Tangerang (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut evaluasi terkait harga dan distribusi minyak goreng rakyat atau MinyaKita masih terus dilakukan hingga melibatkan kajian dari perguruan tinggi.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan pemerintah tidak berhenti melakukan pembahasan terkait dengan harga MinyaKita yang tidak kunjung turun.
“Sedang kita review, karena kita juga sedang menggunakan apa namanya, kajian dari IPB dan Unpad (Universitas Padjajaran). Jadi kita berlandaskan kajian itu. Kita melakukan revisi Pemerintah Menteri Nomor 18 Tahun 2024,” ujar Iqbal di ICE BSD, Tangerang, Banten.
Iqbal mengatakan revisi terkait aturan minyak goreng rakyat tidak bisa dilakukan secara terburu-buru.
Menurut dia, perlu kajian yang mendalam untuk menentukan apa yang perlu untuk diubah, baik terkait harga eceran tertinggi (HET) ataupun pola distribusinya.
“Saya sih maunya secepat mungkin ya, tapi kan kita nggak bisa buru-buru. Kalau misalnya kajiannya nggak ada, kan nanti angkanya ngambil dari langit. Saya juga yang kena nanti,” katanya.
Terkait dengan harga MinyaKita saat ini, Iqbal mengatakan bahwa harga rata-rata nasional masih berada di Rp16.700 per liter atau berada di atas HET yang ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter.
Namun demikian, terdapat dua provinsi yang harganya berada sesuai HET, yakni Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah.
“Yang sesuai HET di dua provinsi ini konsisten nih sampai sekarang tetap Rp15.700 per liter, itu tercapai di provinsi itu. Yang lain tuh ada yang Rp16.000 per liter, ada yang Rp15.000 sekian gitu. Jadinya itu yang kita evaluasi,” katanya.
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.