DPRD Jabar Usul Anggaran Alokasi Bantuan Rutilahu hingga Infrastruktur Naik

Lebih lanjut, Iwan mendorong agar penyusunan bantuan keuangan dilakukan secara transparan dan adil. Ia mengusulkan agar formula baku dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengacu pada indikator kinerja dan kebutuhan nyata, bukan semata pertimbangan politis.

“Pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab besar terhadap seluruh masyarakat di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Karena itu, prinsip keadilan fiskal harus menjadi landasan utama dalam menyalurkan bantuan keuangan agar manfaatnya benar-benar dirasakan merata oleh seluruh warga,” jelasnya.

Menurutnya, skema bantuan saat ini masih terlalu bergantung pada usulan daerah dan belum merata. Bahkan sempat terjadi penghentian bantuan pada tahun-tahun sebelumnya karena alasan efisiensi anggaran. Ia berharap stigma mengenai bantuan berbasis kedekatan politik segera dihapuskan, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan transparansi anggaran.

Iwan menegaskan bahwa DPRD Jabar siap dilibatkan secara aktif dalam merumuskan formula bantuan keuangan yang berkeadilan.

“Kami siap mengawal, mengawasi, bahkan menyusun regulasi bersama agar anggaran provinsi benar-benar menyentuh rakyat di bawah,” katanya.

Ia percaya bahwa dengan kerja sama dan political will yang kuat, ke depan tidak akan ada lagi daerah yang merasa tertinggal atau dianaktirikan.

“Pemerataan bantuan keuangan akan memperkuat daya saing, mempercepat pertumbuhan, dan membangun masa depan Jawa Barat yang lebih sejahtera dan berkeadilan,” pungkasnya.