Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengungkapkan banyak pemerintah daerah di luar Pulau Jawa yang kini mendorong pembangunan pusat perbelanjaan sebagai upaya memajukan ekonomi daerah.
Ketua umum APPBI Alphonzus Widjaja, ditemui di Jakarta, Kamis, menyampaikan dari total sekitar 412 pusat perbelanjaan anggota asosiasi, 25 persen berada di Jakarta dan 250 persen di antaranya terpusat di Jawa dan Bali.
Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan pemerataan pusat belanja masih terbatas. Sementara di luar Jawa, khususnya di kota-kota tier 2 dan tier 3, masih banyak daerah yang belum memiliki mal.
“Banyak pemerintah daerah ingin memiliki mal karena di kota-kota tersebut masyarakat harus pergi ke kota besar untuk berbelanja,” kata dia.
“Jika ada mal di daerah sendiri, tentu akan membantu ekonomi lokal, penyerapan tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan daerah,” ujarnya menambahkan.
Alphonzus belum dapat memastikan jumlah mal yang akan dibangun di Indonesia pada tahun depan.
Namun, ia menyebut pembangunan pusat perbelanjaan di kota-kota tier 2 dan tier 3 rata-rata mencapai 5 hingga 6 unit per tahun, dengan ukuran relatif sedang menyesuaikan pasar.
Ia menjelaskan masa konstruksi pembangunan mal umumnya membutuhkan waktu sekitar satu tahun.
Menurut Alphonzus, permintaan pembangunan pusat perbelanjaan di daerah paling banyak datang dari Sulawesi, disusul Kalimantan, kemudian Sumatera, serta wilayah timur seperti Papua.
“Sulawesi, Kalimantan, dan daerah Indonesia Timur lainnya menunjukkan permintaan cukup tinggi untuk pembangunan pusat perbelanjaan,” ujarnya.
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.