Pemda DIY Minta Kejelasan Status Relawan Dapur MBG, BGN: Tak Perlu Dipermasalahkan Yogyakarta 6 November 2025

Pemda DIY Minta Kejelasan Status Relawan Dapur MBG, BGN: Tak Perlu Dipermasalahkan
Tim Redaksi
YOGYAKARTA, KOMPAS.com 
– Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memberikan kejelasan mengenai status relawan yang membantu di dapur SPPG.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, dalam pernyataannya pada Kamis (6/11/2025).
Made menjelaskan bahwa
Pemerintah DIY
melalui Satgas Percepatan Makan Bergizi Gratis (MBG) DIY menyarankan agar SPPG atau Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan kejelasan mengenai status pekerjaan relawan.
“Kami juga menyarankan ini sebagai salah satu keputusan kami dari Satgas DIY, tenaga kerja juga perlu ada
jaminan ketenagakerjaan
,” ujarnya.
Menurut Made, jika relawan memiliki kontrak yang jelas, mereka akan lebih senang untuk mengikuti sertifikasi penjamah makanan.
Sebaliknya, relawan yang tidak memiliki kejelasan kontrak akan mengalami kesulitan.
“Tenaga kerja perlu ada jaminan ketenagakerjaan, penting bagi mereka untuk memperhatikan (SPPG dan BGN), tidak hanya sekadar melengkapi kegiatan mereka saja,” tambahnya.
Made juga mengungkapkan bahwa sebelumnya ada protes dari relawan yang merasa hanya digunakan sekali tanpa adanya kepastian hukum.

“Kemarin kan ada yang protes juga, hanya dipakai sekali sempat protes juga tapi kan tidak ada kekuatan (hukum),” katanya.
Ia menjelaskan bahwa di setiap SPPG, hanya ada tiga orang yang memiliki kontrak resmi, yaitu ketua SPPG, ahli gizi, dan bagian administrasi.
“Selain itu, dibilang relawan itu sekitar 40-an. Ada yang masak, cuci piring,” kata dia.
Relawan di dapur SPPG dibayar per hari dengan nominal kurang lebih Rp 100.000.
“Tujuan dari SPPG ini kan padat karya membuka lapangan kerja. Per hari ini ada 14 ribu sekian (SPPG) tenaga kerja yang diambil, 776.000 masyarakat Indonesia mendapatkan lapangan pekerjaan,” jelasnya.
Dadang menambahkan bahwa ke depan, pihaknya akan memberikan
pelatihan penjamah makanan
kepada relawan yang terlibat untuk meningkatkan keterampilan mereka.
“Kita ini bantu masyarakat yang tidak punya pekerjaan. Tidak perlu dipermasalahkan, justru program ini dampaknya luar biasa dalam membuka lapangan pekerjaan di sekitar dapur. Tidak perlu skill, tidak perlu S1 atau S2. Tapi jabatan tertentu harus dipenuhi, seperti ahli gizi, akuntansi, dan koki yang harus bersertifikat. Lainnya bisa kita latih,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.