, jarak tersebut sama seperti dari Yogyakarta (Jogja) sampai ke Kabul, Afghanistan.

    Itupun juga harus melewati beberapa negara besar, seperti India hingga Pakistan.

    Adapun dalam wawancara eksklusif dengan Sky News, Araghchi berbicara tentang konflik antara Israel dan Hamas dan mengusulkan ide untuk “membunuh dua burung dengan satu batu” setelah gencatan senjata.

    Newsweek telah menghubungi Gedung Putih, Misi Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemerintah Greenland, dan Kedutaan Besar Israel di London untuk memberikan komentar melalui email. 

    Usulan terbaru Trump untuk “membersihkan” Gaza dengan menempatkan warga Palestina di Mesir dan Yordania telah memicu reaksi keras dari negara-negara Arab yang membutuhkan bantuannya dalam melaksanakan rencana tersebut.

    Dengan komentarnya-yang juga merujuk pada keinginan berulang Trump agar Amerika Serikat membeli Greenland -Araghchi diprediksi telah meningkatkan ketegangan antara Iran dan pemerintahan baru AS. 

    Dalam wawancara yang diterbitkan pada hari Selasa, Dominic Waghorn dari Sky News bertanya kepada Araghchi apa yang akan dilakukan Iran jika usulan Trump untuk merelokasi warga Palestina terwujud.

    Araghchi memberikan jawaban, “Saya pikir ini adalah proyek yang telah dicoba banyak orang di masa lalu, tetapi semuanya gagal. Palestina tidak dapat dihapus dari keputusan ini.  Orang Palestina tidak dapat diusir.”

    Sejurus dirinya justru menyarankan perpindahan warga Israel ke Greenlad.

    “Alih-alih Palestina, cobalah untuk mengusir orang Israel. Bawa mereka ke Greenland sehingga mereka dapat menyelesaikan dua masalah sekaligus. Sehingga mereka dapat menyelesaikan masalah di Greenland dan Israel. Jadi itu akan menjadi tempat yang baik bagi mereka,” ujarnya diberitakan miamiherald.

    Geger Usulan Trump

    Ketegangan antara Iran dan Israel meningkat baru-baru ini karena kekhawatiran Israel menyerang situs nuklir Teheran, dan gagasan yang sebelumnya didukung Trump. 

    Trump menyampaikan usulannya untuk “membersihkan” Gaza dalam wawancara selama 20 menit dengan wartawan di Air Force One, dengan mengatakan bahwa wilayah tersebut saat ini merupakan “lokasi pembongkaran.” 

    Ia mengusulkan pembangunan perumahan di “lokasi berbeda” dan melibatkan “beberapa negara Arab,” yaitu Yordania dan Mesir.

    “Anda berbicara tentang sekitar satu setengah juta orang, dan kami hanya membersihkan semuanya dan berkata, ‘Anda tahu, ini sudah berakhir.”

    Mesir dan Yordania sama-sama menolak usulan presiden, dan Trump juga menerima reaksi keras atas komentarnya dari sejumlah sejarawan, jurnalis, dan komentator politik .

    Minggu lalu, tujuan Trump untuk membeli Greenland, wilayah otonomi Denmark di Samudra Arktik, mendapat pukulan lagi setelah panggilan telepon dengan Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen yang digambarkan oleh beberapa pejabat Eropa sebagai “mengerikan.”

    Trump mengatakan dia ingin AS membeli Greenland demi keamanan nasional dan “ekonomi”.

    Sejumlah tokoh terkemuka di Israel, termasuk jurnalis dan komentator ternama, menanggapi usulan Presiden AS Donald Trump untuk membersihkan Gaza dan memindahkan secara paksa warga Palestina ke Yordania dan Mesir.

    Sebelumnya, pada Sabtu (25/1/2025), kurang dari seminggu setelah gencatan senjata di Gaza, Trump menyebut Jalur Gaza sebagai “lokasi pembongkaran”.

    Dia mengatakan lebih baik jika semuanya dibersihkan.

    “Saya ingin Mesir menerima orang,” kata Trump, dikutip dari Middle East Eye.

    “Anda berbicara tentang sekitar satu setengah juta orang, dan kita membersihkan semuanya dan berkata: ‘Anda tahu, ini sudah berakhir’.”

    Trump menyatakan terima kasihnya kepada Yordania yang telah berhasil menerima pengungsi Palestina.

    Ia mengatakan kepada raja, “Saya ingin Anda menerima lebih banyak orang, karena saya melihat seluruh Jalur Gaza sekarang, dan itu kacau balau. Benar-benar kacau.”

    Trump menambahkan pemindahan itu bisa bersifat sementara atau bisa bersifat jangka panjang.

    Rencana ini mendapat kecaman langsung dari Palestina, serta Yordania dan Mesir.

    EDITORIAL HAARETZ – Tangkapan layar laman media Haaretz yang diambil pada 29 Januari 2025, berisi pandangan editorial mengenai rencana Donald Trump untuk merelokasi warga Gaza. Pernyataan Trump ditolak dan dikecam secara luas. (Tangkap layar website Haaretz)

    Negara-negara tersebut menolak gagasan Trump karena khawatir Israel tidak akan pernah mengizinkan warga Palestina kembali ke Gaza jika mereka dipaksa untuk pergi.

    Surat kabar resmi Israel, Haaretz, mengeluarkan serangan pedas terhadap usulan kebijakan Trump pada hari Senin (27/1/2025).

    Dewan redaksi Haaretz menyatakan Jalur Gaza adalah rumah bagi lebih dari dua juta warga Palestina.

    “Pada tingkat ini Trump kemungkinan akan mengusulkan agar warga Gaza diluncurkan ‘secara sukarela’ ke luar angkasa dan menetap di Mars, sesuai dengan semangat janjinya dalam pidato pelantikannya,” tulis dewan redaksi.

    “Mengapa tidak bendera Palestina juga? Mungkin saja mitranya Elon Musk sudah mengerjakannya.”

    Chaim Levinson, seorang kolumnis di Haaretz, menulis: 

    “Saya minta maaf, tetapi saya harus mengecewakan Anda. Setelah memeriksa dengan sejumlah pejabat, baik di Israel maupun di negara-negara terkait—termasuk para diplomat yang terlibat dalam negosiasi—tampaknya ini hanya visi seorang taipan properti, tanpa rencana konkret yang nyata.”

    “Orang-orang yang tinggal di Jalur Gaza dianggap sebagai penderita kusta di antara teman-teman mereka dari negara-negara Islam lainnya.”

    “Semua orang membicarakan tentang penderitaan mereka, dari emir Qatar hingga presiden Mesir, yang bersedia mengirimi mereka uang – tetapi menerima orang? Ada batasnya, dan mereka akan dengan tegas mematuhinya.”

    Sementara itu, Zvi Bar’el, kolumnis di Haaretz, mengatakan tidak masuk akal jika Yordania akan menerima lebih banyak warga Palestina, terutama setelah pidato Raja Abdullah pada bulan September lalu di Majelis Umum PBB.

    Raja Abdullah mengatakan Kerajaan Hashemite tidak akan pernah menjadi tanah air alternatif bagi warga Palestina.

    “Selama puluhan tahun, Yordania mencurigai dan memperhatikan wacana Israel tentang pembentukan tanah air alternatif bagi Palestina, dan terus-menerus meminta pernyataan yang jelas dari para pemimpin Israel bahwa mereka tidak berniat menghancurkan identitas demografis kerajaan tersebut,” kata Bar’el.

    “Ketika, selama perang di Gaza, usulan agar ratusan ribu warga Gaza dideportasi ke Mesir dan negara-negara lain kembali diajukan, Yordania dan Mesir menerima jaminan Israel bahwa tidak ada niat untuk memulai pemindahan warga Palestina dari Gaza,” tambahnya.

    Middle East Eye melaporkan sebelumnya, rencana apa pun untuk “membersihkan Gaza” akan menjadi pelanggaran hukum internasional. 

    Ardi Imseis, profesor hukum internasional di Universitas Queen dan mantan pejabat PBB, mengatakan keinginan Trump untuk merelokasi warga Palestina secara massal dari Jalur Gaza yang diduduki adalah ilegal sekaligus angan-angan semata.

    “Berdasarkan hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional, pemindahan paksa secara individu atau massal, serta deportasi orang-orang yang dilindungi dari wilayah pendudukan ke wilayah kekuasaan pendudukan atau ke wilayah negara lain mana pun, yang diduduki atau tidak, dilarang, apa pun motifnya,” katanya kepada MEE.

    (Tribunnews.com/ Chrysnha, Tiara Shelavie)

  • Usulkan Warga Israel Diusir ke Greenland daripada Rakyat Gaza, Iran Semprot Trump – Halaman all

    Usulkan Warga Israel Diusir ke Greenland daripada Rakyat Gaza, Iran Semprot Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Iran mengusulkan pengusiran warga Israel ke Greenland sebagai solusi ketegangan di Gaza.

    Hal ini sekaligus untuk menyindir wacana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang ingin merelokasi warga Gaza ke Mesir dan Yordania. 

    Dalam wawancara eksklusif dengan Sky News, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi berbicara tentang konflik antara Israel dan Hamas dan mengusulkan ide untuk “membunuh dua burung dengan satu batu” setelah gencatan senjata.

    Newsweek telah menghubungi Gedung Putih, Misi Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa , pemerintah Greenland dan Kedutaan Besar Israel di London untuk memberikan komentar melalui email. 

    Usulan terbaru Trump untuk “membersihkan” Gaza dengan menempatkan warga Palestina di Mesir dan Yordania telah memicu reaksi keras dari negara-negara Arab yang membutuhkan bantuannya dalam melaksanakan rencana tersebut.

    Dengan komentarnya-yang juga merujuk pada keinginan berulang Trump agar Amerika Serikat membeli Greenland -Araghchi diprediksi telah meningkatkan ketegangan antara Iran dan pemerintahan baru AS. 

    Dalam wawancara yang diterbitkan pada hari Selasa, Dominic Waghorn dari Sky News bertanya kepada Araghchi apa yang akan dilakukan Iran jika usulan Trump untuk merelokasi warga Palestina terwujud.

    Araghchi memberikan jawaban.

    “Saya pikir ini adalah proyek yang telah dicoba banyak orang di masa lalu, tetapi semuanya gagal. Palestina tidak dapat dihapus dari keputusan ini.  Orang Palestina tidak dapat diusir.”

    Sejurus dirinya justru menyarankan perpindahan warga Israel ke Greenlad.

    “Alih-alih Palestina, cobalah untuk mengusir orang Israel. Bawa mereka ke Greenland sehingga mereka dapat menyelesaikan dua masalah sekaligus. Sehingga mereka dapat menyelesaikan masalah di Greenland dan Israel. Jadi itu akan menjadi tempat yang baik bagi mereka,” ujarnya diberitakan miamiherald.

    Geger Usulan Trump

    Ketegangan antara Iran dan Israel meningkat baru-baru ini karena kekhawatiran Israel menyerang situs nuklir Teheran , dan gagasan yang sebelumnya didukung Trump. 

    Trump menyampaikan usulannya untuk “membersihkan” Gaza dalam wawancara selama 20 menit dengan wartawan di Air Force One, dengan mengatakan bahwa wilayah tersebut saat ini merupakan “lokasi pembongkaran.” 

    Ia mengusulkan pembangunan perumahan di “lokasi berbeda” dan melibatkan “beberapa negara Arab,” yaitu Yordania dan Mesir.

    “Anda berbicara tentang sekitar satu setengah juta orang, dan kami hanya membersihkan semuanya dan berkata, ‘Anda tahu, ini sudah berakhir.’” 

    Mesir dan Yordania sama-sama menolak usulan presiden, dan Trump juga menerima reaksi keras atas komentarnya dari sejumlah sejarawan, jurnalis, dan komentator politik .

    Minggu lalu, tujuan Trump untuk membeli Greenland, wilayah otonomi Denmark di Samudra Arktik, mendapat pukulan lagi setelah panggilan telepon dengan Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen yang digambarkan oleh beberapa pejabat Eropa sebagai “mengerikan.”

    Trump mengatakan dia ingin AS membeli Greenland demi keamanan nasional dan “ekonomi”.

    Sejumlah tokoh terkemuka di Israel, termasuk jurnalis dan komentator ternama, menanggapi usulan Presiden AS Donald Trump untuk membersihkan Gaza dan memindahkan secara paksa warga Palestina ke Yordania dan Mesir.

    Sebelumnya, pada Sabtu (25/1/2025), kurang dari seminggu setelah gencatan senjata di Gaza, Trump menyebut Jalur Gaza sebagai “lokasi pembongkaran”.

    Dia mengatakan bahwa lebih baik jika semuanya dibersihkan.

    “Saya ingin Mesir menerima orang,” kata Trump, mengutip Middle East Eye.

    “Anda berbicara tentang sekitar satu setengah juta orang, dan kita membersihkan semuanya dan berkata: ‘Anda tahu, ini sudah berakhir’.”

    Trump menyatakan terima kasihnya kepada Yordania yang telah berhasil menerima pengungsi Palestina.

    Ia mengatakan kepada raja, “Saya ingin Anda menerima lebih banyak orang, karena saya melihat seluruh Jalur Gaza sekarang, dan itu kacau balau. Benar-benar kacau.”

    Trump menambahkan bahwa pemindahan itu bisa bersifat sementara atau bisa bersifat jangka panjang.

    Rencana ini mendapat kecaman langsung dari Palestina, serta Yordania dan Mesir.

    EDITORIAL HAARETZ – Tangkapan layar laman media Haaretz yang diambil pada 29 Januari 2025, berisi pandangan editorial mengenai rencana Donald Trump untuk merelokasi warga Gaza. Pernyataan Trump ditolak dan dikecam secara luas. (Tangkap layar website Haaretz)

    Negara-negara tersebut menolak gagasan Trump karena khawatir Israel tidak akan pernah mengizinkan warga Palestina kembali ke Gaza jika mereka dipaksa untuk pergi.

    Surat kabar resmi Israel, Haaretz, mengeluarkan serangan pedas terhadap usulan kebijakan Trump pada hari Senin (27/1/2025).

    Dewan redaksi Haaretz menyatakan bahwa Jalur Gaza adalah rumah bagi lebih dari dua juta warga Palestina.

    “Pada tingkat ini Trump kemungkinan akan mengusulkan agar warga Gaza diluncurkan ‘secara sukarela’ ke luar angkasa dan menetap di Mars, sesuai dengan semangat janjinya dalam pidato pelantikannya,” tulis dewan redaksi.

    “Mengapa tidak bendera Palestina juga? Mungkin saja mitranya Elon Musk sudah mengerjakannya.”

    Chaim Levinson, seorang kolumnis di Haaretz, menulis: 

    “Saya minta maaf, tetapi saya harus mengecewakan Anda. Setelah memeriksa dengan sejumlah pejabat, baik di Israel maupun di negara-negara terkait—termasuk para diplomat yang terlibat dalam negosiasi—tampaknya ini hanya visi seorang taipan properti, tanpa rencana konkret yang nyata.”

    “Orang-orang yang tinggal di Jalur Gaza dianggap sebagai penderita kusta di antara teman-teman mereka dari negara-negara Islam lainnya.”

    “Semua orang membicarakan tentang penderitaan mereka, dari emir Qatar hingga presiden Mesir, yang bersedia mengirimi mereka uang – tetapi menerima orang? Ada batasnya, dan mereka akan dengan tegas mematuhinya.”

    Sementara itu, Zvi Bar’el, kolumnis di Haaretz, mengatakan tidak masuk akal jika Yordania akan menerima lebih banyak warga Palestina, terutama setelah pidato Raja Abdullah pada bulan September lalu di Majelis Umum PBB.

    Raja Abdullah mengatakan Kerajaan Hashemite tidak akan pernah menjadi tanah air alternatif bagi warga Palestina.

    “Selama puluhan tahun, Yordania mencurigai dan memperhatikan wacana Israel tentang pembentukan tanah air alternatif bagi Palestina, dan terus-menerus meminta pernyataan yang jelas dari para pemimpin Israel bahwa mereka tidak berniat menghancurkan identitas demografis kerajaan tersebut,” kata Bar’el.

    “Ketika, selama perang di Gaza, usulan agar ratusan ribu warga Gaza dideportasi ke Mesir dan negara-negara lain kembali diajukan, Yordania dan Mesir menerima jaminan Israel bahwa tidak ada niat untuk memulai pemindahan warga Palestina dari Gaza,” tambahnya.

    Middle East Eye melaporkan sebelumnya bahwa rencana apa pun untuk “membersihkan Gaza” akan menjadi pelanggaran hukum internasional. 

    Ardi Imseis, profesor hukum internasional di Universitas Queen dan mantan pejabat PBB, mengatakan bahwa keinginan Trump untuk merelokasi warga Palestina secara massal dari Jalur Gaza yang diduduki adalah ilegal sekaligus angan-angan semata.

    “Berdasarkan hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional, pemindahan paksa secara individu atau massal, serta deportasi orang-orang yang dilindungi dari wilayah pendudukan ke wilayah kekuasaan pendudukan atau ke wilayah negara lain mana pun, yang diduduki atau tidak, dilarang, apa pun motifnya,” katanya kepada MEE.

    (Tribunnews.com/ Chrysnha, Tiara Shelavie)