FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDI Perjuangan, Seno Bagaskoro, menegaskan posisi partainya dalam peta politik nasional berada di jalur tersendiri.
PDI Perjuangan tidak bergabung ke dalam pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, namun juga tidak mengambil peran sebagai oposisi.
Dikatakan Seno, sikap tersebut bukan hal baru. Sejak awal, pimpinan partai telah menegaskan bahwa PDI Perjuangan memilih menjadi partai penyeimbang dalam sistem pemerintahan.
Ia menjelaskan, istilah oposisi sejatinya tidak dikenal dalam konstitusi Indonesia.
Karena itu, PDI Perjuangan lebih tepat diposisikan sebagai mitra kritis pemerintah.
“Di dalam konstitusi kita, kita tidak mengenal yang namanya oposisi. Karena kalau kita pakai cara berpikir oposisi, apa pun yang dilakukan pemerintah pasti dianggap salah,” kata Seno saat konferensi pers Rakernas I PDI Perjuangan di Ancol, Jakarta, Minggu (11/1/2026) kemarin.
Seno menambahkan, sistem pemerintahan Indonesia yang menganut asas presidensial tidak membuka ruang bagi konsep oposisi maupun koalisi dalam pengertian parlementer.
“Karena tujuannya adalah, ya sudah, ini sebagai bentuk cermin benggala, kami akan menjadi antitesis,” ucapnya.
“Tetapi logikanya dalam pemerintah Indonesia yang menganut asas presidensial, tidak ada oposisi. Kalau ditarik lagi logikanya, tidak ada koalisi,” tambahnya.
Meski demikian, Seno menegaskan PDI Perjuangan tidak ragu mengambil sikap berbeda dengan pemerintah jika menyangkut prinsip-prinsip demokrasi.
Salah satunya terkait wacana penunjukan kepala daerah oleh DPRD yang sempat digulirkan Partai Gerindra.