Ahmad Luthfi Usulkan Rp 73 Triliun ke DPR untuk Pembangunan Infrastruktur Jateng, Apa Saja Rinciannya? Regional 25 Juli 2025

Ahmad Luthfi Usulkan Rp 73 Triliun ke DPR untuk Pembangunan Infrastruktur Jateng, Apa Saja Rinciannya?
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
— Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajukan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp 73,1 triliun kepada pemerintah pusat melalui
Komisi V DPR RI
.
Usulan tersebut disampaikan secara simbolis kepada Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, dalam forum kunjungan kerja masa reses DPR di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, pada Jumat (25/7/2025).
Usulan anggaran ini mencakup 80 kegiatan prioritas yang terbagi dalam empat sektor utama, yaitu 44 kegiatan di sektor jalan dan jembatan, 28 kegiatan di sektor sumber daya air, 6 kegiatan penyediaan air minum, dan 2 kegiatan di sektor sanitasi dan limbah.
“Kami mohon Komisi V bisa ikut mengawal ini, agar usulan-usulan kami masuk menjadi program nasional,” ujar Luthfi dalam keterangan tertulis.
Beberapa proyek besar yang diusulkan antara lain penanganan rob dan banjir di Sayung, Demak, melalui pembangunan Giant Sea Wall sepanjang 20,2 km, kolam retensi, dan sistem pompa, dengan total nilai sekitar Rp 1,7 triliun.
Selain itu, terdapat juga usulan peninggian Jalan Kaligawe Semarang sepanjang 5 km menuju kawasan industri PT Polytron dengan estimasi anggaran Rp 139 miliar untuk periode 2025–2027.
Proyek lainnya termasuk pengendalian banjir rob di Sungai Bermi–Meduri Pekalongan yang membutuhkan anggaran sebesar Rp 785 miliar, serta penanganan rob di Kabupaten Pemalang senilai Rp 105,5 miliar.
Luthfi menegaskan bahwa pengajuan anggaran ini mencerminkan keseriusan Pemprov Jateng dalam menangani berbagai persoalan infrastruktur yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.
Ia menjelaskan bahwa alokasi
anggaran infrastruktur
di Jawa Tengah hanya sekitar 15 persen dari total APBD, sehingga keterlibatan pemerintah pusat sangat penting untuk mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Luthfi menekankan pentingnya pendekatan pembangunan yang kolaboratif lintas sektor dan kewenangan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa.
“Kita nggak boleh membangun dengan ego sektoral. Kami hadirkan semua: pusat, provinsi, kabupaten, bahkan sampai desa. Semua harus duduk bareng menyelesaikan problem bersama-sama,” tegasnya.
Ia juga memastikan bahwa seluruh usulan telah disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dan sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029.
Forum ini dihadiri oleh pejabat dari kementerian teknis mitra Komisi V, para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, serta jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Tengah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.