Pengambilan Air Tanah Jadi Biang Kerok Penurunan Tanah Jakarta Megapolitan 7 Januari 2026

Pengambilan Air Tanah Jadi Biang Kerok Penurunan Tanah Jakarta
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Jakarta terus mengalami penurunan muka tanah (
land subsidence
) yang signifikan, terutama di wilayah pesisir utara.
Fenomena ini bukan sekadar angka dalam laporan teknis, tetapi nyata terasa oleh warga yang setiap musim hujan harus berhadapan dengan banjir yang semakin sering dan intens.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menilai salah satu penyebab utama
penurunan tanah
Jakarta adalah
pengambilan air tanah dalam
secara berlebihan.
“Kalau kita perhatikan hasil pengukuran Balai Konservasi Air Tanah (BKAT), penyebab utama adalah pengambilan air tanah dalam, bukan air tanah permukaan. Air tanah dalam ini diambil menggunakan pompa besar hingga kedalaman 100 meter lebih, dan itu faktor utama yang mempercepat penurunan muka tanah,” jelas Peneliti Ahli Madya pada Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air, BRIN, Dr. Yus Budiyono saat dihubungi
Kompas.com
, Selasa (6/1/2026).
Menurut Dr. Yus, laju penurunan muka tanah di Jakarta bervariasi. Rata-rata di seluruh Jakarta bagian utara adalah 3,5 cm per tahun,
Titik-titik terparah penurunan tanah di Pantai Mutiara dan Cengkareng Barat, mencapai 28 cm per tahun.
Secara umum, penurunan tanah berlangsung linear sejak beberapa dekade terakhir, mirip dengan kota besar lain di dunia seperti Tokyo dan Bangkok.
Fenomena ini juga tecermin pada Tugu Penurunan Tanah yang berdiri di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat.
Monumen setinggi beberapa meter ini dilengkapi papan penanda yang menunjukkan posisi tanah pada 1974.
Pengamatan Kompas.com menunjukkan bahwa papan penanda untuk Jakarta Utara berada jauh di atas permukaan lantai saat ini, memberikan gambaran nyata seberapa dalam tanah telah ambles dalam 50 tahun terakhir.
“Sejak pengamatan tahun 1974 hingga 2020, tanah di beberapa titik Jakarta telah turun hingga 4,5 meter,” terang papan informasi di kaki tugu, yang juga mencatat penyebab utamanya adalah pengambilan air tanah berlebihan.
Penurunan tanah Jakarta
bukan hanya soal permukaan yang ambles, tetapi berdampak langsung pada
risiko banjir
.
Dr. Yus menuturkan, penurunan muka tanah berkontribusi paling besar terhadap risiko banjir meningkatkan potensi banjir hingga lebih dari 40 persen.
Hal ini mencakup banjir rob akibat pasang laut, banjir akibat luapan sungai, maupun banjir yang muncul langsung dari hujan ekstrem.
“Kalau banjir dari laut itu banjir rob, sementara banjir akibat presipitasi langsung, seperti tiga peristiwa besar sepanjang 2025 Maret, Juli, dan Oktober didominasi hujan lokal yang ekstrem,” kata Dr. Yus.
Selain itu,
perubahan iklim
juga memengaruhi frekuensi kejadian ekstrem.
BMKG mencatat tren peningkatan curah hujan ekstrem di Jakarta selama beberapa dekade terakhir.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Dr. Ardhasena Sopaheluwakan, menyebut bahwa suhu permukaan Jakarta telah meningkat signifikan dalam 100 tahun terakhir, dan curah hujan harian tertinggi terus memecahkan rekor.
“Pada banjir Januari 2020, tercatat curah hujan 377 mm per hari, tertinggi sejak era kolonial,” ujar Ardhasena saat dihubungi.
BMKG menekankan bahwa kontribusi perubahan iklim tidak hanya berupa kenaikan presipitasi rata-rata, tetapi terutama intensitas dan frekuensi peristiwa ekstrem.
Peningkatan curah hujan ekstrem sebesar 2–3 persen meningkatkan risiko banjir berulang, seperti yang terjadi pada 2014, 2015, 2020, dan sepanjang 2025.
Kawasan pesisir utara Jakarta memiliki kerentanan tinggi akibat kombinasi beberapa faktor fisik dan cuaca.
Penurunan muka tanah membuat elevasi wilayah lebih rendah dari permukaan laut, menciptakan efek “mangkuk” permanen yang menyulitkan sistem drainase alami.
Selain itu, fenomena angin utara atau
Seruakan Dingin
(
Cold Surge
) mendorong air laut ke Teluk Jakarta, meningkatkan tekanan pada tanggul laut.
“Ditambah anomali hujan dini hari di pesisir utara Jakarta, curah hujan ekstrem sering terjadi tepat saat pasang laut maksimum. Kondisi ini menimbulkan banjir gabungan (
compound flooding
), di mana air hujan tidak bisa keluar ke laut, melumpuhkan sistem drainase, dan menyebabkan genangan dalam dan lama,” jelas Dr. Ardhasena.
Dr. Yus menekankan, langkah krusial untuk menekan dampak penurunan tanah adalah memastikan ketersediaan air bersih bagi seluruh warga, sehingga pengambilan air tanah dalam bisa dihentikan.
“Kalau air bersih sudah terpenuhi, masyarakat tidak perlu lagi menyedot air tanah dalam yang menjadi penyebab utama penurunan,” kata dia.
Selain itu, vegetasi juga memiliki peran mitigatif.
Menurut Dr. Yus, jika setiap keluarga menanam setidaknya satu pohon, Jakarta dapat memiliki tambahan sekitar 3 juta pohon, yang membantu menurunkan suhu permukaan, memperbaiki mikroklimat, dan mengurangi kejadian ekstrem.
Dari sisi infrastruktur, pemerintah DKI Jakarta telah merencanakan penguatan tanggul pantai melalui program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dan pembangunan 66 sistem polder.
Setiap sistem polder akan dilengkapi kolam retensi untuk menyalurkan air banjir ke laut, dengan pompa sebagai pengendali.
Namun, Dr. Yus mengingatkan, semua infrastruktur akan sia-sia jika penurunan tanah tidak dihentikan.
“Kalau
land subsidence
tidak dihentikan, percuma bikin tanggul. Rumah bisa miring, retak, dan infrastruktur tetap terdampak. Penyediaan air baku 100 persen bagi seluruh kebutuhan warga dan industri adalah syarat utama mengatasi banjir,” ujar Yus.
Tugu Penurunan Tanah menjadi simbol edukasi yang menghubungkan data ilmiah dengan pengalaman warga.
Slamet (62), warga yang telah tinggal di sekitar Kali Besar sejak 1980, menyebut bahwa fenomena ini terasa nyata.
“Tahun-tahun awal saya tinggal di sini, permukaan jalan dan selokan masih tinggi dan air tidak mudah naik. Tapi mulai tahun 1990-an, tiap musim hujan air makin sering meluap. Rumah-rumah juga mulai miring dan retak,” ujar dia.
Slamet menyebut bahwa tugu membantu masyarakat menyadari fenomena yang selama ini mereka rasakan.
“Orang-orang jadi sadar, banyak yang foto-foto dan membaca keterangannya. Jadi bukan cuma cerita warga, tapi ada buktinya,” kata Slamet.
Ia berharap pemerintah tidak berhenti pada penandaan, tetapi melanjutkan tindakan nyata, termasuk pengendalian air tanah, perbaikan drainase, dan penanganan banjir rob.
“Kalau tanah terus turun tanpa solusi, makin sulit hidup di sini. Tugu ini seharusnya jadi pengingat untuk pemerintah bertindak,” ujar Slamet.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.