FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Asosiasi Media Sosial dan Siber Indonesia (AMSINDO) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar), meminta Kepolisian segera memberikan kepastian hukum atas sejumlah pengaduan masyarakat terkait program umrah subsidi yang hingga kini dinilai belum menunjukkan kejelasan penanganan.
Ketua AMSINDO Sulselbar, Muh. Najib M, menyampaikan bahwa desakan tersebut merupakan bentuk kepedulian publik terhadap muruah penegakan hukum, perlindungan masyarakat, serta kepercayaan terhadap institusi kepolisian.
Ia menegaskan, sikap yang disampaikan AMSINDO tidak dimaksudkan sebagai tuduhan kepada pihak mana pun.
“Kami meyakini Polda Sulsel bekerja secara profesional dan berintegritas. Namun ketika pengaduan masyarakat terus terakumulasi dan para pelapor belum mendapatkan kejelasan, maka negara wajib hadir melalui proses hukum yang transparan, terukur, dan dapat dirasakan oleh publik,” ujar Najib dalam keterangannya, Rabu (7/1/2026).
Ia mengungkapkan, sejumlah warga telah memenuhi kewajiban pembayaran dalam skema program umrah subsidi yang ditawarkan.
Namun hingga batas waktu yang dijanjikan, kepastian keberangkatan belum juga diperoleh, sehingga para peserta menempuh jalur pengaduan resmi ke aparat penegak hukum.
Menurut Najib, minimnya informasi terkait perkembangan penanganan laporan berpotensi memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Padahal, kondisi tersebut belum tentu mencerminkan fakta yang sebenarnya di internal kepolisian.
“Yang dibutuhkan publik saat ini bukan kegaduhan, melainkan kejelasan. Ketika proses hukum berjalan terbuka dan komunikatif, kepercayaan masyarakat akan tumbuh, dan citra kepolisian justru semakin kuat serta terjaga,” tambahnya.