Xcloud.id

agama: Islam

  • Sosok Sarnubi Penghulu Meninggal usai Ijabkan Pengantin Pria, Tak Bergerak saat Tinggal Tanda Tangan

    Sosok Sarnubi Penghulu Meninggal usai Ijabkan Pengantin Pria, Tak Bergerak saat Tinggal Tanda Tangan

    TRIBUNJATIM.COM – Inilah sosok Sarnubi, seorang penghulu di Kabupaten Banyuasin yang meninggal dunia dalam kesempatan tak biasa.

    Sarnubi meninggal dunia dan tertunduk lesu setelah mendengarkan ijab kabul seorang pengantin pria.

    Tertunduk lemas dan lesu setelah ijab, warga membawa Sarnubi ke puskesmas terdekat.

    Ternyata, setelah datang ke puskesmas diketahui bahwa Sarnubi sudah meninggal dunia.

    Awalnya, ramai berita soal penghulu atau P2UKD Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, meninggal dunia usai menikahkan pasangan pengantin di Desa Kuala Puntian Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.

    Sebelum kejadian, terlihat penghulu yang diketahui bernama Sarnubi seperti biasa melaksanakan tugasnya untuk menikahkan pengantin yang ada di Desa Kuala Puntian Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, Jumat (7/2/2025), seperti dikutip TribunJatim.com dari TribunSumsel.com, Minggu (9/2/2025).

    Dari video yang beredar, terlihat semua prosesi ijab kabul dilaksanakan secara lancar.

    Namun, tak lama kemudian setelah prosesi ijab kabul selesai, tiba-tiba Sarnubi tertunduk.

    Pengantin pria dan orangtua mempelai serta para saksi masih belum sadar ketika Sarnubi sudah tertunduk di meja. 

    Ketika pengantin perempuan akan keluar dari kamar, seorang laki-laki mendekat dan memegang Sarnubi.

    Saat itulah, semua orang yang ada di dalam ruangan akad nikah mengetahui bila Sarnubi sudah meninggal.

    Dari informasi yang diterima, warga yang ada di Desa Kuala Puntian Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin mengetahui kejadian tersebut. 

    Ketika itu, P2UKD atau penghulu Sarnubi menikahkan Ardi dan Sri Darmayanti, di Desa Kuala Putian sekitar pukul 15.30. Baru diketahui Ustas Sarnubi meninggal, setelah ada warga yang memegang Sarnubi karena tidak bergerak sambil tertunduk.

    “Dari prosesi semuanya sudah berjalan lancar. Tinggal tanda tangan, tetapi tiba-tiba Ustad Sarnubi ini tertunduk dan tak bergerak lagi,” kata Kiman warga Desa Kuala Puntian

    PENGHULU MENINGGAL – Petugas P2UKD atau Penghulu Sarnubi ketika melaksanakan akad nikah Ardi dan dan Sri Darmayanti, di Desa Kuala Putian Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, Jumat (7/2/2025). (TribunSumsel.com)

    Warga yang mengetahui hal tersebut, berupaya memberikan pertolongan dengan membawa Ustad Sarnubi ke bidan terdekat. Namun, setelah dibawa  ternyata Ustad Sarnubi sudah meninggal dunia.

    “Tadi sudah di makamkan di pemakaman Desa Kuala Puntian. Karena, beliau merupakan orang Kuala Puntian,” pungkasnya. 

    Sedangkan dari Kantor Depag Banyuasin Saibi ketika dikonfirmasi membenarkan bila yang meninggal merupakan petugas P2UKD dari Kecamatan Tanjung Lago Banyuasin. 

    “Kalau secara kronologis kami tidak tahu pasti. Tetapi, memang beliau P2UKD di Tanjung Lago,” katanya singkat. 

    Penghulu lainnya malah totalitas dalam tugasnya menikahkan pasangan.

    Viral kisah penghulu terjang banjir lahar dingin semeru demi nikahkan warga.

    Penghulu itu bernama Ali Komarifan (35) asal Lumajang, Jawa Timur.

    Ia menerjang banjir lahar untuk menikahkan sepasang kekasih di Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian. 

    Hal itu terjadi lantaran akses jalan menuju tempat akad nikah terputus setelah Jembatan Limpas Gondoruso rusak akibat diterjang banjir lahar Semeru.

    Ali Komarifan merupakan warga Desa Bades, Kecamatan Pasirian.

    Ia bersama warga terpaksa menyeberangi Sungai Regoyo yang menjadi tempat mengalirnya lahar hujan Gunung Semeru.

    Ali bercerita, kala itu dirinya bertugas bersama Bahaul Abror untuk menikahkan Angga Dwi Asmara (23) dan Misriati (21) di Dusun Liwek, Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian, Rabu (24/4/2024).

    Ali mengatakan, saat keduanya mendaftar di KUA, kondisi jembatan masih belum rusak dan belum ada banjir lahar.

    Sehingga, kondisi tersebut tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh Ali dan Abror.

    “Daftarnya kan sebelum jebol jembatannya, jadi ya enggak kebayang juga mau jebol, tapi waktu hari H ternyata tidak bisa lewat,” kata Ali melalui sambungan telepon, Jumat (26/4/2024), melansir dari Kompas.com.

    Dengan pakaian rapi menggunakan celana panjang berwarna hitam dan kemeja batik, Ali menyeberangi jalur lahar yang alirannya saat itu cukup deras.

    Menurut Ali, setelah jembatan rusak, kendaraan roda dua masih bisa melintas di Sungai Regoyo.

    Namun, bertepatan dengan hari pernikahan, debit air sedang tinggi dan cukup deras. 

    Sehingga, ia harus memarkir kendaraannya dan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki menyeberangi sungai.

    Bahkan, Ali harus dibantu oleh dua orang pria yang bertubuh cukup besar.

    Mereka memegangi tangan kanan dan kiri Ali. Beberapa kali Ali juga tampak melompat demi menghindari derasnya aliran.

    Sesampainya di seberang, keluarga pengantin pria sudah menunggunya dan langsung mengantar Ali ke tempat pernikahan.

    “Ya basah semua, airnya itu diatasnya lutut, tapi sampai sana dipinjami pakaian oleh keluarga,” lanjutnya.

    Saat melintasi aliran banjir lahar, Ali mengungkap, perasaannya campur aduk. Ia terus menerus melantunkan doa agar diberi keselamatan.

    Menurutnya, momen tersebut adalah kali pertama sejak ia bertugas di KUA. Ali khawatir berkas-berkas pernikahan pengantin rusak terkena air.

    “Ya campur aduk, pokoknya doa terus, takut jatuh terus berkasnya rusak. 

    Tapi Alhamdulillah selamat, berkasnya juga aman acara pernikahan lancar,” kata dia.

    Sementara itu, Kepala Kemenag Kabupaten Lumajang Muhammad Muslim mengapresiasi kinerja Ali dan Abror.

    Menurutnya, hal ini merupakan bentuk tanggung jawab menjalankan tugas apa pun kondisinya.

    Meski begitu, Muslim mengimbau, para petugasnya untuk tetap berhati-hati saat menjalankan tugas. 

    Khususnya di daerah-daerah rawan bencana.

    “Ini adalah konsekuensi tugas karena tidak boleh kita membatalkan acara pernikahan, jadi kami minta para petugas untuk tetap berhati-hati,” jelas Muslim.

  • Pertumbuhan Ekonomi Jabar Bisa Sentuh 5,5 Persen di Tahun 2025

    Pertumbuhan Ekonomi Jabar Bisa Sentuh 5,5 Persen di Tahun 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi Jabar 2025 akan lebih baik dari 2024. Diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 4,7 hingga 5,5%.

    Tahun lalu, capaian pertumbuhan ekonomi Jabar seperti rilis BPS mencapai 4,95%. Besaran ini, masih dalam rentang target pemerintah antara 4,7 hingga 5,5%.

    “Tahun ini pun masih optimistis ada dalam target tersebut,” ujar Deputy Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Jawa Barat Muslimin Anwar, pekan lalu.

    Dia menegaskan kebijakan pemerintah terkait efisiensi pada APBN/APBD tentunya akan memberikan dampak perlambatan pertumbuhan pada beberapa sektor. Namun, sektor lainnya justru akan tumbuh sehingga mampu mendorong PDRB.

    Efisiensi tentu akan menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi mungkin akan ada koreksi atau perlambatan tapi sisi lain akan terdorong tumbuh.

    “Kami yakin pemerintah sudah menghitung itu untuk mencapai pertumbuhan 8% di tahun 2028 atau 2029,” katanya.

    BI sendiri akan memberikan penguatan pada nilai tukar rupiah untuk memaksimalkan devisa. Permintaan ekspor dan impor juga masih akan tinggi.

    Ekspor impor merupakan salah satu komponen pendukung pertumbuhan selain investasi dan konsumsi.

    “Konsumsi pemerintah akan terjadi normalisasi pascapemilu. Kami yakin akan tumbuh seiring berjalannya waktu. Terlebih jika kepala daerah resmi dilantik dan mulai bekerja. Selanjutnya koordinasi dan sinergi pusat, provinsi dan kabupaten-kota harus semakin baik,” ujar Muslimin.

    Pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan Acuviarta Kartabi mengutarakan, prediksi tersebut bisa tercapai dengan syarat penghematan APBD Jabar dipergunakan untuk mendorong pertumbuhan sektor riil.

    “Dari sisi fiskal ada dampak penghematan anggaran terhadap berbagai aktivitas sektor usaha, sehingga kita harus memastikan shifting anggaran atau efisiensi betul-betul memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

    Menurutnya, perlu ada diversifikasi sektoral agar bisa menopang pertumbuhan ekonomi. Antarra lain dengan mendorong sektor industri, sektor pertanian dan sektor perdagangan sebagai tiga sektor terbesar.

    Tentunya, perlu juga langkah-langkah mendorong sektor-sektor potensial, seperti sektor jasa akomodasi dan makan minum, sektor transportasi dan pergudangan, dan sektor properti.

    “Saya kira dari sisi sektoral itu langkah makronya. Langkah mikronya perlu diupayakan agar sektor-sektor potensial bisa didorong lebih kuat untuk mengimbangai peran tiga sektor terbesar itu,” katanya.

    Secara regional, peran pemerintah kabupaten-kota dalam mendorong pertumbuhan ekonomi juga diperkuat berbasis tematik, sehingga sektor-sektor utama di daerah harus didorong dengan kebijakan lokal yang lebih kuat.

    Dari sisi pengeluaran diharapkan inflasi bisa stabil sehingga konsumsi rumah tangga bisa optimal mendorong pertumbuhan ekonomi, begitu juga investasi.

    Dua komponen itu, kata Acuviarta, harus terus didorong sebagai lokomotif. Meski kinerja perdagangan luar negeri Jabar terlihat berjalan lamban meski tumbuh positif, tetapi minim diversifikasi komoditas dan jangkauan wilayah pasar nontradisional.

    “Akan ada lompatan besar kalau kita dapat mengembangkan hilirisasi industri komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan serta kehutanan,” tuturnya.

    Dia juga melihat potensi investasi Jabar sangat besar. Hanya saja masih perlu didorong antara sinergi pusat dan daerah, banyak investasi terkendala izin, ketersediaan air, lahan, bahan bakar gas, dan tenaga kerja yang cocok untuk kebutuhan investasi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kecaman Bertubi ke Netanyahu Buntut Seruan Negara Palestina di Saudi

    Kecaman Bertubi ke Netanyahu Buntut Seruan Negara Palestina di Saudi

    Jakarta –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu bicara agar warga Palestina mendirikan negara di wilayah Arab Saudi. Pernyataan Netanyahu itu memicu kecaman dari negara-negara Arab dan Palestina.

    Dirangkum detikcom seperti dilansir Aljazeera, Anadolu, dan Reuters, Minggu (9/2/2025), negara-negara Arab seperti Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab (UEA), Sudan, Organisasi Kerjasama Islam (OKI), hingga Palestina mengecam usulan Netanyahu tersebut. Pernyataan Netanyahu itu merupakan penolakan terbarunya terhadap hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

    “Saudi dapat mendirikan negara Palestina di Arab Saudi, mereka memiliki banyak tanah di sana,” kata Netanyahu dalam sebuah wawancara dengan Channel 14 Israel seperti dikutip dari Middle East Eye.

    Pernyataan itu muncul ketika Arab Saudi dan Israel tampaknya semakin jauh dari normalisasi hubungan, lebih dari setahun setelah pejabat di AS mengatakan kesepakatan sudah dekat.

    Arab Saudi berulang kali mengatakan selama tahun lalu bahwa hanya jalur yang jelas menuju negara Palestina yang akan membawanya untuk membangun hubungan formal dengan Israel, tetapi Netanyahu menolak gagasan itu secara langsung dan menyebutnya sebagai “ancaman keamanan bagi Israel,”.

    “Terutama bukan negara Palestina,” kata Netanyahu.

    “Setelah 7 Oktober? Tahukah Anda apa itu? Ada negara Palestina, yang disebut Gaza. Gaza, yang dipimpin oleh Hamas, adalah negara Palestina dan lihat apa yang kita dapatkan,” tambahnya.

    Wawancara itu berlangsung saat Netanyahu sedang dalam kunjungan resmi ke Amerika Serikat. Hal ini menyusul konferensi pers bersama dengan Donald Trump, di mana presiden AS mengumumkan rencananya untuk mengusir warga Palestina dari Gaza guna menjadikan daerah kantong Palestina itu sebagai “Riviera Mediterania”, dengan AS mengambil alih wilayah tersebut.

    Normalisasi dengan Arab Saudi dibahas antara kedua pemimpin dan, selain penolakan kerasnya terhadap syarat utama Saudi untuk mendirikan negara Palestina, Netanyahu menegaskan bahwa perdamaian antara Israel dan kerajaan itu adalah kenyataan yang akan datang.

    “Itu tidak hanya layak, saya pikir itu akan terjadi,” kata Netanyahu.

    Saudi Tolak Usul Netanyahu

    Foto: AFP/OZAN KOSE

    Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menolak pernyataan yang bertujuan untuk mengalihkan perhatian dari kejahatan berkelanjutan yang dilakukan pendudukan Israel terhadap saudara-saudara Palestina di Gaza, termasuk pembersihan etnis yang mereka alami.

    “Kerajaan menegaskan bahwa rakyat Palestina memiliki hak atas tanah mereka, dan mereka bukanlah penyusup atau imigran yang dapat diusir kapan pun pendudukan brutal Israel menginginkannya,” katanya.

    Adapun kecaman terhadap Netanyahu datang dari negara-negara Dewan Kerja Sama Negara Teluk Arab (Gulf Cooperation Council). GCC menilai pernyataan Netanyahu tidak bertanggung jawab.

    “Pernyataan yang berbahaya dan tidak bertanggung jawab ini menegaskan pendekatan pasukan pendudukan Israel dalam ketidakhormatan mereka terhadap hukum dan perjanjian internasional dan PBB serta kedaulatan negara,” kata Sekretaris Jenderal Jasem Mohamed Albudaiwi dalam keterangannya, dilansir Aljazeera, Minggu (9/2/2025).

    Albudaiwi menegaskan bahwa posisi Kerajaan dan negara-negara GCC, tegas dan kuat untuk mendukung rakyat Palestina dalam memperoleh hak-hak mereka yang sah. Dia memandang perlunya mencapai solusi dua negara dan mendirikan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur yang diduduki sebagai ibu kotanya.

    Palestina Kecam Usul Netanyahu

    Ilustrasi Bendera Palestina (Foto: iStock)

    Kementerian Luar Negeri Palestina menyebut usulan Netanyahu itu “rasis dan anti-perdamaian”. Kemlu Palestina juga mengatakan rencana Netanyahu itu merupakan pelanggaran atas kedaulatan Arab Saudi.

    “Pelanggaran terhadap kedaulatan dan stabilitas Arab Saudi,” ujar Kemlu Palestina dalam pernyataannya.

    Pernyataan tersebut menyuarakan dukungan penuh dan solidaritas dengan Arab Saudi terhadap hasutan Israel dan mendesak masyarakat internasional untuk mengutuk pernyataan Netanyahu.

    Sekretaris Jenderal Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Hussein Al-Sheikh, mengatakan pernyataan Israel tersebut menargetkan kedaulatan Saudi. Al-Sheikh juga mengutuk pernyataan Netanyahu sebagai “pelanggaran hukum internasional dan konvensi internasional,”.

    “Negara Palestina hanya akan berdiri di atas tanah Palestina,” imbuhnya di akun X miliknya.

    Dia juga memuji sikap Saudi, “yang selalu menyerukan penerapan legitimasi dan hukum internasional serta berkomitmen pada solusi dua negara sebagai dasar keamanan, stabilitas, dan perdamaian di kawasan tersebut,”.

    Negara-negara Arab Kecam Usul Netanyahu

    Foto: Getty Images/iStockphoto/Joel Carillet

    Beberapa negara seperti Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab (UEA), Sudan, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menolak pernyataan Netanyahu tersebut. Mesir dan Yordania sama-sama mengecam usulan Israel tersebut.

    Mesir mengecam pernyataan Netanyahu dengan menyebutnya “tidak bertanggungjawab dan sepenuhnya ditolak”. Mesir dalam pernyataan yang disampaikan Kementerian Luar Negerinya menolak pernyataan Netanyahu tersebut karena mengancam keamanan dan kedaulatan Arab Saudi.

    “Sepenuhnya menolak pernyataan sembrono yang mengancam keamanan dan kedaulatan kerajaan,” ujar pernyataan Kemlu Mesir.

    “Stabilitas dan keamanan nasional Arab Saudi merupakan bagian integral dari keamanan dan stabilitas Mesir dan negara-negara Arab, suatu hal yang tidak dapat dikompromikan,” imbuh pernyataan tersebut.

    Selain Mesir, UEA dan Sudan menganggap pernyataan Israel itu melanggar hukum internasional dan piagam PBB. Mesir dan UEA juga menganggap kedaulatan Saudi sebagai ‘garis merah’.

    Menteri Luar Negeri UEA, Khalifa bin Shaheen Al-Marar, menegaskan dalam pernyataannya untuk kembali menolak usulan tersebut. Sebab hal itu merupakan pelanggaran atas hak rakyat Palestina.

    “Penolakan tegas UEA terhadap pelanggaran hak-hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina dan segala upaya untuk menggusur mereka,” ujar Al-Marar.

    Al-Marar merujuk pada “posisi UEA yang bersejarah dan teguh mengenai perlindungan hak-hak Palestina dan perlunya menemukan cakrawala politik yang serius yang mengarah pada penyelesaian konflik dan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.”

    Ia menambahkan dengan tegas bahwa “tidak akan ada stabilitas di kawasan ini tanpa solusi dua negara.”

    Kementerian Luar Negeri Sudan juga mengutuk pernyataan Netanyahu itu sebagai pernyataan yang tidak bertanggungjawab. Sudan menyebut pernyataan itu seraya mencatat bahwa pernyataan tersebut “mewakili eskalasi oleh Israel dalam melanggar hak-hak rakyat Palestina.”

    Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga mengatakan bahwa “pernyataan rasis ini merupakan bagian dari penolakan Israel yang berkelanjutan atas pendudukannya atas hak-hak historis, politik, dan hukum rakyat Palestina di tanah air mereka.”

    Negara OKI menegaskan kembali “penolakan dan kutukannya terhadap rencana dan upaya untuk mengusir rakyat Palestina dari tanah mereka, dengan menganggap pembersihan etnis ini sebagai kejahatan, dan pelanggaran berat hukum internasional.”

    Halaman 2 dari 4

    (yld/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Negara-negara Arab Kecam Usul Netanyahu Dirikan Negara Palestina di Saudi Negara-negara Arab Kecam Usul Netanyahu Dirikan Negara Palestina di Saudi

    Negara-negara Arab Kecam Usul Netanyahu Dirikan Negara Palestina di Saudi Negara-negara Arab Kecam Usul Netanyahu Dirikan Negara Palestina di Saudi

    Jakarta –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu bicara agar warga Palestina mendirikan negara di wilayah Arab Saudi. Negara-negara Arab mengecam pernyataan Netanyahu.

    Dilansir Anadolu dan Reuters, Minggu (9/2/2025), beberapa negara seperti Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab (UEA), Sudan, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menolak pernyataan Netanyahu tersebut. Mesir dan Yordania sama-sama mengecam usulan Israel tersebut.

    Mesir mengecam pernyataan Netanyahu dengan menyebutnya “tidak bertanggungjawab dan sepenuhnya ditolak”. Mesir dalam pernyataan yang disampaikan Kementerian Luar Negerinya menolak pernyataan Netanyahu tersebut karena mengancam keamanan dan kedaulatan Arab Saudi.

    “Sepenuhnya menolak pernyataan sembrono yang mengancam keamanan dan kedaulatan kerajaan,” ujar pernyataan Kemlu Mesir.

    “Stabilitas dan keamanan nasional Arab Saudi merupakan bagian integral dari keamanan dan stabilitas Mesir dan negara-negara Arab, suatu hal yang tidak dapat dikompromikan,” imbuh pernyataan tersebut.

    Selain Mesir, UEA dan Sudan menganggap pernyataan Israel itu melanggar hukum internasional dan piagam PBB. Mesir dan UEA juga menganggap kedaulatan Saudi sebagai ‘garis merah’.

    Menteri Luar Negeri UEA, Khalifa bin Shaheen Al-Marar, menegaskan dalam pernyataannya untuk kembali menolak usulan tersebut. Sebab hal itu merupakan pelanggaran atas hak rakyat Palestina.

    “Penolakan tegas UEA terhadap pelanggaran hak-hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina dan segala upaya untuk menggusur mereka,” ujar Al-Marar.

    Al-Marar merujuk pada “posisi UEA yang bersejarah dan teguh mengenai perlindungan hak-hak Palestina dan perlunya menemukan cakrawala politik yang serius yang mengarah pada penyelesaian konflik dan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.”

    Ia menambahkan dengan tegas bahwa “tidak akan ada stabilitas di kawasan ini tanpa solusi dua negara.”

    Simak selengkapnya halaman selanjutnya.

    Kementerian Luar Negeri Sudan juga mengutuk pernyataan Netanyahu itu sebagai pernyataan yang tidak bertanggungjawab. Sudan menyebut pernyataan itu seraya mencatat bahwa pernyataan tersebut “mewakili eskalasi oleh Israel dalam melanggar hak-hak rakyat Palestina.”

    Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga mengatakan bahwa “pernyataan rasis ini merupakan bagian dari penolakan Israel yang berkelanjutan atas pendudukannya atas hak-hak historis, politik, dan hukum rakyat Palestina di tanah air mereka.”

    Negara OKI menegaskan kembali “penolakan dan kutukannya terhadap rencana dan upaya untuk mengusir rakyat Palestina dari tanah mereka, dengan menganggap pembersihan etnis ini sebagai kejahatan, dan pelanggaran berat hukum internasional.”

    Netanyahu Serukan Pembentukan Negara Palestina di Saudi

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya mengusulkan agar Palestina mendirikan negara di Arab Saudi, bukan di tanah air mereka. Pernyataan itu merupakan penolakan terbarunya terhadap hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

    “Saudi dapat mendirikan negara Palestina di Arab Saudi, mereka memiliki banyak tanah di sana,” kata Netanyahu dalam sebuah wawancara dengan Channel 14 Israel seperti dikutip dari Middle East Eye.

    Pernyataan itu muncul ketika Arab Saudi dan Israel tampaknya semakin jauh dari normalisasi hubungan, lebih dari setahun setelah pejabat di AS mengatakan kesepakatan sudah dekat.

    Arab Saudi berulang kali mengatakan selama tahun lalu bahwa hanya jalur yang jelas menuju negara Palestina yang akan membawanya untuk membangun hubungan formal dengan Israel, tetapi Netanyahu menolak gagasan itu secara langsung dan menyebutnya sebagai “ancaman keamanan bagi Israel”.

    “Terutama bukan negara Palestina,” kata Netanyahu.

    “Setelah 7 Oktober? Tahukah Anda apa itu? Ada negara Palestina, yang disebut Gaza. Gaza, yang dipimpin oleh Hamas, adalah negara Palestina dan lihat apa yang kita dapatkan,” tambahnya.

    Wawancara itu berlangsung saat Netanyahu sedang dalam kunjungan resmi ke Amerika Serikat. Hal ini menyusul konferensi pers bersama dengan Donald Trump, di mana presiden AS mengumumkan rencananya untuk mengusir warga Palestina dari Gaza guna menjadikan daerah kantong Palestina itu sebagai “Riviera Mediterania”, dengan AS mengambil alih wilayah tersebut.

    Normalisasi dengan Arab Saudi dibahas antara kedua pemimpin dan, selain penolakan kerasnya terhadap syarat utama Saudi untuk mendirikan negara Palestina, Netanyahu menegaskan bahwa perdamaian antara Israel dan kerajaan itu adalah kenyataan yang akan datang.

    “Itu tidak hanya layak, saya pikir itu akan terjadi,” kata Netanyahu.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Muhaimin: Alumni ponpes ujung tombak perjuangan aswaja, NU, dan Islam

    Muhaimin: Alumni ponpes ujung tombak perjuangan aswaja, NU, dan Islam

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa alumni pondok pesantren (ponpes) merupakan ujung tombak perjuangan ahlusunah waljamaah (aswaja), Nahdlatul Ulama (NU), dan Islam.

    “Alumni pondok pesantren, khususnya alumni Himasal, amat sangat luar biasa menjadi bagian ujung tombak dari perjuangan aswaja, perjuangan NU, perjuangan Islam. Tugas utama alumni tentu mendorong agar umat Islam, khususnya warga aswaja bisa menjadi subjek bukan objek,” kata dia sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Minggu.

    Cak Imin, sapaan akrabnya, menyampaikan hal itu saat penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Himasal (Himpunan Alumni Santri Lirboyo) V dan Lembaga Ittihadul Mubalighin Aly (LIM) II di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Sabtu (8/2).

    Di hadapan ribuan anggota Himasal, Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat itu juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa 50 orang terkaya di Indonesia menguasai 75 persen total aset bangsa, tetapi 50 persen dari total penduduk Indonesia tidak memiliki aset dan tidak mampu.

    “Itu kondisi Indonesia yang disampaikan Presiden dan beliau memerintahkan seluruh menterinya untuk menjadi fokus kerja. Kerjaan ini tentu tidak ringan, harus melibatkan semua pihak, dan saya yakin alumni yang menjadi kiai, pengusaha di berbagai bidang, insya Allah tidak akan putus tanggung jawab peduli kepada negara dan bangsa,” ucapnya.

    Cak Imin meyakini Himasal di bawah kepemimpinan KH Abdullah Kafabihi Mahrus Ali akan terus berkiprah bukan hanya mencetak santri yang alim, tetapi juga santri yang kelak menjadi ujung tombak perubahan.

    “Santri yang menjadi ujung tombak dari seluruh perubahan, bukan menjadi korban dari perubahan. Inilah cita-cita kita semua,” ujar dia.

    Lebih lanjut, Cak Imin mengajak seluruh santri dan alumni untuk aktif berdakwah di media sosial. Menurut dia, media sosial merupakan wujud dari perubahan yang tidak bisa dielakkan.

    “Sekarang Instagram kalah dengan TikTok. Facebook tidak ada apa-apanya dibanding TikTok. Ini perlu peran Himasal untuk turut andil mengendalikan, memasukkan konten-konten dakwah positif agar tercipta baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur (negeri yang makmur),” demikian Cak Imin.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tokoh Agama dan Diplomat Hadiri Peringatan World Interfaith Harmony Week di Jakarta – Halaman all

    Tokoh Agama dan Diplomat Hadiri Peringatan World Interfaith Harmony Week di Jakarta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia RI (DPD RI) menggelar perayaan dua resolusi PBB, yaitu World Interfaith Harmony Week (WIHW) dan International Day for Human Fraternity (IDHF) di Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Minggu (9/2/2025).

    Kegiatan ini dihadiri Ketua Kehormatan Inter Religious Council (IRC) Indonesia, Prof. Dr. Din Syamsuddin, sejumlah tokoh agama, diplomat, dan pemimpin organisasi lintas iman.

    Sebagai bagian dari perayaan ini, peserta akan mendengarkan pesan perdamaian dari Paus Fransiskus dan Grand Syaikh Al-Azhar Al-Sharif melalui video.

    Selain itu, para pemuka agama dari berbagai majelis di Indonesia akan menyampaikan doa bersama untuk dunia yang lebih damai.

    Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin mengatakan, perayaan ini untuk mempererat kerukunan antarumat beragama dan memperingati Hari Persaudaraan Kemanusiaan Dunia.

    Selain itu juga menjadi wujud nyata semangat persaudaraan kemanusiaan yang diusung oleh Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar Sheikh Ahmed El-Teyeb.

    Dia mengatakan, hingga kini masih banyak terjadi diskriminasi, intoleransi, dan bahkan kekerasan etnis di berbagai belahan dunia, yang mengancam perdamaian dan kehidupan yang lebih baik.

    “Seperti yang diumumkan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, tugas kita semua, termasuk para pemimpin agama, adalah mengupayakan terjadinya dialog dan bukan membiarkan perpecahan terjadi,” ujarnya.

    Kita harus menghapus kebencian di mana pun ditemukan sebelum kebencian itu menguasai dan menyebar,” katanya.

    Ia juga menegaskan, Indonesia percaya pada komitmen dan tanggung jawab moral bersama terhadap kemanusiaan, dengan menegakkan hak asasi dan martabat manusia untuk menciptakan tatanan global yang lebih adil dan damai.

    Sebagai negara yang kaya akan keberagaman agama dan budaya, Indonesia memiliki modal sosial yang kuat dalam membangun harmoni.

    Sultan Baktiar Najamudin menekankan, meskipun Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, negara ini bukan negara Islam, melainkan negara bangsa yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial.

    “Sebagai sebuah bangsa yang majemuk, Indonesia memiliki pandangan hidup dan ideologi negara yang khas, yaitu Pancasila. Sebuah konsensus kebangsaan yang berisikan prinsip-prinsip ketuhanan, persatuan, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial,” katanya.

    Ia juga menegaskan, para pemimpin agama memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial, terutama di tengah tantangan global seperti konflik geopolitik, bencana alam, dan perubahan iklim.

    Menurutnya, para tokoh agama merupakan teladan dalam memperkuat solidaritas kemanusiaan dan menjaga keseimbangan lingkungan.

    “Meskipun Indonesia adalah negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia, kita bukan negara Islam. Indonesia bukan negara agama, tetapi negara bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial,” tegasnya.

    Dia mengutip ayat suci Al-Qur’an dan kitab Injil sebagai pedoman dalam membangun persaudaraan. “Dalam Al-Qur’an, Allah SWT berfirman ‘Innallaha ya’murukum bil Adli wal Ihsan’ (Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan).

    Sedangkan dalam Injil disebutkan, ‘Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri’ (Matius 22:39). Ajaran ini menjadi dasar bagi kita untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” jelasnya.

    Dia juga mengutip pernyataan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, bahwa siapa pun yang memeluk agama tertentu tetap harus mempertahankan identitas kebangsaan dan budaya Nusantara.

    “Bung Karno pernah berkata, ‘Kalau percaya Hindu, jangan jadi orang India. Kalau memeluk Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau memeluk Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Indonesia dengan adat-budaya Nusantara yang kaya raya ini’,” ujarnya.

    Menurutnya, Pancasila mengandung misi perdamaian dan kemakmuran universal, di mana toleransi dan gotong royong menjadi fondasi utama dalam kehidupan berbangsa.

    “Tanpa toleransi dan kolaborasi, nilai-nilai Pancasila akan kehilangan maknanya,” tambahnya.

    Sebagai bagian dari perayaan ini, acara akan diakhiri dengan pagelaran seni dan budaya lintas agama. Kegiatan ini menjadi simbol bahwa keindahan harmoni dapat terwujud melalui seni, yang merupakan bahasa universal perdamaian.

    Di tengah situasi dunia yang masih dipenuhi ketegangan, perayaan ini diharapkan dapat menjadi pengingat bahwa persaudaraan kemanusiaan adalah kunci untuk membangun dunia yang lebih adil dan damai.

    “Dalam suasana geopolitik dunia yang masih mengandalkan kekuatan persenjataan dan eksploitasi ekonomi yang berujung pada pertumpahan darah, kita membutuhkan pegangan moral yang lebih moderat.”

    “Perdamaian, keadilan, dan kemakmuran hanya dapat terwujud jika setiap negara mampu mengedepankan sikap toleran dan kolaboratif,” tutupnya.

    Melalui kegiatan ini, para pemimpin bangsa ingin menyampaikan pesan bahwa jika bangsa-bangsa dapat hidup rukun dan saling menghormati, tidak ada alasan untuk bermusuhan dan berkonflik.

    Dunia akan menjadi tempat yang lebih baik jika semangat persatuan menjadi nafas interaksi global.(tribunnews/fin)

  • PBNU Haramkan Kekerasan pada Lembaga Pendidikan

    PBNU Haramkan Kekerasan pada Lembaga Pendidikan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyoroti permasalahan kekerasan di lingkungan lembaga pendidikan, khususnya pesantren.

    Ketua Sidang Komisi Bahtsul Masail Waqi’iyah PBNU, Cholil Nafis, menegaskan tindakan kekerasan dalam lembaga pendidikan yang dapat menimbulkan mudharat (bahaya atau penderitaan) dikategorikan sebagai perbuatan haram.

    “Masukan dari Mustasyar yang disampaikan dalam forum Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama membahas secara khusus tentang kekerasan di lembaga pendidikan,” kata Cholil Nafis dalam pernyataannya di Jakarta, Minggu (9/2/2025) dikutip dari Antara.

    Ia menyoroti fenomena kekerasan di lembaga pendidikan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap siswa atau santri dengan dalih menegakkan kedisiplinan.

    “Sering kali kekerasan ini dikaitkan dengan penerapan disiplin pendidikan,” tambahnya.

    Sementara itu, Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, Alai Nadjib, menekankan perlunya peninjauan kembali terhadap konsep pendisiplinan dalam Islam, yang selama ini dianggap memperbolehkan tindakan fisik seperti pemukulan.

    “Konsep pemukulan dalam pendidikan Islam kini mulai dikaji ulang untuk menentukan batasannya, apakah itu masuk kategori intoleran atau masih dapat diterima,” jelasnya.

    Ia menambahkan tindakan yang melibatkan kontak fisik, baik dengan tangan maupun alat ringan seperti kertas, dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan. Oleh karena itu, perlu ada batasan yang jelas mengenai praktik pendisiplinan di institusi pendidikan agar tidak merugikan baik guru maupun murid.

    “Kita perlu merumuskan dengan lebih rinci apa saja yang masuk dalam kategori kekerasan dan sejauh mana tindakan disiplin dapat diterapkan agar tidak berdampak negatif,” ungkapnya.

    Menurutnya, selama ini terdapat berbagai kasus kekerasan di lembaga pendidikan yang berujung fatal, bahkan menyebabkan kematian. Beberapa insiden terjadi akibat kemarahan tenaga pendidik, yang berujung pada tindakan ekstrem seperti menenggelamkan santri ke dalam kolam.

    “Kasus-kasus seperti ini tidak dapat ditoleransi. Tentu saja kita masih memerlukan kajian lebih lanjut untuk melihat besaran kasus dan dampaknya secara lebih mendalam,” jelasnya.

    Ia juga menyampaikan PBNU telah membentuk satuan tugas (satgas) antikekerasan di lembaga pendidikan sebagai penanggulangan.

  • Cak Imin: Alumni Ponpes Ujung Tombak Perjuangan Aswaja, NU, dan Islam

    Cak Imin: Alumni Ponpes Ujung Tombak Perjuangan Aswaja, NU, dan Islam

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau biasa disapa Cak Imin, mengatakan alumni pondok pesantren (ponpes) merupakan ujung tombak perjuangan Islam Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja), NU dan Islam. 

    Hal ini disampaikan Cak Imin saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Alumni Santri Lirboyo (Himasal) ke-V dan Lembaga Ittihadul Mubalighin Aly (LIM) ke-II di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Sabtu (8/2/2025).

    Cak Imin mengaku bangga atas peran besar alumni ponpes Lirboyo yang bukan hanya menjadi santri, tetapi telah berperan menjadi ujung tombak perjuangan Islam Aswaja.

    “Alumni-alumni pondok pesantren, khususnya alumni Himasal sangat luar biasa menjadi bagian ujung tombak dari perjuangan Aswaja, perjuangan NU, perjuangan Islam. Tugas utama alumni tentu mendorong agar umat Islam, khususnya warga Aswaja bisa menjadi subjek bukan objek,” ujar Cak Imin.

    Di depan para masyayikh serta ribuan anggota Himasal, Cak Imin mengungkapkan jika 50 orang terkaya di Indonesia menguasai 75% total aset bangsa. Sementara sebanyak 50% dari total penduduk Indonesia tidak memiliki aset dan semakin hari semakin miskin.

    “Itu keadaan (Indonesia) yang disampaikan Presiden (Prabowo Subianto), dan beliau perintahkan kepada seluruh menterinya untuk menjadi fokus kerja kita. Kerjaan ini tentu tidak ringan, harus melibatkan semua pihak. Saya yakin alumni-alumni yang menjadi kiai, dan pengusaha di berbagai bidang insyaallah tidak akan putus tanggung jawab peduli kepada negara dan bangsa,” jelas Cak Imin.

    Dalam konteks tersebut, Gus Imin yakin Himasal di bawah kepemimpinan KH Abdullah Kafabihi Mahrus Ali akan terus berkiprah bukan hanya mencetak santri yang alim, tetapi juga mencetak santri yang kelak menjadi subjek.

    “(Santri yang) menjadi ujung tombak dari seluruh perubahan, bukan menjadi korban dari perubahan. Inilah cita-cita kita semua,” tutur dia.

    Lebih lanjut, Cak Imin juga mengajak seluruh santri dan alumni untuk aktif berdakwah melalui media sosial. Media sosial di mata Cak Imin Imin adalah wujud dari perubahan yang tidak bisa dielakkan.

    “Sekarang Instagram kalah dengan TikTok. Facebook tidak ada apa-apanya dibanding TikTok. Ini perlu peran Himasal untuk turut andil mengendalikan, memasukkan konten-konten dakwah positif agar tercipta baldatun thoyyibatun wa robban gafur,” pungkas Cak Imin di hadapan alumni Ponpes Santri Lirboyo.

  • Luhut Ungkap Bansos Era Jokowi Rp500 Triliun Hanya Separuh yang Sampai ke Tangan yang Berhak

    Luhut Ungkap Bansos Era Jokowi Rp500 Triliun Hanya Separuh yang Sampai ke Tangan yang Berhak

    GELORA.CO – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap hanya separuh dari total anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp500 triliun yang tepat sasaran. 

    Hal ini diungkap Luhut lewat akun Instagramnya yang dikutip Minggu 9 Februari 2025.

    Luhut menyebut hal ini menjadi salah satu tantangan dalam efektivitas program perlindungan sosial (perlinsos) selama lima tahun terakhir atau di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

    “Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak,” kata Luhut.

    Ketidaktepatan sasaran tersebut, kata Luhut, disebabkan oleh beberapa hal, seperti data penerima yang ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga masyarakat yang tidak mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK). 

    Menanggapi hal ini, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno memberikan komentarnya dengan nada satir. 

    “Ya ampun, pengawasannya bagaimana selama ini ya? Bisa amsyong begini urusan bansos,” ujarnya seperti dikutip redaksi melalui akun X miliknya, Minggu 9 Februari 2025.

    Ia juga menyoroti ketimpangan perhatian pemerintah terhadap kebocoran anggaran besar dibandingkan dengan pengawasan ketat terhadap usaha kecil.

    “Ayo MUI mana fatwanya soal begini? Malah yang diuber-uber warung eceran penjualan gas 3 kg yang dituding bikin negara rugi,” tegasnya.

    Jika setengah anggaran bansos tak jelas alirannya, maka pemerintah baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menghadapi tugas berat untuk membenahi sistem perlinsos agar tidak lagi menjadi ladang kebocoran anggaran.

    “Rezim sudah ganti, yang begini mesti diungkap tuntas,” tandas Adi Prayitno.

  • Sambil Bercanda, Netanyahu Sebut Negara Saudi Bukan Negara Palestina, Arab Langsung Ngamuk – Halaman all

    Sambil Bercanda, Netanyahu Sebut Negara Saudi Bukan Negara Palestina, Arab Langsung Ngamuk – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Arab Saudi ‘ngamuk’ setelah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menyatakan ingin mengusir warga Palestina dari tanah mereka.

    Netanyahu tampak bercanda ketika ia menanggapi seorang pewawancara di Channel 14 yang pro-Netanyahu yang keliru mengatakan “negara Saudi” bukannya “negara Palestina”.

    Meski pernyataan Saudi menyebutkan nama Netanyahu, pernyataan itu tidak secara langsung merujuk pada komentar tentang pendirian negara Palestina di wilayah Saudi.

    Dikutip dari Reuters, Mesir dan Yordania juga mengecam Israel terkait pernyataan tersebut.

    Bahkan, Mesir menganggap gagasan tersebut sebagai “pelanggaran langsung terhadap kedaulatan Saudi”.

    Kerajaan itu mengatakan pihaknya menghargai penolakan negara-negara “persaudaraan” terhadap pernyataan Netanyahu.

    “Pola pikir ekstremis pendudukan ini tidak memahami apa arti wilayah Palestina bagi saudara-saudara Palestina dan hubungan sadar, historis, dan hukumnya dengan tanah itu,” katanya

    Diskusi tentang nasib warga Palestina di Gaza telah berubah drastis akibat usulan mengejutkan dari Presiden AS, Donald Trump tentang “mengambil alih Jalur Gaza” dari Israel.

    Trump mengatakan pada saat itu, ia akan menciptakan “Riviera Timur Tengah” setelah menempatkan warga Palestina di tempat lain.

    Negara-negara Arab secara terbuka mengutuk komentar Trump, yang muncul selama gencatan senjata di Gaza.

    Trump mengatakan Arab Saudi tidak menuntut negara Palestina sebagai syarat normalisasi hubungan dengan Israel.

    Namun Riyadh menepis pernyataannya, dengan mengatakan tidak akan menjalin hubungan dengan Israel tanpa pembentukan negara Palestina.

    Sementara itu, Mesir akan menjadi tuan rumah dalam pertemuan puncak darurat Arab pada 27 Februari 2025 mendatang.

    Pertemuan tersebut akan membahas tentang perkembangan “serius” bagi Palestina.

    Dikutip dari Al Arabiya, pertemuan itu diadakan di tengah kecaman regional dan global atas usulan Trump untuk mengambil alih Jalur Gaza dari Israel.

    Netanyahu Ungkap Rencana Normalisasi dengan Arab

    Netanyahu mengatakan, normalisasi dengan Arab Saudi akan terjadi setelah Hamas dikalahkan dan poros Iran terputus.

    Komentarnya muncul setelah Riyadh membantah klaim yang dibuat oleh Trump bahwa tidak ada permintaan Saudi untuk pembentukan negara Palestina sebelum normalisasi dengan Israel dapat dilakukan.

    “Ketika kita menyelesaikan perubahan di Timur Tengah, ketika kita memangkas poros Iran lebih jauh dari yang sudah kita potong, ketika kita memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir, ketika kita menghancurkan Hamas, itu akan menjadi landasan bagi kesepakatan tambahan dengan Saudi dan pihak lain,” kata Netanyahu kepada Fox News.

    “Saya juga percaya pada dunia Muslim karena perdamaian dicapai melalui kekuatan,” lanjutnya.

    Netanyahu mengatakan tidak ada lagi keyakinan bahwa akan ada Negara Palestina setelah pembantaian 7 Oktober.

    “Mereka punya satu, namanya Gaza,” tegasnya.

    “Kami mendapatkan Perjanjian Abraham karena kami mengabaikan Palestina,” ungkapnya lagi.

    Netanyahu kembali menyatakan antusiasmenya terhadap rencana Trump untuk mengusir warga Palestina dari Gaza sementara Jalur Gaza dibangun kembali.

    Ia mengatakan Israel akan menghancurkan Hamas, itu tugasnya sehingga tidak akan ada pasukan Amerika yang dibutuhkan atau uang pembayar pajak yang digunakan.

    “Saya pikir usulan tersebut merupakan ide segar pertama.”

    “Gaza pada dasarnya adalah wilayah kecil sejauh 25 mil dari Tel Aviv yang digunakan Hamas sebagai batu loncatan untuk serangan berkelanjutan terhadap Israel.”

    “Kemudian datanglah Presiden Trump dan berkata, ‘hei, biarkan mereka pergi, dan saya akan mencari tempat untuk relokasi sementara’.”

    “Bukan pengusiran paksa, bukan pembersihan etnis, mengeluarkan orang-orang dari apa yang disebut para dermawan ini sebagai penjara terbuka,” kata Netanyahu.

    Netanyahu mengatakan Mesir telah memblokir warga Gaza yang ingin meninggalkan Jalur Gaza untuk menyeberangi perbatasan.

    “Beberapa orang akan menyuap penjaga gerbang,” katanya.

    “Jadi, orang-orang yang sangat kaya bisa keluar tetapi mereka yang ingin pergi tidak bisa,” katanya seraya menambahkan bahwa mereka seharusnya diberi pilihan. (*)