“Tarif 19 persen untuk barang ekspor Indonesia ke AS, sementara AS bisa mendapat fasilitas nol persen sebenarnya punya risiko tinggi bagi neraca dagang Indonesia,” ungkap Bhima dilansir jpnn, Rabu (16/7).
Bhima tidak menampik jika kebijakan tarif ini memang sedikit akan menguntungkan ekspor produk alas kaki, pakaian jadi, CPO, dan karet.
Namun dia memastikan, impor produk dari AS akan membengkak, salah satunya sektor migas, produk elektronik, suku cadang pesawat, serealia (gandum dsb), serta produk farmasi. “Tercatat sepanjang 2024, total impor lima jenis produk ini mencapai USD 5,37 miliar setara Rp87,3 triliun,” beber Bhima.
Bhima memastikan, AS akan untung besar dari penetrasi ekspor gandum ke Indonesia karena tarif nol persen. Konsumen mungkin senang harga mie instan, dan roti bakal turun, tetapi produsen pangan lokal terimbas dampak negatifnya.
Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya mendorong akses pasar ke Eropa sebagai bentuk diversifikasi pasar paska EUI-CEPA disahkan. “Begitu juga dengan pasar intra-ASEAN bisa didorong. Jangan terlalu bergantung pada ekspor ke AS karena hasil negosiasi tarif tetap merugikan posisi Indonesia,” ungkap Bhima.
Pemerintah juga harus memonitor pelebaran defisit migas, menekan kurs rupiah dan menyebabkan postur subsidi RAPBN 2026 untuk energi meningkat tajam.
“Alokasi subsidi energi 2026 yang sedang diajukan pemerintah Rp 203,4 triliun, tentu tidak cukup. Setidaknya butuh Rp 300-320 triliun. Apalagi ketergantungan impor BBM dan LPG makin besar,” kata Bhima.