Wamen PKP Fahri Hamzah Kunker di Sumbawa Barat, Tinjau Bendungan Tiu Suntuk Regional 8 Juni 2025

Wamen PKP Fahri Hamzah Kunker di Sumbawa Barat, Tinjau Bendungan Tiu Suntuk
Tim Redaksi
SUMBAWA, KOMPAS.com
– Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP),
Fahri Hamzah
melakukan kunjungan kerja di Kabupaten
Sumbawa Barat
, Sabtu (7/6/2025).
Dalam agenda tersebut, Fahri meninjau Bendungan Tiu Suntuk di Kecamatan Brang Ene, yang disambut oleh Bupati Sumbawa Barat, Amar Nurmansyah bersama jajaran OPD terkait.
Dalam pertemuan di lokasi bendungan, Wamen Fahri dan Bupati Amar membaWakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sumbawa Barathas pemanfaatan strategis Bendungan Tiu Suntuk sebagai bagian dari rencana pengembangan kawasan, termasuk untuk pertanian, ketahanan energi, perikanan, dan potensi wisata.
Fahri menekankan pentingnya koordinasi lintas-sektor, seperti Kementerian PU, Kemenko Infrastruktur, dan Kementerian Pertanian untuk mewujudkan pemanfaatan maksimal bendungan tersebut.
Ia menyebut, bendungan ini dapat dikembangkan menjadi sumber energi melalui pembangkit mikrohidro dan tenaga surya, serta mendukung ketahanan pangan dan pariwisata.
Selain itu, Kementerian PKP telah menyiapkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk renovasi rumah tidak layak huni di kawasan perdesaan dan pesisir untuk sekitar 2 juta rumah.
“Tinggal bagaimana pemerintah daerah menyiapkan proposalnya untuk alokasi renovasi rumah tidak layak huni di daerahnya masing-masing. Kami sedang menyiapkan agar proposal dari daerah diajukan dalam bentuk digital sehingga mempermudah,” kata Fahri.
Pengelolaan terintegrasi tersebut, kata Fahri, karena pemanfaatan Bendungan Tiu Suntuk melibatkan banyak sektor terkait berbagai manfaat dari bendungan tersebut yang dapat dihasilkan.
Pemanfaatan bendungan ini, di antaranya untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro, pembangkit listrik tenaga surya, perikanan, dan pertanian.
“Bendungan ini sangat bermanfaat untuk membangun ketahanan energi dan pangan dan juga potensi sektor wisata yang berdampak pada pengembangan kawasan sekitar,” ujar Fahri.
Dalam pertemuan tersebut, Fahri menyatakan, Kementerian PKP juga telah menyiapkan alokasi BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) atau renovasi rumah tidak layak huni di kawasan perdesaan dan pesisir untuk sekitar 2 juta rumah.
“Tinggal bagaimana pemerintah daerah menyiapkan proposalnya untuk alokasi renovasi rumah tidak layak huni di daerahnya masing-masing. Kami sedang menyiapkan agar proposal dari daerah disetujui,” ujarnya. 
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.