Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Anita Jacobah Gah mengunjungi SMP Negeri 8 Kota Kupang, NTT pasca-keracunan massal di sekolah itu.
Usai mendengar kronologi yang diceritakan kepala sekolah SMPN 8 Maria Th. Roslin S. Lana, Anita Gah mendesak agar pihak vendor atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) bertanggungjawab.
Anita menuntut vendor atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait agar dapat bertanggung jawab secara terbuka kepada publik.
Ia mengatakan, kasus di NTT ini bisa berdampak pada keraguan publik terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
“Saya minta pemerintah buka ke publik vendornya siapa, laporlah, ini kan uang rakyat, tidak boleh tutup-tutupi. Kalau warga menilai program ini jelek kan kasihan, padahal pengawasannya yang kurang hati-hati,” ujarnya.
Ia mendesak Pemerintah Kota Kupang untuk transparan dan mengevaluasi vendor terkait. Ia ingin program ini berjalan lebih baik lagi sehingga para siswa dan orang tua yakin program ini bermanfaat.
Kurangnya pengawasan terhadap program unggulan di lapangan, membuat kasus seperti ini terjadi. Karena itu, ia mendorong orang tua melaporkan kasus ini untuk proses secara hukum.
“Vendor harus diungkap, ini menyangkut nyawa anak-anak. Pemerintah jangan tutup-tutupi, ini uang rakyat. Saya akan bawa ini ke rapat di DPR RI biar dievaluasi,” tutup Anita.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5296919/original/062394700_1753627631-MBG_di_NTT.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)