agama: Islam

  • 5
                    
                        Prabowo Dikawal Jet Tempur, PM Pakistan: Ketulusan Kami karena Pemimpin Cakap Berkunjung
                        Nasional

    5 Prabowo Dikawal Jet Tempur, PM Pakistan: Ketulusan Kami karena Pemimpin Cakap Berkunjung Nasional

    Prabowo Dikawal Jet Tempur, PM Pakistan: Ketulusan Kami karena Pemimpin Cakap Berkunjung
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Perdana Menteri (PM) Pakistan Shehbaz Sharif mengungkapkan, pengerahan pesawat tempur yang mengawal kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke Pakistan bukan protokol rutin.
    Ia menyebutkan, penyambutan itu merupakan bentuk penghormatan Pakistan terhadap Prabowo sebagai pemimpin yang cakap dan dinamis.
    “Pengawalan itu bukan bentuk bantuan atau prosedur rutin. Itu berasal dari ketulusan hati kami karena seorang pemimpin yang cakap dan dinamis dari negara Muslim terbesar di dunia berkunjung ke Pakistan,” kata PM Shehbaz usai pertemuan bilateral dengan Prabowo di kediaman resmi Perdana Menteri, Selasa (9/12/2025), dikutip dari siaran pers.
    PM Sharif menyampaikan kehormatan atas kehadiran Presiden Prabowo di Pakistan, seraya menyebut Indonesia sebagai negara sahabat yang memiliki kedekatan historis panjang dengan Pakistan.
    “Merupakan suatu kehormatan besar bagi kami untuk kembali menyambut Anda atas nama rakyat Pakistan, pemerintah, dan saya pribadi. Kunjungan ini adalah kunjungan seorang Presiden Indonesia pertama dalam tujuh tahun terakhir, dan Pakistan adalah rumah kedua Anda,” ujar dia.
    Kunjungan Presiden Prabowo ini bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Pakistan.
    PM Sharif menyoroti sejarah panjang solidaritas kedua negara, termasuk dukungan Pakistan terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia serta dukungan Indonesia kepada Pakistan.
    “Indonesia berdiri teguh bersama Pakistan. Dan ini telah tercatat dalam sejarah dengan kata-kata emas dan ini akan dikenang oleh rakyat Pakistan selamanya,” ucapnya.
    PM Sharif menyebut pertemuan dengan Presiden Prabowo berlangsung sangat produktif dan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting untuk memperkuat kerja sama kedua negara.
    Pakistan siap berkolaborasi untuk menyeimbangkan neraca perdagangan yang saat ini mencapai 4,5 miliar dollar AS.
    PM Shehbaz juga menyampaikan kesiapan Pakistan untuk mengirim tenaga medis guna mendukung program pembangunan perguruan tinggi dan fasilitas kesehatan di Indonesia.
    “Kami telah membahas bagaimana mengambil langkah-langkah perbaikan untuk menyeimbangkan neraca perdagangan ini melalui ekspor pertanian dari Pakistan, melalui ekspor inisiatif-inisiatif yang dipimpin oleh IT, dan tentu saja di banyak bidang lainnya,” kata PM Shehbaz.
    PM Sharif pun yakin
    hubungan Indonesia-Pakistan
    akan terus berkembang.
    “Kunjungan Anda hari ini akan membawa hubungan baik ini ke tingkat yang jauh lebih tinggi, insya Allah. Dalam arti sebenarnya, kedua negara kita akan bekerja sama demi kemajuan dan perdamaian, tidak hanya di antara kedua negara kita, tetapi juga di seluruh kawasan,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengasuh Pondok Pesantren di Sumenep Dihukum Kebiri dan Penjara 20 Tahun

    Pengasuh Pondok Pesantren di Sumenep Dihukum Kebiri dan Penjara 20 Tahun

    Sumenep (beritajatim.com) – Sahnan, terdakwa kasus pencabulan terhadap sejumlah santri di salah satu pondok pesantren di Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, dijatuhi vonis 20 tahun penjara. Vonis dibacakan dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri (PN) Sumenep, Selasa (09/12/2025).

    Keputusan vonis yang dijatuhkan majelis hakim lebih tinggi dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut terdakwa 17 tahun penjara. Bahkan tidak hanya itu. Selain divonis 20 tahun penjara, terdakwa juga diminta membayar denda Rp 5 miliar subsider 6 bulan pidana kurungan.

    Selain itu, vonis terhadap terdakwa masih ditambah pidana tambahan berupa pengumuman di media lokal dan nasional, serta tindakan kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi kepada terdakwa selama 2 tahun.

    Juru Bicara (Jubir) PN Sumenep, Jetha Tri Darmawan menjelaskan, ada beberapa hal memberatkan yang menjadi pertimbangan majelis hakim menjatuhkan vonis lebih berat daripada tuntutan JPU. Salah satunya, perbuatan terdakwa dianggap telah mengakibatkan para korban kehilangan kesucian dan mengalamai trauma mendalam.

    “Perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan psikis yang mendalam dan berkepanjangan bagi para korban dan orang tua korban,” kata Jetha.

    Selain itu, lanjutnya, perbuatan terdakwa dinilai telah merusak masa depan korban. Terdakwa juga dinilai gagal dalam menjalankan kewajibannya sebagai pendidik dalam mengasuh, mendidik, memelihara, membina, dan melindungi korban sebagai santrinya di pondok.

    “Hal lain yang juga memberatkan adalah saat persidangan, terdakwa berbelit-belit dan menyulitkan persidangan. Ia juga tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya. Padahal perbuatannya sangat meresahkan masyarakat,” ungkapnya.

    Jetha menambahkan, perbuatan bejat terdakwa dinilai telah mencemarkan lembaga pondok pesantren dan merusak citra agama Islam.

    “Itu hal-hal yang memberatkan korban. Sedangkan untuk hal yang meringankan tidak ada. Karena itulah, vonis hakim lebih berat dibading tuntutan JPU,” ujarnya.

    Mendengar putusan majelis hakim tersebut, terdakwa menyatakan pikir-pikir. Terdakwa memiliki waktu 7 hari sejak vonis dibacakan, untuk menentukan apakah akan mengajukan banding atau menerima putusan majelis hakim.

    Sementara Kuasa hukum korban, Salamet Riadi mengapresiasi keputusan hakim yang berpihak pada korban. Para korban dan keluarganya merasa lega mendengar vonis tersebut.

    “Kami bersyukur, hakim menjatuhkan vonis lebih tinggi dari tuntutan JPU. Ini di luar dugaan kami,” katanya.

    Sahnan ditangkap aparat Polres Sumenep dengan dugaan pencabulan santriwati di pondok pesantren miliknya. Pelaku diduga telah melakukan aksi bejat tersebut selama beberapa tahun, sebelum akhirnya kasus ini terungkap.

    Terungkapnya kasus ini setelah ada pengakuan dari F, salah satu korban pencabulan. F mengaku dicabuli Sahnan lebih dari satu kali. Modus pelaku adalah menyuruh korban mengambilkan air dan membawakannya ke dalam kamar. Di dalam kamar itulah, pelaku mencabuli korban.

    Berdasarkan hasil penyelidikan Polres Sumenep, korban pencabulan Sahnan sebanyak 10 orang termasuk F. Sebagian besar para korban adalah anak di bawah umur. (tem/but)

  • 2
                    
                        Respons Gus Ipul soal Rapat Pleno Penetapan Pj Ketum PBNU Pengganti Gus Yahya
                        Nasional

    2 Respons Gus Ipul soal Rapat Pleno Penetapan Pj Ketum PBNU Pengganti Gus Yahya Nasional

    Respons Gus Ipul soal Rapat Pleno Penetapan Pj Ketum PBNU Pengganti Gus Yahya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Saifullah Yusuf atau Gus Ipul buka suara soal adanya agenda rapat pleno untuk menetapkan penjabat ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
    Rapat pleno yang digelar pada Selasa (9/12/2025) itu, rencananya akan menetapkan Pj Ketum
    PBNU
    yang akan menggantikan
    Yahya Cholil Staquf
    atau
    Gus Yahya
    .
    “Intinya kalau itu saya bilang, saya serahkan ke kiai-kiai,” kata
    Gus Ipul
    saat dimintai tanggapan terkait rapat pleno penetapan Pj
    Ketum PBNU
    , di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025).
    Gus Ipul sendiri merupakan Sekretaris Jenderal PBNU yang dirotasi setelah ramainya keputusan pemberhentian Gus Yahya.
    Kendati posisinya sebagai Sekretaris Jenderal PBNU dirotasi, Gus Ipul mengaku tidak mempersoalkan di mana ia ditempatkan.
    “Buat saya sih posisi di mana itu enggak ada masalah,” kata Gus Ipul.
    Gus Ipul juga menjawab pertanyaan soal peluang dirinya ditetapkan sebagai
    Pj Ketum PBNU
    dalam rapat pleno tersebut.
    Menteri Sosial (Mensos) itu hanya menjawab bahwa dirinya tidak memiliki potongan untuk memimpin organisasi Islam tersebut.
    “Kalau saya sudah pasti enggak, jangan berspekulasi, kan sudah bilang enggak pantas, bukan potongannya,” ujar Gus Ipul.
    Sebelumnya, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Moh Mukri mengeklaim bahwa organisasi Islam tersebut akan menggelar rapat pleno pada 9 Desember 2025.
    Ia menjelaskan, Mustasyar, A’wan, Syuriyah, Tanfidziyah, hingga seluruh pimpinan lembaga dan badan otonom (Banom) PBNU akan hadir dalam rapat pleno tersebut.
    Mukri menjelaskan, rapat pleno digelar untuk menetapkan penjabat (Pj) ketua umum PBNU selepas diberhentikannya Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.
    “Insya Allah. Salah satu agendanya adalah penetapan Pj Ketum PBNU,” ujar Mukri dalam keterangannya, Jumat (5/12/2025).
    Pemberhentian Gus Yahya dari posisi Ketum PBNU disebutnya telah final dan mengikat berdasarkan hasil rapat Syuriyah.
    Sedangkan rapat pleno merupakan tindak lanjut dari pemberhentian Gus Yahya yang juga termaktub dalam Surat Edaran Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025.
    “Rapat pleno mendatang menjadi bagian dari tindak lanjut mekanisme organisasi sesuai amanat Syuriah PBNU,” ujar Mukri.
    Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) saat memberikan keterangan di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (9/12/2025).
    Adapun Gus Yahya menegaskan, rapat pleno yang bakal dilaksanakan oleh jajaran Syuriyah secara aturan organisasi tidak dapat dilaksanakan.
    “Ini sendiri kan secara aturan tidak bisa disebut Pleno,” ujar Gus Yahya saat ditemui di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (9/12/2025).
    Gus Yahya menjelaskan, pleno tidak bisa hanya diadakan oleh jajaran Syuriyah secara mandiri. Namun, harus melibatkan jajaran Tanfidziyah.
    “Yang mengundang hanya Syuriyah, ini ndak bisa, karena harus, pleno itu harus diundang oleh Syuriyah dan Tanfidziyah,” ujar Gus Yahya.
    Ia mengatakan, pleno ini juga tidak sah karena perencanaannya tidak melibatkan ketua umum yang sah.
    “Tidak melibatkan saya sebagai Ketua Umum yang sah,” ujar Gus Yahya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Temui PM Pakistan, Prabowo: Kita Negara Islam Besar yang Moderat

    Temui PM Pakistan, Prabowo: Kita Negara Islam Besar yang Moderat

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah menemui Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif di Islamabad, Pakistan, Selasa (9/12/2025).

    Mulanya, Prabowo mengapresiasi atas sambutan hangat yang diberikan pemerintah maupun masyarakat Pakistan atas kedatangannya itu.

    Prabowo yang menggunakan pesawat kepresidenan Garuda Indonesia-1 mendapatkan penyambutan istimewa dengan enam jet tempur JF-17 Thunder milik Angkatan Udara Pakistan.

    “Sebelum saya mendarat di tanah Pakistan, saya disambut di udara, dikawal oleh pilot-pilot Angkatan Udara Anda yang terhormat dengan JF-17 Thunder Anda. Sebuah kehormatan besar bagi saya,” ujar Prabowo.

    Setelah itu, Prabowo menyatakan bahwa pemerintah RI dan Pakistan merupakan negara Islam besar yang memiliki kepentingan yang sama.

    Islam yang dimaksud Prabowo adalah perilaku yang moderat. Islam yang menggaungkan inklusivitas, toleransi, dan hubungan persaudaraan antara kedua negara kita yang solid.

    “Kita memiliki kepentingan bersama, kita mungkin sama-sama negara Muslim terbesar di dunia, tetapi Islam kita adalah Islam moderat,” imbuhnya.

    Kemudian, orang nomor satu di Indonesia berharap agar kerja sama yang selama ini dijalani bisa terus ditingkatkan dan bermanfaat bagi kedua negara.

    “Saya pikir sangat penting bagi kita dalam beberapa hari dan tahun mendatang untuk memanfaatkan sejarah ini, memanfaatkan ikatan persaudaraan ini untuk memberi manfaat bagi rakyat kita di sebagian besar bidang,” pungkasnya.

  • Kementerian PU Kerahkan 21 Alat Berat Tangani Infrastruktur SDA Aceh

    Kementerian PU Kerahkan 21 Alat Berat Tangani Infrastruktur SDA Aceh

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengerahkan 21 unit alat berat untuk mempercepat penanganan darurat infrastruktur sumber daya air (SDA) di Provinsi Aceh. Langkah ini dilakukan menyusul kerusakan parah akibat bencana, termasuk 36 titik tanggul jebol, 143 titik tanggul kritis, serta gangguan jaringan irigasi di sejumlah kabupaten.

    “Seluruh Balai Teknis Kementerian PU terus bergerak cepat membantu masyarakat. Penanganan darurat pada tanggul, sungai, dan akses vital harus dipastikan berjalan tanpa menunggu. Kita akan terus memperkuat dukungan alat berat dan personel sampai kondisi kembali pulih,” kata Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangannya, Selasa (9/12/2025).

    Kementerian PU menugaskan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I sebagai pelaksana utama penanganan infrastruktur SDA di Aceh. Penanganan darurat dilakukan secara paralel dengan memprioritaskan lokasi berisiko banjir susulan melalui pengerahan alat berat dan personel tanggap darurat.

    Sebanyak 21 alat berat telah dimobilisasi ke wilayah terdampak, termasuk Pidie Jaya, Aceh Utara, Aceh Barat, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Bireuen, dan Aceh Tenggara.

    Unit alat berat seperti excavator, long-arm excavator, dan wheel loader dikerahkan untuk berbagai pekerjaan, mulai dari pengalihan aliran sungai, pembersihan sedimen, perbaikan tanggul, hingga pembukaan akses logistik dan jalur evakuasi.

    Salah satu prioritas utama adalah lanjutan pengalihan aliran Sungai Manyang di Kecamatan Meureudu, Pidie Jaya. Upaya ini telah berjalan non-stop sejak akhir November 2025 untuk mencegah limpasan air masuk kembali ke permukiman.

    Di Aceh Tamiang, BWS Sumatera I turut mendukung pemulihan layanan dasar masyarakat melalui pembersihan sedimen di kawasan Kuala Simpang. Bersamaan dengan itu, bantuan logistik seperti sembako, selimut, dan kebutuhan pengungsi disalurkan oleh Satker Bendungan dan PPK Operasi dan Pemeliharaan.

    Pemulihan infrastruktur pendidikan dan keagamaan juga menjadi perhatian. Pada 8 Desember 2025, tim BWS Sumatera I diturunkan untuk membersihkan fasilitas Dayah (lembaga pendidikan Islam tradisional Aceh) di Kecamatan Samalanga, Bireuen, serta membuka kembali akses jalan inspeksi dan fasilitas umum yang tertimbun lumpur dan material banjir.

  • Kuwait Cabut Kewarganegaraan Ulama Terkemuka Tariq al-Suwaidan, Ada Apa?

    Kuwait Cabut Kewarganegaraan Ulama Terkemuka Tariq al-Suwaidan, Ada Apa?

    Kuwait City

    Pemerintah Kuwait mencabut status kewarganegaraan 24 orang di negara tersebut, termasuk seorang ulama terkemuka Tariq al-Suwaidan. Alasan pencabutan kewarganegaraan itu tidak diketahui secara jelas.

    Keputusan mencabut kewarganegaraan itu, seperti dilansir Middle East Monitor dan The New Arab, Selasa (9/12/2025), tertuang dalam dekrit yang dipublikasikan dalam buletin resmi Kuwait Today.

    Dekrit itu ditandatangani oleh Emir Kuwait Sheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri dan mendapat persetujuan Dewan Menteri Kuwait.

    Dekrit nomor 227 tahun 2025, menyatakan bahwa kewarganegaraan telah dicabut dari Tariq Mohammed al-Saleh al-Suwaidan dan orang-orang yang memperolehnya melalui dia.

    “Berdasarkan rekomendasi Wakil Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri, dan dengan persetujuan kabinet, dengan ini kami menetapkan hal berikut — kewarganegaraan Kuwait dicabut dari Tariq Mohammed al-Saleh al-Suwaidan dan dari siapa pun yang memperoleh kewarganegaraan melalui ketergantungan,” demikian bunyi dekrit tersebut.

    Sosok Al-Suwaidan dikenal sebagai salah satu pendakwah Islam paling berpengaruh di kawasan tersebut.

    Dekrit tersebut tidak merinci dasar hukum atau alasan untuk pencabutan kewarganegaraan Al-Suwaidan.

    Namun di masa lalu, otoritas Kuwait telah mencabut kewarganegaraan dalam kasus kewarganegaraan ganda dan dari orang-orang yang mendapatkannya melalui penipuan, pemalsuan, kejahatan tertentu, “jasa istimewa”, atau hal-hal yang berkaitan dengan keamanan nasional atau “kepentingan tertinggi negara”.

    Status kewarganegaraan juga bisa dicabut otoritas Kuwait, jika negara memiliki bukti bahwa individu itu berupaya melemahkan rezim pemerintah.

    Sejak pembentukan Komite Tinggi untuk Investigasi Kewarganegaraan Kuwait, lebih dari 60.000 orang telah dicabut kewarganegaraannya karena berbagai alasan.

    Pencabutan kewarganegaraan Al-Suwaidan menimbulkan kekhawatiran atas kebebasan berekspresi di negara tersebut. Pada tahun 2013, dia dipecat dari Al-Resalah TV setelah secara terbuka menyatakan dirinya berafiliasi dengan kelompok Ikhwanul Muslimin.

    Al-Suwaidan yang juga seorang penulis dan pengusaha, merupakan salah satu penceramah Islam paling terkemuka di kawasan. Dia memiliki pengaruh yang signifikan di bidang media dan pendidikan agama. Dia telah menulis puluhan buku, banyak di antaranya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan Prancis.

    Dia masuk dalam daftar 500 Muslim paling berpengaruh di dunia pada tahun 2022, 2023, dan 2024.

    Di sisi lain, Al-Suwaidan berulang kali menghadapi tuduhan karena mengkritik Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Tahun lalu, jaksa penuntut Kuwait mendakwanya atas tuduhan menghina sebuah negara Teluk dan sebuah negara Arab lainnya di media sosial. Dia bebas dengan jaminan, sebelum dibebaskan oleh pengadilan pada Juli 2024.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Kekayaan Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Sumbar yang Alihkan Biaya Resepsi 3 Anak untuk Korban Banjir

    Kekayaan Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Sumbar yang Alihkan Biaya Resepsi 3 Anak untuk Korban Banjir

    GELORA.CO  – Terungkap kekayaan Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar)  yang rela mengalihkan biaya resepsi 3 putranya untuk membantu korban banjir di Sumatera.

    Aksi kemanusiaan yang dilakukan keluarga Mahyeldi Ansharullah diketahui dari foto-foto yang beredar di media sosial. 

    Tampak istri Mahyeldi Ansharullah, Harneli, ditemani ketiga putranya, yakni Taufiq, Fathan, dan Masykur, beserta menantu, menyerahkan langsung bantuan tersebut ke Posko Bantuan Komplek Griya Permata 1, Kota Padang, Minggu (7/12/2025).

    Keluarga Mahyeldi Ansharullah memberikan bantuan 1.000 kilogram (kg) beras dan 2.830 kotak nasi siap santap.

    Harneli menjelaskan, logistik tersebut sebenarnya dipersiapkan untuk menjamu tamu undangan resepsi ketiga putranya yang awalnya akan digelar di Auditorium Gubernuran.

    “Kami merencanakan tanggal 6-7 Desember adalah pesta pernikahan anak-anak kami, tetapi Allah berkehendak lain.”

    “Oleh sebab itu, pesta kami pindahkan ke tempat musibah ini,” ujarnya saat mengunjungi tujuh titik lokasi terdampak banjir bandang yang tersebar di beberapa kecamatan Kota Padang, dikutip SURYA.CO.ID dari laman Pemprov Sumbar. 

    Di akhir kunjungannya, Harneli juga memohon doa dari masyarakat.

    “Kami mendoakan agar Bapak dan Ibu diberi ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi ujian ini.”

    “Kami juga memohon doa dari Bapak dan Ibu agar anak-anak kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah,” tutupnya.

    Sosok Mahyeldi Ansharullah

    Dilansir SURYA.CO.ID dari laman sumbarprov.go.id, Mahyeldi Ansharullah memiliki gelar adat Datuak Marajo.

    Ia lahir di Bukittinggi, Sumatra Barat, 25 Desember 1966.

    Mahyeldi dikenals ebagai  mubalig dan politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Gubernur Sumbar.

    Sebelum menduduki posisi nomor 1 di Sumbar, ia merupakan Wali Kota Padang dua periode hasil pemilihan umum 2013 dan 2018.

    Selama kepemimpinannya, Padang meraih kemajuan di bidang infrastruktur, pariwisata, dan kebersihan.

    Lewat pendekatan partisipatif, ia memimpin penataan objek wisata dan pasar tradisional yang semrawut pasca-gempa bumi 2009 tanpa menimbulkan gejolak.  

    Sebagai anak dari ayah seorang buruh angkat, Mahyeldi kecil bersekolah sambil bekerja untuk membantu orang tua.

    Sewaktu berkuliah di Universitas Andalas, ia berkecimpung dalam pergerakan Islam dan turun ke masyarakat sebagai mubalig.

    Oleh PKS, ia dicalonkan sebagai anggota DPRD Sumatra Barat pada pemilihan umum legislatif 2004 dan terpilih dengan perolehan suara terbanyak.

    Ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sumatra Barat periode 2004–2009, lalu menjadi Wakil Wali Kota Padang mendampingi Wali Kota Fauzi Bahar periode 2009–2014.

    Mahyeldi menjabat sebagai Wali Kota Padang sejak 13 Mei 2014 setelah memenangkan pemilihan umum pada 2013.

    Pada pemilihan berikutnya, ia kembali terpilih sebagai Wali Kota Padang untuk 2019–2024. Ia menjalani masa jabatan periode kedua sejak 13 Mei 2019 hingga 25 Februari 2021.

    Kekayaan Mahyeldi Ansharullah

    Berdasarkan laman e-LHKPN, Mahyeldi terakhir melaporkan kekayannya pada 23 Maret 2024 untuk periodik 2023.

    Mahyeldi tercatat memiliki kekayaan dengan total senilai Rp6.941.692.537. 

    Berikut rincian kekayaan Mahyeldi Ansharullah.

    Harta kekayaan Mahyeldi Ansharullah

    1. Tanah dan bangunan

    Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang telah dilaporkannya, Mahyeldi Ansharullah tercatat memiliki aset berupa tanah dan bangunan dengan nilai mencapai Rp4.828.024.000.

    2. Alat transportasi dan mesin

    Total harta kekayaan yang dimiliki oleh Mahyeldi Ansharullah dari alat transportasi dan mesin, senilai Rp286.500.000, meliputi:

    3. Harta bergerak lainnya

    Dalam catatannya di bagian harta bergerak lainnya, kekayaan yang dimiliki oleh Mahyeldi, senilai Rp32.883.680.

    4. Surat berharga: Tidak ada catatan atau laporan.

    5. Kas dan setara kas

    Untuk laporannya di penyesuaian kas dan setara kas, Mahyeldi memiliki harta kekayaan, senilai Rp2.344.284.857.

    6. Harta lainnya: Tidak ada catatan atau laporan.

    7. Hutang

    Mahyeldi Ansharullah tercatat dalam laporannya di LHKPN bahwa Ia memiliki tanggung jawab atas sejumlah hutang sebesar Rp550.000.000.

    Mahyeldi Ansharullah masih memiliki kewajiban terkait sejumlah utang.

    Dengan demikian, total harta kekayaan bersih yang dimilikinya setelah laporan tersebut diterima, harta kekayaannya terhitung mencapai Rp6.941.692.537.

  • Setahun Setelah Assad, Bagaimana Situasi Suriah Kini?

    Setahun Setelah Assad, Bagaimana Situasi Suriah Kini?

    Jakarta

    Tanggal 8 Desember 2025 menandakan genap setahun sejak rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad tumbang. Selama lebih dari 50 tahun dinasti Alawi itu berkuasa, dimulai oleh Hafez al-Assad sejak 1971 dan dilanjutkan putranya, Bashar, pada tahun 2000. Kekuasaan lalim dinasti Assad berakhir perlahan, dimulai dari gerakan Musim Semi Arab pada 2011 yang kemudian berkembang menjadi perang saudara brutal hampir 14 tahun.

    Kejatuhan Assad terjadi pada 8 Desember 2024 melalui serangan kilat kelompok milisi oposisi Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang nyaris tanpa perlawanan berarti. Assad dikabarkan melarikan diri ke Moskow melalui pangkalan militer Rusia.

    Pada Januari berikutnya, pemimpin HTS Ahmad al-Sharaa, yang sempat menghuni daftar teror Amerika Serikat, ditunjuk sebagai presiden sementara Suriah. Setahun berlalu, berbagai perubahan terjadi, tetapi tantangan besar masih membayangi seisi negeri.

    Aman tapi genting

    Saat ini, tidak ada lagi serangan udara militer Rusia atau pengeboman terhadap fasilitas kesehatan, yang dulu menjadi simbol kekejaman pasukan pemerintah. Namun, laporan Dewan Keamanan PBB pada November menyebut Suriah masih menghadapi “lanskap keamanan yang terfragmentasi”.

    Ibu kota Damaskus dikabarkan relatif tenang, dan tingkat kekerasan dilaporkan menurun tajam, bahkan mencapai titik terendah pada pertengahan November. Meski demikian, bentrokan masih terjadi antara pasukan pemerintah yang baru dan kelompok lain di berbagai wilayah, termasuk kelompok Kurdi dan Druze. Sisa-sisa pendukung Assad juga masih beroperasi secara sembunyi-sembunyi, sementara kelompok ekstremis Negara Islam (ISIS) memanfaatkan celah keamanan untuk memperluas jejaringnya.

    Badan Suaka Uni Eropa mencatat, otoritas baru Suriah belum sepenuhnya menguasai seluruh wilayah negeri. Insiden pelanggaran hukum, kriminalitas, dan aksi balas dendam masih sering dilaporkan.

    Jalan panjang menuju keadilan

    Kekerasan yang masih terjadi sebagian dipicu aksi balas dendam terhadap mereka yang dituduh berkolaborasi dengan rezim lama. Karena itu, keadilan transisi dinilai krusial, demi membongkar semua kejahatan dari era Assad, tulis wadah pemikir Syria Justice and Accountability Centre (SJAC) di Washington, September silam.

    Namun, SJAC menilai progres masih timpang. Ketika komisi pencari orang hilang relatif aktif, proses penyelidikan kejahatan rezim dinilai “berjalan lambat karena minim dukungan pemerintah pusat.”

    Kelompok hak asasi juga mengkritik fokus penyelidikan yang dinilai hanya menyasar kejahatan era Assad, tanpa menelaah dugaan pelanggaran oleh kelompok lain, termasuk HTS.

    Demokrasi di usia prematur

    Suriah menggelar pemilu parlemen yang relatif lebih bebas awal tahun ini, meskipun belum dilakukan secara langsung dan masih melalui mekanisme majelis pemilih. Al-Sharaa akan tetap menjabat presiden sementara hingga konstitusi baru disahkan.

    Penyusunan konstitusi tengah berlangsung disertai dialog nasional. Namun, perbedaan pandangan antara pemerintah sementara dan berbagai kelompok masyarakat masih tajam. Sejumlah pengamat juga mengkhawatirkan kuatnya konsolidasi kekuasaan di tangan al-Sharaa, dan betapa sang penguasa berlaku kian lalim.

    Analis menilai masih terlalu dini membicarakan demokrasi di negeri yang masih dipenuhi konflik tersevzt. Meski demikian, kemunculan institusi-institusi baru dipandang sebagai langkah awal bagi Suriah untuk kembali ke arena politik elektoral, dengan risiko masa depan yang masih terbuka antara demokratisasi atau kembalinya otoritarianisme.

    Diplomasi: Terbuka tapi rentan

    Perubahan paling mencolok terlihat dalam diplomasi luar negeri. Kantor-kantor perwakilan di seluruh dunia kembali dibuka, dan pejabat tinggi kembali aktif melakukan kunjungan internasional. Al-Sharaa, yang sebelumnya masuk daftar sanksi dan pernah diburu dengan hadiah jutaan dolar, kini bahkan berpidato di depan Majelis Umum PBB dan menjadi pemimpin Suriah pertama yang mengunjungi Gedung Putih sejak 1946.

    Suriah juga menjalin komunikasi dengan seluruh anggota tetap Dewan Keamanan PBB, termasuk Rusia dan Cina. Namun, operasi militer Israel di wilayah Suriah masih menjadi sumber ketegangan utama, yang menurut PBB mengancam transisi politik dan keamanan rapuh negara tersebut.

    Kepulangan menuju reruntuhan

    Sekitar 2,9 juta warga Suriah tercatat telah kembali, baik dari pengungsian di dalam negeri maupun luar negeri. Akan tetapi, kebanyakan pengungsi akan pulang ke kampung halaman yang telah hancur. Hampir semua pemukiman penduduk mengalami kerusakan infrastruktur, dengan sekolah dan rumah sakit yang tak berfungsi, atau maraknya sengketa kepemilikan lahan.

    Lebih dari separuh jaringan air dan sebagian besar jaringan listrik nasional rusak atau tidak beroperasi. Biaya rekonstruksi diperkirakan mencapai 250–400 miliar dolar AS. Meski ada tanda-tanda pemulihan, seperti renovasi ratusan sekolah dan penambahan aliran listrik di beberapa wilayah, dampaknya belum merata.

    Secara ekonomi, sekitar seperempat warga Suriah masih hidup dalam kemiskinan ekstrem. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sekitar 1 persen pada 2025, ditopang pencabutan sanksi era Assad dan investasi dari negara-negara Teluk. Namun, dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari warga dinilai masih belum terasa.

    Setahun setelah kejatuhan Assad, Suriah memang memasuki babak baru. Namun, jalan menuju stabilitas, keadilan, dan kesejahteraan masih panjang dan penuh ketidakpastian.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid


    (ita/ita)

  • Wakaf Naik Kelas, Bank Sulselbar Ditetapkan Jadi LKS PWU

    Wakaf Naik Kelas, Bank Sulselbar Ditetapkan Jadi LKS PWU

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Bank Sulselbar resmi menerima Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) pada kegiatan Public Expose “Annual Report dan Outlook Zakat Wakaf: Beragama Maslahat, Zakat Wakaf Berdampak”.

    Acara ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI, Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat, Senin (8/12).

    Penetapan ini menandai babak baru dalam penguatan tata kelola wakaf nasional, khususnya di kawasan Indonesia Timur.

    Status LKS PWU memberikan kewenangan resmi kepada Bank Sulselbar untuk menerima, menatausahakan, dan menyalurkan wakaf uang melalui nazhir yang terdaftar sesuai regulasi perwakafan Indonesia.

    Direktur Pemasaran & Syariah Bank Sulselbar, Dirhamsyah Kadir, menyampaikan bahwa amanah ini akan dijalankan dengan kesungguhan dan standar tata kelola syariah yang tinggi.

    “Penetapan Bank Sulselbar sebagai LKS Penerima Wakaf Uang adalah wujud kepercayaan pemerintah dan regulator atas kesiapan kami dalam menjalankan amanah wakaf uang secara profesional, transparan, dan akuntabel, sesuai prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan,”
    ujar Dirhamsyah Kadir.

    Bank Sulselbar memastikan seluruh proses penghimpunan, penatausahaan, dan penyaluran wakaf uang akan mengikuti standar kepatuhan yang ketat, didukung infrastruktur sistem syariah yang kuat, peningkatan kapasitas SDM, serta kolaborasi intensif dengan nazhir.

    Dengan status ini, Bank Sulselbar berada pada posisi strategis untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam wakaf uang di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

  • Pengamat: Jika Tanggul Muara Baru Jebol, Banjir Bisa Merembet hingga Pusat Kota
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        8 Desember 2025

    Pengamat: Jika Tanggul Muara Baru Jebol, Banjir Bisa Merembet hingga Pusat Kota Megapolitan 8 Desember 2025

    Pengamat: Jika Tanggul Muara Baru Jebol, Banjir Bisa Merembet hingga Pusat Kota
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Kebocoran
    tanggul laut
    di
    Muara Baru
    , Penjaringan, Jakarta Utara, sejak Kamis (4/12/2025), memicu kekhawatiran luas warga. Kondisi itu bukan hanya mencerminkan melemahnya struktur pelindung pesisir, tetapi juga memperbesar risiko banjir saat Jakarta memasuki puncak musim hujan.
    Banyak warga resah karena takut tanggul tiba-tiba jebol. Ketinggian air laut yang hampir menyamai tanggul setinggi tiga meter juga membuat masyarakat di sekitar Muara Baru hidup dalam kegelisahan setiap hari.
    Pengamat Tata Kota M Azis Muslim mengatakan, pemerintah harus bergerak cepat melakukan mitigasi. Menurutnya, kebocoran yang muncul di banyak titik menunjukkan adanya persoalan serius.
    Pasalnya, dalam kondisi tanpa jebol pun, Jakarta tengah menghadapi musim penghujan yang rawan banjir. Jika tanggul jebol secara mendadak, ancaman bagi aktivitas warga akan berlipat ganda. Menurut dia, kebocoran yang tidak tertangani dengan baik berpotensi membuat air laut tumpah hingga ke pusat kota.
    “Tidak menutup kemungkinan, kondisi ini merembet sampai ke pusat kota jika tidak ditangani dengan baik,” jelas Azis kepada
    Kompas.com.
    Azis meminta pemerintah
    melakukan
    penanganan terukur untuk mencegah banjir besar, terlebih jika air laut yang tumpah bercampur dengan air hujan.
    Kebocoran tanggul
    laut di Muara Baru dinilai Azis sebagai bukti bahwa pemerintah belum maksimal dalam melakukan perawatan.
    “Ini kan menunjukkan bahwa bagaimana pemerintah me-mantaince atau perawatan terhadap infrastruktur itu belum sempurna sepenuhnya efektif dalam melindungi masyarakat dari ancaman banjir,” ungkap Azis.
    Menurut dia, kebocoran tanggul ini harus menjadi peringatan dini agar pemerintah memeriksa seluruh tanggul laut di Jakarta.
    Evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan apakah struktur tanggul masih efektif mencegah limpasan air laut atau sudah membutuhkan perbaikan besar.
    Jika monitoring rutin sulit dilakukan, kata Azis, masyarakat sekitar bisa dilibatkan untuk melapor ketika melihat tanda-tanda kerusakan. Pelibatan warga dinilai dapat mempercepat perbaikan sehingga kerusakan tidak berkembang semakin parah.
    Tanggul Muara Baru sudah ditambal oleh Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Jakarta Utara sejak Kamis (4/12/2025) hingga Jumat (5/12/2025). Ada empat titik yang ditangani menggunakan karung pasir dan semen.
    Upaya tersebut bersifat sementara dan bertujuan menahan rembesan air laut. Namun, menurut Azis, metode itu tidak cukup untuk jangka panjang.
    “Tentu ini menjadi solusi jangka pendek namun ini tidak akan efektif dalam jangka panjang,” tuturnya.
    Azis menekankan perlunya audit struktural untuk mengetahui penyebab kebocoran, apakah karena konstruksi yang kurang kokoh atau faktor perawatan. Dengan mengetahui penyebabnya, perbaikan dapat dilakukan lebih tepat dan berkelanjutan.
    Kemudian, pemerintah juga disarankan tidak hanya memperbaiki tanggul hanya karena projek saja, tapi juga berkelanjutan yang disertai dengan mekanisme perawatannya.
    Peneliti Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), Budi Heru Santosa, juga meminta perbaikan dilakukan secara maksimal.
    “Kebocoran pada tanggul laut berpotensi mempunyai dampak yang serius. Kebocoran tersebut kerusakan struktural yang akan cepat berkembang menjadi semakin parah. Sangat penting untuk menangani masalahnya segera,” ungkap Budi.
    Jika dibiarkan, kebocoran dapat menyebabkan piping atau erosi internal, yakni kondisi ketika rembesan air menggerus tanah dasar tanggul dan membentuk rongga yang memicu kegagalan struktur.
    Risiko lain adalah degradasi struktur, ketika rembesan air laut menyebabkan korosi pada beton bertulang sehingga tanggul menjadi rapuh.
    “Segera dilakukan
    grouting
    pada bagian tanggul yang bocor dan untuk sementara, bisa dipasang sheet pile sementara di titik bocor untuk menghambat kebocoran agar tidak parah,” ungkapnya.
    Ia juga menyarankan inspeksi rutin terhadap tanggul laut. Apabila sulit dilakukan secara berkala, masyarakat dapat dilibatkan sebagai bagian dari sistem pelaporan dini.
    “Membangun kesepakatan pemerintah dan warga sekitar untuk sistem monitor dan pelaporan,” ujar Budi.
    Kebocoran tanggul di Muara Baru membuat warga di sekitar lokasi semakin resah. Sejumlah warga khawatir tanggul jebol mendadak dan mengakibatkan air laut masuk dalam jumlah besar.
    Warga berharap pemerintah memperbaiki sekaligus membangun tanggul baru yang lebih kokoh.
    “Diperbaiki lebih bagus dan ada pembangunan tanggul baru biar lebih kokoh karena udah ngeri juga,” ucap Nurhasan (40).
    Iis (42) juga menyampaikan harapan serupa.
    “Kami berharap ada pembangunan tanggul lebih kokoh lagi, tinggi, itu udah goyang banget kalau enggak ada tanggul udah kelelap kita,” tuturnya.
    Jarak tanggul dengan permukiman warga hanya sekitar 800 meter. Empat RT di RW 17, Penjaringan, berada tepat di sepanjang tanggul, mayoritas berupa bangunan semi permanen berbahan kayu dan papan.
    Tanpa tanggul, air laut bisa dengan mudah menyapu perumahan warga.
    Anggota DPRD Jakarta Tri Waluyo mengatakan pemerintah tidak tinggal diam terkait kebocoran tersebut. Pemprov Jakarta terus berkoordinasi dengan Pelindo selaku pemilik tanggul untuk melakukan perbaikan.
    Ke depan, pemerintah akan membangun tanggul National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di sepanjang pesisir Jakarta.
    “Ya, memang dari Pemprov sendiri ada pembangunan NCICD yang dibantu dengan kementerian. Akan dibangun NCICD sepanjang pesisir utara Jakarta termasuk Muara Baru, Muara Angke, Cilincing, Marunda,” ucap Tri.
    Pembangunan dilakukan bertahap dari Pantai Indah Kapuk (PIK) hingga Marunda, menyesuaikan kebutuhan anggaran.
    DPRD juga akan mendorong Pelindo memperbaiki tanggul yang jebol atau membangun tanggul baru untuk mencegah banjir rob berulang.
    “Kalau untuk perbaikan tanggul kita berharap agar pihak Pelindo sendiri untuk memperbaiki tanggul yang memang jebol, atau membuat tanggul baru agar tidak terjadi rob berikutnya,” jelas Tri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.