Ketika logika politik lebih dominan daripada logika ekonomi, kebijakan harga kehilangan fungsi stabilisasinya
Jakarta (ANTARA) – Politisasi perberasan menjadi semacam gejala lama yang masih saja kerap terjadi di negeri agraris ini.
Dalam praktiknya, isu beras sering dijadikan alat untuk mencapai tujuan politik, baik melalui pengaturan harga, distribusi, maupun produksi. Padahal, beras semestinya menjadi komoditas strategis yang berfungsi menjaga ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan kestabilan sosial-ekonomi masyarakat.
Saat beras dijadikan instrumen politik, kepentingan rakyat kerap terpinggirkan, dan kebijakan pangan kehilangan arah keberpihakan.
Dalam konteks Indonesia, politisasi perberasan tampak dalam berbagai kebijakan yang berkaitan dengan stok, harga, distribusi, dan data produksi.
Penggunaan stok beras sebagai alat politik misalnya, dapat dilakukan untuk mengatur harga atau mempengaruhi opini publik.
Dalam sejarah pemerintahan, praktik seperti ini pernah muncul ketika pasokan beras dikendalikan bukan semata-mata karena pertimbangan logistik, melainkan demi menjaga stabilitas politik.
Stok beras dapat diarahkan untuk menenangkan pasar atau memenangkan simpati rakyat dengan harga murah. Namun, pada saat yang sama bisa juga digunakan untuk mempengaruhi persepsi petani melalui kebijakan harga tinggi.
Kebijakan harga beras yang seharusnya berfungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan petani dan konsumen, terkadang justru menjadi sarana untuk meningkatkan popularitas kelompok tertentu.
Penetapan harga yang terlalu rendah memang bisa menenangkan publik, tetapi merugikan petani yang tidak memperoleh nilai jual yang layak. Sebaliknya, harga yang terlalu tinggi dapat menekan daya beli masyarakat.
Ketika logika politik lebih dominan daripada logika ekonomi, kebijakan harga kehilangan fungsi stabilisasinya. Padahal, keseimbangan antara produsen dan konsumen merupakan kunci bagi sistem pangan yang sehat dan berkelanjutan.
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.