Gerak Cepat Pascabencana, Mendagri Tito Tampung Aspirasi Pemda se-Aceh

Atas dasar itu, Mendagri memutuskan menjadikan Aceh sebagai pusat posko nasional untuk wilayah Sumatra bagian utara. Menurutnya, langkah ini penting agar koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta pengambilan keputusan, dapat berjalan lebih cepat dan efektif. “Ini harus diseriusin betul, agak beda dengan daerah lain. Tanpa mengecilkan [daerah lain yang terdampak], kita prihatin dengan daerah lain juga,” ujarnya.

Mendagri juga menegaskan bahwa situasi krisis menjadi ujian bagi kepemimpinan kepala daerah. Ia menilai, ketegasan, keberanian, dan kemampuan mengelola sumber daya sangat dibutuhkan dalam kondisi darurat. “Jadi pemimpin yang kuat itu lahir ketika di masa krisis,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, Mendagri meminta seluruh kepala daerah di Aceh menyampaikan data kerusakan secara rinci dan spesifik. Data yang dimaksud meliputi fasilitas kesehatan, pendidikan, jalan, jembatan, pasar, rumah ibadah, hingga infrastruktur dasar lainnya. Data tersebut diminta segera disampaikan secara tertulis untuk dibahas dalam rapat besar lintas kementerian. “Makin detail (datanya)makin bagus,” ujarnya.

Terkait pendanaan, Mendagri memastikan pemerintah pusat berkomitmen mempercepat penyaluran anggaran ke daerah terdampak agar pemerintah daerah memiliki modal awal untuk bergerak cepat. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan pengembalian dana transfer ke daerah bagi wilayah terdampak bencana telah diputuskan di tingkat pusat.

Selain pemulihan fisik, Mendagri menekankan pentingnya perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak. Hal ini mencakup percepatan pendataan penerima bantuan langsung tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, hingga program Kartu Prakerja. Ia meminta kepala daerah memanfaatkan jaringan hingga tingkat desa agar pendataan benar-benar akurat dan tepat sasaran.