DPRD Jateng Sebut Anggaran Tanggul Demak Dihapus, Pemerintah Janji Proyek Raksasa di Pantura Regional 17 Juni 2025

DPRD Jateng Sebut Anggaran Tanggul Demak Dihapus, Pemerintah Janji Proyek Raksasa di Pantura
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com – 
DPRD Jawa Tengah mengungkapkan kekecewaan usai pemerintah pusat menghapus usulan anggaran Rp 1,7 triliun untuk pembangunan tanggul di pesisir Demak. Padahal, wilayah seperti Sayung, Bedono, hingga Bonang terus terendam rob.
Di sisi lain, pemerintah pusat menjanjikan proyek
tanggul laut
raksasa yang membentang dari Banten hingga Jawa Timur, namun realisasinya belum jelas bagi warga terdampak.
Penghapusan usulan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun itu disampaikan oleh Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Ida Nur Saadah.
Ia menegaskan bahwa penghapusan anggaran sangat mengecewakan warga pesisir Demak, terutama mereka yang sudah bertahun-tahun terdampak banjir rob di wilayah Sayung, Bedono, hingga Bonang.
“Bupati sudah mengajukan tanggul laut, nilainya sekitar Rp1,7 triliun. Oleh Banggar (badan anggaran) itu dibintang, kemudian hilang. Kemudian juga dari Kementerian Keuangan juga menghapus dari anggaran tersebut,” ungkap Nur Saadah saat ditemui di kantornya, Senin (16/6/2025).

Menurutnya, keputusan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat belum menunjukkan keseriusan dalam menangani persoalan rob yang telah berlangsung lama.
Sebagai bentuk kekecewaan, warga menggelar aksi doa bersama di jalan Pantura, Sayung, pada Minggu (15/6/2025).
Aksi spiritual ini diinisiasi oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Demak dan diikuti oleh ratusan warga serta tokoh masyarakat.
“Kemarin ketika masyarakat sudah jenuh menunggu, kemudian masyarakat berinisiatif untuk melakukan doa bersama. Tujuannya mengetuk hati para pemimpin yang ada di Jakarta,” ujarnya.
Nur Saadah menegaskan bahwa doa bersama itu mencerminkan besarnya harapan masyarakat agar pemerintah benar-benar menyelesaikan akar persoalan rob.
“Usaha yang dilakukan Komisi D, utamanya kami dari Dapil Demak, Kudus, Jepara itu memang belum mendapatkan respon yang baik oleh pemerintah pusat. Nah, saya sangat mendukung,” tegasnya.
Ia mengungkapkan bahwa Komisi D telah memperjuangkan pembangunan tanggul laut sebagai solusi permanen sejak tahun 2016. Namun, hingga kini, proyek tersebut belum terealisasi, sementara penurunan muka tanah terus memperparah kondisi pesisir.
“Saya melihat satu-satunya jalan ya harus ada pembangunan siwal yang permanen dan itu tentunya diutamakan di daerah Sayung dan sekitarnya sampai ke Moro Demak dan Bonang,” ujar dia.
Nur Saadah terus mendesak pemerintah pusat untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait pembentukan Badan Otorita khusus pembangunan
tanggul laut Pantura
Jawa.
Ia berharap wilayah Demak menjadi prioritas utama, mengingat tingkat genangan semakin parah.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyampaikan bahwa, pemerintah pusat tengah menyiapkan proyek tanggul laut raksasa yang akan membentang sepanjang Pesisir Utara Jawa, dari Banten hingga Jawa Timur.
Proyek ambisius ini digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, sebagai langkah nyata menyelamatkan wilayah-wilayah rawan rob, terutama Demak dan Semarang yang menjadi prioritas utama penanganan.
“Kalau bicara Rob, tidak hanya Jakarta karena penurunan tanah, tidak hanya Semarang. Tetapi sepanjang pantai utara. Otomatis Demak, Pekalongan, Jepara, dan Rembang menjadi satu kesatuan yang harus ditangani bersama,” ujar Dody di Pantura Sayung, Minggu (15/6/2025), dalam acara doa bersama warga Nahdlatul Ulama (NU) Demak, Jawa Tengah, Minggu (15/6/2025).
Dody mengatakan, gagasan tanggul laut sepanjang Pesisir Utara sudah dipikirkan Prabowo sebelum jadi presiden. Belum lama ini hal tersebut juga disampaikan Prabowo dalam sebuah forum internasional.
Dia juga menyinggung Tol Semarang-Demak Seksi ll yang memiliki fungsi sebagai tanggul di Kecamatan Sayung, selambat-lambatnya akan selesai pada akhir tahun 2027.
“Perlu waktu untuk menyelesaikan semua pekerjaan fisik ini, doa tetap diperlukan agar semuanya berjalan lancar. Tepat waktu,” ujarnya.
Menurut Dody, Gubernur Jawa Tengah, juga telah mengusulkan tambahan tanggul laut sepanjang 20 kilometer untuk menangani banjir rob Demak hingga perbatasan Jepara.
“Kita akan kaji bersama-sama, kemudian akan kita usulkan DPR teruskan Pak Presiden,” ujarnya lagi.
Dia menegaskan, banjir rob di pesisir menjadi prioritas bersama supaya kejadian masyarakat kehilangan tanah dan tempat tinggal tidak terulang.
Indonesia juga membuka peluang kerja sama dengan Belanda untuk membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall sepanjang 500 kilometer di Pantai Utara Jawa.
Proyek ini diperkirakan menelan biaya hingga 80 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 1.297 triliun.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengatakan Belanda punya pengalaman panjang dalam pembangunan tanggul dan pengelolaan wilayah pesisir.
“Proyek ini lebih dari sekadar pertahanan terhadap banjir dan penurunan tanah. Ini adalah undangan untuk menciptakan koridor pertumbuhan Indonesia berikutnya,” ujar Anindya dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Hubungan Ekonomi Luar Negeri Belanda Michiel Sweers di Jakarta, Senin (16/6/2025), seperti dilansir
Antara.
 
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.