Palu, Beritasatu.com – Harga beras di Sulawesi Tengah (Sulteng) melonjak tajam hingga mencapai Rp 16.000 per kilogram, membuat warga menjerit. Ironisnya, kualitas beras yang beredar justru memburuk, pecah, kusam, dan cepat basi.
Lebih parah lagi, Perum Bulog Sulteng dinilai tertutup karena tidak memberi kejelasan kepada publik. Sementara itu, pengawasan pemerintah provinsi pun terlihat minim.
Pantauan Beritasatu.com di beberapa pasar tradisional, seperti Pasar Masomba, Pasar Inpres Manonda Palu, serta pasar di Donggala, Sigi, Parigi Moutong, dan Morowali menunjukkan harga beras medium kini melonjak ke Rp 14.000-Rp 16.000 per kilogram (kg). Kenaikan tersebut terbilang tinggi karena pada bulan lalu masih berada kisaran Rp 13.500 per kg.
Upaya konfirmasi kepada Kepala Bulog Sulteng Elis Nurhayat tidak membuahkan hasil. Staf Bulog hanya memberikan jawaban singkat tanpa informasi detail.
“Pimpinan masih sibuk, belum bisa ditemui,” ujar staf Bulog, tanpa penjelasan soal penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP) maupun distribusi beras SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan).
Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Celebes Ahmad HT menyebut, lonjakan harga disertai penurunan kualitas beras sebagai bukti buruknya tata kelola pangan dan gagalnya pengawasan distribusi beras di Sulteng.
“Harga naik gila-gilaan sampai Rp 16.000, tetapi berasnya pecah dan cepat rusak. Bulog sangat tertutup. Rakyat hanya dapat sisa, bukan solusi,” tegasnya, Sabtu (12/7/2025).
Ahmad juga menyoroti program SPHP yang dinilai gagal menjangkau masyarakat miskin karena minimnya transparansi dan informasi distribusi. Ia mendesak gubernur dan DPRD Sulteng untuk memanggil Bulog dan Disperindag secara resmi agar masyarakat tidak terus jadi korban sistem yang amburadul.
Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Sulteng Donny Iwan Setiawan membenarkan harga beras memang mengalami kenaikan di sejumlah wilayah. “Kami masih dalam tahap koordinasi lintas sektor,” ujar Donny singkat, tanpa menyebut langkah konkret yang akan dilakukan untuk mengatasi krisis harga beras ini.
Sementara itu, warga terus mendesak tindakan cepat, bukan hanya koordinasi tanpa hasil. “Beras kualitas jelek, harganya seperti premium. Ini memalukan,” keluh Ahmad HT.
Kondisi ini menjadi sinyal kuat bagi pemerintah pusat untuk segera mengevaluasi kinerja Bulog di daerah serta memperkuat sistem pengawasan distribusi pangan. Jika tidak, masyarakat akan terus menjadi korban kelalaian dan ketertutupan birokrasi.