Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi menargetkan bisa mengeluarkan 69,51 ribu-167,27 ribu warga dari garis kemiskinan pada 2030 dan ini dinilai bisa tercapai karena kapasitas fiskal daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memadai.
“Alokasi APBD dinilai memadai untuk mendukung pencapaian target tersebut,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno dalam Rapat Kerja Daerah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi DKI Jakarta Triwulan IV 2025 di Balai Kota Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan, jangan ragu untuk membuat rencana asalkan terukur dan terarah serta dijalankan secara tepat sasaran dan terkoordinasi. “Jangan ragu melakukan tender di tahun ini,” katanya.
Dia mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) DKI Jakarta tahun ini bisa mencapai Rp7 triliun dan dana ini bisa digunakan sebagian untuk membantu warga keluarga dari kemiskinan.
Per Maret 2025, tingkat kemiskinan di Jakarta berada pada angka 4,28 persen, lebih tinggi dibandingkan September 2024, yakni sebesar 4,14 persen. Angka ini masih relatif jauh dari target Pemprov DKI Jakarta yang bisa menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 1,82-2,91 persen pada tahun 2030.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.