perlu dibekali keterampilan dan kemampuan produktif memanfaatkan lahan Perhutanan Sosial secara berdaya guna dan produktif
Jakarta (ANTARA) – Program Perhutanan Sosial dari pemerintah dinilai dapat menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat Dayak di tengah tekanan terhadap keberlanjutan hidup mereka.
Hanya saja, menurut pakar lingkungan Sony Keraf, Perhutanan Sosial tidak berhenti sekedar bagi-bagi lahan, namun perlu diintegrasikan dengan Program Pemberdayaan Masyarakat, khususnya di dalam dan di sekitar hutan.
“Kelompok masyarakat di dalam dan di sekitar hutan perlu dibekali dengan keterampilan dan kemampuan produktif dalam memanfaatkan lahan Perhutanan Sosial secara berdaya guna dan produktif,” ujar dia saat menjadi panelis dalam diskusi Lembaga Perempuan Dayak Nasional (LPDN) di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, bekal kemampuan produktif mengolah lahan Perhutanan Sosial dengan berbagai aktivitas ekonomi produktif seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya ikan, masyarakat adat Dayak mampu memenuhi kebutuhan pangan.
Selain itu, tambahnya, juga sekaligus dapat merawat hutan yang masih tersisa, merehabilitasi lahan kritis, sambil tetap menjaga kearifan budaya mereka.
Mantan Menteri Lingkungan Hidup itu menyatakan tekanan terhadap masyarakat Dayak terus meningkat yang mengancam keberlanjutan kehidupan mereka.
Berbagai kebijakan pemerintah seperti larangan pertanian ladang berpindah yang dilakukan masyarakat adat Dayak dengan cara membuka lahan dengan membakar sesuai dengan kearifan tradisional yang dimiliki, larangan mendulang emas secara tradisional atau sekedar mengambil kayu di hutan secara terbatas untuk sumber penghidupan sehari-hari telah menggerus sumber penghidupan masyarakat adat Dayak.
“Oleh karena itu kalau tidak (ada pemberdayaan masyarakat), hutan habis, masyarakat lokal tersingkir dan bergantung pada pemenuhan kebutuhan dari luar. Jadi perhutanan sosial tidak sekadar bagi-bagi lahan yang pada akhirnya juga menyingkirkan masyarakat dari keterkaitannya dengan hutan dan sumber daya lokal,” katanya.
Sementara itu Lembaga Perempuan Dayak Nasional (LPDN), di bawah organisasi Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) menilai adanya peluang pemanfaatan Program Perhutanan Sosial dengan mengembang Sekolah Lapang bagi perempuan dan kaum muda Dayak.
Melalui Sekolah Lapang LPDN, para peserta dibekali dengan pelatihan dan pendampingan dalam berbagai aktivitas ekonomi produktif seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya ikan.
Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Marthin Billa sepakat mendorong berbagai upaya dalam pemberdayaan kepada masyarakat Dayak, khususnya perempuan.
“Optimalisasi potensi sumber daya alam untuk masyarakat adat Dayak harus terus dilakukan agar tercapai kesejahteraan dan kemandirian, salah satunya melalui pendekatan Sekolah Lapang,” ujarnya.
Dengan bekal kemampuan produktif dari Sekolah Lapang, katanya, masyarakat dibantu untuk memperoleh sumber pembiayaan bagi aktivitas ekonomi produktifnya baik melalui Koperasi milik LPDN ataupun sumber pendanaan dari lembaga pembiayaan seperti perbankan, bantuan pemerintah atau bantuan lembaga-lembaga mitra lainnya.
Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.