Bapanas percepat penyaluran bantuan pangan korban banjir di Sumut

Bapanas percepat penyaluran bantuan pangan korban banjir di Sumut

Pemerintah melalui Bapanas terus memperkuat respons penanganan banjir besar di Sumut dengan mempercepat penyaluran bantuan pangan

Jakarta (ANTARA) – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mempercepat penyaluran bantuan pangan bagi daerah terdampak banjir di Sumatera Utara (Sumut) dengan mengakomodir kebutuhan tambahan kabupaten dan kota guna menjaga operasional dapur umum serta memastikan kecukupan pangan masyarakat.

“Pemerintah melalui Bapanas terus memperkuat respons penanganan banjir besar di Sumatera Utara dengan mempercepat penyaluran bantuan pangan bencana alam,” kata Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Astawa ditugaskan langsung oleh Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman agar mengawal langsung proses distribusi bantuan pangan di wilayah Sumatera Utara.

Ia menegaskan pemerintah pusat membuka ruang koordinasi selebar mungkin untuk mempercepat penyaluran bantuan.

“Sesuai amanat Bapak Kepala Bapanas dan juga arahan Bapak Mendagri, kabupaten/kota bisa langsung menyampaikan permintaan kebutuhan tambahan kepada pemerintah pusat. Administrasinya kita permudah tanpa mengurangi prinsip tata kelola yang baik,” ujarnya.

Ia pun meminta daerah dalam status darurat untuk tidak ragu mengajukan kebutuhan pangan sesuai kondisi riil di lapangan.

“Distribusi beras dan pangan pokok digenjot agar dapur umum tetap beroperasi dan masyarakat memiliki jaminan atas kecukupan pangan di masa pemulihan ini,” jelasnya.

Wali Kota Binjai Amir Hamzah melaporkan bahwa Perum Bulog telah menyalurkan 87 ton beras sesuai balasan surat Kepala Bapanas kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor 375/TS.03.03/K/11/2025.

Bantuan itu diperuntukkan bagi 28.739 jiwa di 25 kelurahan pada 5 kecamatan, pascabanjir 26 November 2025 yang sempat membuat tinggi muka air menembus lebih dari 500 cm.

Meski kondisi kini berangsur pulih, kebutuhan pangan masih cukup besar karena warga fokus membersihkan rumah dan fasilitas umum.

Pemkot Binjai juga meminta percepatan distribusi mi instan, telur dan kebutuhan pokok lainnya untuk menutup kekurangan di posko dan dapur umum, mengingat bantuan untuk 500 penerima prioritas dan terealisasi sekitar 80 persen.

Sementara itu, Bupati Langkat Syah Afandin menyampaikan bantuan beras bencana alam yang masuk telah mencapai sekitar 740 ton.

Penyaluran bantuan pangan beras reguler bagi 75.989 Penerima Bantuan Pangan (PBP) juga terus berjalan, dengan realisasi sementara 12.143 PBP dan terus meningkat seiring pemutakhiran data lapangan.

Kabupaten Langkat menjadi salah satu wilayah dengan dampak paling luas meliputi 16 kecamatan, menelan 11 korban jiwa dan mempengaruhi sekitar 490.108 penduduk.

Dengan skala bencana yang besar, stabilitas logistik pangan menjadi kebutuhan mendesak, terutama untuk keluarga yang masih mengungsi dan pekerja yang kehilangan mata pencaharian sementara.

Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, pihaknya bergerak cepat merespons meningkatnya permintaan bantuan pangan dari daerah-daerah yang dilanda banjir di Sumatera.

Sejak laporan awal diterima, Mentan/Kepala Bapanas Amran langsung menginstruksikan percepatan penyaluran pangan pokok agar bantuan segera diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Begitu ada permintaan bantuan dari daerah, langsung kami respon. Tidak boleh menunggu. Stok harus dikirim saat itu juga karena masyarakat membutuhkan pangan hari ini, bukan besok,” tegas Amran.

Adapun hingga saat ini, total permintaan bantuan CPP untuk bencana alam dari kepala daerah baik gubernur dan bupati/walikota yang terdampak bencana di Sumatera mencapai 5.575 ton beras, dengan rincian Sumatera Utara sebanyak 2.391 ton, Aceh 2.522 ton, dan Sumatera Barat 660 ton.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.