Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan realisasi subsidi dan kompensasi listrik bagi masyarakat pada 2025 mencapai sekitar Rp 210 triliun. Angka tersebut mencerminkan komitmen pemerintah menjaga daya beli masyarakat sekaligus stabilitas sektor energi.
Hal itu disampaikan Bahlil saat memaparkan laporan sektor energi kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).
“Dari total subsidi listrik, antara subsidi dan kompensasi untuk 37 golongan, sebanyak 24 golongan menerima subsidi dan 13 golongan menerima kompensasi. Totalnya kurang lebih sekitar Rp 210 triliun untuk subsidi dan kompensasi listrik pada 2025,” ujarnya.
Bahlil menjelaskan, angka tersebut sudah termasuk alokasi sekitar Rp 12 triliun untuk pembayaran diskon tarif listrik yang menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi pada periode Maret, April, dan Mei 2025.
Bahlil menegaskan, realisasi anggaran subsidi dan kompensasi listrik tersebut masih sejalan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang telah ditetapkan dalam nota keuangan pada 17 Agustus 2025. “Ini masih on the track. Belum ada perubahan atau penambahan anggaran, masih sesuai dengan batasan APBN,” tegasnya.
Selain melaporkan subsidi listrik, Bahlil juga menyampaikan perkembangan pemulihan pasokan listrik di wilayah terdampak bencana, yakni Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Utara (Sumut), dan Aceh.
Ia menyebutkan, pemulihan kelistrikan di Sumbar dan Sumbar telah menunjukkan kemajuan signifikan. Sementara itu, di Aceh, pasokan listrik baru mencapai rata-rata 60 megawatt (MW) dari total kebutuhan sekitar 110 MW. Sebagian pasokan listrik di wilayah tersebut masih mengandalkan generator set (genset).
Pemulihan kelistrikan di Aceh, lanjut Bahlil, masih bergantung pada penyelesaian jaringan gardu induk yang progresnya telah mencapai sekitar 80-90%. Pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan tersebut rampung dalam beberapa hari ke depan.
“Kalau ini jadi, maka aliran listrik dari Arun dan Bireuen bisa masuk secara normal, dan transmisi jalur Sumatera sudah bisa connect,” jelas Bahlil.
Meski demikian, normalisasi transmisi belum otomatis membuat seluruh desa langsung teraliri listrik. Bahlil mengungkapkan, masih ada sejumlah desa dengan kerusakan infrastruktur berat, seperti akses jalan yang terputus serta jaringan tegangan rendah dengan tiang listrik yang roboh.
Selain itu, sebagian wilayah Aceh juga masih tergenang banjir. Menurutnya, pemaksaan aliran listrik dalam kondisi tersebut justru berisiko membahayakan masyarakat. “Kalau ini kita paksakan untuk dialiri listrik, itu akan berdampak pada kecelakaan di masyarakat,” pungkas Bahlil.