Wakil Wali Kota Ternate: Pemkot Akan Dirikan SPBU di Kecamatan Terluar di Kota Ternate

Liputan6.com, Ternate – Pemerintah Kota Ternate, telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, terkait pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) satu harga di tiga pulau terluar. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, kepada sejumlah wartawan saat diwawancarai usai upacara Peringatan Hari Pancasila di Kantor Wali Kota Ternate. 

Nasri Abubakar, yang akrab disapa Ko Nas ini, mengatakan bahwa Ditjen Migas Kementerian ESDM telah menyetujui pendirian SPBU satu harga di tiga Kecamatan terluar, yakni Kecamatan Batang Dua, Kecamatan Pulau Hiri dan Kecamatan Moti. “Alhamdulillah, Dirjen Migas telah menyetujui pendirian SPBU satu harga, maka otomatis masyarakat di tiga kecamatan terluar akan mendapatkan minyak subsidi jenis Pertalite dan Solar,” kata Ko Nas.

Lebih lanjut Ko Nas menjelaskan, bahwa persetujuan dari Ditjen Migas pada pekan lalu setelah sekembali dirinya dari Jakarta. Menurutnya, upaya mendapatkan persetujuan pendirian SPBU satu harga bukan hal yang mudah, karena yang semestinya dibangun adalah SPBU Kompak dengan jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis Pertamax dan Dexlite. Hanya saja, berbagai pertimbangan yang disampaikan membuahkan hasil yang memuaskan. “Alhamdulillah, saya sangat senang karena Dirjen Migas dapat menyetujui pendirian SPBU satu harga,” jelas Ko Nas.

Wakil Wali Kota Ko Nas menyatakan bahwa upaya menghadirkan rasa keadilan kepada masyarakat di tiga kecamatan terluar, berbagai tahapan yang ditempuh mulai dari proses verifikasi dokumen, survei lokasi, dan penilaian kelayakan SPBU satu harga dari berbagai aspek. “Ada tiga investor yang siap membangun SPBU satu harga di tiga kecamatan terluar,” imbuhnya.

Ko Nas, yang juga Ketua DPC Iswana Migas Maluku Utara ini, mengatakan bahwa upaya menghadirkan SPBU satu harga di tiga kecamatan terluar yakni, Kecamatan Batang Dua, Kecamatan Pulau Hiri dan Kecamatan Moti, sebagai wujud nyata untuk memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat yang selama ini tidak merasakan harga minyak subsidi. “Ini adalah wujud nyata yang pernah dijanjikan pada saat kampanye,” pungkasnya.

Mulai dari viral larangan tenaga medis berjilbab hingga banjir bandang Ternate di News Flash Liputan6.com.