Instruksi Pemerintah Pusat Tak Terima Bantuan Asing

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Kota (Pemkot) Medan secara resmi mengembalikan paket bantuan kemanusiaan dari Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) yang sebelumnya telah diterima untuk penanganan bencana. Langkah ini diambil guna menyelaraskan kebijakan daerah dengan regulasi Pemerintah Pusat terkait penerimaan bantuan asing.

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan, keputusan pengembalian ini dilakukan setelah pihaknya berkoordinasi secara intensif dengan kementerian terkait dan lembaga penanggulangan bencana nasional.

“Kita kembalikan ke Uni Emirat Arab. Karena memang pemerintah (pusat) belum atau tidak menerima bantuan dari pihak asing. Jadi kita kembalikan agar nantinya bisa dimanfaatkan lagi, namun untuk Kota Medan saat ini tidak menerima,” jelas Rico Waas saat meninjau salah satu supermarket di Medan Barat, Kamis (18/12/2025).

Keputusan ini bukan tanpa alasan. Rico mengungkapkan, pasca menerima bantuan secara simbolis pada Sabtu (12/12) lalu, Pemkot Medan langsung melakukan pengecekan regulasi ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Pertahanan.

Hasilnya, Pemerintah Pusat menginstruksikan agar seluruh bantuan bencana di wilayah Sumatera dikelola secara mandiri tanpa melibatkan pihak asing untuk saat ini.

“Intinya kita sudah cek tentang regulasi dan penyampaian koordinasi. Bahwasanya memang bantuan ini tidak diterima dulu (melalui jalur asing),” tambah Rico.

Sebelumnya, Wakil Duta Besar UEA, Shaima Al Hebsi, telah menyerahkan bantuan dalam jumlah besar di Posko Gedung PKK Medan. Adapun bantuan yang dikembalikan tersebut meliputi 30 Ton Beras, 300 Paket Sembako, 300 Paket Perlengkapan Bayi, 300 Paket Perlengkapan Ibadah.

Meskipun bantuan tersebut sangat signifikan, Pemko Medan memilih untuk tetap menjaga konsistensi kebijakan luar negeri dan keamanan logistik sesuai arahan Jakarta guna memastikan kemandirian penanganan bencana di tanah air.