Kaleidoskop 2025: Setahun Jakarta Dipimpin Pramono–Rano Karno Usai Era Pj Gubernur Megapolitan 31 Desember 2025

Kaleidoskop 2025: Setahun Jakarta Dipimpin Pramono–Rano Karno Usai Era Pj Gubernur
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Tahun 2025 menjadi momentum penting dalam sejarah pemerintahan ibu kota Jakarta.
Setelah bertahun-tahun dilalui oleh Penjabat (Pj) Gubernur, akhirnya pemerintahan DKI Jakarta kembali dipimpin oleh gubernur definitif, yakni
Pramono Anung
sebagai Gubernur bersama
Rano Karno
sebagai Wakil Gubernur.
Dengan pergantian ini, kebijakan jangka panjang di berbagai sektor pemerintahan dan pelayanan publik lahir.
Sebelum era Pj, DKI Jakarta dipimpin oleh Anies Baswedan yang menyelesaikan masa jabatan Gubernur hingga 16 Oktober 2022.
Di masa kepemimpinan Anies diwarnai berbagai kebijakan yang dilakukan, mulai dari infrastruktur, program sosial, hingga membuat program identitas seperti pembangunan Jakarta International Stadium (JIS), Rumah DP 0 Rupiah, dan Formula E.
Setelah masa jabatannya berakhir, Pemerintah Pusat tidak langsung menunjuk gubernur definitif baru sesuai mekanisme Pilkada, sehingga DKI memasuki periode jabatan sementara melalui tenaga Penjabat.
Untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan setelah berakhirnya masa Anies Baswedan, kala itu Presiden Joko Widodo menunjuk Heru Budi Hartono sebagai Penjabat
Gubernur DKI Jakarta
pada 17 Oktober 2022.
Heru Budi sebelumnya menjabat Kepala Sekretariat Presiden dan memiliki pengalaman birokrasi yang kuat.
Heru Budi kemudian menjalankan tugasnya selama dua tahun hingga 17 Oktober 2024, fokus utamanya menjaga stabilitas tata kelola pemerintahan serta melanjutkan program-program penting, terutama yang terkait pelayanan dasar dan program transisi pemerintahan.
Menjelang akhir 2024, masa tugas Heru sebagai Pj Gubernur berakhir.
Presiden Joko Widodo kemudian mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 125P tertanggal 16 Oktober 2024 yang memberhentikan Heru Budi Hartono dan mengangkat Teguh Setyabudi sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta yang baru.
Teguh Setyabudi, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil di Kementerian Dalam Negeri, memimpin pemerintahan sementara sejak 18 Oktober 2024.
Penunjukan ini dimaksudkan untuk memastikan kesinambungan proses administratif pemerintahan hingga proses pilkada dan pelantikan gubernur definitif selesai.
Selama masa jabatannya, Teguh berupaya memaksimalkan roda pemerintahan, terutama menjelang momentum pergantian kepemimpinan definitif setelah Pilkada 2024 selesai.
Pergantian kepemimpinan terjadi pada awal 2025, tepatnya Kamis, 20 Februari 2025, ketika Pramono Anung dan Rano Karno resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta secara definitif di Balai Kota Jakarta.
Kepemimpinan ini menjadi babak baru setelah bertahun-tahun Jakarta dipimpin oleh jajaran Penjabat.
Pasangan ini membawa agenda yang lebih terarah untuk pembangunan jangka panjang.
Mereka sempat menyusun 40 program kerja yang diprioritaskan dalam 100 hari pertama masa pemerintahan atau yang disebut “Quick Wins”.
Fokus utamanya mencakup pengendalian banjir, perbaikan transportasi publik, hingga pendidikan.
Sepanjang 2025, apa saja yang Sudah Dijalankan Pramono-Rano?
Pramono-Rano melakukan integrasi antarmoda untuk meredam kemacetan yang telah menjadi problem lama ibu kota.
Untuk menjangkau kawasan yang lebih luas dan meminimalkan kendaraan pribadi, pemerintah memperluas layanan Transjakarta menjadi Transjabodetabek, mencakup rute ke:
* Tangerang Selatan (Blok M – Alam Sutera),
* Bekasi (Vida Bekasi – Cawang),
* Bogor (Bogor – Blok M),
* Sawangan – Lebak Bulus,
* PIK2 – Blok M.
Tujuannya: menurunkan jumlah kendaraan pribadi yang masuk ke Jakarta dari wilayah penyangga.
Sebagai stimulus agar masyarakat beralih ke transportasi umum, ada 15 kelompok masyarakat tertentu yang digratiskan untuk naik moda transportasi Transjakarta, MRT, LRT, dan JakLingko, seperti lansia, penyandang disabilitas, pelajar, tokoh agama, dan pekerja gaji rendah.
Salah satu kebijakan menarik agar mendorong masyarakat naik transportasi umum adalah kewajiban ASN naik transportasi umum setiap Rabu.
Aturan ini dikeluarkan oleh Pramono secara resmi melalui Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 6 Tahun 2025.
Selain urusan transportasi dan kemacetan, Pramono juga menyoroti pengendalian banjir.
Ia menginstruksikan Dinas Sumber Daya Air (SDA) mempercepat pengerukan kali, sungai, waduk, situ, dan embung.
Hingga 12 Desember 2025, volume pengerukan mencapai 856.886 meter kubik yang dilakukan di 1.996 titik, terdiri dari: 850 titik di kawasan Jakarta Timur, 318 titik di Jakarta Barat, 558 titik Jakarta Utara, 103 titik berada di Jakarta Selatan, dan 167 titik ada di Jakarta Pusat.
Selain pengerukan, Pemprov juga membangun waduk/situ/embung baru untuk menambah kapasitas tampung air sekaligus mengurangi limpasan saat hujan puncak.
Lokasinya tersebar di tiga wilayah:
Jakarta Barat: Waduk Aseni, Embung Jaya 25.
Jakarta Timur: Embung Giri Kencana, Embung Bambu Hitam, Embung Jalan Sejuk, Embung Aneka Elok.
Jakarta Selatan: Embung Lapangan Merah, Embung Kemang Utara IX (Dharmajaya), Embung Jagakarsa, Embung Pemuda.
Tujuan utamanya agar genangan berkurang, aliran air lebih terkendali, dan kawasan rawan banjir perlahan ditangani.
Bidang pendidikan juga mendapat perhatian.
Pemerintah memastikan siswa dari keluarga kurang mampu tetap bisa bersekolah melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan kebijakan pemutihan ijazah.
Untuk KJP, pada Tahap I Tahun 2025 tercatat 707.622 siswa, sementara Tahap II Tahun 2025 sebanyak 707.513 siswa.
Angka tersebut mencakup penerima lanjutan dan penerima baru, termasuk siswa yang sudah lulus SLTA.
Rincian Jumlah Penerima (Tahap II Tahun 2025):
– Total: 707.513 peserta didik.
– Penerima Lanjutan (Existing): 622.157 siswa.
– Penerima Baru: 85.356 siswa.
Jumlah Penerima Berdasarkan Jenjang (Contoh Tahap II):
– SD/MI: 249.919 siswa.
– SMP/MTs: 147.341 siswa.
– SMA/MA: 48.876 siswa.
– SMK: 83.403 siswa.
– PKBM: 1.083 siswa.
Selain KJP, Pemprov DKI juga memutihkan 6.050 ijazah sepanjang 2025.
Program ini ditujukan bagi lulusan sekolah menengah swasta yang ijazahnya tertahan karena tunggakan biaya pendidikan.
Pemutihan ijazah tersebut dilakukan secara bertahap.
Pada tahap pertama, pemutihan diberikan kepada 117 siswa.
Tahap kedua menyasar 371 siswa, disusul tahap ketiga sebanyak 820 siswa.
Selanjutnya, tahap keempat dilaksanakan dalam dua gelombang dengan jumlah penerima masing-masing 744 siswa dan 1.238 siswa.
Adapun tahap kelima menjadi tahap dengan jumlah penerima terbanyak, yakni 2.753 siswa.
Sepanjang 2025, beragam program telah dijalankan.
Namun, beberapa masih membutuhkan penyempurnaan.
Evaluasi tahunan ini mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintahan bukan diukur dari banyaknya program yang diluncurkan, melainkan dari manfaat nyata yang benar-benar dirasakan warga Jakarta.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.