Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah telah menetapkan pagu indikatif belanja kementerian dan lembaga (K/L) dalam APBN 2026 sebesar Rp 1.157,77 triliun. Data ini menunjukkan bagaimana anggaran kementerian dan lembaga akan dialokasikan untuk mendukung berbagai program strategis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Badan Gizi Nasional mengejutkan banyak pihak dengan menjadi K/L dengan anggaran terbesar pada 2026, mencapai Rp 217,86 triliun. Mayoritas anggaran ini dialokasikan untuk program pemenuhan gizi nasional, sebesar Rp 210,4 triliun. Sisanya, Rp 7,45 triliun, digunakan untuk program dukungan manajemen.
Kementerian Pertahanan, yang sebelumnya kerap menempati posisi puncak, kini berada di peringkat kedua dengan anggaran Rp 167,4 triliun. Dana ini dialokasikan untuk program dukungan manajemen, modernisasi alutsista, kesejahteraan prajurit, dan tugas operasional TNI.
Sementara itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada di posisi ketiga dengan pagu indikatif belanja Rp 109,67 triliun. Anggaran ini sebagian besar digunakan untuk dukungan manajemen dan modernisasi alat material khusus.
Kementerian dan Lembaga dengan Anggaran Terbesar
Berdasarkan dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, berikut daftar 10 kementerian dan lembaga dengan anggaran terbesar pada 2026:
1. Badan Gizi Nasional (BGN) – Rp 217,86 triliun
Program pemenuhan gizi nasional: Rp 210,4 triliun
Program dukungan manajemen: Rp 7,45 triliun
2. Kementerian Pertahanan – Rp 167,4 triliun
Program dukungan manajemen: Rp 75,67 triliunProgram modernisasi alutsista, non-alutsista, dan sarpras pertahanan: Rp 71,91 triliunProgram profesionalisme dan kesejahteraan prajurit: Rp 13,84 triliunProgram pelaksanaan tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI): Rp 3,14 triliunProgram riset, industri, dan pendidikan tinggi pertahanan: Rp 2,49 triliunProgram pembinaan sumber daya pertahanan: Rp 293,1 miliarProgram kebijakan dan regulasi pertahanan: Rp 24,7 miliar
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) – Rp 109,67 triliun
Program dukungan manajemen: Rp 71,63 triliunProgram modernisasi alat material khusus (almatsus) dan sarana prasarana Polri: Rp 17,73 triliunProgram pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat: Rp 14,78 triliunProgram penyelidikan dan penyidikan tindak pidana: Rp 3,57 triliunProgram profesionalisme sumber daya manusia (SDM) Polri: Rp 1,92 triliun
4. Kementerian Kesehatan – Rp 104,35 triliun
Program pelayanan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Rp 87,85 triliunProgram dukungan manajemen: Rp 7,54 triliunProgram pencegahan dan pengendalian penyakit: Rp 3,21 triliunProgram pendidikan dan pelatihan vokasi: Rp 3,1 triliunProgram kesehatan masyarakat: Rp 2,37 triliunProgram kebijakan pembangunan kesehatan: Rp 257,5 miliar
5. Kementerian Sosial – Rp 76,04 triliun
Program Perlindungan Sosial (Perlinsos): Rp 75,27 triliunProgram dukungan manajemen: Rp 768,5 miliar
6. Kementerian Agama – Rp 75,21 triliun
Program dukungan manajemen: Rp 43,14 triliunProgram Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Wajib Belajar 12 Tahun: Rp 14,7 triliunProgram kualitas pengajaran dan pembelajaran: Rp 8,05 triliunProgram pendidikan tinggi: Rp 8 triliunProgram kerukunan umat dan layanan kehidupan beragama: Rp 1,29 triliun
7. Kementerian Pekerjaan Umum – Rp 70,86 triliun
Program infrastruktur konektivitas: Rp 29,84 triliunProgram ketahanan sumber daya air: Rp 18,83 triliunProgram prasarana strategis: Rp 13,43 triliunProgram dukungan manajemen: Rp 5,46 triliunProgram perumahan dan kawasan permukiman: Rp 3,26 triliunProgram pendidikan dan pelatihan vokasi: Rp 11,2 miliar
8. Kemendikti Saintek – Rp 55,45 triliun
Program pendidikan tinggi: Rp 39,02 triliunProgram dukungan manajemen: Rp 15,42 triliunProgram riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi: Rp 1 triliun
9. Kementerian Keuangan – Rp 47,13 triliun
Program dukungan manajemen: Rp 45,48 triliunProgram pengelolaan penerimaan negara: Rp 1,46 triliunProgram pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko: Rp 186,5 miliarProgram kebijakan fiskalProgram pengelolaan belanja negara
10. Kemendikdasmen – Rp 33,65 triliun
Program Wajib Belajar 13 Tahun: Rp 19,17 triliunProgram kualitas pengajaran dan pembelajaran: Rp 11,7 triliunProgram dukungan manajemen: Rp 2,76 triliunProgram pendidikan dan pelatihan vokasi: Rp 4,7 miliarProgram pembangunan kebahasaan dan kesastraan
Perubahan komposisi ini mencerminkan pergeseran prioritas pemerintah dalam pembangunan, di mana program pemenuhan gizi dan kesejahteraan rakyat mendapat porsi signifikan. Ini juga menunjukkan pentingnya anggaran kementerian dan lembaga dalam mendukung visi pembangunan nasional yang lebih inklusif.
Sementara sektor pertahanan dan keamanan tetap memperoleh porsi besar, peningkatan alokasi anggaran ke sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial menunjukkan arah pembangunan yang lebih seimbang.
Dengan total alokasi lebih dari seribu triliun rupiah, anggaran kementerian dan lembaga tahun 2026 menjadi instrumen penting untuk mewujudkan target pembangunan nasional.