Dedi Mulyadi Siap Ambil Risiko Usai Kebijakannya soal Pendidikan Tuai Pro Kontra

Sebelumnya, sejumlah sekolah swasta di Jawa Barat mengeluhkan kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkait penambahan rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri untuk tahun ajaran 2025/2026.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat, Purwanto mengaku tak masalah apabila sekolah swasta menunda penyelenggaraan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Sebagaimana diketahui, pelaksanaan MPLS untuk siswa SMA/SMK di Jawa Barat dimulai pada Senin, 14 Juli 2025. Meski demikian, Purwanto menyebut pelaksanaan MPLS merupakan kewenangan masing-masing sekolah.

“Iya gak apa-apa. Penyesuaian aja, tergantung satuan pendidikannya masing-masing kan,” katanya di Bandung pada Kamis, 10 Juli 2025.

Apabila alasan penundaan MPLS karena menunggu terpenuhinya kuota peserta didik, Purwanto juga mempersilakan.

“Otonomi sekolah gitu lah. Kalau mereka mau nunggu MPLS-nya sampai 30 (siswa), ya enggak apa-apa. Silakan, gimana mereka, mau integrasi pembelajaran juga enggak apa-apa,” kata dia.

Sementara itu, Dedi Mulyadi mengeklaim Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat juga telah menyiapkan anggaran untuk mendukung kebijakan itu. Adapun terkait jumlah siswa, dia menyebut tidak semua kelas akan diisi oleh 50 siswa.

“Kemudian nanti di perubahan anggaran ini saya sudah menghitung berapa kebutuhan kursi, berapa kebutuhan jumlah bangunan. Jadi yang nanti muridnya 50 itu nanti ditambah bangunannya, sehingga nanti ada 35, ada 30, ada 25, rasionya seperti itu,” dia menjelaskan.

Penulis: Arby Salim