3 APBD Jabar 2026 Tertekan, Dedi Mulyadi: Beban Cukup Berat, tetapi Anggaran Pembangunan Meningkat Bandung

APBD Jabar 2026 Tertekan, Dedi Mulyadi: Beban Cukup Berat, tetapi Anggaran Pembangunan Meningkat
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadapi tekanan berat dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
Salah satu penyebab utamanya adalah pengurangan dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat yang nilainya mencapai Rp 2,458 triliun.
Gubernur Jawa Barat
Dedi Mulyadi
mengatakan, berkurangnya dana transfer tersebut membuat ruang fiskal daerah menyempit.
Kondisi ini semakin berat karena
Pemprov Jabar
juga masih harus menyelesaikan pembayaran sejumlah kegiatan pembangunan tahun 2025 yang baru bisa direalisasikan pada Januari 2026.
“Tahun 2025 hampir ada Rp 600 miliar kegiatan pembangunan yang baru bisa dibayarkan di bulan Januari tahun 2026 sehingga hampir Rp 3 triliun itu dana 2026 mengalami hilang,” Dedi dikutip dari video instagram dan sudah dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (6/1/2026).
Selain pembayaran proyek lanjutan, Pemprov Jabar masih menanggung cicilan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang nilainya hampir Rp 600 miliar setiap tahun.
Pemerintah daerah juga harus mengalokasikan anggaran hampir Rp 50 miliar per tahun untuk pembiayaan Masjid Aljabar serta sekitar Rp 100 miliar per tahun untuk operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.
Hingga kini, Pemprov Jabar juga masih memiliki tunggakan iuran BPJS Kesehatan sekitar Rp 300 miliar.
Meski berada dalam tekanan fiskal yang cukup berat, Dedi menyebut anggaran pembangunan di Jawa Barat justru mengalami peningkatan signifikan.
“Beban ini cukup berat, tetapi anggaran pembangunan mengalami peningkatan tajam. Contoh kecil saja, alokasi jalan yang dulu Rp 3,5 triliun sekarang menyentuh angka Rp 4,5 triliun. Bukannya turun tapi naik, ditambah belanja lainnya juga mengalami peningkatan,” terang Dedi.
Untuk menjaga keseimbangan
APBD
, Pemprov Jabar menerapkan kebijakan penghematan ketat pada belanja nonprioritas.
Salah satu langkah yang diambil adalah pengurangan penggunaan listrik di gedung-gedung pemerintahan.
Selain itu, pemerintah daerah juga memangkas kegiatan seremonial.
Pada 2026, Pemprov Jabar hanya akan menyelenggarakan dua kegiatan seremonial, yakni peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat.
Dedi menilai kedua kegiatan tersebut tetap perlu dilaksanakan karena berkaitan dengan spirit kebangsaan dan identitas daerah.
“Kegiatan-kegiatan pemerintah yang seremonial hanya dua, yaitu yang pertama peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua adalah hari jadi Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.
Efisiensi juga dilakukan pada anggaran jamuan tamu dan konsumsi kegiatan.
Anggaran makan dan minum yang sebelumnya mencapai Rp 3,5 miliar per tahun dipangkas menjadi Rp 500 juta dan hanya difokuskan untuk dua agenda tersebut.
“Kami hanya menyediakan air putih saja karena jamuan tamu atau makan minum. Yang biasa kami siapkan untuk tamu dan berbagai kegiatan dari Rp 3,5 miliar kami turunkan hanya Rp 500 juta dalam setahun itu pun hanya untuk fokus Agustusan dan hari jadi,” tutur Dedi.
Di sisi lain, mantan Bupati Purwakarta itu menegaskan penghematan dimulai dari dirinya sebagai gubernur.
Ia menyebut telah menghapus sejumlah fasilitas dinas, termasuk baju dinas dan kendaraan dinas, serta tidak lagi menggunakan anggaran perjalanan dinas pada 2026.
“Gubernur sendiri secara personal sudah menghapus baju dinas, sudah menghapus kendaraan dinas dan saat ini 2026 kami menghapus perjalanan dinas. Dulu ada Rp 1,5 miliar perjalanan dinas diturunkan menjadi Rp 150 juta. Tahun 2026 ini saya tidak menggunakan lagi dana perjalanan dinas pemerintah,” tutur Dedi.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.