Tegas, Yunus Wonda Tolak Ekspansi Sawit di Jayapura demi Masyarakat Adat Regional 23 Desember 2025

Tegas, Yunus Wonda Tolak Ekspansi Sawit di Jayapura demi Masyarakat Adat
Tim Redaksi
SENTANI, KOMPAS.com
– Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menambah ekspansi sawit di Papua guna swasembada energi ditanggapi oleh Bupati Jayapura, Yunus Wonda.
“Kalau lahan milik pemerintah provinsi atau kabupaten yang akan ditanam ya silakan saja, tidak akan ada yang melarang karena itu akan menghasilkan bioetanol untuk BBM,” kata
Yunus Wonda
kepada wartawan di Kota Sentani,
Kabupaten Jayapura
, Papua, Selasa (23/12/2025).
Namun, Yunus menegaskan jika penanaman sawit dilakukan di atas lahan milik
masyarakat adat
, maka dirinya tidak akan pernah menandatangani izin pembukaan lahan perkebunan tersebut tanpa persetujuan pemilik ulayat.
“Prinsip saya kalau masyarakat adat setuju untuk buka lahan sawit, saya akan dukung dan buat persetujuan. Tapi kalau masyarakat adat tidak setuju, maka saya tidak tandatangan,” tegas Yunus.
Bupati Yunus mengungkapkan, saat ini ada 11 perusahaan sawit yang beroperasi di Kabupaten Jayapura. Namun, berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hanya tiga perusahaan saja yang mengantongi izin pemerintah sehingga pihaknya akan segera melakukan penertiban.
“Data dari BPK yang punya izin hanya 3 saja, tapi satu perusahaan ada di bawah cagar alam sehingga harus keluar dari situ,” ujarnya.
Yunus menilai sumber daya alam (SDA) di Kabupaten Jayapura belum dikelola maksimal untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Ia pun mengajak masyarakat berdaulat atas hak kepemilikannya dengan mulai mengelola kekayaan alam secara mandiri.
“Tuhan kasih untuk dikelola dan dinikmati, bukan jaga-jaga terus, kita jaga orang lain datang ambil. Jadi mari kelola sumber daya alam yang kita miliki untuk kehidupan kita di tanah ini,” ajaknya.
Di sisi lain, Direktur
WALHI Papua
Maikel Peuki memperingatkan bahwa rencana perluasan lahan sawit berisiko memicu kerusakan lingkungan dan mengulang bencana alam seperti yang terjadi di Sumatera dan Aceh.
“Kehadiran perkebunan sawit akan memutus hubungan masyarakat Papua dengan alam. Kita tahu bahwa alam adalah dapur bagi masyarakat Papua,” ujar Maikel saat ditemui di Abepura.
Menurut pengamatan WALHI, perkebunan sawit di Papua selama ini jarang memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat pemilik tanah adat. Sebaliknya, kehadiran investasi tersebut sering memicu konflik horizontal antara masyarakat, perusahaan, maupun aparat keamanan.
“Kita dari Walhi berharap Pak Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan kembali rencana perluasan sawit di Papua karena tidak pernah memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Yang ada hanya kerusakan lingkungan dan bencana alam bagi masyarakat Papua,” katanya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.