agama: Islam

  • Pamer Gambar Nabi Muhammad, Begini Kabar Terkini Nasib Profesor AS

    Pamer Gambar Nabi Muhammad, Begini Kabar Terkini Nasib Profesor AS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Profesor di Amerika Serikat (AS) bernama Erika Lopez Prater dipecat dari Universitas Hamline di Minnesota pada 2023 lalu setelah seorang mahasiswa Muslim protes karena Prater menunjukkan gambar Nabi Muhammad SAW di kelas.

    Tak terima, Prater lantas menggugat Universitas Hamline. Pada Juli 2024, kesepakatan antara dua pihak itu telah ditempuh. Namun, CBSNews melaporkan perincian penyelesaian masih dirahasiakan.

    Dalam gugatannya, Prater menuduh universitas melakukan diskriminasi agama dan pencemaran nama baik, serta merusak reputasi profesional dan pribadinya.

    Hakim kemudian menolak beberapa tuntutan dalam gugatan tersebut, namun mengatakan gugatan dapat dilanjutkan atas dasar diskriminasi agama.

    Cerita bermula pada Oktober 2023, ketika Prater menunjukkan lukisan Nabi Muhammad SAW di depan mahasiswanya dalam mata kuliah seni Islam, khususnya kursus seni global.

    Setelah itu, seorang mahasiswi bernama Aram Wedatalla keberatan dengan aksi sang profesor. Dia menyatakan jika aksi itu sebagai Islamofobia.

    “Sungguh menghancurkan hati saya bahwa saya harus berdiri di sini untuk memberi tahu orang-orang bahwa ada Islamofobia dan sesuatu yang benar-benar menyakiti kita semua, bukan hanya saya,” kata siswa yang merupakan presiden Asosiasi Mahasiswa Muslim Hamline itu dikutip Al Jazeera.

    Bagi umat Islam sendiri, penggambaran Nabi Muhammad dilarang keras. Aksi tersebut dipandang sebagai pelanggaran iman.

    Tak butuh waktu lama, Universitas Hamline juga langsung mengeluarkan tindakan keras atas Prater. Kampus tersebut memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak sang profesor.

    Namun Prater balik menggugat Universitas Hamline. Menurut gugatan, kampus membuat Prater sebagai bagian dari diskriminasi agama dan pencemaran nama baik dan merusak reputasi profesional hingga pribadinya.

    “Di antara hal-hal lain, Hamline menyebut tindakan Dr Lopez Prater sebagai ‘Islamofobia yang tidak dapat disangkal’,” kata pengacaranya dalam sebuah pernyataan.

    “Komentar seperti ini, yang sekarang telah diterbitkan dalam berita di seluruh dunia, akan mengikuti Dr. Lopez Prater sepanjang kariernya, yang berpotensi mengakibatkan ketidakmampuannya untuk mendapatkan posisi tetap di lembaga pendidikan tinggi manapun.”

    Pengacara Prater menyebutkan kliennya telah memberi peringatan sebelum gambar itu ditunjukkan. Selain itu dia telah memasukkan dalam silabus dan siap mengatasi siswa yang merasa tidak nyaman dengan pengajarannya.

    Pihak kampus akhirnya mengubah sikap pada kejadian itu. Presiden Universitas Hamline Fayneese Miller dan Ketua Dewan Pengawas Ellen Watters mengatakan meninjau dan memeriksa kembali tindakan yang diambil kampus.

    (pgr/pgr)

  • Alumni Ponpes Ujung Tombak Aswaja, NU, dan Islam

    Alumni Ponpes Ujung Tombak Aswaja, NU, dan Islam

    loading…

    Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar menghadiri penutupan Munas Himpunan Alumni Santri Lirboyo (Himasal) ke-V dan Lembaga Ittihadul Mubalighin Aly (LIM) ke-II di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Alumni Santri Lirboyo (Himasal) ke-V dan Lembaga Ittihadul Mubalighin Aly (LIM) ke-II di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri.

    Pria yang akrab disapa Gus Imin ini mengaku bangga atas peran besar alumni Lirboyo yang bukan hanya menjadi santri, tetapi telah berperan menjadi ujung tombak perjuangan Islam Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja).

    “Alumni-alumni pondok pesantren, wabilkhusus alumni Himasal amat sangat luar biasa menjadi bagian ujung tombak dari perjuangan Aswaja, perjuangan NU, perjuangan Islam. Tugas utama alumni tentu mendorong agar umat Islam, khususnya warga Aswaja bisa menjadi subjek bukan objek,” kata Gus Imin, dikutip Minggu (9/2/2025).

    Di depan para masyayikh serta ribuan anggota Himasal, Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PMK) ini menyatakan jika 50 orang terkaya di Indonesia menguasai 75% total aset bangsa. Sementara sebanyak 50% dari total penduduk Indonesia tidak memiliki aset dan semakin hari semakin miskin.

    “Itu keadaan Indonesia yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, dan beliau perintahkan kepada seluruh menterinya untuk fokus kerja. Kerjaan ini tentu tidak ringan, harus melibatkan semua pihak. Saya yakin alumni-alumni yang menjadi kiai, pengusaha di berbagai bidang insyaallah tidak akan putus tanggung jawab peduli kepada negara dan bangsa,” ujarnya.

    Dalam konteks tersebut, Gus Imin yakin Himasal di bawah kepemimpinan KH. Abdullah Kafabihi Mahrus Ali akan terus berkiprah bukan hanya mencetak santri yang alim, tapi juga santri yang kelak menjadi subjek. “Menjadi ujung tombak dari seluruh perubahan, bukan menjadi korban dari perubahan. Inilah cita-cita kita semua,” tutur Gus Imin.

    Gus Imin juga mengajak seluruh santri dan alumni untuk aktif berdakwah melalui media sosial. Media sosial di mata Gus Imin adalah wujud dari perubahan yang tidak bisa dielakkan.

    “Sekarang Instagram kalah dengan TikTok. Facebook tidak ada apa-apanya dibanding TikTok. Ini perlu peran Himasal untuk turut andil mengendalikan, memasukkan konten-konten dakwah positif agar tercipta baldatun thoyyibatun wa robban gafur,” ucapnya.

    (cip)

  • Tunda Pemeriksaan Vadel Badjideh, Razman Arif Nasution: Urusan Saya Lebih Penting

    Tunda Pemeriksaan Vadel Badjideh, Razman Arif Nasution: Urusan Saya Lebih Penting

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengacara Vadel Badjideh, Razman Arif Nasution, telah mengajukan permohonan kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk menunda dan menjadwalkan ulang pemeriksaan kliennya yang semula dijadwalkan pada Senin (10/2/2025).

    Permohonan ini diajukan karena Razman tidak dapat mendampingi Vadel dalam pemeriksaan tersebut, mengingat dirinya harus fokus pada kasus hukum yang sedang dihadapinya melawan Hotman Paris.

    “Pada hari Senin, saya memiliki banyak urusan terkait kasus hukum saya sendiri. Dalam ajaran Islam, kita dianjurkan untuk mendahulukan kepentingan diri dan keluarga. Jadi, saya berprinsip bahwa urusan saya lebih penting daripada urusan Vadel,” ungkap Razman dalam konferensi pers di Epicentrum, Jakarta Selatan, pada Sabtu (8/2/2025).

    Razman Arif Nasution juga mengungkapkan, dirinya telah mengirimkan surat kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk meminta penjadwalan ulang pemeriksaan Vadel. 

    “Surat permohonan penundaan dan penjadwalan ulang sudah kami kirimkan kepada penyidik, dan pemeriksaan Vadel Badjideh digeser ke hari Kamis, (13/2/2025), pukul 13.00 WIB. Saya juga telah menghubungi Kapolres, Kasi Humas, Kasat Reskrim, dan Kanit PPPA melalui WhatsApp,” tuturnya.

    Selain alasan pribadi, Razman juga menjelaskan bahwa Vadel sendiri menginformasikan sedang dalam kondisi kurang sehat. Meskipun demikian, Vadel tetap berniat hadir pada pemeriksaan tersebut, namun Razman tidak bisa mendampingi. 

    Oleh karena itu, keduanya sepakat untuk menunda pemeriksaan dan mengajukan permohonan penjadwalan ulang. 

    “Vadel sempat bilang, dirinya kurang sehat. Namun, karena rasa penasarannya, dia tetap ingin hadir. Karena saya tidak bisa mendampingi, akhirnya kami sepakat untuk meminta penundaan pemeriksaan, apalagi status Vadel masih sebagai saksi,” tambah Razman.

    Razman juga menegaskan, apabila penyidik memiliki bukti yang cukup untuk menetapkan Vadel sebagai tersangka, dia dan Vadel siap untuk menghadapi proses hukum tersebut. 

    “Jika memang ada bukti yang sah dan dapat dibuktikan secara hukum untuk menetapkan Vadel Badjideh sebagai tersangka, kami siap. Namun, jika tidak ada bukti yang cukup, jangan dipaksakan, karena hal ini akan memperburuk keadaan,” tutup Razman Arif Nasution.

  • Sesuai Perjanjian Gencatan Senjata, Israel akan Mundur dari Poros Netzarim Hari Ini – Halaman all

    Sesuai Perjanjian Gencatan Senjata, Israel akan Mundur dari Poros Netzarim Hari Ini – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dijadwalkan untuk menarik pasukan mereka dari poros Netzarim di Jalur Gaza, yang memisahkan bagian tengah dan selatan wilayah tersebut.

    Penarikan ini dilaporkan akan dilakukan pada hari ini, Minggu, 9 Februari 2025, pukul enam pagi waktu setempat.

    Setelah lebih dari satu tahun beroperasi, Brigade ke-36 IDF yang telah melakukan serangan di poros Netzarim akan mundur sepenuhnya.

    Media Israel, Yedioth Ahronoth, melaporkan bahwa penarikan pasukan ini merupakan bagian dari kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Gerakan Perlawanan Islam Hamas yang dimulai pada 19 Januari 2025.

    Poros Netzarim, yang membentang sepanjang 8 kilometer dan lebar 7 kilometer, sebelumnya berfungsi untuk mengisolasi bagian utara Jalur Gaza dari bagian tengah dan selatan, serta mengamankan pergerakan pasukan Israel.

    Lokasi ini menjadi pusat operasi militer setelah invasi darat Israel ke Jalur Gaza pada Oktober 2023.

    Proses Penarikan

    Rekaman yang disiarkan oleh Al Jazeera menunjukkan tentara Israel membakar peralatan militer saat mereka bersiap untuk mundur.

    Meskipun belum ada pernyataan resmi dari IDF mengenai penarikan ini, seorang perwira di tentara Israel terlihat memberikan instruksi kepada pasukannya untuk mundur.

    Menurut sumber media Israel, pembongkaran pangkalan militer di Netzarim adalah bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang telah disepakati.

    Penarikan ini dilakukan setelah tahap kelima perjanjian dilaksanakan dengan lancar.

    Penarikan pasukan Israel dari Netzarim diharapkan dapat mengurangi isolasi ribuan keluarga di Jalur Gaza, yang telah memperburuk situasi kemanusiaan di wilayah tersebut.

    Setelah gencatan senjata diberlakukan, tim layanan kesehatan Gaza melanjutkan pencarian korban tewas yang tertimbun reruntuhan akibat serangan Israel sejak 7 Oktober 2023, dengan jumlah kematian mencapai 48.181 orang dan lebih dari 111.638 lainnya terluka hingga 8 Februari 2025.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • UEA Ngamuk Netanyahu Provokasi Saudi Dirikan Palestina di Tanah Suci, Iran Gelar Rapat Darurat OKI – Halaman all

    UEA Ngamuk Netanyahu Provokasi Saudi Dirikan Palestina di Tanah Suci, Iran Gelar Rapat Darurat OKI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Uni Emirat Arab (UEA) mengutuk keras dan mengecam pernyataan provokatif yang dibuat oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengenai pembentukan negara Palestina di Kerajaan Arab Saudi.

    UEA menegaskan penolakan tegasnya terhadap pernyataan tidak dapat diterima ini, dan menyebutnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    Menteri Negara UEA, Khalifa Bin Shaheen Al Marar, menegaskan kembali solidaritas penuh UEA dengan Arab Saudi dan pendiriannya yang teguh terhadap segala ancaman terhadap keamanan, stabilitas, dan kedaulatan Kerajaan.

    Ia menekankan bahwa kedaulatan Arab Saudi adalah “garis merah” yang tidak dapat diganggu gugat dan tidak boleh diganggu oleh negara mana pun.

    Ia juga menegaskan kembali penolakan tegas UEA terhadap segala pelanggaran hak-hak Palestina yang tidak dapat dicabut atau upaya pengusiran, dan menekankan perlunya menghentikan aktivitas permukiman yang mengancam stabilitas regional dan merusak prospek perdamaian dan hidup berdampingan.

    Lebih lanjut, dikutip dari Gulf News, Menteri tersebut mendesak masyarakat internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Dewan Keamanan PBB untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengakhiri praktik ilegal yang melanggar hukum internasional.

    Khalifa Bin Shaheen menegaskan kembali komitmen bersejarah dan teguh UEA untuk melindungi hak-hak Palestina dan menggarisbawahi pentingnya membangun kerangka politik yang serius untuk menyelesaikan konflik.

    Ia menyebut stabilitas regional hanya dapat dicapai melalui solusi dua negara, yang memastikan terciptanya negara Palestina yang merdeka.

    Pertemuan Darurat

    Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dalam percakapan telepon dengan mitranya dari Mesir Badr Abdelatty pada Sabtu malam menyerukan pertemuan darurat segera Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengenai Gaza.

    Selama panggilan telepon tersebut, dua diplomat tinggi Iran dan Mesir membahas hubungan bilateral, dan perkembangan terkini di kawasan, khususnya situasi di Palestina dan Gaza, diberitakan MEHR News.

    Araghchi menunjuk pada posisi Mesir dalam mendukung hak-hak yang sah dan tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina dan menggambarkan rencana ilegal AS untuk secara paksa mengusir rakyat Palestina dari Jalur Gaza.

    Tindakan AS disebutnya sebagai bagian dari konspirasi untuk memusnahkan Palestina dengan cara kolonial dan sebagai ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan kawasan.

    Rencana ilegal Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait Gaza telah mendapat pertentangan keras dari berbagai negara di dunia, dan sangat penting sikap tegas harus diambil oleh negara-negara Islam untuk menghadapi konspirasi yang ditujukan terhadap nasib rakyat Palestina ini, menteri luar negeri Iran menegaskan.

    Diplomat tertinggi Iran menyerukan pertemuan darurat segera para menteri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk membahas dan mengambil keputusan tentang masalah ini.

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri Mesir memaparkan posisi dan upaya diplomatik negaranya dalam mendukung hak-hak sah rakyat Palestina.

    Ia memastikan penerapan perjanjian gencatan senjata untuk meringankan penderitaan rakyat Palestina dan membangun kembali Gaza, serta menganggap upaya eksodus paksa warga Gaza untuk meninggalkan tanah air mereka “tidak dapat diterima”.

    Menyambut usulan Iran untuk mengadakan pertemuan darurat Organisasi Kerja Sama Islam, Badr Abdelatty menekankan perlunya konsultasi ekstensif di antara negara-negara Islam dalam hal ini.

    Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Iran dengan tegas mengutuk apa yang disebut “rencana” AS untuk memaksa warga Palestina keluar dari Jalur Gaza, dan menyebutnya sebagai perpanjangan dari skema rezim Israel yang lebih luas untuk menghapus identitas Palestina.

    “Rencana untuk membersihkan Gaza dan mengusir paksa warga Palestina [dari sana] merupakan perpanjangan dari agenda terencana Israel untuk memusnahkan bangsa Palestina,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Esmaeil Baghaei pada hari Rabu.

    Parlemen Arab Ngamuk

    Ketua Parlemen Arab, Mohammed bin Ahmed Al Yamahi, mengecam keras pernyataan tidak bertanggung jawab Israel yang menyerukan pembentukan negara Palestina di dalam Kerajaan Arab Saudi.

    Ia memperingatkan bahwa pernyataan tersebut menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas regional, meningkatkan konflik, dan membahayakan perdamaian dan keamanan global.

    Dalam sebuah pernyataan, Al Yamahi menegaskan penolakan tegas Parlemen Arab atas pernyataan tersebut, yang menurutnya melanggar kedaulatan, keamanan, dan stabilitas Kerajaan Arab Saudi.

    Ia menggambarkannya sebagai pelanggaran mencolok terhadap hukum dan legitimasi internasional, seraya menekankan bahwa keamanan dan stabilitas Arab Saudi merupakan bagian integral dari keamanan nasional Arab.

    Al Yamahi menegaskan kembali penolakan tegas Parlemen Arab terhadap pernyataan apa pun yang melanggar kedaulatan negara-negara Arab.

    Ia juga menekankan bahwa pernyataan tersebut melanggar hak sah dan tidak dapat dicabut rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka di seluruh wilayah nasional mereka, termasuk Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur, berdasarkan perbatasan 4 Juni 1967.

    Lebih lanjut, ia menyampaikan solidaritas penuh Parlemen Arab dengan Arab Saudi dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan rakyatnya.

    (Tribunnews.com/ Chrysnha)

  • Inacraft 2025 Bidik Transaksi dan Kontrak Dagang Rp124,5 Miliar  – Halaman all

    Inacraft 2025 Bidik Transaksi dan Kontrak Dagang Rp124,5 Miliar  – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pameran produk kerajinan International Handicraft Trade Fair (Inacraft) yang berlangsung di JCC Senayan, Jakarta akhir pekan ini menargetkan transaksi penjualan  Rp100 miliar.

    Inacraft 2025 diikuti 1.061 peserta yang terdiri peserta individu sebanyak 729 booth, 199 booth peserta kementerian/dinas dam 25 booth peserta BUMN, serta 19 booth peserta dari luar negeri.

    Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) RI Maman Abdurrahman mengatakan, dari pameran ini juga diharapkan terjadi kontrak dagang senilai 1,5 juta dolar AS atau sekitar Rp24,5 miliar. 

    “Target yang telah ditetapkan tahun ini lebih tinggi dari perolehan hasil transaksi tahun lalu yang mencapai transaksi sekitar Rp75 miliar,” kata Maman dalam keterangannya di sela-sela penyelanggaraan Inacraft belum lama ini.

    Di Inacraft 2025 juga digelar perayaan ulang tahun ASEPHI yang ke-50 tahun.

    Berbagai jenis produk yang dipamerkan meliputi batik, tenun, songket, jewelry, aksesoris, produk fashion, muslim fashion, bordir, ecoprint, household & housewares, gift & decorative items, footwear, bags, travel goods, toys & games, dan berbagai multi produk.

    Inacraft tahun ini menjadi momentum bagi 1000an pengusaha UMKM kita agar bisa tumbuh ke depan dan dibuka secara resmi oleh Istri Wakil Presiden, Selvi Gibran Rakabuming Raka didampingi Menteri Koperasi, Bapak Budi Arie Setiadi, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, Menteri Perdagangan, Budi Santoso, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi.

    Inacraft mendapatkan dukungan dan peran serta internasional dari World Craft Council (WCC) dan Asean Handicraft Promotion & Development Association (AHPADA) pada International Pavilion di Assembly Hall.

    Ketua Umum BPP Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI), Muchsin Ridjan mengatakan, untuk meningkatkan kenyamanan berbelanja serta memudahkan pengunjung.

    “Kami juga melakukan kurasi peserta pameran melalui pembagian zona berdasarkan jenis produk (zoning product),” katanya.

    Sejalan dengan kontribusi ASEPHI lebih luas di tingkatan internasional sebagai National Entity Member, kini ASEPHI menjadi salah satu Executive Board (Vice President) World Craft Council Asia Pacific Regions periode 2025-2028.

    “ASEPHI akan menjadi host board meeting WCC APR periode ini bersamaan pameran yang akan dihadiri perwakilan dari 12 negara dalam rangka menyusun program kerja kedepan untuk keberlanjutan future craft,” ujarnya.

  • Brigade Al-Qassam Bebaskan 3 Sandera Israel di Jalur Gaza Tengah – Halaman all

    Brigade Al-Qassam Bebaskan 3 Sandera Israel di Jalur Gaza Tengah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Brigade Al-Qassam, sayap militer Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas), membebaskan tiga sandera Israel dalam sebuah pertukaran yang berlangsung pada Sabtu, 8 Februari 2025.

    Pembebasan ini merupakan bagian dari implementasi perjanjian gencatan senjata yang dimulai pada 19 Januari 2025.

    Dalam video yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam melalui media resmi mereka di Telegram pada Minggu, 9 Februari 2025, terlihat proses pembebasan tiga tahanan Israel; Ohad Ben Ami, Eli Sharabi, dan Or Levy.

    Adegan dimulai dengan seorang pejuang Brigade Al-Qassam yang menginformasikan ketiga sandera tentang keputusan untuk membebaskan mereka.

    Ketiga sandera tersebut menunjukkan kegembiraan saat mendengar berita tersebut.

    “Saya ingin semua sandera kembali ke rumah mereka. Tolong teruskan pelaksanaan kesepakatan kedua dan ketiga,” ungkap Ohad Ben Ami dalam video tersebut.

    Eli Sharabi juga berharap saudaranya dapat dibebaskan namun saudaranya malah terbunuh akibat serangan Israel.

    Sementara Or Levy mengucapkan terima kasih kepada Brigade Al-Qassam atas pembebasan mereka.

    Penyerahan kepada ICRC

    Setelah dibebaskan dari terowongan yang tidak diketahui lokasinya, ketiga sandera dibawa ke Deir al-Balah, Jalur Gaza tengah, tempat mereka diserahkan kepada Komite Palang Merah Internasional (ICRC) sebelum dipindahkan kembali ke Israel.

    Dalam proses tersebut, mereka mengenakan pakaian yang diberikan oleh Brigade Al-Qassam, dengan dua sandera mengenakan seragam berwarna coklat dan satu sandera lainnya mengenakan pakaian militer berwarna hijau tua.

    Latar Belakang Pertukaran Tahanan

    Pertukaran tahanan ini merupakan bagian dari serangkaian kesepakatan yang telah berlangsung antara Israel dan Hamas.

    Sejak 19 Januari 2025, beberapa pertukaran telah dilakukan selama tahap pertama perjanjian gencatan senjata, termasuk:

    19 Januari 2025: Tiga tahanan Israel dibebaskan, Israel membebaskan 90 tahanan Palestina.
    25 Januari 2025: Empat tentara wanita Israel ditukar dengan 200 tahanan Palestina.
    30 Januari 2025: Tiga tahanan Israel dan lima warga Thailand dibebaskan dengan imbalan 110 tahanan Palestina.
    1 Februari 2025: Tiga tahanan Israel dibebaskan dengan imbalan 183 tahanan Palestina.
    8 Februari 2025: Tiga tahanan Israel dibebaskan dengan imbalan 183 tahanan Palestina.

    Sejak serangan Israel di Gaza pada 7 Oktober 2023, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan lebih dari 48.181 orang tewas dan 111.638 lainnya terluka hingga 8 Februari 2025.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Daftar Wali Kota dan Bupati di Provinsi Jambi yang Dilantik 20 Februari, Ada 11 Pasangan

    Daftar Wali Kota dan Bupati di Provinsi Jambi yang Dilantik 20 Februari, Ada 11 Pasangan

    PIKIRAN RAKYAT – Sebanyak 11 pasangan kepala daerah terpilih di Jambi dijadwalkan akan dilantik pada 20 Februari 2025 sebagaimana amanat Presiden RI Prabowo Subianto.

    Namun, satu pasangan kepala daerah masih terlibat dalam sengketa hasil pilkada yang sedang diproses di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Sebelas pasangan yang akan dilantik merupakan hasil Pilgub Jambi, Pilkada Kota Jambi, Pilkada Batanghari, Pilkada Muaro Jambi, Pilkada Tanjabtim, Pilkada Tanjabbar, Pilkada Tebo, Pilkada Merangin, Pilkada Sarolangun, Pilkada Sungai Penuh, dan Pilkada Kerinci.

    Sementara itu, pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Bungo ditunda, karena masih menunggu sidang di MK yang dijadwalkan pada 16 Februari 2025. Simak selengkapnya!

    Daftar 11 Kepala Daerah Terpilih di Jambi yang Dilantik pada 20 Februari 2025:

    Gubernur dan Wakil Gubernur Al Haris – Abdullah Sani (Provinsi Jambi) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Maulana – Diza Hazra Aljosha (Kota Jambi) Alfin – Azhar Hamzah (Kota Sungai Penuh) Bupati dan Wakil Bupati Anwar Sadat – Katamso (Kabupaten Tanjab Barat) Muhammad Fadhil Arief – Bakhtiar (Kabupaten Batanghari) Dillah Hikmah Sari – Muslimin Tanja (Kabupaten Tanjung Jabung Timur) Agus Rubiyanto – Nazar Efendi (Kabupaten Tebo) Bambang Bayu Suseno (BBS) – Junaidi Mahir (Kabupaten Muaro Jambi) Monadi – Murison (Kabupaten Kerinci) M Syukur – A Khafidh (Kabupaten Merangin) Hurmin – Gerry Tri Satwika (Kabupaten Sarolangun) Daftar Kepala Daerah di Jambi yang Menunggu Sidang MK – Pilkada Bungo Proses Sengketa di MK

    Awalnya, hanya ada enam pasangan kepala daerah hasil pilkada yang dijadwalkan untuk dilantik pada 20 Februari. Sementara itu, enam hasil pilkada lainnya masih dalam proses sidang di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Namun, pada 4 hingga 5 Februari, MK menolak lima gugatan hasil pilkada yang diajukan, yaitu Pilkada Muaro Jambi, Pilkada Merangin, Pilkada Sarolangun, Pilkada Kerinci, dan Pilkada Kota Sungai Penuh.

    Dengan demikian, total ada sebelas kepala daerah hasil pilkada di Jambi yang akan dilantik pada 20 Februari 2025.

    Pernyataan tentang kepastian pelantikan tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat daring dengan pemerintah Provinsi Jambi.

    Tito mengungkapkan bahwa pelantikan dipercepat berdasarkan instruksi Presiden Prabowo untuk memberikan kepastian hukum dan mempercepat proses pemerintahan.

    “Pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa digabung dengan mereka yang telah mendapatkan keputusan dismissal dari MK,” ujar Tito Karnavian.

    Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi, Luthpiah, menyebutkan bahwa persiapan pelantikan gubernur dan lima kepala daerah lainnya telah selesai. Proses administrasi dengan Sekretariat Negara juga telah tuntas.

    “Kami hanya tinggal menunggu pelantikan. Lima daerah yang tidak bersengketa sudah selesai sejak 16 Januari. Jika gugatan dismissal pada 5 Februari ditolak, enam kepala daerah tambahan juga akan ikut dilantik,” jelas Luthpiah.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten dan DPRD setempat juga telah diarahkan untuk segera menggelar pleno penetapan kepala daerah terpilih sehari setelah putusan MK, diikuti dengan pengumuman resmi di DPRD pada hari berikutnya.

    Perkara 40 Daerah Lanjut Pembuktian

    Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan bahwa 40 kasus akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan sidang pembuktian terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) 2024.

    Sidang pembuktian ini rencananya akan dilaksanakan pada 7 hingga 17 Februari 2025.

    “Hingga hari ini ada 40 perkara yang lanjut pada sidang pembuktian,” kata Ketua MK, Suhartoyo, melalui situs web resmi mereka, pada Rabu, 5 Februari 2025.

    Pada tahap ini, masing-masing pihak dalam persidangan akan diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi atau ahli untuk mendukung argumen mereka, baik pemohon maupun termohon, serta pihak terkait dan Bawaslu.

    Sidang putusan diadakan pada Selasa dan Rabu (4-5 Februari 2025) di Ruang Sidang Pleno MK, yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo bersama delapan hakim konstitusi lainnya.

    Pada Selasa, 4 Februari 2025, sembilan hakim konstitusi memutuskan 138 perkara, sementara pada Rabu, 5 Februari 2025, mereka memutuskan 132 perkara.

    Terdapat 227 perkara yang tidak memenuhi syarat administrasi dan aturan perundang-undangan, sehingga dinyatakan tidak diterima oleh MK.

    Rinciannya antara lain: 31 perkara diajukan lewat tenggat waktu, 119 perkara dianggap pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), dan 77 perkara dinilai permohonannya tidak jelas. Selain itu, ada satu perkara yang ditolak karena pemohon tidak menyerahkan bukti yang sah.

    Dalam sidang tersebut, MK juga mengeluarkan 43 ketetapan. Dari jumlah itu, 6 perkara dinyatakan bukan menjadi kewenangan MK, 29 perkara dibatalkan karena permohonannya ditarik kembali, dan 8 perkara gugur karena pemohon atau kuasa hukumnya tidak hadir tanpa alasan yang sah. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Anggaran IKN Diblokir, Prabowo Mulai Tinggalkan Jokowi

    Anggaran IKN Diblokir, Prabowo Mulai Tinggalkan Jokowi

    GELORA.CO – Penghentian anggaran proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dianggap sebagai cara Presiden Prabowo Subianto untuk melepaskan jaring “sanderaan” Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, penghentian anggaran IKN merupakan tindakan rasional.

    “Menghentikan IKN oleh Prabowo tidak ada kaitan kedekatan antara Jokowi-Prabowo, itu tindakan selamatkan negara,” kata Muslim kepada RMOL, Minggu, 9 Februari 2025.

    Muslim menilai, jika Prabowo tidak segera menghentikan anggaran IKN, maka negara terancam bangkrut.

    “Uutang negara ribuan triliunan, kemampuan bayar yang lemah dari sisi pajak saja masih defisit, langkah Prabowo itu rasional,” kata Muslim.

    Muslim pun menyetujui jika ada tafsir tindakan Prabowo tersebut sebagai upaya untuk melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi.

    “Atau upaya Prabowo secara perlahan memutus jaring ‘sanderaan” Jokowi terhadap Prabowo selama ini bisa benar adanya,” pungkas Muslim.

  • Efisiensi Anggaran Prabowo Imbas Kebijakan Rezim Jokowi

    Efisiensi Anggaran Prabowo Imbas Kebijakan Rezim Jokowi

    GELORA.CO – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto gencar melakukan efisiensi anggaran. Dengan melakukan penghematan, Prabowo sepertinya ingin mengalokasikan dana yang lebih besar untuk program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. 

    Menurut Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno ada dua faktor yang menyebabkan Prabowo terpaksa melakukan efisiensi anggaran.

    “Faktor pertama, saat ini anggaran negara tidak baik-baik saja, mungkin efek kebijakan rezim sebelumnya (Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi),” kata Adi lewat akun X miliknya, Minggu 9 Februari 2025.

    Hal ini kemudian mendorong pemerintahan Prabowo untuk melakukan pengetatan dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran.

    Faktor kedua, langkah efisiensi ini juga bertujuan untuk memberikan contoh kepada birokrasi yang selama ini dinilai boros, lamban, dan berbelit-belit. Dengan melakukan penghematan, diharapkan birokrasi dapat bekerja lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    “Kebayang kan, di kantor AC dimatiin?” seloroh Adi Prayitno.

    Langkah-langkah efisiensi ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendanai program-program unggulan Presiden Prabowo, seperti program makan bergizi gratis untuk siswa.

    Secara keseluruhan, kebijakan efisiensi anggaran ini mencerminkan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengelola keuangan negara dengan lebih bijaksana, sambil tetap berupaya memenuhi janji-janji kampanye dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    Namun, beberapa analis juga mengingatkan bahwa pemotongan anggaran yang terlalu drastis dapat mengganggu layanan publik dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Jangan sampai efisiensi mengorbankan kualitas layanan kepada masyarakat.