Pernyataan Cak Imin itu tentu saja mendapat banyak respons dari masyarakat di media sosial. Sayangnya, sikap PKB terkait wacana pilkada melalui DPRD tidak mendapat respons positif dari masyarakat. Mayoritas respons masyarakat di kolom komentarnya bahkan menunjukkan ketidaksetujuan atas wacana itu. Kendati ada juga sedikit yang memberikan dukungan.
“Saya kira ada bbrp hal penting yg perlu menjadi reintropeksi, klu kemudian pilkada dipilih DPRD apakah itu bkn bagian dr pengingkaran agenda reformasi 98. Dan bila itu terjadi maka kita mengalami kemunduran berdemokrasi. Klu hanya biaya mahal, itu krn mekanisme yg perlu diperkuat,” timpal Abhieb Syah.
“Menurut ane, ente punya partai berkewajiban mengedukasi politik kepada kader dan masyarakat utk tdk main politik uang. Jgn ulangi pilkada lewat DPRD di zaman orba, banyak mudaratnya, uang hanya beredar di elit. Ngaku!!,” kata CapitalisGanMarc.
*Menurut saya: parpol-lah yg harusnya bubar. Rakyat biar milih sendiri pemimpinnya tanpa parpol,” kata netizen lainnya, Miftakhur Risal.
“Kalau Pingin Gak Ada Kecurangan Di Undi Saja Di Samping Biayanya Sedikit Di Jamin Gak Ada Kecurangan, Sebab Kalau Di Pilih Legislatif Bisa Jadi Kecurangannya Ada Di Balik Tangan 😂,” kata Wisnu.
“Harus nya dipilih langsung oleh rakyat tanpa ada embel2 parpol, perbanyak calon yang maju independen tanpa embel2 parpol, karena selama ini parpol itu sendiri lah yang menyebabkan kepala daerah yang tidak kuat dan mandiri.,” sebut Dyllan Ardiansyah.
“Setuju Gus Ketum, sbg Politisi di ‘kampung’ sy merasakan dinamikanya, mending kita pilih secara demokratis melalui dprd, dg tetap menjaga keterbukaan dan partisipasi publik,” kata Levi Firmansyah. (fajar)