Pro Kontra Bobby Terapkan 5 Hari Sekolah, Siswa Menerima, Orang Tua Menolak Medan 6 Juni 2025

Pro Kontra Bobby Terapkan 5 Hari Sekolah, Siswa Menerima, Orang Tua Menolak
Tim Redaksi
MEDAN, KOMPAS.com
– Rencana Gubernur Sumatera Utara,
Bobby Nasution
menerapkan kebijakan sekolah selama 5 hari dalam seminggu ke siswa SMA dan SMK menuai pro dan kontra.
Para siswa menerima kebijakan ini, sedangkan para orang tua siswa menolaknya.
Seyogyanya kebijakan ini akan dilakukan mulai ajaran baru 2025/2026.
Tujuannya, agar para siswa lebih banyak berkumpul dengan orang tua dan diharapkan dengan hal itu, angka kenakalan remaja bisa berkurang.
Seorang siswa SMK Negeri 2 Medan, Raihan Irawan mendukung
kebijakan Bobby Nasution
.
Dari pengamatannya banyaknya remaja yang terlibat tawuran karena luput dari pengawasan orang tua.
“Setuju saja dengan kebijakan pak Bobby, karena bisa mengurangi tawuran gitu, kenakalan remaja. Saya rasa
ngaruh
 saja kebijakan itu jadi kami lebih banyak kumpul bersama keluarga,” ujar Raihan saat diwawancarai di Jalan STM Kota Medan, Kamis (5/6/2025).
Dia juga tidak mempersoalkan bila jam belajarnya ditambah, karena nantinya padatnya jadwal pelajar akan diganti dengan libur di hari Sabtu.
“Jadi (ya) setuju aja (jam pelajaran ditambah) gak papa,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan salah seorang Siswa SMK Negeri di Medan lainnya, Novel.
Dia juga yakin dengan banyaknya berkumpul dengan keluarga tentu akan berpengaruh dengan berkurangnya angka tawuran antar remaja.
“Jadi kalau kumpul sama keluarga kan jadi bisa sharing-sharing (soal hal baik atau buruk), itu bisa menjadi mencegah tawuran,” ujarnya.
Novel juga tidak keberatan bila jam sekolah ditambah, sebab libur sekolah juga ditambah.
“Jadi banyak libur sekolahnya,” ujarnya sambil tertawa.
Sebelumnya, berbeda dengan para siswa, orangtua siswa cenderung menolak rencana kebijakan Bobby Nasution.
Salah satunya disampaikan orang tua siswa bernama Ferdinand (51) warga Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan.
Dia mengatakan anaknya kini duduk di kelas 2 SMA di salah satu sekolah di Kota Medan.
Ferdinand kemudian mempertanyakan urgensi kebijakan ini.
“Anak sekolah ini bukan PNS (pegawai negeri sipil). Jadi, nanti kalau dua hari libur (Sabtu-Minggu), apa kegiatannya?” ujar Ferdinand kepada Kompas.com, Rabu (4/6/2025).
Dosen Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Medan (Unimed), Dr Bakhrul Khair Amal, juga mempertanyakan apakah kebijakan 5 hari tersebut telah melalui kajian ilmiah.
Bakhrul juga menekankan pentingnya analisis terhadap dampak kebijakan tersebut, termasuk efek kelelahan fisik dan psikis pada siswa dan guru.
Ia berpendapat bahwa jika alasan kebijakan ini terkait pelanggaran hukum, maka penegakan hukum yang tepat harus dilakukan, bukan hanya menambah hari sekolah.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, mengatakan kebijakan lima hari sekolah itu akan dituangkan dalam bentuk peraturan gubernur (pergub) dan saat ini masih dalam tahap penyusunan kajian teknis.
“Ini sedang kami susun kajian teknisnya, nantinya ini kan dituangkan dalam bentuk pergub,” ujar Alex dalam keterangan persnya, Selasa (3/6/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.