Jakarta (ANTARA) – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyatakan arah pembangunan ekonomi nasional kembali merujuk pada rancangan para pendiri bangsa dalam arsip perencanaan pembangunan 1947-1969.
“Arsip itu menunjukkan bahwa koperasi ditempatkan sebagai pilar produksi, distribusi, dan industri sebagaimana dirancang pendiri republik,” kata Ferry usai menghadiri Forum Diskusi Satu Data Indonesia di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan dokumen perencanaan nasional tersebut menjadi dasar penguatan kebijakan koperasi desa, termasuk pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai platform ekonomi rakyat yang dirancang untuk meningkatkan produksi, stabilisasi harga, dan akses layanan dasar.
Ferry menyebut periode 1970–1990 pernah menjadi masa keemasan koperasi ketika berbagai unit usaha koperasi mengelola industri tekstil, batik, susu, hingga perbankan. Namun memasuki era liberalisasi, banyak koperasi melemah akibat kompetisi pasar bebas.
“Ketika mekanisme pasar bebas masuk, peran negara dan koperasi diperkecil sehingga kita seperti disorientasi,” ungkapnya.
Ia menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini mengembalikan fungsi koperasi sebagai pelaku ekonomi rakyat melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang mengamanatkan percepatan pembentukan dan operasionalisasi KDKMP di seluruh desa.
Menurut Ferry, penguatan koperasi desa membutuhkan konsolidasi lintas sektor, termasuk integrasi data nasional, layanan dasar, logistik desa, dan penguatan rantai pasok.
“Koperasi desa harus menjadi pusat produksi dan distribusi masyarakat,” ujar dia.
Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.