Adi menegaskan, tokoh-tokoh senior PPP memiliki peran sentral dalam meredakan konflik. Kehadiran mereka diyakini bisa menjembatani komunikasi dan menyatukan dua kubu yang kini bersaing memperebutkan kursi ketua umum.
“Hanya dengan cara ini PPP bisa solid kembali. Jika tidak, tentu menghadapi Pemilu 2029 bisa berat,” urainya.
Lebih jauh, Adi mengingatkan sejarah panjang PPP memang kerap diwarnai konflik internal. Pola berulang ini sering kali merugikan partai dalam kontestasi politik nasional.
“PPP relatif sering terjadi konflik yang dalam banyak hal tak menguntungkan untuk soliditas internal,” tegasnya.
Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara yang memimpin sidang Muktamar X di Ancol, menegaskan hasil Muktamar X menyatakan bahwa ketua umum terpilih secara aklamasi adalah Mardiono.
Amir Uskara mengatakan, dirinya membacakan tata tertib (tatib) pemilihan ketua umum pada Muktamar X. Adapun tatib Muktamar X berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) hasil Muktamar IX 2020 di Makassar. AD/ART menetapkan bahwa calon ketua umum harus menjadi pengurus harian DPP selama lima tahun atau satu periode atau ketua DPW minimal satu periode.
“Karena terkunci di situ, tadi malam pasal 11 saya bacakan bahwa pemilihan harus dihadiri peserta muktamar,” ujar Amir Uskara di kediaman Mardiono di bilangan Permata Hijau, Jakarta Selatan, Minggu (28/9).
Dia menuding pihak dari Romahurmuziy yang mengusung Agus Suparmanto berada di dalam arena muktamar. Hanya saja mereka tidak setuju Mardiono dipilih lagi dan memaksakan Agus Suparmanto menjadi ketua umum. “Tidak pernah terjadi di PPP orang luar partai bisa jadi ketum,” tegasnya.