Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan penguatan peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai garda terdepan pengelolaan hutan lestari dan pelaksana utama kebijakan transformasi kehutanan, termasuk perluasan akses masyarakat dan pelaksanaan pasar karbon nasional yang telah dibuka.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut Laksmi Wijayanti dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan pembukaan pasar karbon nasional merupakan langkah strategis yang menempatkan Indonesia sebagai aktor penting dalam penyediaan kredit karbon berintegritas tinggi di tingkat global.
“Pemerintah Indonesia menegaskan langkah strategis dalam pembukaan pasar karbon nasional yang kini terhubung dengan mekanisme mandatori dan berstandar tinggi,” kata Laksmi.
“Langkah ini menjadi tonggak penting untuk menjadikan Indonesia sebagai aktor pusat pasar karbon dunia, khususnya dari sektor kehutanan,” ujarnya menambahkan.
Lebih lanjut, Laksmi menjelaskan bahwa keputusan strategis membuka pasar karbon menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara tropis pertama yang mampu menyediakan kredit karbon yang dapat ditelusuri sumbernya.
“Mulai dari konsesi PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan), perhutanan sosial, hutan adat, hingga pemulihan ekosistem di kawasan konservasi,” kata dia.
Kondisi tersebut, lanjut Laksmi, diapresiasi komunitas internasional yang tengah menghadapi stagnasi pasokan karbon kredit berkualitas dari sektor hutan.
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.