Sepak Terjang Bupati Pati Sudewo yang Kontroversial

Di sisi lain, PLT Sekda Pati, Riyoso mengakui memerintahkan Satpol PP untuk memindahkan Posko Donasi Aksi 13 Agustus yang berlokasi di depan Kantor Bupati Pati.

Langkah itu dilakukan Riyoso untuk mempersiapkan area dan rute yang bakal dilintasi Kirab Boyongan Hari Jadi Kabupaten Pati ke-702. Tujuannya agar acara kirab lima tahunan sekali ini, berjalan aman, lancar dan kondusif.

Menurut Riyoso, aspirasi warga tetap dihargai, namun harus tertib agar tidak memicu provokasi. Pihaknya menegaskan bahwa apa yang dilakukannya sudah sesuai prosedur, dimana Satpol PP sudah dilengkapi surat tugas resmi.

“Aspirasi itu tidak masalah. Tapi kalau sampai ada kata-kata pembohong, penipu, saya khawatir akan memicu provokasi dan akhirnya bentrok antar pendukung,” tegas Riyoso kepada Liputan6.com.

Riyoso meyebut, Pemkab Pati mencatat sudah ada lebih dari 35 desa yang melunasi PBB hingga saat ini. Kepada masyarakat yang merasa keberatan membayar PBB, Riyoso menyarankan warga mengajukan keringanan yang bisa diajukan secara prosedural.

“Kalau merasa keberatan (Membayar PBB-P2), bisa mengajukan keringanan dengan kewajaran,” tukasnya.

Alasan Kenaikan Tarif PBB P2

Sementara itu, munculnya kebijakan kenaikan tariff PBB P2 dilakukan Bupati Sudewo melalui serangkaian rapat. Sudewo mengklaim bahwa dana negara yang dikelola Pemkab Pati, dimanfaatkan langsung untuk membangun berbagai fasilitas umum di wilayah Bumi Mina Tani.

Penegasan itu diungkapkan Sudewo saat rapat intensifikasi PBB-P2 tahun 2025, bersama para camat dan anggota Paguyuban Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati) di Kantor Bupati Pati.

Menurut Sudewo, dana negara yang dikelola oleh Pemkab Pati dimanfaatkan langsung untuk membangun berbagai fasilitas umum di wilayah Bumi Mina Tani. Sebab pembangunan di Pati, bersifat berkelanjutan dan tidak bisa berhenti hanya pada tahun 2025 saja.

Hal itu dikatakan Bupati Sudewo, merespon kritik pedas masyarakat yang mempertanyakan urgensi penarikan PBB-P2 Tahun 2025 sebesar 250 persen.

Dalam rapat ini dihadiri Wakil Bupati Pati, Kepala BPKAD, Kepala DPUTR Kabupaten Pati, para camat, anggota Paguyuban Kepala Desa se-Kabupaten Pati) dan perwakilan kepala desa.

“Kalau ada yang nanya uang negara untuk apa kok masih narik pajak, tanyanya jangan ke saya, tanya ke pemerintah sebelumnya. Kalau saya, saya gunakan untuk membangun jembatan, jalan, renovasi masjid, perbaikan RSUD, renovasi GOR,” tegas Sudewo.

Menurut Sudewo, pembangunan di Pati bersifat berkelanjutan dan tidak bisa berhenti hanya pada tahun anggaran 2025 saja. Bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat tidaklah mencukupi.

“Yang membangun Kabupaten Pati adalah orang Pati sendiri. Pemerintah pusat hanya membantu. Kalau kita sendiri tidak ikut berpartisipasi, berarti kita tidak bertanggung jawab pada pembangunan daerah kita sendiri,” katanya.

Sudewo juga mengungkapkan, selama 14 tahun terakhir tidak pernah ada penyesuaian tarif PBB.

“Pemimpin mana pun pasti ingin meningkatkan pendapatan daerah. Kalau ditanya kenapa tidak bertahap, ya bertahapnya harusnya dari dulu, dari 2011. Karena tidak dilakukan, sekarang dampaknya besar,” terang Sudewo.

Sudewo juga mengakui, seluruh unsur pemerintahan di tingkat bawah, termasuk camat dan kepala desa, telah menerima dan memahami kebijakan penyesuaian tarif PBB-P2 ini.

“Tidak ada dinamika. Alhamdulillah sudah clear dan semua bisa menerima. Kepala desa juga sudah koordinasi dengan perangkat, semuanya sudah disosialisasikan,” ungkapnya.

Jika masyarakat menemukan data pajak yang terlihat naik sangat tinggi melalui tautan daring (link) pembayaran, imbuh Sudewo, hal itu disebabkan data sebelumnya yang belum diperbarui sepenuhnya.

“Itu memang sudah terlanjur seperti itu, dan sekarang sedang proses cetak ulang yang direvisi. Tetapi yang akurat adalah kebijakan yang sekarang. Semuanya 250 persen, kecuali yang sudah ada penyesuaian sebelumnya karena transaksi jual beli,” terang Sudewo.

Namun demikian, Sudewo menegaskan bahwa dirinya tidak kaku menjalankan hitungan Perda Nomor 1 Tahun 2024 yang bisa memicu kenaikan hingga ribuan persen.

“Saya tidak menaikkan (tariff PBB-P2) sebanyak itu. Justru saya ini bijaksana,” tutupnya.