16 SPPG di Purworejo Berhenti Beroperasi karena Dana Pusat Belum Turun Regional 20 Januari 2026

16 SPPG di Purworejo Berhenti Beroperasi karena Dana Pusat Belum Turun 
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        20 Januari 2026

16 SPPG di Purworejo Berhenti Beroperasi karena Dana Pusat Belum Turun
Tim Redaksi
PURWOREJO, KOMPAS.com
– Sebanyak 16 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dilaporkan sempat mengalami kendala operasional akibat keterlambatan pencairan anggaran dari pemerintah pusat.
Meski demikian, Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten
Purworejo
, Wahyu, memastikan seluruh proses pencairan anggaran tersebut ditargetkan rampung pada Januari 2026.
Wahyu menjelaskan, dari 16 SPPG yang terdampak, tidak semuanya berhenti beroperasi secara total.
Sebagian belum dapat menjalankan operasional awal karena anggaran belum cair, sementara sebagian lainnya sempat menghentikan layanan sementara.
“Total ada 16 SPPG di Purworejo yang terdampak. Itu tidak semuanya berhenti total. Ada yang belum bisa operasional karena anggarannya belum masuk, ada juga yang sempat berhenti operasional, seperti SPPG Bener dan beberapa di Kutoarjo,” ujar Wahyu saat dikonfirmasi, Selasa (20/1/2026).
Menurut Wahyu, keterlambatan pencairan anggaran tersebut terutama disebabkan persoalan administrasi.
Proses pencairan dana dilakukan secara serentak oleh pemerintah pusat, sehingga SPPG yang belum melengkapi persyaratan administrasi harus menunggu verifikasi ulang.
“Pencairan di pusat itu dilakukan serentak. Jadi kemungkinan ada beberapa SPPG yang administrasinya belum lengkap. Ini yang kemudian kami dorong untuk segera dilengkapi,” kata Wahyu.
Ia menambahkan, pihaknya secara aktif melakukan pendataan terhadap SPPG yang belum menerima pencairan.
Data tersebut kemudian dilaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di tingkat pusat agar proses pencairan dapat dipercepat.
“Kami terus nge-push, terus mendata SPPG mana saja yang belum cair, lalu kami laporkan ke tim PPK pusat. Informasi dari pimpinan, pencairan ini akan segera diselesaikan,” ujarnya.
Wahyu mengungkapkan, sejumlah SPPG sempat berupaya menalangi biaya operasional secara mandiri agar layanan tetap berjalan. Namun, tidak semua mitra mampu menanggung beban tersebut karena besarnya biaya operasional harian.
“Sebetulnya sudah ada yang menalangi, tapi mungkin dari pihak mitranya sudah keberatan. Soalnya biaya operasional per hari itu juga lumayan besar,” kata dia.
Sebagai Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Purworejo, Wahyu berharap setelah pencairan anggaran selesai, seluruh SPPG dapat kembali beroperasi secara normal sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak lagi terganggu.
“Harapannya tentu supaya semuanya bisa lancar. Dalam program sebesar ini, kalau ada kendala itu lumrah, tapi pasti akan terus kita evaluasi agar ke depan lebih baik,” ujarnya.
Ia juga berpesan kepada seluruh pengelola SPPG di wilayah Purworejo agar tetap menjaga kualitas layanan dan integritas dalam pelaksanaan program.
“Untuk rekan-rekan SPPG, tetap jaga kualitas dan tetap jaga integritas. Itu yang paling penting,” pungkas Wahyu.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.