Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah telah meluncurkan stimulus berupa lima paket kebijakan ekonomi yang mencakup diskon transportasi, tarif tol, bantuan pangan, subsidi upah, dan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Namun, kebijakan tersebut dinilai belum cukup untuk mendongkrak daya beli masyarakat.
“Paket kebijakan ini belum cukup efektif untuk mendongkrak daya beli masyarakat,” ungkap Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti saat dihubungi Senin (9/6/2025).
Esther menilai, manfaat paket kebijakan ekonomi ini belum dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat, utamanya kelas menengah. Menurutnya, berbagai stimulus yang diluncurkan pemerintah saat ini hanya menyasar masyarakat kelas bawah.
“Misalnya paket kebijakan yang saya dengar ada subsidi gaji Rp 300.000 per bulan. Menurut saya, Rp 300.000 dapat apa? Kemudian, bansos. Bansos itu mungkin hanya cukup untuk kelompok masyarakat bawah yang berpenghasilan rendah. Yang menengah dan atas kan tidak butuh itu,” jelas Esther.
“Jadi ini memang paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saya rasa hanya bisa menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi yang menengah dan atas itu cenderung diabaikan,” tambahnya.
Esther berpendapat, pemerintah seharusnya dapat merancang stimulus ekonomi yang menjangkau masyarakat kelas menengah. Dia mengatakan, jangan sampai pemerintah mengabaikan kelas menengah hingga akhirnya turun kelas menjadi kelas bawah.
Apalagi, populasi masyarakat kelas menengah di Indonesia saat ini terus mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir.
“Jadi jangan lupakan kelompok masyarakat menengah,” pungkas Esther.