Bupati Luwu Tegaskan Akan Copot Kepsek yang Kedapatan Pungli pada SPMB 2025 Makassar 23 Juni 2025

Bupati Luwu Tegaskan Akan Copot Kepsek yang Kedapatan Pungli pada SPMB 2025
Tim Redaksi
LUWU, KOMPAS.com
–
Bupati Luwu
, Sulawesi Selatan, Patahuddin, melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan
Sistem Penerimaan Murid Baru
(SPMB) tahun ajaran 2025.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa proses penerimaan siswa berlangsung secara transparan dan bebas dari praktik
pungutan liar
(pungli) serta gratifikasi.
Kepala Dinas Pendidikan Luwu, Andi Palanggi, menyampaikan bahwa pengawasan tersebut ditegaskan oleh Patahuddin saat pertemuan mereka di Rumah Jabatan Bupati Luwu, Kecamatan Belopa Utara, pada Senin (23/6/2025).
“Tadi pak Bupati sudah menegaskan agar tidak ada pungli maupun gratifikasi selama proses SPMB berlangsung. Hal ini juga sejalan dengan Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 yang secara tegas melarang pihak sekolah menerima gratifikasi dari orang tua siswa,” ujarnya.
Andi Palanggi menambahkan bahwa Bupati Luwu tidak akan ragu untuk memberikan sanksi tegas kepada kepala sekolah atau panitia yang terbukti melanggar aturan.
“Pak Bupati sudah menyampaikan dengan sangat tegas. Bila ada kepala sekolah atau panitia SPMB yang kedapatan melakukan pungli atau menerima gratifikasi, maka beliau tidak akan ragu menurunkannya menjadi guru biasa,” ucapnya.
Proses SPMB di Luwu dijadwalkan berakhir pada 30 Juni 2025.

Untuk jenjang SMP, terdapat empat jalur pendaftaran, yakni jalur domisili, prestasi, mutasi, dan afirmasi.
Sementara itu, jenjang SD hanya menggunakan tiga jalur, tanpa jalur afirmasi.
Meskipun demikian, hingga H-7 penutupan pendaftaran, sejumlah sekolah masih mengalami kekurangan calon siswa baru.
“Beberapa sekolah masih minim pendaftar. Ini karena jumlah lulusan di wilayah sekitar sekolah yang memang sedikit. Selain itu, pemanfaatan jalur afirmasi, mutasi, dan prestasi juga masih rendah. Contohnya ada di daerah Lamasi dan SD Labbucae,” jelas Andi Palanggi.
Untuk meningkatkan minat masyarakat dalam mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah negeri, Pemerintah Kabupaten Luwu mengandalkan program
seragam gratis
yang telah dicanangkan oleh Bupati Patahuddin.
“Program seragam gratis dari Pak Bupati diharapkan bisa menambah motivasi orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya. Namun, sekolah juga tetap diwajibkan mematuhi seluruh ketentuan dalam menerima siswa,” tuturnya.
Sebagai informasi, saat ini terdapat 103 SMP negeri di Kabupaten Luwu dengan kapasitas ruang kelas sebanyak 32 siswa, sehingga total daya tampung mencapai 7.360 siswa.
Sementara itu, untuk jenjang SD terdapat 278 sekolah negeri dengan kapasitas 28 siswa per ruang kelas dan total daya tampung 9.744 siswa.
Data tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Nomor: 892/Disdik/Set/IV/2025 tentang Daya Tampung dan Pembagian Wilayah Berdasarkan Domisili Sistem Penerimaan Murid Baru Tingkat SD dan SMP di Kabupaten Luwu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.